Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Dukcapil DKI raih nilai kinerja tertinggi tingkat nasional

    Dukcapil DKI raih nilai kinerja tertinggi tingkat nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai 90 atau tertinggi tingkat nasional dalam penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi se-Indonesia Semester II Tahun 2024.

    Penilaian ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2025 yang diadakan di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, pada Rabu (23/4).

    “Keberhasilan ini harus membuat kita lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Adapun posisi kedua ditempati Provinsi Lampung dengan nilai 89,38, disusul Aceh di posisi ketiga dengan nilai 88,75.

    Selanjutnya, berturut-turut di posisi berikutnya adalah Provinsi Jambi, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali dan Banten.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin. (ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta)

    Budi mengatakan prestasi Dukcapil DKI Jakarta antara lain karena pelaksanaan penataan kependudukan sesuai domisili. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap sejarah administrasi kependudukan, khususnya di wilayah Ibu Kota.

    “Untuk menjadi kota global, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Jakarta dalam tertib administrasi kependudukan sangat penting karena berkaitan dengan keakuratan data,” ujar Budi.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menyampaikan, Dukcapil merupakan basis data nasional dan jantung informasi kependudukan paling lengkap sehingga pemanfaatannya sangat besar untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada Dukcapil agar lebih proaktif dan agresif dalam memberikan layanan publik.

    Ini karena masih terdapat 3.907.177 jiwa atau sekitar 1,92 persen dari total penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman data.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi Sebagai Kajati Jatim

    Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi Sebagai Kajati Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, secara resmi melantik enam Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) salah satunya adalah Dr. Kuntadi, S.H., M.H. sebagai Kajati Jawa Timur. Pelantikan Kajati baru tersebut diselenggarakan di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi penguatan kelembagaan dan upaya meningkatkan kepercayaan publik melalui regenerasi kepemimpinan yang profesional dan berintegritas.

    Enam Kajati yang dilantik yaitu Dr. Kuntadi, S.H., M.H. sebagai Kajati Jawa Timur, Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M. sebagai Kajati Lampung, Ahelya Abustam, S.H., M.H. sebagai Kajati Kalimantan Barat, Riono Budisantoso, S.H., M.A. sebagai Kajati D.I. Yogyakarta, Victor Antonius Saragih, S.H., M.H. sebagai Kajati Bengkulu, serta Yudi Triadi, S.H., M.H. sebagai Kajati Aceh.

    Dalam sambutannya, Jaksa Agung menekankan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan langkah strategis untuk mendorong optimalisasi kinerja dan regenerasi sumber daya manusia di tubuh Kejaksaan. Ia menegaskan pentingnya integritas, kapabilitas, dan pengalaman sebagai kunci utama dalam memimpin lembaga penegak hukum di daerah.

    “Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan saat ini mencapai 75 persen berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia. Ini adalah modal sosial yang harus dijaga dengan sikap profesional, transparan, dan berintegritas tinggi,” tegas Burhanuddin.

    Ia juga memberikan lima penekanan utama kepada para pejabat yang baru dilantik. Pertama, adaptif dan responsif terhadap dinamika hukum di wilayah masing-masing. Kedua, memperkuat peran Kejaksaan dalam pembahasan RUU KUHAP sebagai dominus litis.

    Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Keempat, membangun sinergi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Kelima, memperkuat pengawasan internal dan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

    Burhanuddin secara tegas juga menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Kejaksaan. “Saya tidak akan ragu mencopot jabatan siapa pun yang terbukti menyimpang,” tegasnya.

    Di akhir sambutannya, Jaksa Agung memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Adhyaksa, termasuk peran serta para istri pejabat yang dinilai turut andil dalam mendukung tugas dan pengabdian para jaksa di seluruh Indonesia.

    Pelantikan ini turut dihadiri oleh para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Kepala Badan Pemulihan Aset, para staf ahli, pejabat eselon II, serta Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat beserta jajaran. [uci/ian]

  • Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi Sebagai Kajati Jatim

    Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi Sebagai Kajati Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, secara resmi melantik enam Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) salah satunya adalah Dr. Kuntadi, S.H., M.H. sebagai Kajati Jawa Timur. Pelantikan Kajati baru tersebut diselenggarakan di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi penguatan kelembagaan dan upaya meningkatkan kepercayaan publik melalui regenerasi kepemimpinan yang profesional dan berintegritas.

    Enam Kajati yang dilantik yaitu Dr. Kuntadi, S.H., M.H. sebagai Kajati Jawa Timur, Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M. sebagai Kajati Lampung, Ahelya Abustam, S.H., M.H. sebagai Kajati Kalimantan Barat, Riono Budisantoso, S.H., M.A. sebagai Kajati D.I. Yogyakarta, Victor Antonius Saragih, S.H., M.H. sebagai Kajati Bengkulu, serta Yudi Triadi, S.H., M.H. sebagai Kajati Aceh.

    Dalam sambutannya, Jaksa Agung menekankan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan langkah strategis untuk mendorong optimalisasi kinerja dan regenerasi sumber daya manusia di tubuh Kejaksaan. Ia menegaskan pentingnya integritas, kapabilitas, dan pengalaman sebagai kunci utama dalam memimpin lembaga penegak hukum di daerah.

    “Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan saat ini mencapai 75 persen berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia. Ini adalah modal sosial yang harus dijaga dengan sikap profesional, transparan, dan berintegritas tinggi,” tegas Burhanuddin.

    Ia juga memberikan lima penekanan utama kepada para pejabat yang baru dilantik. Pertama, adaptif dan responsif terhadap dinamika hukum di wilayah masing-masing. Kedua, memperkuat peran Kejaksaan dalam pembahasan RUU KUHAP sebagai dominus litis.

    Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Keempat, membangun sinergi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Kelima, memperkuat pengawasan internal dan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

    Burhanuddin secara tegas juga menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Kejaksaan. “Saya tidak akan ragu mencopot jabatan siapa pun yang terbukti menyimpang,” tegasnya.

    Di akhir sambutannya, Jaksa Agung memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Adhyaksa, termasuk peran serta para istri pejabat yang dinilai turut andil dalam mendukung tugas dan pengabdian para jaksa di seluruh Indonesia.

    Pelantikan ini turut dihadiri oleh para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Kepala Badan Pemulihan Aset, para staf ahli, pejabat eselon II, serta Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat beserta jajaran. [uci/ian]

  • LTT Aceh meningkat 7,89 persen berkat oplah Presiden

    LTT Aceh meningkat 7,89 persen berkat oplah Presiden

    Kami laporkan kepada Bapak Presiden, bahwa hari ini Aceh juga melakukan tanam serentak di lahan seluas 978 hektare di sembilan lokasi,

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan, luas tambah tanam (LTT) padi di Aceh awal tahun ini meningkat 7,89 persen setelah adanya bantuan optimalisasi lahan (oplah) dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Berkat bantuan oplah dari Presiden Prabowo berhasil meningkatkan luas tambah tanam di Aceh sebesar 7,89 persen, terima kasih,” kata Mualem, di Aceh Besar, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan usai turut serta dalam gerakan menanam padi serentak 14 provinsi yang digelar secara daring via konferensi video bersama Presiden RI, di Gampong Lampasi Engking Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar .

    Dirinya mengatakan, tahun ini Aceh dapat meningkatkan capaian luas tambah tanam secara maksimal. Di mana, luas tambah tanam padi di Aceh periode Januari-April 2025 sudah mencapai 86.892 hektare.

    Angka penanaman padi tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan periode sama pada 2024 yang hanya 80.537 hektare. Maka terjadi kenaikan sebesar 7,89 persen.

    “Kami laporkan kepada Bapak Presiden, bahwa hari ini Aceh juga melakukan tanam serentak di lahan seluas 978 hektare di sembilan lokasi,” ujarnya.

    Mualem menjelaskan, upaya tindak lanjut pasca melaporkan sejumlah kendala kepada Presiden saat acara gerakan panen bersama awal bulan lalu.

    Pemerintah Aceh telah melakukan pertemuan dengan beberapa Menteri seperti Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri PU dan Menteri Transmigrasi.

    Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapat dukungan penyediaan irigasi sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan.

    “Untuk itu, kami mohon dukungan Bapak Presiden agar dapat segera terwujud,” katanya.

    Selain itu, lanjut Gubernur, pihaknya bersama Kapolda, Kajati, Anggota Komisi IV DPR RI serta Pupuk Indonesia telah melakukan sosialisasi pupuk bersubsidi kepada stakeholder pengendali distribusi pupuk subsidi, seperti kios, distributor serta penyuluh agar penyaluran tepat sasaran.

    Kepada Presiden, Mualem juga meminta bantuan alat dan mesin pertanian, karena pada April ini Aceh memasuki panen raya, maka perlu bantuan alat panen combine, serta alat olah tanah traktor guna mengejar target luas tambah tanam.

    “Kami laporkan serapan gabah kita di Aceh oleh Bulog sudah mencapai 139,54 persen dari target yang diberikan. Terima kasih atas kebijakan terkait dengan kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 yang membuat petani bahagia dan bergairah menanam padi,” demikian Mualem.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aceh rugi Rp372 M dari ekspor CPO, DJBC soroti sarana pelabuhan

    Aceh rugi Rp372 M dari ekspor CPO, DJBC soroti sarana pelabuhan

    ANTARA – Aceh mengalami kerugian sebesar Rp372 miliar dari aktivitas ekspor CPO melalui pelabuhan yang ada di Sumatera Utara. Kakanwil DJBC Aceh Safuadi menilai, infrastruktur pelabuhan menjadi alasan kebocoran ekonomi Aceh skala besar. Di samping itu, pemerintah Aceh juga dianggap belum mampu menentukan skala prioritas. (Aprizal Rachmad/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

  • BPN Siapkan 73.432 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

    BPN Siapkan 73.432 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa terdapat 73.432,43 hektare (Ha) lahan yang siap digunakan untuk wilayah perumahan, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Nusron menjelaskan, 73.432 Ha lahan yang dapat digunakan untuk wilayah perumahan itu berasal dari tanah terlantar.

    “Ada sekitar 73.432,43 hektare tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

    Adapun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 14.490 hektare sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi.

    Nusron menjelaskan, puluhan ribu hektare tanah yang siap digunakan untuk wilayah perumahan itu tersebar di beberapa daerah, termasuk Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain. 

    “Ini sedang kami susun semua, tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah, tahap selanjutnya Bapak/Ibu [pengembang] bisa langsung ke Bank Tanah,” pungkas Nusron.

    Menurut penilaiannya, tanah yang tersedia layak untuk kebutuhan perumahan. Namun, Nusron mengingatkan bahwa tanah yang terindikasi terlantar tidak hanya diperuntukkan untuk satu program, melainkan untuk berbagai program pemerintah yang juga membutuhkan. 

    “Oleh karena itu, tanah tersebut tidak dapat serta-merta dialihfungsikan dan pemanfaatannya perlu direncanakan agar tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

    “Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memang sempat meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

    Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang  jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

    “Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

  • Komentar Cak Imin Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Komentar Cak Imin Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku pasrah soal wacana pengajuan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

    Menurut dia, tentunya kementerian terkait dan Dewan Kehormatan serta Jasa akan serius mempertimbangkan masukan yang ada untuk pemberian gelar tersebut.

    “Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenkopolkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa benar-benar mempertimbangkan seluruh masukan-masukan yang ada. Kita pasrah, kita serahkan pada mereka,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Sependapat, politikus PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin memandang pemberian tanda jasa atau gelar pahlawan haruslah melalui pengkajian dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang juga mewakili dari berbagai sektor seperti akademisi, militer, hingga tokoh masyarakat. 

    “Saya pribadi serahkan ke dewan yang mengkaji, dewan tanda jasa kehormatan. Biar mereka yang bekerja sama dengan Kemensos, di Kemensos juga ada tim untuk hal itu,” bebernya kepada Bisnis, Selasa (22/4/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.   

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).   

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • Prabowo: Kekayaan Bangsa Harus Dinikmati Seluruh Rakyat

    Prabowo: Kekayaan Bangsa Harus Dinikmati Seluruh Rakyat

    Palembang, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerataan kekayaan nasional menjadi fokus utama pemerintahannya. Ia ingin kekayaan bangsa Indonesia benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri gerakan tanam padi serentak di 14 provinsi yang dipusatkan di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025).

    “Pemerataan kekayaan bangsa harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Ini yang sekarang penting. Terima kasih kepada menteri pertanian, pemerintah daerah, dan semua pihak yang bahu membahu mewujudkan hal ini,” ujar Prabowo.

    Swasembada dan Lumbung Pangan Dunia

    Prabowo menegaskan Indonesia sangat mungkin untuk mencapai swasembada pangan, bahkan memiliki potensi menjadi lumbung pangan dunia. Menurutnya, bukti-bukti keberhasilan mulai terlihat di berbagai daerah.

    “Kita sekarang menyaksikan langsung. Sangat mungkin Indonesia swasembada pangan dan membantu negara lain. Ini prestasi yang membanggakan,” tutur Prabowo.

    Petani Harus Makmur dan Sejahtera

    Selain pemerataan kekayaan, Prabowo juga kembali menyuarakan pentingnya meningkatkan taraf hidup petani. Menurutnya, petani harus bisa memiliki rumah yang layak, kendaraan pribadi, dan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka.

    “Saya akan senang kalau petani kita makmur. Punya rumah bagus, mobil, dan anak-anak sekolah di tempat yang baik,” ungkapnya.

    Pangan Aman, Negara Kuat

    Prabowo menambahkan, semua pihak harus mendukung produksi para petani. Jika pangan aman, maka stabilitas dan kekuatan negara pun terjamin.

    “Petani adalah produsen pangan bangsa. Kalau pangan kita aman, negara kita pun aman,” tegas Prabowo.

  • Golkar Desak Prabowo Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto Secepatnya

    Golkar Desak Prabowo Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto Secepatnya

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Golkar menjadi salah satu pihak yang kini ikut mendorong Pemerintahan Prabowo Subianto Subianto agar mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional.

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan bahwa pemerintah Prabowo harus mempercepat pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto yang diyakini memiliki jasa sangat besar untuk kemajuan Indonesia saat ini.

    Bahkan, menurutnya. Partai Golkar sudah lama mendorong pihak pemerintah agar memberikan gelar tersebut. Namun tidak kunjung terealisasi hingga isu pahlawan nasional ini muncul kembali. 

    “Sebaiknya pemerintah disegerakan itu untuk pemberian gelar pahlawan nasional. Kami sejak lama mendorong Pak Harto agar mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” tuturnya di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dia mengklaim bahwa jasa Presiden RI ke-2 itu untuk bangsa Indonesia sangat besar. Namun sayangnya, Sarmuji tidak membeberkan dengan jelas jasa-jasa dari Presiden Soeharto untuk Indonesia.

    “Dengan segala kelebihan dan kekurangan, beliau telah banyak berjasa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia,” katanya.

    Sarmuji pun pasang badan terhadap LSM yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden Soeharto. Menurut Sarmuji, penolakan LSM tersebut tidak bisa menghapus jasa Presiden Soeharto.

    “Penolakan itu tidak bisa menghapus fakta tentang jasa beliau memajukan Indonesia,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.  

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).  

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.861 per dolar AS

    Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.861 per dolar AS

    Warga menjual mata uang dolar Amerika Serikat (AS) di Debe Money Changer, Banda Aceh, Aceh, Kamis (10/4/2025). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/Spt.

    Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.861 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 23 April 2025 – 10:31 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan, Rabu pagi di Jakarta, melemah 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.861 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.860 per dolar AS.

    Sumber : Antara