provinsi: Aceh

  • Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?

    Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?

    Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?
    Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    WARNA

    cover
    bukunya merah. Lumayan menyala. Di atasnya terpahat kata yang lengket dengan Sukarno di masa Orde Lama: Revolusi.
    Kata itu digabungkan dengan urusan yang di dunia kiwari diakui bakal menentukan masa depan bangsa: Energi.
    Sang penulis, Arifin Panigoro, adalah pengusaha minyak sekaligus politikus PDI Perjuangan–partai yang tersambung dengan Bung Karno.
    Ia mengampanyekan “Revolusi Energi” ketika produksi minyak harian Indonesia
    nyungsep
    ke level 794.000 barel per hari di tahun 2014.
    Padahal di tahun terakhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu konsumsi minyak dan bahan bakar minyak (BBM) telah terkerek menjadi 1,66 juta barel per hari.
    Walhasil, impor minyak mentah dan BBM sebesar 850.000 per hari tak terbendung. Sesuatu yang menguras kantong pemerintah.
    Revolusi energi dipercaya dapat mengubah saldo energi Indonesia yang minus karena cadangan minyak dan produksi minyak yang terus turun.
    Logis, sebab negeri kita kaya dengan sumber daya nabati. Jadi, mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) masuk akal. Salah satunya
    kelapa sawit
    .
    Arifin Panigoro menyebut Indonesia adalah “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Ketika buku itu terbit, tahun 2015 silam, produk CPO (minyak sawit mentah) Indonesia menguasai lebih dari 47 persen pangsa pasar global.

    Tapi, hati saya masygul saat mengetahui pasokan CPO (crude palm oil) dari Indonesia itu tidak hanya dijadikan produk turunan makanan oleh negara-negara tujuan, tapi juga BIODIESEL. Lalu mengapa kita berdiam diri. Mengapa Indonesia hanya menjadi penonton ketika negara-negara lain getol mengonsumsi biodiesel untuk keluar dari krisis energi
    ,” ujar pentolan Medco Energy ini dalam buku itu.
    Gong pembuka penggunaan biodiesel pada minyak solar mulai berlaku pada 2006. Ini seiring terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3675 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
    Beleid ini menyebutkan, untuk spesifikasi BBM minyak solar, kandungan biodiesel (FAME) diizinkan maksimal 10 persen.
    Kebijakan ini lalu ditindaklanjuti oleh Pertamina dengan menjual minyak solar dengan kandungan biodiesel sebesar 5 persen di tiga dispenser (“Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan”, Kementerian ESDM, 2021).
    Di masa Joko Widodo, kebijakan menoleh pada biodiesel berlangsung deras. Tentu saja tak sepenuhnya bertumpu pada CPO, melainkan mencampur energi nabati dengan energi fosil atau
    mix energy.
    Dari program biodiesel (B20) pada September 2018, lalu naik menjadi B30 mulai 1 Januari 2020. Tiga tahun berselang, campuran biodiesel pada solar telah mencapai 35 persen pada 1 Februari 2023.
    Sejak Prabowo Subianto memerintah, program biodiesel meloncat jadi 40 persen atau B40 di tahun 2025.
    Sampai September lalu, pemerintah mengklaim menghemat devisa 9,3 miliar dollar AS atau Rp 147,5 triliun. Belum lagi nilai tambah luar negeri sekitar Rp 20,98 triliun serta menciptakan 2 jutaan lapangan kerja.
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan negeri kita tak akan impor solar lagi di tahun 2026 mendatang. Ini kabar baik sebab Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur diperkirakan menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari. Artinya produksi menutup konsumsi solar dalam negeri.
    Namun, Presiden Prabowo juga bicara soal kelapa sawit untuk Papua. “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo (
    Kompas.com
    , 16/12/2025).
    Alasannya, kata Presiden, untuk mewujudkan swasembada energi, paling tidak untuk pulau itu.
    Apakah ini isyarat ekspansi lahan untuk kelapa sawit bakal makin merambah Papua? Mungkinkah program B50 digeber mulai tahun 2026?
    Kian besar biodiesel yang dicampurkan pada solar, itu berarti membutuhkan ketersediaan fatty acid methyl ester (FAME) dalam jumlah yang lebih besar.
    FAME adalah asam yang terbentuk selama transesterifikasi minyak nabati dan lemak hewan yang menghasilkan biodiesel.
    Tak lain istilah kimia umum untuk biodiesel yang berasal dari sumber terbarukan. Artinya makin besar kebutuhan atas CPO serta pembukaan lahan sawit. Di atas segalanya berarti tambahan investasi baru.
    Indonesia memang “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) per 2024-2025 mencatat, Indonesia adalah negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
    Produksi Indonesia menembus 46 juta ton per tahun, alias dua kali lipat dari volume produksi di Malaysia.
    Produksi Indonesia bukan lagi loncatan katak, tapi loncatan singa. Selama 2013-2019, produksi minyak sawit kita meningkat, dari 28 juta metrik ton naik menjadi 47 juta metrik ton. Produksi itu bisa dipertahan di level 45 juta metrik ton dalam beberapa tahun terakhir (
    Kompas.com
    , 5/12/2025).
    Perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di Sumatera, yakni mencapai 8,78 juta hektare. Sebanyak 1,36 juta hektare berada di Sumatera Utara, lalu 470.000 hektare di Aceh serta 449.000 hektare di Sumatera Barat.
    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan 5.208 hektare kawasan hutan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Provinsi Aceh. Ini telah merusak 954 Daerah Aliran Sungai (DAS) di tujuh kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Besar (
    Tempo.co
    , 10/12/2025).
    Laju
    deforestasi
    secara global amat mengerikan dan data ini tak sedang ingin menakut-nakuti. Bayangkan 10 juta hektare hutan tandas per tahun selama 2015-2020.
    Berbagai studi memaparkan, mayoritas kebun kelapa sawit di dunia ini berdiri di atas lahan hasil konversi tadi.
    Di periode mengerikan itu, di negeri kita tercinta ini deforestasi telah menggasak areal seluas 496.000 dan 630.000 hektare di tahun 2015-2016 dan 2016-2017.
    Dekade-dekade sebelumnya jauh lebih mengerikan. Deforestasi oleh berbagai sebab telah melenyapkan hutan seluas 2 juta hektare (1980-1990).
    Saat abad berganti, deforestasi masih merampas 1,5 juta hektare antara 2000-2009. Setelah itu, deforestasi memakan areal seluas 1,1 juta hektare antara 2009-2013 (Forest Watch Indonesia).
    Dengan berbagai sebab, deforestasi di tahun 2024 masih 51.000 hektare. Ini hampir seperdelapan luas provinsi Jakarta.
    Dan tak perlu kaget, jika deforestasi hutan tropis diibaratkan seperti negara, ia akan menduduki peringkat ketiga dalam emisi setara karbon dioksida. Cuma kalah buruk dari emisi karbon yang ditumpahkan oleh China dan Amerika Serikat (wri-indonesia.org).
    Pada 19 September 2018 hingga tiga tahun kemudian (2021), Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit. Kebijakan ini tak berlanjut. Sebaliknya mulai 1 Januari 2022, program biodiesel makin digeber dengan menaikkan campuran biodiesel sebesar 20 persen.
    Studi LPEM Universitas Indonesia menunjukkan program biodiesel membutuhkan ekspansi lahan baru untuk kelapa sawit.
    Skenario B20 butuh tambahan 338.000 hektare lahan baru. Ketika dinaikkan jadi B30, kebutuhan atas lahan meroket jadi 5,2 juta hektare.
    Kerakusan lahan bertambah eksponensial mana kala program biodiesel dinaikkan jadi 50 persen. Sebab butuh 9,2 juta hektare lahan baru.
    Nyatanya program biodiesel menjadi insentif pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Pada saat begitu, alih fungsi lahan secara legal dan ilegal mencuat. Ini simalakama yang tak terputus.
    Perkebunan kelapa sawit jelas bukan hutan. Ini tanaman monokultur. Saat hutan dengan mega-biodiversitas atau keragaman hayati yang berlimpah dialihfungsikan, negeri kita sesungguhnya sedang berlomba merusak bumi, mengundang bencana yang disebut gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bak tsunami kedua.
    Akar pohon-pohonan yang tak seragam (multikultur) di hutan juga mencengkeram tanam lebih dalam dibandingkan akar sawit yang berbentuk serabut.
    Sebagai monokultur, sawit sendirian dalam sebuah luasan lahan tertentu. “Temannya” cuma sesama tanaman sawit yang tak mampu meredam atau menahan dan menyerap air hujan yang jatuh dari langit, terlebih jika curah hujannya ekstrem.
    Pokok kata kelapa sawit tak memilki ketahanan ekologis serupa pohon-pohon di hutan yang berusia belasan, puluhan atau bahkan ratusan tahun.
    Dalam terminologi konservasi, mengorbankan hutan alam demi perkebunan kelapa sawit hanya mengundang bencana datang.
    Banjir dan longsor di Sumatera yang menghantam tiga provinsi adalah alarm paling keras yang mengingatkan negeri kita untuk menoleh kepada hutan dan ekosistem.
    Homo sapiens itu hidup berdampingan dengan tumbuhan, hewan dan makhluk tak hidup. Oikos atau rumah tempat di mana organisme hidup, wajib dijaga. Manusia dan lingkungan tak bisa hidup dalam hubungan yang saling menjegal, tapi harmonis.
    Jika pemerintah terus teperdaya oleh manisnya kelapa sawit–menghasilkan devisa, menggantikan peran energi fosil dan melupakan mudharatnya terhadap lingkungan–saya bertanya dalam hati: Kita kecanduan atau sedang kerasukan?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Prabowo ke Sumbar, Gibran ke Aceh

    Video Prabowo ke Sumbar, Gibran ke Aceh

    Video Prabowo ke Sumbar, Gibran ke Aceh

    594 Views |

    Kamis, 18 Des 2025 02:52 WIB

    Presiden Prabowo Subianto kembali datang ke Sumatera Barat guna meninjau kembali perkembangan penanganan bencana banjir di wilayah itu. Prabowo dijadwalkan mengecek beberapa wilayah daerah bencana, Kamis pagi. Di antaranya kawasan Palembayan di Kabupaten Agam dan kawasan Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, serta pengerjaan jembatan balley di Kabupaten Padang Pariaman.

    Di kota lain, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau pengungsian di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Ia menyoroti soal jembatan rusak, antrean di SPBU, hingga masalah sinyal internet di Aceh.

    Jeka Kampai/Ori Salfian – 20DETIK

  • TNI Kerahkan Helikopter Antar 4 Ton Logistik ke Lokasi Bencana Aceh

    TNI Kerahkan Helikopter Antar 4 Ton Logistik ke Lokasi Bencana Aceh

    JAKARTA – TNI AU mengerahkan Helikopter EC-725/H225M Caracal untuk mengantar bantuan logistik seberat empat ton untuk warga korban bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan, helikopter itu dikerahkan lantaran jalur darat hingga saat ini tidak bisa dilalui.

    “Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses menggunakan transportasi darat karena jalur masih terputus,” kata I Nyoman dilansir ANTARA, Rabu, 17 Deseember.

    I Nyoman menjelaskan, 4 ton logistik itu berisi barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, air minum, pakaian, kasur hingga popok bayi.

    Seluruh logistik itu dibagi ke tujuh desa di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.

    “Bantuan diserahkan ke Desa Rimba Raya, Kabupaten Bener Meriah, sebanyak 1.000 kilogram. Sementara itu Desa Wihni, Silih Nara, Wih Porak, Arul Pertik, Pantan Tengah, dan Desa Paya Kolak di Kabupaten Aceh Tengah masing-masing menerima 500 kilogram bantuan,” jelas I Nyoman.

    I Nyoman melanjutkan, pendistribusian logistik menggunakan helikopter itu merupakan bagian dari upaya TNI AU dalam memulihkan wilayah terdampak bencana.

    Dia memastikan, seluruh alat utama sistem senjata (alutsista) udara TNI AU akan terus dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan logistik.

  • Bencana Sumatera Bikin 70 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

    Bencana Sumatera Bikin 70 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

    Tercatat ada sekitar 70 ribu hektare lahan sawah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkap ada 11 ribu hektare sawah yang hilang total akibat bencana tersebut.

    Kerusakan ini diperkirakan membuat ratusan ribu ton padi gagal panen. Pemerintah pusat menyatakan akan mencetak ulang 11 ribu hektare sawah.

    Bagi petani, ini bukan sekadar data.
    Ini tentang satu musim tanam yang lenyap, dan harapan yang ikut tenggelam.

  • Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kini Kembali Tersambung

    Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kini Kembali Tersambung

    Jakarta

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan akses Jalan KKA kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat. Jalan itu menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah.

    “Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini telah kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat,” ucap Seskab Teddy saat dikonfirmasi, dilansir Antara, Kamis (18/12/2025).

    Teddy mengatakan akses jalan tersebut sebelumnya sempat terputus akibat bencana dan menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik. Akses jalan tersebut berada di kawasan Jembatan Weh Paseh, Desa Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

    Menurut Teddy, dibukanya kembali jalur tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.

    Jalan KKA sebelumnya mengalami gangguan sehingga memutus konektivitas antara Aceh Utara dan Bener Meriah.

    “Dulu terputus, berkat kerja sama dan kerja keras seluruh petugas bersama warga setempat, kini Aceh Utara dan Bener Meriah kembali tersambung,” imbuh Teddy.

    (fas/fas)

  • Menko Polkam apresiasi personel yang telah antar logistik lewat udara

    Menko Polkam apresiasi personel yang telah antar logistik lewat udara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengapresiasi kru pesawat, load master, dan personel pendukung yang telah membantu pengantaran logistik lewat jalur udara ke wilayah bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    “Saya sengaja datang ke mari untuk melihat ini dan ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian semua untuk kita mengabdi, mengatasi kesulitan bangsa kita yang ada di sana,” kata Djamari saat meninjau langsung proses pengiriman logistik di Baseops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Dalam kunjungannya Djamari mengingatkan kepada personel tentang pentingnya ketepatan dan kelancaran pengiriman logistik dari pangkalan udara ke lokasi bencana.

    Hal itu menurut dia menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penyaluran bantuan ke daerah terdampak.

    Dia melanjutkan, bantuan yang dimuat dan diberangkatkan dari pangkalan udara harus dikirim secara tepat waktu, bahkan sejak dini hari, agar dapat tiba sesuai jadwal di lokasi tujuan.

    “Ketepatan waktu itu dimulainya dari sini. Oleh sebab itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kru pesawat dan semua kalian yang melayani untuk memasukkan bantuan-bantuan kita ini, ke sana,” ucap Djamari.

    Tidak hanya kepada personel udara saja, Djamari juga meminta seluruh personel TNI AD dan AL juga menerapkan konsep kedisiplinan yang sama agar pendistribusian logistik berjalan maksimal.

    Di akhir kunjungannya, Djamari meminta seluruh personel untuk tetap semangat dalam menjalankan tugasnya.

    “Saya hanya menyampaikan ini, Presiden mengucapkan terima kasih kepada kalian semua melalui saya, Beliau menyampaikan ini dan selamat bekerja,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba di Sumbar, Prabowo langsung ratas dengan menteri hingga Kapolri

    Tiba di Sumbar, Prabowo langsung ratas dengan menteri hingga Kapolri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri hingga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang digelar tertutup di Markas Komando Daerah Militer Sumatera Barat, Rabu malam.

    Rapat tersebut diketahui lewat unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu malam.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu, sekitar pukul 18.30 WIB, dan langsung menuju lokasi rapat.

    “Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kab. Padang Pariaman, pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 18.30 WIB, dan langsung mengadakan rapat terbatas di Markas Komando Daerah Militer Sumatra Barat,” kata Seskab Teddy saat dikonfirmasi ANTARA.

    Kedatangan tersebut berlangsung tiga hari setelah Presiden mengunjungi Aceh untuk ketiga kalinya dan Sumatra Utara untuk kedua kalinya, sekaligus menjadi kunjungan kedua ke Sumatra Barat dalam dua pekan terakhir.

    Rapat terbatas tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Harjono.

    Teddy mengatakan setelah bermalam di Padang, pada keesokan harinya Presiden dijadwalkan berkunjung ke tiga kabupaten terdampak bencana, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.

    Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana, termasuk titik pembangunan hunian sementara, lokasi pengungsian, serta pembangunan jembatan, guna memastikan percepatan pemulihan seluruh infrastruktur.

    “Dalam kunjungan ini, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana, baik titik pembangunan hunian sementara, titik pengungsian, titik pembangunan jembatan sekaligus memastikan percepatan pemulihan semua infrastruktur,” ucap Seskab Teddy.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menag ingatkan pendekatan ekoteologi dalam kebijakan lingkungan

    Menag ingatkan pendekatan ekoteologi dalam kebijakan lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan pentingnya pendekatan ekoteologi, atau ilmu tentang hubungan antara agama dan alam atau lingkungan hidup, yakni dalam kebijakan lingkungan.

    Menurut Menag, pendekatan ekoteologi diperlukan sebab bumi dan alam semesta merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat sakral, serta tidak boleh diperlakukan sebagai objek eksploitasi tanpa batas.

    “Alam bukan sekadar sumber daya, melainkan amanah ilahi yang wajib dijaga keberlanjutannya. Kerusakan hutan, pencemaran air, dan konflik lahan bukanlah ‘biaya pembangunan’, tetapi tanda terganggunya relasi manusia dengan amanah Tuhan,” ujar Menag dalam seminar nasional bertajuk “Taubat Ekologis: Refleksi Kebijakan Tata Kelola SDA” yang digelar di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut dia mengatakan merusak satu bagian bumi berarti mengguncang keseluruhan ekosistem, termasuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam.

    Oleh sebab itu, dia kembali mengingatkan dengan mengatakan bahwa tobat ekologis tidak boleh berhenti pada retorika moral.

    “Tobat ekologis harus menjadi paket kerja yang bisa diawasi publik, yakni mulai dari audit izin dan konsesi, pemulihan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, pembenahan tata ruang berbasis risiko bencana, hingga penegakan hukum yang menyasar pelaku dan rantai keuntungan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerbang Tani Idham Arsyad selaku yang menggelar seminar, mengatakan tema tobat ekologis dipilih karena berasal dari refleksi panjang atas dampak bencana yang tidak sesaat.

    “Salah satu rekan saya yang terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami Aceh memandang bahwa dampak bencana di Sumatera membutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk pulih. Hulu dan hilirnya sama-sama terhantam. Situasi inilah yang mendorong kami mengangkat tema tobat ekologis,” ujar Idham.

    Menurut dia, tobat ekologis tidak semata dimaknai sebagai simbol keagamaan, tetapi kesadaran kolektif untuk memperbaiki relasi manusia dengan alam.

    “Dalam perspektif Islam dan agama-agama lain, relasi manusia dan alam seharusnya bersifat rahmatan lil alamin, bukan eksploitatif. Krisis ekologi hari ini menuntut kerja sama lintas sektor, yakni tokoh agama, akademisi, NGO (organisasi nonpemerintah, red.), hingga pembuat kebijakan. Tugas ini berat dan tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kerahkan helikopter antar 4 ton logistik ke lokasi bencana di Aceh

    TNI kerahkan helikopter antar 4 ton logistik ke lokasi bencana di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU mengerahkan Helikopter EC-725/H225M Caracal untuk mengantar bantuan logistik seberat empat ton untuk warga korban bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Senin (15/12).

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu mengatakan, helikopter itu dikerahkan lantaran jalur darat hingga saat ini tidak bisa dilalui.

    “Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses menggunakan transportasi darat karena jalur masih terputus,” kata I Nyoman.

    I Nyoman menjelaskan, 4 ton logistik itu berisi barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, air minum, pakaian, kasur hingga popok bayi.

    Seluruh logistik itu dibagi ke tujuh desa di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.

    “Bantuan diserahkan ke Desa Rimba Raya, Kabupaten Bener Meriah, sebanyak 1.000 kilogram. Sementara itu Desa Wihni, Silih Nara, Wih Porak, Arul Pertik, Pantan Tengah, dan Desa Paya Kolak di Kabupaten Aceh Tengah masing-masing menerima 500 kilogram bantuan,” jelas I Nyoman.

    I Nyoman melanjutkan, pendistribusian logistik menggunakan helikopter itu merupakan bagian dari upaya TNI AU dalam memulihkan wilayah terdampak bencana.

    Dia memastikan, seluruh alat utama sistem senjata (alutsista) udara TNI AU akan terus dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan logistik.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jimly: Komisi gelar pleno besok, pilah masukan untuk reformasi Polri

    Jimly: Komisi gelar pleno besok, pilah masukan untuk reformasi Polri

    Besok itu hari Kamis itu adalah rapat pleno di mana kami sudah mulai memilah-milah dan memilih usul kebijakan reformasi struktural seperti apa, kultural seperti apa saja, yang tepat untuk Polri ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan pihaknya telah menghimpun berbagai masukan dari masyarakat dan kelompok profesi yang akan dipilah dalam rapat pleno pada Kamis (18/12) untuk merumuskan agenda reformasi Polri ke depan.

    “Besok itu hari Kamis itu adalah rapat pleno di mana kami sudah mulai memilah-milah dan memilih usul kebijakan reformasi struktural seperti apa, kultural seperti apa saja, yang tepat untuk Polri ke depan,” kata Jimly di Jakarta, Rabu.

    Jimly menjelaskan pihaknya telah menerima masukan lebih dari 80 kelompok, termasuk yang terbaru dari kalangan kedokteran forensik yang mengusulkan independensi kedokteran forensik, yang dinilai sebagai hal baru dalam pembahasan reformasi Polri.

    Selain itu, masukan juga disampaikan oleh dosen-dosen fakultas hukum terkait penerapan hukum adat dalam perkara pidana.

    Menurut Jimly, hukum adat telah diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku mulai 2 Januari, namun mekanisme penerapannya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Tetapi di KUHAP-nya tidak diatur mengenai bagaimana mekanisme penerapan hukum adat itu di dalam pidana. Nah, itu hal yang kedua yang termasuk hal baru yang kami catat, kita usulkan menjadi agenda untuk pemerintah yang kebetulan Pak Yusril sebagai Menko Hukum HAM dan Imimpas hadir, sehingga ini bisa di- follow up ya,” ucapnya.

    Komisi, kata dia, juga telah menerima masukan dari kelompok aliran kepercayaan yang menyoroti perlindungan terhadap kelompok minoritas aliran kepercayaan, serta dari kelompok Lokantara yang bergerak di bidang kebudayaan.

    Selain itu, pemikiran dari tokoh politik Rocky Gerung dan rekan-rekannya turut dicatat sebagai masukan yang serius.

    Jimly menambahkan, pihaknya tidak hanya menghimpun masukan dari Jakarta, tetapi juga melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, antara lain Aceh dan Balikpapan untuk melengkapi perspektif dalam reformasi Polri.

    “Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan masukan dari semua kalangan, termasuk juga kami berkunjung ke daerah-daerah ya, sebagai tambahan supaya kita jangan nanti dianggap hanya mendapat masukan dari pusat, dari Jakarta,” kata Jimly.

    “Nah, ini semua masukan ini sudah kami anggap cukup lengkap untuk mulai kami mendiskusikan,” imbuh dia.

    Lebih lanjut Jimly mengatakan dalam rapat pleno, pihaknya akan memilah usulan reformasi struktural, kultural, dan instrumental, termasuk perubahan undang-undang maupun peraturan Polri, yang selanjutnya dievaluasi untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai agenda reformasi Polri secara menyeluruh.

    “Kita usulkan untuk kita laporkan kepada Presiden menjadi agenda reformasi yang menyeluruh tentang Polri di masa depan,” kata dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.