Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Daftar Bandara Buka 24 Jam Selama Libur Lebaran

    Daftar Bandara Buka 24 Jam Selama Libur Lebaran

    Jakarta –

    PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memastikan 37 bandara di bawah pengelolaannya akan beroperasi selama 24 jam pada musim Lebaran. Direktur Utama InJourney Maya Watono mengatakan, beroperasinya bandara selama 24 jam ini akan berlangsung 19 hari.

    Direktur Utama InJourney Maya Watono mengatakan semua bandara di bawah naungan InJourney akan dibuka 24 jam mulai dari 24 Maret sampai 11 April. Dengan catatan, pada Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 29 Maret 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai akan tutup.

    “Dari sisi bandara sendiri, dengan 37 bandara di bawah pengelolaan InJourney Airports, kami akan beroperasi 24 jam selama 19 hari tersebut, 24 Maret sampai 11 April. Kecuali tadi mengenai bandara I Gusti Ngurah Rai karena Nyepi ya di tanggal 29, pastinya Nyepi kita tutup di Bali. Jadi, selain Nyepi di tanggal 29, kita akan membuka bandara, 37 bandara ini 24 jam,” kata Maya di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    InJourney melalui InJourney Airports turut serta memberikan penurunan tarif jasa kebandarudaraan bagi penumpang pesawat dan maskapai penurunan. Adapun penurunan tarif bagi penumpang pesawat berupa potongan harga tarif sebesar 50% atas Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau disebut Passenger Service Charge (PSC) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

    Kendati begitu, Maya memastikan layanan yang tersedia di bandara tidak berkurang meskipun dikenakan tarif diskon pesawat dan bandara dibuka selama 24 jam.

    “Namun demikian kami tetap berkomitmen untuk membuka bandara 24 jam untuk 37 bandara seluruh Indonesia. Jadi service-nya tidak berkurang walaupun kita memberikan diskon selama periode tersebut,” imbuh Maya.

    Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di bandara, pihaknya telah menyiapkan beberapa upaya, di antaranya mempersiapkan personel tambahan 16.294 orang, 1.632 unit counter check-in, 222 unit self check-in, 17.508 unit troli, 246 unit musola, 1.181 unit toilet, 185 unit conveyor belt.

    “Kami menambahkan personel tambahan tadi 16.294 untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang. Seluruh persiapan fasilitas layanan di semua airport, kami pastikan itu ready dengan ada datanya, berapa counter check-in, kita menambah self check-in, trolley, conveyor belt, toilet, dan semua basic yang kami berikan sesuai dengan transformation blueprint kami,” terang Maya.

    InJourney memproyeksikan pergerakan penumpang pesawat saat musim Lebaran mencapai 10 juta orang. Angka ini naik 9,3% dari perkiraan tahun lalu yang mencapai 9 juta orang. Maya menyebut angka estimasi penumpang ini selama periode 21 Maret sampai 11 April 2025. Sementara itu, jumlah pergerakan pesawat selama periode tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,1% dibandingkan tahun lalu, di mana total pergerakan pesawat mencapai 81.401.

    “Estimasi kami adalah air traffic meningkat 5,1% dibandingkan 2024, dan peningkatan penumpang 9,3% versus 2024. Jadi ini adalah estimasi peningkatan penumpang selama periode 21 Maret sampai 11 April,” jelas dia.

    Daftar Bandara Beroperasi 24 Jam Selama Libur Lebaran:

    1. Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta)
    2. Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta)
    3. Bandara Kualanamu (Medan)
    4. Bandara Supadio (Pontianak)
    5. Bandara Minangkabau (Padang)
    6. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang)
    7. Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru)
    8. Bandara Husein Sastranegara (Bandung)
    9. Bandara Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh)
    10. Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang)
    11. Bandara Sultan Thaha (Jambi)
    12. Bandara Depati Amir (Pangkal Pinang)
    13. Bandara Silangit (Tapanuli Utara)
    14. Bandara Kertajati (Majalengka)
    15. Bandara Banyuwangi (Banyuwangi)
    16. Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya)
    17. Bandara Radin Inten II (Lampung)
    18. Bandara H.A.S Hanandjoeddin (Tanjung Pandan)
    19. Bandara Fatmawati Soekarno (Bengkulu)
    20. Bandara Jenderal Besar Soedirman (Purbalingga)
    21. Bandara I Gusti Ngurah Rai (Denpasar)
    22. Bandara Juanda (Surabaya)
    23. Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar), 24. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Balikpapan)
    25. Bandara Frans Kaisiepo (Biak)
    26. Bandara Sam Ratulangi (Manado)
    27. Bandara Syamsudin Noor (Banjarmasin)
    28. Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang)
    29.Bandara Adi Sutjipto (Yogyakarta)
    30. Bandara Adi Soemarmo (Surakarta)
    31. Bandara Internasional Lombok (Lombok Tengah)
    32. Bandara Pattimura (Ambon)
    33. Bandara El Tari (Kupang)
    34. Bandara Internasional Yogyakarta (Kulon Progo)
    35. Bandara Sentani (Jayapura)
    36. Bandara Hang Nadim (Batam)
    37. Bandara Dhoho (Kediri)

    Lihat juga Video: 2 Bandara di Indonesia Masuk 100 Terbaik Dunia Versi Skytrax

    (hns/hns)

  • Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Dibuka, ini Link Resmi Pendaftaran

    Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Dibuka, ini Link Resmi Pendaftaran

    JABAR EKSPRES – Pendaftaran rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 akhirnya akan dibuka mulai hari ini, Jumat, 7 Maret 2025.

    Ini adalah peluang bagi talenta terbaik Indonesia untuk berkarier di berbagai perusahaan milik negara.

    Baca juga : Simak Tata Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 di Perusahaan Impian Agar Lolos Seleksi

    Jadwal dan Tahapan Pendaftaran RBB 2025

    Rekrutmen ini akan berlangsung dalam dua tahapan utama, yaitu:

    Periode Pembuatan Akun

    7-16 Maret 2025. Pada tahap ini, kamu bisa mulai membuat akun melalui laman resmi Rekrutmen Bersama BUMN 2025.

    Di sini, kamu juga bisa melihat daftar lowongan pekerjaan yang tersedia serta mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan.

    Periode Pelamaran

    10-16 Maret 2025. Setelah memiliki akun dan melengkapi dokumen, kamu bisa langsung mengajukan lamaran ke posisi yang sesuai dengan kualifikasimu.

    Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui tautan berikut (https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id/).

    Lowongan Tersedia untuk Berbagai Latar Belakang Pendidikan

    RBB 2025 ini memberikan kesempatan bagi berbagai jenjang pendidikan, mulai dari lulusan SMA/SMK, D3, D4, S1, hingga S2.

    Bahkan, program ini juga membuka pintu bagi para penyandang disabilitas serta putra-putri dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan kesempatan berkarier di BUMN.

    Dalam rekrutmen tahun ini, lebih dari 2.000 posisi ditawarkan di berbagai bidang pekerjaan, termasuk:

    OperasionalTeknik & EngineeringPemasaran & SalesKeuangan & AkuntansiDigitalisasi & IT

    Tahun ini, sebanyak 107 perusahaan BUMN dan anak perusahaannya akan ikut berpartisipasi dalam program RBB 2025.

    Sektor-sektor industri yang turut serta mencakup Jasa Keuangan, Infrastruktur, Telekomunikasi & Media, Energi, Minyak & Gas, serta Kesehatan.

    Baca juga : Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Dibuka Sebentar Lagi, ini Prosedurnya

    Proses Seleksi yang Harus Dilewati

    Agar bisa lolos dalam program ini, peserta harus melalui beberapa tahapan seleksi yang ketat, meliputi:

    Registrasi & Seleksi AdministrasiTes Daring, yang mencakup:Tes Kemampuan DasarTes AKHLAK (nilai-nilai inti BUMN)Wawasan KebangsaanTes Bahasa InggrisLearning Agility TestWawancara dan Tes Kesehatan, termasuk tes kemampuan bidang sesuai dengan perusahaan yang dilamar.

    Agar tidak tertipu oleh informasi palsu, pastikan kamu hanya mengakses informasi resmi mengenai Rekrutmen Bersama BUMN 2025 melalui kanal berikut:

  • Tol Sibanceh seksi 1 beroperasi tanpa tarif saat mudik Lebaran

    Tol Sibanceh seksi 1 beroperasi tanpa tarif saat mudik Lebaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Tol Sibanceh seksi 1 beroperasi tanpa tarif saat mudik Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 23:10 WIB

    Elshinta.com – Kepala Cabang Tol Sibanceh Hutama Karya menyatakan bahwa tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum beroperasional tanpa tarif saat mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Saat fungsional nanti seksi 1 tidak dikenakan tarif, tetapi tetap melakukan transaksi di Gerbang Padang Tiji,” kata Branch Manager PT Hutama Karya, Totok Masyadi, di Banda Aceh, Kamis.

    Tol Sibanceh Seksi 1 ini sendiri akan mulai dibuka secara fungsional pada 20 Maret hingga 10 April 2025. Dengan dibukanya seksi Padang Tiji–Seulimeum yang memiliki panjang 23,95 km ini, maka waktu tempuh dari Banda Aceh ke Pidie akan menjadi lebih singkat.

    Totok menjelaskan bahwa seksi 1 tol Sibanceh ini sengaja dibuka saat arus mudik Lebaran 2025 guna menghindari kemacetan akibat lonjakan kendaraan yang diprediksi mencapai 78 persen.

    “Di mana rata-rata normal 3.222 kendaraan dan rata-rata prediksi lebaran 5.743 kendaraan selama tanggal 24 Maret-8 April 2025,” katanya.

    Dia juga mengatakan bahwa tarif nol tersebut hanya berlaku untuk seksi 1, sedangkan seksi 2 sampai 6 masih berlaku tarif sama seperti saat periode Lebaran 2024.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mulai berlaku 9 Agustus 2024, besaran tarif tol ruas Sibanceh dari Seulimeum-Jantho sebesar Rp8.500 (Gol 1) Rp 12.500 (Gol 2 dan 3), serta Rp17.000 (Gol 4 dan 5). Perjalanan Seulimeum-Indrapuri dikenakan biaya Rp30.000 (Gol 1), Rp45.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp60.000 (Gol 4 & 5).

    Sementara itu, tarif Seulimeum-Blang Bintang adalah Rp48.000 (Gol 1), Rp72.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp96.000 (Gol 4 & 5), sedangkan perjalanan Seulimeum- Baitussalam dikenakan tarif Rp65.000 (Gol 1), Rp97.500 (Gol 2 dan 3), dan Rp 130.000 (Gol 4 dan 5).

    Dari Jantho-Seulimeum memiliki tarif yang sama, yaitu Rp8.500 (Gol 1), Rp12.500 (Gol 2 dan 3), dan Rp17.000 (Gol 4 dan 5). Tarif Jantho-Indrapuri sebesar Rp21.500 (Gol 1), Rp32.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp43.000 (Gol 4 dan 5).

    Untuk Jantho-Blang Bintang, tarifnya Rp39.500 (Gol 1), Rp59.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp79.000 (Gol 4 dan 5), sedangkan perjalanan Jantho-Baitussalam dikenakan biaya Rp56.500 (Gol 1), Rp85.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp113.000 (Gol 4 dan 5).

    Dari Indrapuri, tarif perjalanan ke Seulimeum adalah Rp30.000 (Gol 1), Rp45.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp60.000 (Gol 4 dan 5), sementara ke Jantho dikenakan biaya Rp21.500 (Gol 1), Rp32.000 (Gol 2 & 3), dan Rp 43.000 (Gol 4 & 5).

    Tarif Indrapuri ke Blang Bintang adalah Rp18.000 (Gol 1), Rp27.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp36.000 (Gol 4 dan 5), serta ke Baitussalam sebesar Rp35.000 (Gol 1), Rp 52.500 (Gol 2 dan 3), dan Rp70.000 (Gol 4 dan 5).

    Dari Blang Bintang, perjalanan ke Seulimeum dikenakan biaya Rp48.000 (Gol 1), Rp72.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp96.000 (Gol 4 dan 5), sedangkan ke Jantho tarifnya Rp39.500 (Gol 1), Rp 59.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp79.000 (Gol 4 dan 5).

    Untuk perjalanan dari Blang Bintang ke Indrapuri, tarifnya adalah Rp18.000 (Gol 1), Rp27.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp36.000 (Gol 4 dan 5), sementara ke Baitussalam dikenakan tarif Rp17.000 (Gol 1), Rp 25.500 (Gol 2 dan 3), dan Rp34.000 (Gol 4 dan 5).

    Dari Baitussalam, tarif ke Seulimeum adalah Rp65.000 (Gol 1), Rp 97.500 (Gol 2 dan 3), dan Rp130.000 (Gol 4 dan 5), sedangkan ke Jantho dikenakan biaya Rp56.500 (Gol 1), Rp85.000 (Gol 2 dan 3), dan Rp 113.000 (Gol 4 dan 5).

    Untuk Baitussalam ke Indrapuri, tarifnya adalah Rp35.000 (Gol 1), Rp52.500 (Gol 2 dan 3), dan Rp70.000 (Gol 4 dan 5), serta ke Blang Bintang dikenakan biaya Rp17.000 (Gol 1), Rp 25.500 (Gol 2 dan 3), dan Rp 34.000 (Gol 4 dan 5).

    Sumber : Antara

  • Mentan Amran: Stok Melimpah, Harga Beras Tidak Boleh Naik

    Mentan Amran: Stok Melimpah, Harga Beras Tidak Boleh Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mewanti-wanti agar beras tidak boleh mengalami lonjakan harga. Pasalnya, produksi beras dalam negeri berpotensi naik 52%.

    Menyitir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (6/3/2025) pukul 21.28 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen adalah Rp15.547 per kilogram secara nasional. Harga beras premium paling mahal tembus Rp18.556 per kilogram di Papua Barat, sedangkan termurah di Aceh senilai Rp14.624 per kilogram.

    Sebagai gambaran, harga eceran tertinggi (HET) beras premium terbagi mejadi tiga zona. Perinciannya, zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing sebesar Rp14.900 per kilogram, Rp15.400 per kilogram, dan Rp15.800 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen naik menjadi Rp13.696 per kilogram secara nasional. Terpantau, Papua Barat menjadi provinsi dengan harga beras medium termahal, yakni Rp17.375 per kilogram, sedangkan harga beras medium termurah dibanderol Rp12.237 per kilogram di Sumatra Selatan.

    Untuk HET beras medium, zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing adalah Rp12.500 per kilogram, Rp13.100 per kilogram, dan Rp13.500 per kilogram.

    “[Harga] beras tidak ada alasan untuk naik. Produksi [beras] kita naik 52% dan stok melimpah, jadi tidak boleh ada lonjakan harga,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).

    Selain beras, Amran juga meminta agar harga minyak goreng tidak mengalami kenaikan. Ini mengingat, Indonesia merupakan produsen minyak terbesar dunia.

    “Seharusnya tidak ada kenaikan harga [minyak goreng] meskipun kecil,” imbuhnya.

    Ke depan, Amran menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga Lebaran untuk memastikan harga tetap stabil. Dia menekankan, jika ditemukan pengusaha yang menjual di atas HET, maka akan diberikan sanksi yang tegas, termasuk penyegelan dan pencabutan izin usaha sesuai kesepakatan dengan Kapolri.

    Di samping itu, pemerintah juga menggencarkan upaya stabilisasi harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri atau Lebaran. Dalam hal ini, pemerintah akan membuka 4.800 gerai pangan di seluruh Indonesia guna menekan harga kebutuhan pokok.

    Adapun, ribuan gerai itu akan dikelola bersama oleh sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan kementerian terkait, termasuk RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari.

    “Kami akan menjual pangan di bawah harga eceran tertinggi [HET]. Tidak boleh ada pengusaha yang menjual di atas HET. Jika ada [yang menjual di atas HET], akan ditindak,” pungkasnya.

    Produksi Melimpah

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras dalam negeri mencapai 13,95 juta ton sepanjang Januari—April 2025. Potensi produksi beras yang melimpah ini diperkirakan menjadi yang tertinggi sejak 2019.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, produksi beras diperkirakan meningkat sebanyak 2,88 juta ton beras atau sebesar 25,99% dibandingkan Januari—April 2024. Adapun, pada periode yang sama tahun lalu, produksi beras hanya mencapai 11,07 juta ton.

    “Produksi beras sepanjang Januari—April atau subround I 2025, diperkirakan akan mencapai 13,95 juta ton atau mengalami peningkatan sebsar 2,88 juta ton atau naik 25,99% dibandingkan periode yang sama 2024,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Senin (3/3/2025).

    Pada Januari 2025, produksi beras untuk konsumsi pangan diperkirakan mencapai 1,24 juta ton atau mengalami peningkatan 42,21% dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 0,87 juta ton.

    Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Februari—April 2025 diperkirakan mencapai 12,71 juta ton. Produksinya naik 2,51 juta ton atau sebesar 24,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Alhasil, data BPS menunjukkan potensi produksi beras sepanjang Januari—April 2025 diperkirakan menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

    Tercatat, total produksi beras Januari—April atau subround I 2025 diperkirakan mencapai 13,95 juta ton beras, sedangkan pada periode yang sama 2019 pernah mencapai 13,63 juta ton beras.

    Bahkan, potensi produksi beras sepanjang 4 bulan pertama 2025 hampir mengejar produksi pada Januari—April 2018 yang mencapai 14,79 juta ton.

    “Jika dibandingkan dengan realisasi produksi pada tahun-tahun sebelumnya, potensi produksi beras sepanjang Januari—April 2025 diperkirakan tertinggi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak 2019,” ungkapnya.

    BPS menyebut, potensi produksi beras sejalan dengan potensi produksi padi yang diperkirakan akan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG) pada Januari—April 2025. Angkanya mengalami peningkatan 5 juta ton GKG atau sebesar 26,02% dibandingkan dengan peridoe yang sama tahun lalu.

  • Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa

    Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

    Haji Uma: Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 17:14 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPD RI dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma menilai bahwa terdapat sejumlah masalah yang menjadi perhatian dalam tata laksana pemerintah desa serta pelaksanaan dana desa di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. 

    Sejumlah masalah tersebut antara lain terkait dengan kesejahteraan perangkat desa dan tumpang tindihnya aturan teknis tata laksana dana desa yang diterbitkan oleh lintas kementerian terkait. 

    Pandangan tersebut disampaikan oleh Haji Uma pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta fi Gedung DPD RI, Senin (3/3/2025). 

    Menurut Haji Uma, penghasilan tetap atau Siltap aparatur desa satu sisi telah diatur nilainya dalam UU tentang Desa, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Namun implementasinya jauh dari harapan karena selanjutnya diatur dengan Perbub maupun Perwali. 

    “Realita di lapangan membuat kita miris, di Aceh misalnya ada gaji aparatur desa yang dirapel pertiga bulan. Bahkan ada daerah yang pembayaran siltap aparatur desanya tertunda hingga 6 bulan. Jadi, bayangkan bagaimana kita menuntut kinerja optimal aparatur desa jika kesejahteraan mereka terabaikan”, ujar Haji Uma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Kamis (6/3). 

    Selain itu, Haji Uma juga menyoroti aturan teknis lintas kementerian yang tumpang tindih dan banyaknya aplikasi yang harus dikerjakan aparatur desa yang mestinya bisa diintegrasi dan disinkronisasi yang berpotensi mempengaruhi proses kerja aparatur desa dilapangan. 

    Haji Uma berharap sejumlah persoalan tersebut harus menjadi bahan kajian dan evaluasi pemerintah kedepannya sehingga tata laksana pemerintahan desa serta pelaksanaan dana desa lebih optimal dan mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jadwal Buka Puasa Hari Ini, Kamis 6 Maret 2025

    Jadwal Buka Puasa Hari Ini, Kamis 6 Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Mengetahui jadwal buka puasa sangat penting bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Pada Kamis (6/3/2025), waktu berbuka puasa berbeda di setiap kota sesuai dengan letak geografisnya. Beberapa kota besar di Indonesia seperti Banda Aceh, Bandung, Jakarta, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Pontianak memiliki jadwal berbuka yang bervariasi, tergantung pada posisi matahari terbenam di masing-masing daerah.

    Bagi masyarakat yang sedang berpuasa, mengetahui jadwal berbuka membantu dalam mempersiapkan diri untuk menyantap hidangan pertama setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Berikut adalah waktu buka puasa di beberapa kota besar di Indonesia pada hari ini.

    Jadwal Buka Puasa Hari ini 

    Di Banda Aceh, waktu buka puasa jatuh pada pukul 18.54 WIB. Kota yang berada di ujung barat Indonesia ini memiliki waktu berbuka yang lebih lambat dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia karena letaknya yang lebih jauh dari garis bujur timur.

    Masyarakat di Bandung akan berbuka puasa pada pukul 18.14 WIB. Sebagai kota yang berada di wilayah Jawa Barat, waktu berbuka di Bandung hampir bersamaan dengan Jakarta, meskipun ada sedikit perbedaan beberapa menit.

    Di ibu kota Indonesia, waktu berbuka puasa tiba pada pukul 18.13 WIB. Jakarta yang berada di zona waktu yang sama dengan Bandung memiliki perbedaan waktu berbuka yang sangat tipis. Hal ini dipengaruhi oleh posisi geografisnya yang berdekatan.

    Di kota Surabaya, waktu berbuka puasa jatuh lebih awal dibandingkan Jakarta dan Bandung, yakni pada pukul 17.50 WIB. Sebagai kota terbesar di Jawa Timur, Surabaya memiliki perbedaan waktu berbuka yang cukup mencolok dari Jakarta karena berada lebih ke timur.

    Makassar sebagai salah satu kota besar di Sulawesi memiliki waktu berbuka puasa pada pukul 18.22 Wita. Berada di zona waktu Wita, Makassar memiliki selisih satu jam lebih awal dibandingkan kota-kota di Jawa seperti Jakarta dan Bandung.

    Di Semarang, ibu kota Jawa Tengah, waktu buka puasa jatuh pada pukul 17.59 WIB. Kota ini memiliki jadwal berbuka yang sedikit lebih awal dibandingkan Jakarta dan Bandung karena posisinya lebih ke timur.

    Di Pontianak, waktu berbuka puasa tiba pada pukul 18.00 WIB. Kota yang berada di garis khatulistiwa ini memiliki waktu berbuka yang hampir sama dengan Semarang. Karena posisinya dekat dengan garis ekuator, panjang siang dan malam di Pontianak cenderung stabil sepanjang tahun.

    Waktu Buka Puasa Hari IniBanda Aceh: 18.54 WIB.Bandung: 18.14 WIB.Jakarta: 18.13 WIB.Surabaya: 17.50 WIB.Makassar: 18.22 Wita.Semarang: 17.59 WIB.Pontianak: 18.00 WIB.

    Menyesuaikan waktu berbuka puasa dengan jadwal yang tepat sangat penting bagi umat muslim agar ibadah yang dijalankan semakin sempurna. Dengan mengetahui waktu berbuka di masing-masing kota, masyarakat dapat lebih siap dalam menyambut momen berbuka dengan penuh syukur dan kebersamaan.

  • Sejarah Sekolah Rakyat, Ternyata Warisan Belanda dan Jepang

    Sejarah Sekolah Rakyat, Ternyata Warisan Belanda dan Jepang

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan gagasan tentang pendirian Sekolah Rakyat yang akan dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sekolah ini nantinya akan berupa asrama atau boarding school yang dikhususkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat juga dirancang untuk menampung siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

    Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menjelaskan, sekolah ini akan menerapkan kurikulum khusus yang tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga memperkaya siswa dengan keterampilan hidup dan pendidikan karakter yang kuat.

    Inisiatif ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, memastikan seluruh anak bangsa mendapat akses pendidikan berkualitas.

    Namun berbeda dengan misi Prabowo yang membangun Sekolah Rakyat untuk tujuan yang lebih baik, ternyata saat pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, sekolah ini dibangun untuk keuntungan mereka tersendiri. Bagaimana sejarahnya? Berikut ini penjelasannya.

    Sejarah Sekolah Rakyat pada Zaman Belanda

    Terbentuknya Sekolah Rakyat di Indonesia berawal dari penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Politik Etis tersebut mulai diterapkan sekitar 1900 hingga 1930, bertujuan mendukung perkembangan perusahaan dan lembaga-lembaga Belanda di Indonesia.

    Meski terlihat sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi panjang yang dilakukan Belanda, pada dasarnya kebijakan ini merupakan syarat kepentingan kolonial.

    Salah satu programnya adalah mendirikan sekolah umum yang sebenarnya berfungsi mencetak tenaga kerja murah, sehingga bisa mendukung bisnis dan aktivitas ekonomi Belanda di tanah jajahan.

    Sekolah Rakyat pertama kali didirikan Belanda pada 1907. Pendidikan di sekolah ini dirancang agar masyarakat pribumi memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan Belanda.

    Dengan kata lain, Sekolah Rakyat bukan didirikan untuk mencerdaskan masyarakat, melainkan demi mempertahankan kekuasaan penjajah di Indonesia.

    Dalam sistem pendidikan kolonial, Belanda menerapkan stratifikasi pendidikan berdasarkan golongan, yaitu sekolah untuk anak Eropa, anak Timur asing (seperti Tionghoa dan Arab), dan anak pribumi.

    Sekolah Rakyat (Volkschool) adalah sekolah tiga tahun yang didirikan atas prakarsa desa. Sekolah ini dikelola secara gotong royong dan diawasi langsung oleh pemerintah kolonial, sedangkan tenaga pengajarnya berasal dari kalangan pribumi.

    Sejarah pendirian Sekolah Rakyat pada setiap daerah cukup beragam, tergantung kapan daerah tersebut dikuasai Belanda. Misalnya, di Bandung, Sekolah Rakyat pertama kali berdiri 1892, sementara di Aceh didirikan oleh Gubernur Militer Van Daalen pada 30 Desember 1907. Di Banten, sekolah rakyat mulai ada pada 1912, sedangkan di Enrekang, Sulawesi Selatan, baru berdiri pada 1926.

    Namun, pendidikan di Sekolah Rakyat sangat terbatas. Kurikulumnya lebih menekankan keterampilan teknis sederhana yang langsung berkaitan dengan kebutuhan perusahaan Belanda.

    Pelajaran yang berkaitan dengan budaya atau sejarah Indonesia nyaris ditiadakan, bahkan bahasa pengantar yang digunakan pun didominasi bahasa Belanda.

    Hal ini menunjukkan Sekolah Rakyat bukanlah sarana memajukan pendidikan pribumi, melainkan alat untuk mencetak tenaga kerja murah yang siap melayani kepentingan penjajah pada saat itu.

    Sekolah Rakyat Zaman Jepang

    Setelah Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, Jepang mulai menyebarkan propaganda di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.

    Melalui slogan Hakko Ichiu atau “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”, Jepang berusaha menarik simpati rakyat lewat Gerakan Tiga A (Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia).

    Selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang didirikan Jepang difungsikan sebagai alat propaganda antibarat, sekaligus menjadi tempat merekrut pemuda untuk mendukung militer Jepang dalam Perang Pasifik.

    Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekolah peninggalan Belanda yang ditutup. Ketika dibuka kembali, nama dan sistemnya diubah sesuai aturan pemerintah Jepang.

    Melalui Osamu Seirei Nomor 22/2604 1944, Jepang mengatur sekolah-sekolah swasta dan memberi wewenang kepada Jawa Hokokai untuk mendirikan sekolah baru. Sementara itu, sekolah swasta hanya diperbolehkan membuka sekolah keahlian dan bahasa. Seluruh sistem pendidikan berada di bawah pengawasan lembaga bernama Bunkyo Kyoku.

    Jenis-jenis Sekolah pada Masa Pendudukan Jepang

    1. Sekolah rakyat (kokumin gakko)

    Terbuka untuk semua kalangan dengan masa belajar 6 tahun. Sekolah ini dibuka di lokasi bekas sekolah desa, HIS, ELS, atau sekolah kelas satu dan dua.

    Sekolah Rakyat pertama kali dibuka pada 1 Juni 1942 di beberapa lokasi, seperti HIS Djagamonjet di Jatinegara.

    2. Sekolah menengah pertama (shoto chu gakko)

    Setelah lulus Sekolah Rakyat, siswa melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun. Sekolah ini baru dibuka kembali pada September 1942 setelah ditutup selama lima bulan.

    3. Sekolah menengah tinggi (koto chu gakko)

    Pada awalnya hanya ada 4 sekolah menengah tinggi di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Tahun 1943, jumlahnya bertambah di Bandung dan Surakarta.

    4. Sekolah menengah kejuruan

    Meliputi Sekolah Pertukangan, Sekolah Teknik, serta Sekolah Pelayaran di Cirebon. Sekolah Pelayaran Tinggi juga didirikan saat itu.

    5. Sekolah guru (shihan gakko)

    Ada tiga jenis sekolah guru, yaitu sekolah guru 2 tahun (shoto shihan gakko), sekolah guru 4 tahun (guto shihan gakko), dan sekolah guru 6 tahun (koto shihan gakko).

    6. Perguruan tinggi

    Saat awal pendudukan, hampir semua perguruan tinggi peninggalan Belanda ditutup. Namun, pada 1943, Jepang mulai membuka kembali beberapa perguruan tinggi, seperti Sekolah Kedokteran Tinggi di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi di Surabaya, dan Sekolah Farmasi di Jakarta.

    Pada 1944, Sekolah Teknik Lanjutan dibuka di Bandung dan Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor. Kemudian pada awal 1945, Akademi Pemerintahan berdiri di Jakarta.

    Itulah sejarah Sekolah Rakyat pada zaman Belanda dan Jepang saat masih masa penjajahan di Indonesia.

  • HK prediksi trafik di tol Trans Sumatera meningkat 68,81 persen saat mudik lebaran

    HK prediksi trafik di tol Trans Sumatera meningkat 68,81 persen saat mudik lebaran

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    HK prediksi trafik di tol Trans Sumatera meningkat 68,81 persen saat mudik lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Maret 2025 – 17:45 WIB

    Elshinta.com –  Menjelang arus mudik Lebaran 2025, PT Hutama Karya (persero) (Hutama Karya) memprediksi adanya peningkatan volume kendaraan hingga 68,81% di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dibanding trafik normal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Hutama Karya memastikan kesiapan operasional pada total 870,01 km jalan tol yang dioperasikan selama momen Mudik Lebaran 2025 yang diantaranya 12 ruas tol bertarif sepanjang 724,08 KM, 2 ruas tol belum bertarif yaitu Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino) sepanjang 33,60 km dan Jalan Tol Binjai Langsa Seksi Tanjung Pura – Brandan sepanjang 18,85 km, serta 3 ruas tol fungsional sepanjang 93,48 km yang akan difungsikan selama periode mudik Lebaran 2025.

    Kesiapan ini dilakukan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada sejumlah menteri selama bulan Ramadhan. 

    “Semua menteri terkait juga akan terus memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik berjalan lancar aman dan memudahkan arus mudik masyarakat,” ujar Prabowo mengutip dari akun resmi instagram @presidenrepublikindonesia pada Sabtu (1/3).

    Adapun prediksi lonjakan arus mudik di JTTS disampaikan dalam Konferensi Pers Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tema Penguatan Infrastruktur Jalan Tol, Layanan Transportasi Darat, dan Perlindungan Asuransi Bagi Para Pemudik Idul Fitri 2025 pada hari ini, Selasa (4/2/2024) yang dipandu oleh Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla. Konferensi pers itu juga dihadiri Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto; Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Subakti Syukur; serta Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwanto.

    “Penyampaian informasi ini penting sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo agar BUMN, terutama dalam klaster konektivitas darat, dapat memastikan Pelaksanaan Mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar,” ujar Putri dalam rilis tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (5/3). 

    Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengusulkan kepada pemerintah dan kepolisian untuk jalan tol fungsional yang akan dioperasikan selama periode mudik ini adalah Ruas Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum) sepanjang 23,95 km, Ruas Sicincin – Padang sepanjang 35,90 km, serta Ruas Palembang – Betung Seksi 1-2 (Rengas – Pangkalan Rimo – Pangkalan Balai) sepanjang 33,62 km.

    “Ruas-ruas ini rencananya akan dioperasikan secara fungsional mulai 20 Maret hingga 10 April 2025 dengan jam operasional tertentu yang disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan berdasarkan diskresi kepolisian,” ujar Budi.

    Dengan akan dioperasikannya ruas fungsional ini, waktu tempuh perjalanan akan menjadi lebih singkat dimana Tol Sicincin – Padang menjadi tol pertama di Sumatera Barat akan memangkas waktu perjalanan hingga 30 menit, dibandingkan jalur nasional yang ada saat ini. Konektivitas yang lebih baik ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi pemudik di wilayah Bukittinggi.

    Untuk mendukung kelancaran mudik ini, Hutama Karya juga memastikan kesiapan layanan pendukung di sepanjang ruas JTTS. Selama periode mudik, sejumlah layanan telah ditambahkan, antara lain posko dan personil dengan layanan medis, bantuan darurat, dan informasi perjalanan. Tersedia juga armada siaga termasuk ambulans, mobil derek, dan patroli jalan raya.

    Hutama Karya juga menyediakan fasilitas tempat co working space untuk memenuhi kebutuhan para pemudik yang masih bekerja atau work from anywhere (WFA) selama melakukan perjalanan mudik di beberapa rest area. Melalui upaya ini, Hutama Karya tidak hanya mendukung kelancaran perjalanan masyarakat yang merayakan Lebaran 2025, tetapi juga berkontribusi pada percepatan distribusi barang melalui JTTS, untuk mendukung target pemerintah dalam pengurangan biaya logistik nasional.

    Sementara itu dari sisi layanan transaksi, Hutama Karya menambah 140 unit mobile reader dan menyediakan 32.208 kartu uang elektronik (UE) guna mengurangi antrian di gerbang tol. Hutama Karya juga akan memberikan potongan tarif tol sebesar 20% di sejumlah ruas utama JTTS dengan jarak terjauh. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan arus lalu lintas selama periode mudik dan balik Lebaran, sejalan dengan program stimulus ekonomi yang diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (17/2) lalu. Potongan tarif tol 20% dengan jarak terjauh akan didapatkan oleh pengguna jalan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka), Tol Indralaya – Prabumulih (Indraprabu), Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) dan Tol Indrapura – Kisaran (Inkis), serta melalui anak perusahaan yakni PT Hutama Marga Waskita (HMW) juga akan memberikan potongan tarif 20% untuk Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kutepat).

    Sementara itu dari segi fasilitas, Hutama Karya juga meningkatkan layanan istirahat bagi para pemudik dengan penambahan Rest Area Fungsional sebanyak 4 unit di ruas Jalan Tol Sigli – Banda Aceh dan Jalan Tol Padang – Sicincin, penambahan 1 unit SPBU dan 14 unit SPBU modular, hingga 15 unit SPKLU di sejumlah titik untuk mendukung pengguna kendaraan listrik, serta penerapan holding system.

    “Kami berharap upaya ini dapat membuat perjalanan mudik Lebaran tahun 2025, dapat berjalan lebih lancar, tenang, aman, dan menyenangkan bagi masyarakat,” tutup Budi Harto, Direktur Utama Hutama Karya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.

    RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

    Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

    Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:

    PSN Carry over

    Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta

    Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta

    RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN

    Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.

    Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta

    Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN

    Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

    Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

    PSN Baru

    Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)

    Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)

    Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)

    Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)

    Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta

    Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

    PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

    Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina

    RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta

    Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta

    Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta

    Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia

    Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta

    Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)

    Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial

    Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)

    Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat

    Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

    Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

    77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

    Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

    PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)

  • Dalam 10 Hari Bansos PKH dan Program Sembako Terealisasi 90%

    Dalam 10 Hari Bansos PKH dan Program Sembako Terealisasi 90%

    Jakarta: Mengarungi awal tahun 2025, PT Pos Indonesia atau dikenal dengan brand PosIND kembali ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI (Kemensos) sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sebagai mitra penyaluran beberapa jenis bantuan sosial (bansos), khususnya bansos yang sudah menjadi program berkelanjutan dari Kemensos, yaitu Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
     
    Kinerja Pos Indonesia (PosIND) dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako kembali mencuri perhatian. Data dari dashboard Pos Giro Cash (PGC) menunjukkan capaian luar biasa pada tahap triwulan pertama tahun 2025.
     
    Dalam waktu 10 hari kerja, target penyaluran bansos di berbagai wilayah berhasil direalisasikan dengan tingkat efisiensi dan akurasi yang patut diacungi jempol. Kerja cepat yang dibukukan dalam data, yaitu 10 hari masa penyaluran serentak di sejumlah wilayah Indonesia di triwulan pertama 2025, realisasi Bansos PKH telah mencapai 90 persen dan realisasi bansos sembako 80,89 persen. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen PosIND sebagai mitra pemerintah yang andal, khususnya dalam pilar bisnis fund disbursement.
     
    Data pencapaian kinerja yang mengesankan
    PosIND mendapat alokasi dana bansos PKH sebesar Rp1.294.621.225.000 untuk disalurkan kepada 1.792.933 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan data kinerja per 2 Maret 2025, realisasi penyaluran nasional sudah mencapai 90 persen.

    Penyaluran bansos PKH tersebut meliputi 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 6.877 kecamatan, dan 57.435 desa. Menurut laporan PGC, angka pencapaian penyaluran bansos di sejumlah kota mencapai lebih dari 95 persen dalam rentang waktu yang sangat singkat. Beberapa wilayah bahkan melampaui target dengan tingkat keberhasilan mendekati 100 persen.
     
    Penyaluran dengan capaian yang tinggi terlaksana di Provinsi Aceh dengan capaian 94,40 persen, dan untuk realisasi capaian tingkat kabupaten tertinggi, terlaksana di Aceh Barat dengan capaian 75,47 persen. Untuk realisasi tingkat kecamatan, bahkan ada yang telah mencapai 100 persen, yaitu di Kecamatan 2×11 Enam Lingkuang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, dan Abeli, yaitu bulat di 100 persen.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Sementara, untuk Bansos Program Sembako, PosIND mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1.800.023.400.000 yang dibagikan kepada 3.000.039 KPM. Masih berdasarkan data per 2 Maret 2025, tercatat realisasi penyaluran telah menyentuh 80,89 persen.
     
    Penyaluran Bansos Program Sembako oleh PosIND tersebut mencakup 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 6.894 kecamatan, dan 56.638 desa. Penyaluran dengan capaian tertinggi juga terjadi di Provinsi Aceh dengan capaian sebesar 94,19 persen, dan realisasi kabupaten tertinggi di Aceh Barat dengan 93,46 persen. Untuk realisasi tingkat kecamatan tertinggi diperoleh di Kecamatan 2×11 Enam Lingkuang yang juga sempurna di 100 persen.
     
    Kota Surabaya, misalnya, menjadi salah satu wilayah dengan capaian penyaluran yang baik. Petugas di kota ini berhasil menyalurkan Bansos PKH dan Program Sembako kepada ribuan penerima manfaat hanya dalam waktu seminggu. 
     
     

     
    Di Makassar, efisiensi penyaluran bansos juga mendapat apresiasi tinggi. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan strategi logistik yang terencana, para petugas Pos mampu memastikan bahwa bansos diterima langsung oleh mereka yang membutuhkan tanpa hambatan berarti. Keberhasilan ini juga tercermin di kota-kota lain, seperti Bandung, Medan, dan Yogyakarta, yang semuanya menunjukkan kinerja luar biasa.
     
    Koordinasi, digitalisasi, dan inovasi: kunci sukses penyaluran bansos
    Sukses dan lancarnya proses penyaluran Bansos Program Sembako dan PKH oleh PosIND, tentu tak lepas dari strategi dan koordinasi yang baik mulai dari tingkat pusat hingga petugas di lapangan. Berikut tentunya koordinasi dengan mitra dan stakeholder per tingkat daerah. Satu hal yang tidak dapat dinaikkan keberadaan dan fungsinya adalah dengan digitalisasi yang telah dilakukan oleh PosIND, turut berperan dalam sukses dan lancarnya penyaluran bansos hingga ke daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terpencil/Terpelosok).
     
    Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari implementasi teknologi digital melalui dashboard PGC, yang juga diproyeksikan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    “Dengan adanya dashboard ini, kami dapat memantau proses penyaluran secara real time, mulai dari distribusi logistik hingga konfirmasi penerimaan oleh masyarakat. Hal ini membantu kami mengambil langkah cepat jika terjadi kendala di lapangan,” ungkap Haris.
     
    Dalam PGC yang dapat dipantau real time tersebut, tersemat fitur geotagging yang di dalamnya terdapat foto rumah berikut face recognition penerima manfaat, yang nantinya akan  berfungsi untuk memperkuat validitas data. Dari data yang direkam di lapangan, selanjutnya dapat digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial RI, guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan atau dipadu padankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 
     
    “Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos melihat langsung kondisi rumah penerima bansos. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data,” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris.
     
    Selain sistem yang mumpuni, PosIND juga menjalankan strategi penyaluran melalui tiga metode, yakni dibagikan di Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM bagi mereka yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas.
     
    Metode pengantaran tersebut menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian PosIND terhadap penerima bansos yang memiliki keterbatasan fisik. 
     
    “Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” ucap Haris. 
     
     

     
    Haris juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    “Kami bekerja bahu-membahu untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar. Data dari PGC memungkinkan kami memberikan laporan yang transparan dan akuntabel kepada pemerintah,” tambahnya.
     
    Cerita sukses di lapangan
    Di balik angka-angka tersebut, terdapat cerita perjuangan para petugas PosIND di lapangan. Di Kota Surabaya, Rina, seorang petugas Pos, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang menyalurkan bansos kepada masyarakat sebagai juru bayar. 
     
    “Kami sering harus menempuh perjalanan hingga masuk-masuk ke gang sempit, dan sering tidak nomor rumah tidak jelas. Tapi semua itu terbayar ketika melihat senyum bahagia penerima manfaat,” cerita Rina.
     
    DI Jakarta Oceania, menjadi petugas juru bayar bagi Ria Amalia yang terkesan pekerjaan yang berat, namun justru disyukurinya. Ria benar-benar menjadikan pekerjaannya sebagai ladang amal.
     
    “Apa ya, kesannya saat mengantar ke salah satu penerima yang memang keadaannya sangat-sangat memperhatikan dan memang sangat-sangat butuh bantuan, saya jadi merasa sedih melihat keadaan penerima. Itu kenapa saya senang mengerjakan pekerjaan ini. Semoga bermanfaat untuk si penerima KPM dan membantu perekonomiannya,” tutur Ria.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Sementara itu, di Makassar, tim PosIND menggunakan sepeda motor untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit diakses kendaraan besar.
     
    “Kami harus kreatif. Kadang, kami ganti ban motor spt motor trail sampai juga harus berjalan kaki ketika sudah tidak bisa lagi menggunakan kendaraan, untuk memastikan bansos sampai ke tangan penerima,” ujar Ahmad, petugas lapangan lainnya.
     
    Tantangan dan solusi
    Meski capaian ini sangat membanggakan, Haris tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi. Menurut Haris, faktor yang jadi kendala ialah pemutakhiran data penerima manfaat oleh Kementerian Sosial, dan kendala dalam proses distribusi.  
     
     

     
    Sementara, tantangan yang dihadapi dalam proses distribusi ini yaitu keterbatasan akses transportasi dan kondisi cuaca.
     
    “Salah satu kendala utama adalah akses ke daerah-daerah terpencil. Namun, dengan dukungan logistik yang kuat dan koordinasi tim yang solid, kami berhasil mengatasinya. Kami juga terus meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan bagi petugas lapangan,” jelasnya.
     
    Haris menambahkan bahwa seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik juga dilakukan dengan otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.
     
    Komitmen dan optismisme PosIND pada penyaluran bansos 2025
    PosIND optimistis penyaluran Bansos Program Sembako dan PKH kurun waktu 2025 ini akan juga menuai sukses. Keberhasilan PosIND dalam menyalurkan bansos PKH dan Program Sembako triwulan pertama tahun 2025 merupakan cerminan dedikasi dan profesionalisme seluruh jajaran perusahaan. Keberhasilan ini tentu menjadi capaian yang menggembirakan seluruh insan PosIND.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Menengok ke belakang, sepanjang periode 2024, PosIND sukses menyalurkan bansos kepada 4,6 juta KPM di seluruh Indonesia dengan capaian 96 persen, nyaris menyentuh 100 persen.
     
    Dengan dukungan teknologi, inovasi, dan semangat kebersamaan, PosIND siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan terus menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Terlebih penyaluran di masa awal 2025 
     
    Haris menambahkan bahwa PosIND berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mendukung program pemerintah. 
     
    “Kami memahami betapa pentingnya bansos bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami akan selalu berupaya memberikan yang terbaik,” tutup Haris.
     
    Capaian penyaluran bansos PKH dan Program Sembako ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan khususnya Kementerian Sosial RI. Kinerja Pos Indonesia yang mampu menjaga amanah dalam menyalurkan bansos kepada masyarakat dipuji Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, yang datang langsung meninjau dan menyerahkan bansos PKH dan Program Sembako medio Desember 2024, di Yogyakarta dan Pringsewu, Lampung.
     
    Kolaborasi yang kuat antara Pos Indonesia dan Kemensos menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara pemerintah dan BUMN dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Cerita sukses ini tidak hanya menjadi kebanggaan PosIND, tetapi juga inspirasi bagi semua pihak untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)