Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Pemda dan Warga Aceh Tenggara Gelar Doa Bersama dan Berikan Santunan

    Pemda dan Warga Aceh Tenggara Gelar Doa Bersama dan Berikan Santunan

    Aceh Tenggara, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bersama warga menggelar doa bersama di masjid yang berada di Desa Lawe Penanggalan, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini disertai dengan pemberian santunan tali asuh bagi keluarga korban yang meninggal dunia sebesar Rp 2 juta per orang.

    Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fahri mengatakan doa bersama ini bertujuan meminta tolak bala atas musibah banjir bandang menerjang kabupaten Aceh Tenggara. 

    “Doa bersama ini bertujuan meminta tolak bala dan mendoakan 11 warga Desa Lawe Penanggalan yang meninggal dunia akibat musibah ini,” ungkap Salim.

    Selain itu Salim juga mengucapkan terima kasih atas bantuan masyarakat, bahkan donatur dari dalam hingga luar daerah yang telah membantu warga Aceh Tenggara.

    “Bencana ini tidak ada satupun yang menghendaki. Namun, ini merupakan ujian bagi kita, serta ucapan terima kasih dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atas bantuan warga, donatur baik di dalam daerah maupun luar daerah yang telah membantu warga kami,” tutur Salim.

    Ditambahkannya, untuk warga yang rumahnya rusak berat dan ringan akan dibangun kembali oleh pemerintah di tempat yang lebih layak. 

     

  • 20 Hari Terisolasi, Warga Meunasah Mancang Terima Pengobatan Gratis

    20 Hari Terisolasi, Warga Meunasah Mancang Terima Pengobatan Gratis

    Pidie Jaya, Beritasatu.com – Setelah 20 hari banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, masyarakat Desa Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, akhirnya mendapatkan layanan pengobatan gratis dari Puskesmas Meurah Dua.

    Lambatnya bantuan kesehatan ke desa tersebut disebabkan oleh sulitnya akses jalan.  Desa ini sebelumnya terisolasi akibat akses jalan yang rusak, licin, dan berlumpur.

    Tim Puskesmas Meurah Dua baru dapat menjangkau Meunasah Mancang pada hari ini, Selasa (16/12/2025) bahkan harus berjalan kaki karena kondisi jalan yang masih licin dan berlumpur.

    Sebelumnya, para pengungsi hanya mengandalkan bantuan obat-obatan dari sejumlah relawan yang kebetulan melintasi desa tersebut. Namun, bantuan itu belum mampu memenuhi kebutuhan kesehatan warga secara menyeluruh.

    Salah seorang warga, Khadijah, mengaku bersyukur akhirnya petugas kesehatan dapat mengakses desanya.

    “Tadi saya dapat obat gula, obat gatal-gatal, salep untuk kaki yang mulai pecah-pecah, dan juga obat kutu air. Alhamdulillah, akhirnya orang puskesmas sampai ke sini,” ujarnya.

    Menurut Khadijah, pascabanjir banyak warga mengalami gangguan kesehatan. Obat yang paling dicari masyarakat adalah obat gatal, obat gula, dan obat sakit kepala.

    Sementara itu, petugas Puskesmas Meurah Dua, Zia Fitri, mengatakan pihaknya akan berupaya rutin memberikan pelayanan kesehatan jika akses jalan sudah kembali normal.

    “Kalau jalan sudah lancar, kami usahakan datang dua kali dalam seminggu. Selama ini kami masih berkeliling ke posko desa lain,” jelasnya.

    Zia mengungkapkan, medan menuju Desa Meunasah Mancang masih sangat sulit. Tim medis bahkan harus menumpang mobil dobel kabin dan tetap mengalami kesulitan, sehingga tidak bisa menggunakan sepeda motor seperti biasanya.

    Zia Fitri menambahkan, ini merupakan kunjungan pertama tim puskesmas ke Desa Meunasah Mancang sejak banjir dan longsor terjadi. Sebelumnya, tim medis sempat terhambat di Desa Dayah Kruet karena kondisi jalan yang belum bisa dilalui.

    “Sejak 20 hari pascabanjir dan longsor, ini baru pertama kali kami bisa masuk ke desa ini. Sebelumnya kami sempat terhambat di Desa Dayah Kruet,” katanya.

    Ia menambahkan, keluhan kesehatan warga pascabanjir didominasi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, serta penyakit kulit seperti gatal-gatal akibat banjir bandang.

    Terkait ketersediaan obat, Zia memastikan stok dari puskesmas masih mencukupi untuk pelayanan di posko-posko pengungsian, meski jumlah obat yang diberikan terbatas.

    “Kalau di puskesmas biasanya kami berikan 10 butir, di posko hanya lima butir karena stok obat harus dibagi ke banyak lokasi,” tutupnya.

  • BTN beri relaksasi kredit ke 22.879 nasabah terdampak banjir Sumatera

    BTN beri relaksasi kredit ke 22.879 nasabah terdampak banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memberikan relaksasi kredit konsumer kepada 22.879 nasabah terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera, dengan total nilai baki debet kredit konsumer mencapai Rp1,93 triliun.

    Nasabah yang mendapat relaksasi tersebut tersebar di wilayah kantor BTN di Banda Aceh (BSN), Medan, Padang, dan Pematang Siantar.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa relaksasi kredit ini diberikan secara terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan kepada nasabah kredit konsumer.

    “Kami ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit, sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan,” kata dia.

    Adapun data 22.879 nasabah kredit konsumer terdampak banjir berasal dari hasil pemetaan dan klasifikasi tingkat kerusakan.

    Nixon mengatakan, data jumlah nasabah terdampak masih akan terus bergerak seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, relaksasi kredit diberikan secara bertahap dan adaptif, sesuai kondisi terbaru di masing-masing wilayah terdampak.

    Nixon menjelaskan bahwa relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer.

    Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga enam bulan, kategori terdampak sedang hingga sembilan bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan.

    Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi bank.

    “Kami melakukan klasifikasi dampak secara menyeluruh agar kebijakan relaksasi benar-benar tepat sasaran. Setiap nasabah kredit konsumer mendapatkan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, bukan disamaratakan,” jelas Nixon.

    Relaksasi kredit tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

    Dalam pelaksanaannya, debitur kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan dengan melampirkan identitas diri serta keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana.

    Selanjutnya, BTN akan melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

    Tak hanya sejalan dengan kebijakan regulator, Nixon menegaskan bahwa relaksasi kredit diberikan sebagai bentuk keberpihakan BTN kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak langsung bencana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

    Ia pun turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah bencana yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera.

    “Kami sangat prihatin atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk para nasabah yang menerima kredit konsumer BTN. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk pulih tanpa terbebani tekanan finansial yang berlebihan,” ujar Nixon.

    Sebagai bagian dari kepedulian sosial perusahaan, BTN telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp8 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

    Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta dukungan tenaga dan peralatan untuk membantu proses pembersihan wilayah terdampak banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

    Ke depan, BTN akan terus memantau kondisi nasabah kredit konsumer terdampak serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan relaksasi kredit dan upaya pemulihan pascabencana berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran sabet Rekor MURI berkat libatkan 416 ribu petani milenial

    Mentan Amran sabet Rekor MURI berkat libatkan 416 ribu petani milenial

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) setelah melibatkan 416 ribu petani milenial dalam berbagai program pertanian nasional.

    Amran mengatakan penghargaan MURI tersebut diberikan atas capaian jumlah petani muda terbanyak yang terjun langsung ke sektor pertanian melalui inisiatif Kementerian Pertanian yang dinilai tertinggi dalam sejarah, bahkan pada skala global.

    “Ini dapat MURI, itu karena milenial ada 416 ribu ikut sekarang (dalam pertanian),” kata Mentan usai dialog dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Selasa.

    Mentan mengaku terkejut atas penghargaan tersebut, sekaligus menjadikannya sebagai motivasi dan tanggung jawab baru untuk terus memperluas partisipasi generasi muda dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.

    “Mereka yang menilai, aku kaget datang tiba-tiba memberikan penghargaan MURI, ini adalah cambuk untuk melompat lagi dan ini juga beban,” ujarnya.

    Melalui program Brigade Pangan, Kementerian Pertanian secara konsisten menggerakkan petani milenial, sekitar 45 ribu peserta terlibat hanya dalam satu tahun dan terus berkembang secara nasional. Setiap satu Brigade Pangan maksimal 15 orang petani.

    Menurut Amran keterlibatan petani milenial sebagai sinyal positif kebangkitan sektor pertanian, yang kini semakin diminati generasi muda berkat pendekatan modern dan berbasis teknologi.

    Ia menyebutkan sejumlah pengakuan (testimoni) menunjukkan petani milenial mampu meraih pendapatan menjanjikan, seperti di Papua dan Aceh sekitar Rp20 juta, serta Kalimantan Timur mencapai Rp24 juta per bulan.

    Para petani muda tersebut mengelola beragam komoditas, mulai dari pangan, hortikultura, hingga perkebunan, dengan sistem usaha yang efisien dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah.

    “Kemarin yang testimoni di Papua itu (pendapatan perani milenial) Rp20 juta, Kalimantan Timur Rp24 juta, Aceh 20 juta. Itu komoditasnya macam-macam. Perkebunan, hortikultura, padi,” beber Amran.

    Ke depan, lanjut Amran pihaknya menargetkan 1 juta petani milenial terlibat aktif, sebagai fondasi kuat pertanian masa depan sekaligus penopang ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

    Kementerian Pertanian melibatkan petani milenial melalui program Brigade Pangan yang mengelola lahan pertanian secara terstruktur, dengan skala pengelolaan mencapai sekitar 200 hektare per brigade.

    Program itu juga mencakup pengelolaan lahan rawa yang optimal dan pencetakan sawah rakyat, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih. Seluruh petani milenial mendapatkan bantuan bibit, hingga alat dan mesin pertanian termasuk pelatihan cara bertani secara modern.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Dunia soroti banjir di Sumatera bisa tekan perekonomian RI

    Bank Dunia soroti banjir di Sumatera bisa tekan perekonomian RI

    Jakarta (ANTARA) – Bank Dunia menyoroti bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

    Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight mengatakan, bencana banjir merupakan bagian dari faktor risiko penurunan (downside risk) bagi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir 2025 ini.

    “Terkait dengan risiko yang merupakan downside risk, tentunya bencana alam seperti banjir yang terjadi di Sumatra dan juga beberapa lokasi lainnya pun juga akan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia,” kata David dalam acara peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) di Energy Building, Jakarta, Selasa.

    Adapun banjir dan longsor berskala besar terjadi sejak akhir November 2025 di sejumlah wilayah Sumatera, antara lain Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    David juga memaparkan bahwa ke depan, penerimaan negara juga diperkirakan menghadapi tekanan. Ia menilai keseimbangan antara risiko penurunan dan peluang pertumbuhan sangat bergantung pada keberhasilan sejumlah reformasi pemerintah yang sudah dicanangkan.

    “Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depan, terutama untuk mempersempit berbagai kesenjangan yang masih ada,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bank Dunia turut mencatat adanya potensi risiko peningkatan (upside risk), antara lain membaiknya pertumbuhan mitra dagang utama seperti China serta harga komoditas ekspor Indonesia yang relatif menguntungkan.

    Reformasi perdagangan dan investasi yang berhasil dinilai dapat memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

    Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa sejumlah tantangan struktural masih membayangi. Salah satunya adalah tekanan terhadap konsumsi masyarakat akibat penurunan upah riil.

    Berdasarkan data Bank Dunia, sejak 2018 upah riil turun rata-rata 1,1 persen per tahun. Penurunan paling besar terjadi pada pekerja berketerampilan tinggi yang mencapai 2,3 persen, disusul pekerja berketerampilan menengah sebesar 1,1 persen. Sementara itu, upah pekerja informal atau berketerampilan rendah hanya tumbuh 0,3 persen.

    “Bagi pekerja berketerampilan menengah, ini sangat berdampak dan berimbas pada kesejahteraan rumah tangga serta perekonomian secara keseluruhan,” kata David.

    Dari sisi ketenagakerjaan, Bank Dunia mencatat penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2025 meningkat 1,3 persen dibandingkan Agustus 2024.

    Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor informal dengan tingkat upah rendah. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan pasar tenaga kerja, meskipun stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

    Selain itu, kinerja perdagangan Indonesia juga diperkirakan menghadapi tantangan ke depan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.

    Bank Dunia mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,39 miliar dolar AS pada Oktober 2025, dengan surplus kumulatif sebesar 35,88 miliar dolar AS sepanjang Januari-Oktober 2025.

    Namun, David menilai lonjakan ekspor tersebut sebagian besar didorong oleh aktivitas frontloading, yang mana eksportir mempercepat pengiriman barang sebelum diberlakukannya tarif resiprokal AS.

    Adapun dalam laporan IEP, Bank Dunia merekomendasikan sejumlah prioritas kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain penguatan fondasi digital, peningkatan kualitas lapangan kerja, serta reformasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

    Di bidang fiskal, optimalisasi digitalisasi dan administrasi perpajakan dinilai bisa meningkatkan pendapatan negara tanpa perubahan kebijakan yang terlalu signifikan.

    Sementara dari sektor keuangan, perluasan akses pembiayaan, termasuk melalui program penjaminan kredit dan dukungan bagi UMKM, dipandang penting untuk mendorong investasi swasta dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Dukung Aceh Minta Bantuan PBB, Dede Yusuf: Tak Usah Debat, yang Penting Satu Nyawa Tertolong Nasional

    9 Dukung Aceh Minta Bantuan PBB, Dede Yusuf: Tak Usah Debat, yang Penting Satu Nyawa Tertolong Nasional

    Dukung Aceh Minta Bantuan PBB, Dede Yusuf: Tak Usah Debat, yang Penting Satu Nyawa Tertolong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan Pemprov Aceh boleh menerima bantuan dari siapa saja, termasuk pihak asing, dalam hal ini dua lembaga PBB (UNDP dan UNICEF).
    Menurut dia, hal itu tidak perlu menjadi perdebatan karena tujuannya sama-sama untuk menyelamatkan rakyat. 
    Dede Yusuf
    mengingatkan, pemerintah daerah pasti membutuhkan bantuan dari mana pun, mengingat akses jalan ke tempat mereka sulit dicapai.
    “Dalam kondisi bencana, siapa pun boleh meminta bantuan dari siapa saja. Namun, kondisi medan yang sulit membuat bantuan susah tembus. Artinya, pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja,” ujar Dede kepada Kompas.com, Rabu (16/12/2025).
    “Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan,” tambah Dede.
    Dede menjelaskan,
    bantuan asing
    yang diterima Aceh harus dilihat sebagai upaya pertolongan demi mencegah korban lebih banyak.
    Selain itu, Dede meyakini pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    “Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan Presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan,” ucapnya.
    Dede pun meminta, jika ada pemerintah daerah yang meminta bantuan asing, hal tersebut tidak perlu diperdebatkan.
    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyurati dua lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.
    “Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dalam beberapa kesempatan memang selalu berharap agar bantuan internasional harus dibuka, supaya penanganan bencana lebih masif.
    UNDP dan UNICEF telah menerima surat resmi terkait permintaan bantuan tersebut.
    Saat ini, kedua lembaga tengah melakukan peninjauan untuk menentukan bentuk dukungan yang paling tepat, sejalan dengan mandat masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aceh Waspada! BMKG: Curah Hujan Sepanjang Desember 2025 Masih Tinggi

    Aceh Waspada! BMKG: Curah Hujan Sepanjang Desember 2025 Masih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut curah hujan di Aceh masih tinggi pada Desember 2025.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, mengatakan curah hujan yang masih tinggi di Aceh menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi pascabanjir. Terlebih, saat ini tengah dilakukan pemulihan sistem kelistrikan sehingga harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

    “Pada Desember 2025 curah hujan di Aceh, terutama di wilayah Tamiang, diperkirakan masih berada pada kisaran 300–400 mm per bulan,” kata Guswanto dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

    Berdasarkan data BMKG, secara umum kondisi curah hujan di Aceh pada Desember 2025 diperkirakan masih berada pada kategori hujan intens. Peta prakiraan menunjukkan sebagian besar wilayah Sumatra bagian utara, termasuk Aceh, masih didominasi oleh curah hujan yang relatif tinggi.

    Kondisi tersebut menandakan bahwa aktivitas hujan masih berlangsung secara konsisten sepanjang Desember 2025, seiring dengan puncak musim hujan di wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, Guswanto menekankan pentingnya kewaspadaan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

    Guswanto menjelaskan hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang panjang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi susulan, seperti banjir, genangan, dan tanah longsor.

    “Risiko ini terutama perlu diwaspadai di wilayah dataran rendah, daerah aliran sungai, serta kawasan perbukitan,” katanya.

    Dia menambahkan hujan yang terus terjadi setelah banjir menimbulkan tantangan tersendiri dalam percepatan pemulihan infrastruktur, khususnya jaringan listrik.

    Tanah yang masih jenuh air, akses jalan yang belum sepenuhnya pulih, serta kondisi cuaca yang tidak stabil dapat memperlambat mobilisasi petugas dan peralatan ke lokasi terdampak.

    Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada proses perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir. Curah hujan tinggi mengakibatkan pemulihan infrastruktur, terutama sistem kelistrikan, menjadi terhambat.

  • Bahlil Ungkap Subsidi dan Kompensasi Listrik Capai Rp 210 Triliun

    Bahlil Ungkap Subsidi dan Kompensasi Listrik Capai Rp 210 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi subsidi dan kompensasi listrik bagi masyarakat pada 2025 mencapai sekitar Rp 210 triliun. Angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas sektor energi.

    Hal itu disampaikan Bahlil saat memaparkan laporan sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Dari total subsidi listrik, antara subsidi dan kompensasi untuk 37 golongan, sebanyak 24 golongan menerima subsidi dan 13 golongan menerima kompensasi. Totalnya kurang lebih sekitar Rp 210 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik pada 2025,” ujarnya.

    Bahlil menjelaskan, angka tersebut sudah termasuk alokasi sekitar Rp 12 triliun untuk pembayaran diskon tarif listrik yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pada periode Maret, April, dan Mei 2025.

    Bahlil menegaskan, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi listrik tersebut masih sejalan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang telah ditetapkan dalam nota keuangan pada 17 Agustus 2025. “Ini masih on the track. Belum ada perubahan atau penambahan anggaran, masih sesuai dengan batasan APBN,” tegasnya.

    Selain melaporkan subsidi listrik, Bahlil juga menyampaikan perkembangan pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana, yakni Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh.

    Ia menyebutkan, pemulihan kelistrikan di Sumbar dan Sumbar telah menunjukkan kemajuan signifikan. Sementara itu, di Aceh, pasokan listrik baru mencapai rata-rata 60 megawatt (MW) dari total kebutuhan sekitar 110 MW. Sebagian pasokan listrik di wilayah tersebut masih mengandalkan generator set (genset).

    Pemulihan kelistrikan di Aceh, lanjut Bahlil, masih bergantung pada penyelesaian jaringan gardu induk yang progresnya telah mencapai sekitar 80-90%. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan tersebut rampung dalam beberapa hari ke depan. 

    “Kalau ini jadi, maka aliran listrik dari Arun dan Bireuen bisa masuk secara normal, dan transmisi jalur Sumatera sudah bisa connect,” jelas Bahlil.

    Meski demikian, normalisasi transmisi belum otomatis membuat seluruh desa langsung teraliri listrik. Bahlil mengungkapkan, masih ada sejumlah desa dengan kerusakan infrastruktur berat, seperti akses jalan yang terputus serta jaringan tegangan rendah dengan tiang listrik yang roboh.

    Selain itu, sebagian wilayah Aceh juga masih tergenang banjir. Menurutnya, pemaksaan aliran listrik dalam kondisi tersebut justru berisiko membahayakan masyarakat. “Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat,” pungkas Bahlil.

  • Cegah Gangguan Jiwa Pascabanjir Sumatera, Relawan Psikososial UI Siap Dampingi Penyintas

    Cegah Gangguan Jiwa Pascabanjir Sumatera, Relawan Psikososial UI Siap Dampingi Penyintas

    Depok: Pasca terjadinya bencana, seringkali yang dihitung adalah kerugian material serta berapa jumlah korban jiwa dan yang terluka. Bagaimana kondisi psikologis penyintas relatif kurang mendapat perhatian. Seringkali informasi tentang banyaknya kasus gangguan jiwa tidak terlaporkan.

    Menjawab situasi ini, Senin, 15 Desember 2025 Laboratorium Intervensi Sosial & Krisis Fakultas Psikologi UI memberikan pembekalan Psychological First Aid (PFA) bagi Relawan Psikososial UI Peduli terdiri dari mahasiswa, dosen dan alumni dari berbagai fakultas di lingkungan UI.

    Koordinator relawan Psikososial Fakultas Psikologi UI, Endang menjelaskan bahwa pemberian ketrampilan PFA bagi relawan sangat dibutuhkan.

    “Dengan kehadiran relawan yang memiliki skill PFA, diharapkan dapat mencegah meningkatnya kasus gangguan jiwa di kalangan penyintas,” kata Endang dikutip pada Selasa, 16 Desember 2025.

    “Hari ini sebanyak 62 Relawan Psikososial UI Peduli mendapatkan pengetahuan serta ketrampilan dasar PFA dan siap mendampingi penyintas bencana banjir Sumatera,” jelas Endang.

    Dekan Fakultas Psikologi UI, Dicky Chresthover Pelupessy, S.Psi,.M.D.S., Ph.D., dalam arahannya menyampaikan, dukungan psikososial kepada mereka yang terdampak bencana adalah salah satu pemenuhan kebutuhan dasar di masa tanggap darurat seperti dinyatakan dalam UU Penanggulangan Bencana.

    Oleh karena itu, menyiapkan relawan dari sivitas akademika yang dibekali keterampilan memberikan layanan dukungan psikososial adalah hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi komunitas yang terdampak bencana.

    Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., Psikolog., menyatakan bahwa sudah sejak awal masa tanggap darurat, relawan UI Peduli sudah melakukan berbagai kegiatan untuk membantu penyintas di tiga provinsi, baik di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Pada intinya, UI mendukung penuh kegiatan kerelawanan di berbagai kebencanaan, baik melalui inovasi medis, teknologi, maupun sosial,” ujar Hamdi.

    Ketua Laboratorium Intervensi Sosial & Krisis Fakultas Psikologi, Dianti E. Kusumawardhani, M.Si., M.M., Ph.D., Psikolog., juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program laboratorium yang dipimpinnya.

    “Bagaimana intervensi sosial dirancang untuk meningkatkan resiliensi penyintas agar dapat kembali berfungsi normal, merupakan salah satu tugas kami di respons kebencanaan,” jelasnya.

    Dia pun menjelaskan, PFA ibarat kotak P3K Psikologis, yang ‘built in’ di dalam diri individu. PFA atau pendampingan psikososial bukan ‘trauma healing’ dan dapat diterapkan oleh seluruh relawan, bukan hanya oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi.

    “Sebaiknya semua relawan yang turun di situasi kebencanaan dan krisis, dibekali dengan ketrampilan PFA, sehingga paham bagaimana berinteraksi dengan penyintas, agar tidak memperparah beban psikologis yang dialami sebagai dampak bencana,” lanjutnya.
     

    Depok: Pasca terjadinya bencana, seringkali yang dihitung adalah kerugian material serta berapa jumlah korban jiwa dan yang terluka. Bagaimana kondisi psikologis penyintas relatif kurang mendapat perhatian. Seringkali informasi tentang banyaknya kasus gangguan jiwa tidak terlaporkan.
     
    Menjawab situasi ini, Senin, 15 Desember 2025 Laboratorium Intervensi Sosial & Krisis Fakultas Psikologi UI memberikan pembekalan Psychological First Aid (PFA) bagi Relawan Psikososial UI Peduli terdiri dari mahasiswa, dosen dan alumni dari berbagai fakultas di lingkungan UI.
     
    Koordinator relawan Psikososial Fakultas Psikologi UI, Endang menjelaskan bahwa pemberian ketrampilan PFA bagi relawan sangat dibutuhkan.

    “Dengan kehadiran relawan yang memiliki skill PFA, diharapkan dapat mencegah meningkatnya kasus gangguan jiwa di kalangan penyintas,” kata Endang dikutip pada Selasa, 16 Desember 2025.
     
    “Hari ini sebanyak 62 Relawan Psikososial UI Peduli mendapatkan pengetahuan serta ketrampilan dasar PFA dan siap mendampingi penyintas bencana banjir Sumatera,” jelas Endang.
     
    Dekan Fakultas Psikologi UI, Dicky Chresthover Pelupessy, S.Psi,.M.D.S., Ph.D., dalam arahannya menyampaikan, dukungan psikososial kepada mereka yang terdampak bencana adalah salah satu pemenuhan kebutuhan dasar di masa tanggap darurat seperti dinyatakan dalam UU Penanggulangan Bencana.
     
    Oleh karena itu, menyiapkan relawan dari sivitas akademika yang dibekali keterampilan memberikan layanan dukungan psikososial adalah hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi komunitas yang terdampak bencana.
     
    Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., Psikolog., menyatakan bahwa sudah sejak awal masa tanggap darurat, relawan UI Peduli sudah melakukan berbagai kegiatan untuk membantu penyintas di tiga provinsi, baik di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
     
    “Pada intinya, UI mendukung penuh kegiatan kerelawanan di berbagai kebencanaan, baik melalui inovasi medis, teknologi, maupun sosial,” ujar Hamdi.
     
    Ketua Laboratorium Intervensi Sosial & Krisis Fakultas Psikologi, Dianti E. Kusumawardhani, M.Si., M.M., Ph.D., Psikolog., juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program laboratorium yang dipimpinnya.
     
    “Bagaimana intervensi sosial dirancang untuk meningkatkan resiliensi penyintas agar dapat kembali berfungsi normal, merupakan salah satu tugas kami di respons kebencanaan,” jelasnya.
     
    Dia pun menjelaskan, PFA ibarat kotak P3K Psikologis, yang ‘built in’ di dalam diri individu. PFA atau pendampingan psikososial bukan ‘trauma healing’ dan dapat diterapkan oleh seluruh relawan, bukan hanya oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi.
     
    “Sebaiknya semua relawan yang turun di situasi kebencanaan dan krisis, dibekali dengan ketrampilan PFA, sehingga paham bagaimana berinteraksi dengan penyintas, agar tidak memperparah beban psikologis yang dialami sebagai dampak bencana,” lanjutnya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Sebut Tongkat Nabi Musa, Ini 6 Arahan Prabowo Tangani Banjir Sumatera

    Sebut Tongkat Nabi Musa, Ini 6 Arahan Prabowo Tangani Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto benar-benar menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Itu ditunjukkan dengan mengunjungi langsung lokasi terdampak. Tercatat Prabowo tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatera Utara, dan sekali ke Sumatera Barat. 

    Bahkan, selepas lawatan ke Pakistan, dan Rusia, Prabowo yang tidak terlihat lelah langsung kembali mengunjungi Aceh melihat proses pemulihan bencana. Berselang beberapa hari, Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025) sore membahas penanganan bencana di Sumatera dan Aceh.

    “Kita tentunya selalu sadar dan ingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara terutama, dan Sumatera Barat baru saja mengalami banjir dan tanah longsor dan sebelumnya ada beberapa daerah, kita berdoa saudara-saudara kita segera pulih,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Dari rapat kabinet paripurna tersebut terdapat 6 poin arahan Prabowo mengenai penanganan bencana di Sumatera dan Aceh:

    1. Larang Pejabat Foto-Foto di Lokasi Bencana

    Presiden Prabowo Subianto menegur keras kebiasaan sejumlah pejabat yang datang ke lokasi bencana hanya untuk berfoto dan menunjukkan eksistensi. Ia menegaskan, wilayah terdampak bencana bukanlah tempat wisata, melainkan area darurat yang membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret.

    “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Menurut Prabowo, setiap kunjungan pejabat ke daerah terdampak bencana harus dilandasi niat tulus untuk membantu masyarakat. Kehadiran tersebut, kata dia, wajib dibarengi tugas, tanggung jawab, dan solusi nyata sesuai kewenangan masing-masing, bukan sekadar simbol kehadiran.

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat, Minggu (7/12/2025), untuk percepatan penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai tentang tentang anggaran hingga layanan publik, guna membantu korban bencana tersebut. – (Antara/Antara)

    2. APBN Sanggup Biayai Penanganan Bencana di Sumatera

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana di Sumatera berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga sehingga mengurangi pemborosan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

    Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

    “APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini, kita siapkan karena uangnya ada, karena di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    3. Apresiasi Bantuan Semua Pihak

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah hingga relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Prabowo menilai kehadiran para pejabat kementerian hingga jajaran pelaksana meliputi TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, tim SAR gabungan, dan BUMN seperti Pertamina dan PLN menunjukkan komitmen kuat negara dalam membantu masyarakat terdampak.

    “Semua saya lihat, hampir semua kementerian/lembaga hadir di situ. Terima kasih,” ucap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).