provinsi: Aceh

  • BNN hadirkan inovasi rehabilitasi keliling di 10 provinsi

    BNN hadirkan inovasi rehabilitasi keliling di 10 provinsi

    “Re-LINK merupakan program rehabilitasi berlanjutan yang bergerak ke berbagai lokasi untuk menjangkau layanan para penyalahgunaan narkotika,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) memperluas jangkauan rehabilitasi dengan menghadirkan inovasi pelayanan Rehabilitasi Keliling atau Re-LINK yang melibatkan penyuluhan dan pencegahan secara intensif melalui sepuluh unit kendaraan terhadap 10 provinsi di Indonesia.

    Kepala BNN Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa program Re-LINK melalui unit kendaraan bergerak menuju berbagai lokasi untuk menjangkau akses penyalahguna narkoba.

    “Re-LINK merupakan program rehabilitasi berlanjutan yang bergerak ke berbagai lokasi untuk menjangkau layanan para penyalahgunaan narkotika,” ujarnya dalam konferensi pers akhir tahun 2025 di Gedung BNN RI, Jakarta, Jumat.

    Suyudi menyampaikan bahwa Re-LINK, program besutan BNN itu, melibatkan 1.429 agen pemulihan yang bergerak menjangkau pengguna narkoba dalam kategori coba pakai.

    “BNN memperluas jangkauan layanan rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkotika kategori coba pakai,” ucapnya.

    Suyudi menjelaskan bahwa pelayanan pemulihan penyalahguna narkoba di tingkat masyarakat dilakukan dalam layanan intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Program itu juga, kata Suyudi, hadir untuk menolong korban yang kembali kambuh dalam proses penyembuhannya.

    “BNN juga mendorong dan menguatkan kelompok masyarakat di suatu lingkungan untuk memiliki kemampuan penanganan diri terhadap penyalahgunaan narkotika maupun pencegahan kekambuhan melalui layanan intervensi berbasis masyarakat atau IBM,” tuturnya.

    Adapun, BNN telah menempatkan pelayanan tersebut di sepuluh provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara.

    “BNN RI telah memiliki 10 unit kendaraan rehabilitasi keliling atau Re-LINK yang tersebar di 10 provinsi,” imbuhnya.

    Suyudi mengatakan penempatan unit kendaraan di sepuluh provinsi tersebut masih terus dimaksimalkan. Dia berharap layanan inklusif yang melibatkan kontribusi masyarakat akan terus berkembang.

    “Harapan kedepannya, BNN RI akan berupaya menambah jumlah unit Re-Link tersebut dengan minimal satu mobil rehabilitasi keliling atau Re-LINK di setiap wilayah, kabupaten, kota,” ujarnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemulihan Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Ditargetkan Rampung Akhir 2025

    Pemulihan Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Ditargetkan Rampung Akhir 2025

    Pemulihan Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Ditargetkan Rampung Akhir 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pemulihan jalan di daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera rampung pada akhir Desember 2025.
    Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
    bencana Sumatera
    , Jumat (19/12/2025).
    “Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, Insyaallah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional, termasuk jembatan-jembatan nasional,” ujar Dody dalam konferensi pers, Jumat.
    Berdasarkan laporan awal Kementerian PU, terdapat sekitar 80 jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
    Sebanyak 81 persen di antaranya, jalan nasional tersebut sudah berfungsi kembali pascabencana.
    Rinciannya, sebanyak 26 ruas jalan sudah berfungsi kembali. Sementara itu, 12 ruas jalan lainnya masih dalam proses perbaikan.
    “Sumatera Barat 30 (ruas), sudah fungsional 29, 1 masih terdampak. Tapi, sebetulnya 1 ini sudah fungsional dari kemarin,” ujar Dody.
    Selain itu, 19 dari 33 jembatan nasional yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera telah beroperasi kembali.
    “Sudah fungsional hampir sekitar 60 persenan, sekitar 19 jembatan,” ujar Dody.
    Dalam forum yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan pemasangan jembatan bailey di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.
    Agus mengatakan bahwa pemasangan jembatan bailey ditujukan agar memulihkan akses masyarakat.
    “Selanjutnya, penyiapan dan pemasangan jembatan bailey sudah disiapkan 32 jembatan bailey di tiga provinsi,” ujar Agus.
    Lebih detail, terdapat 18 jembatan bailey yang disiapkan untuk Aceh dan tujuh di antaranya sudah dalam tahap pemasangan.
    Sejumlah jembatan di Aceh juga dalam daftar pemasangan, yakni Jembatan Alu Kulus, Jembatan Enang-Enang, dan Jembatan Weh Pase.
    “Jembatan Teupin Redep 99 persen, kemudian Jembatan Teupen Mane Juli sudah 100 persen dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian Jembatan Kota Blang 60 persen, Jembatan Jerata sedang dalam tahap pemasangan,” ujar Agus.
    Untuk Sumatera Utara, terdapat tiga jembatan bailey yang sudah terpasang 100 persen. Lalu, tiga jembatan lainnya tengah dalam proses pemasangan.
    “Jembatan Garoga, Tapanuli Selatan, serta Jembatan Hamparan Perak masih dalam proses pemasangan,” ujar Agus.
    Sedangkan di Sumatera Barat, TNI tengah menyiapkan pemasangan 11 jembatan bailey. Di mana empat di antaranya sudah terpasang 100 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah yang sepenuhnya menanggung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera.
    Kepastian tersebut disampaikan
    Pratikno
    dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
    bencana Sumatera
    , Jumat (19/12/2025).
    “Skema hunian tetap itu, adalah hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Jumat.
    Pemerintah dipastikan juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana.
    Proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit.
    Pratikno mengakui, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
    “Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
    Pemerintah, kata Pratikno, telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
    Seluruh kementerian/lembaga telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
    “Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa,” tutur Pratikno.
    ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO via BBC INDONESIA Warga merunduk melewati tiang listrik yang roboh akibat banjir bandang di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 2.603 hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera.
    Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
    “Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
    Rencana pembangunan huntap untuk masyarakat terdampak bencana telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
    Menko PMK
    ) Pratikno.
    Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama.
    “Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Ara.
    Selain aspek teknis dan hukum, Ara menambahkan bahwa lokasi huntap juga tidak sekadar bersifat fisik semata.
    Terkait pendanaan, Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima TNI Bakal Tambah Pasukan untuk Percepat Penanganan Banjir Sumatra

    Panglima TNI Bakal Tambah Pasukan untuk Percepat Penanganan Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melaporkan pengerahan besar-besaran personel TNI dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatra.

    Hingga saat ini, sebanyak 36.636 personel TNI telah diterjunkan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

    “Personel yang sudah eksisting saat ini berjumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Agus saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan tambahan personel akan berasal dari satuan zeni, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta tenaga kesehatan. Pasukan tersebut akan difokuskan untuk membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pembersihan lumpur dan material kayu akibat bencana. 

    Selain itu, TNI juga melaksanakan normalisasi jalan, melanjutkan distribusi logistik, serta penanganan kesehatan bagi warga terdampak, termasuk layanan trauma healing dan penyiapan air bersih. 

    Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, TNI turut mendistribusikan hasil bumi dari daerah terdampak. Agus menyebut, hasil pertanian berupa sayur-mayur dan cabai dari Bener Meriah telah diangkut ke Medan dan Lanud Halim Perdanakusuma dengan total mencapai 52 ton.

    “Evakuasi medis warga tetap dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus. 

    Untuk mendukung distribusi logistik, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista). Dukungan logistik dilakukan melalui pendaratan udara (air landed) dan penerjunan logistik (air drop) setiap hari dalam beberapa sortie.

    Alutsista tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, mulai dari peralatan PLN dan bahan bakar minyak (BBM), tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, tim tenaga kesehatan, alat berat, hingga beras. 

    Agus menambahkan, hingga saat ini total logistik yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.428 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik angkutan udara, airdrop, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kapal ADRI, maupun jalur darat.

    “TNI akan terus hadir dan mendukung penuh upaya penanggulangan bencana hingga kondisi benar-benar pulih,” tandas Agus.

  • Saya tak Bermaksud Mengecilkan Bantuan dari Warga Malaysia

    Saya tak Bermaksud Mengecilkan Bantuan dari Warga Malaysia

    GELORA.CO – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf usai menjadi sorotan publik negara tetangga terkait pernyataannya mengenai bantuan Malaysia untuk korban bencana Aceh.

    Klarifikasi itu disampaikan Tito usai menghadiri pelantikan Anggota Komisi Yudisial dan para Duta Besar RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

    Tito mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan dukungan Malaysia. Ia memahami bahwa potongan video yang viral telah menimbulkan kesalahpahaman dan sentimen negatif di jagat maya. 

    “Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan bantuan, dukungan dari warga Malaysia kepada Aceh, tidak, sama sekali tidak bermaksud itu. Kalau ada yang salahpaham saya minta maaf,” ujar Tito.

    Ia menjelaskan bahwa pernyataannya saat hadir dalam acara Helmy Yahya Bicara pada Sabtu, 13 Desember 2025 lalu, konteksnya terkait mekanisme penerimaan bantuan asing dan perbandingan nilai bantuan terhadap anggaran pemerintah Indonesia. 

    Tito menilai ada banyak upaya yang telah dikerahkan pemerintah sejak hari pertama bencana, namun tidak seluruhnya terekam media. 

    Menurut Mendagri, substansi ucapannya justru ingin menegaskan bahwa penghargaan juga perlu diberikan terhadap kerja pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tidak terlalu terekspos.

    “Tolong juga dihargai, kira-kira gitu, lah tolong juga dihargai, upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah para relawan, donatur, daerah dalam negeri yang juga sangat banyak yang saya lihat pemberitaannya kecil,” kata Tito.

    Ia menegaskan hubungan erat Indonesia-Malaysia tidak terpengaruh oleh polemik ini. Tito menyebut dirinya memiliki hubungan panjang dengan pejabat Malaysia sejak masa tugasnya di kepolisian.

    “Saya sangat menghormati warga Malaysia, pemerintah Malaysia, senior-senior di Malaysia, dan saudara-saudara diaspora. Dari dulu pun hubungan saya baik,” tuturnya.

    Sebelumnya dalam acara Helmy Yahya Bicara, Tito menyinggung bantuan obat-obatan dari Malaysia yang nilanya disebut tak lebih dari Rp1 miliar, tetapi lebih disorot dibanding kontribusi pemerintah. 

    “Itu nilainya nggak sampai Rp1 miliar, kurang lebih Rp1 miliar,” ungkap Tito. Negara kan kalau untuk Rp1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu,” kata Tito.

    Tito menilai tak seharusnya bantuan asing bernilai kecil dibanding anggaran pemerintah justru menimbulkan kesan negatif bagi Indonesia. 

    “Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah dapat bantuan dari negara lain, padahal (nilainya) nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita, (Indonesia) lebih dari itu,” kata dia.

  • 3
                    
                        Seskab Teddy: Masih Ada Pihak yang Terus Saja Bahas Status Bencana Nasional
                        Nasional

    3 Seskab Teddy: Masih Ada Pihak yang Terus Saja Bahas Status Bencana Nasional Nasional

    Seskab Teddy: Masih Ada Pihak yang Terus Saja Bahas Status Bencana Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menanggapi aspirasi agar banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera diberikan status darurat bencana nasional.
    “Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas
    status bencana nasional
    ,” kata Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Teddy menegaskan pemerintah pusat langsung mengerahkan penanganan skala nasional serta mengucurkan anggaran pusat untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional,” ujar Teddy.
    Teddy menegaskan, lebih dari 50.000 pasukan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan sudah menangani bencana di Sumatera.
    Bahkan, pada seminggu awal bencana, sudah 26.000 pasukan yang diterjunkan.
    “Sudah ada 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasad bilang saat awal-awal, dari yang sudah ada di sana,” ucap dia.
    Lebih lanjut, ia juga menegaskan kembali komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang mengatakan anggaran dari pusat akan diturunkan untuk penanganan bencana Sumatera.
    “Kemudian yang kedua, katanya kalau tidak Bencana Nasional anggaran tidak dari pusat? Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat,” tuturnya.
    Menurutnya, sudah ada Rp 60 triliun anggaran negara dikucurkan untuk melakukan perbaikan, termasuk membangun hunian warga dan infrastruktur.
    “Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga,” kata dia.
    Teddy menambahkan, kepala daerah setempat juga mendapat berbagai bantuan dan diberikan uang untuk penanganan bencana di daerahnya.
    “Dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota, 52 itu diberikan uang tunai untuk hari itu. Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu,” ungkap Teddy.
    Terakhir, ia juga menepis anggapan bahwa sarana prasarana dan fasilitas tidak akan dibantu dari pusat jika status bencana nasional Sumatera tidak ditetapkan.
    Teddy menyampaikan ribuan alat berat hingga ratusan pesawat dan helikopter sudah dikerahkan untuk menangani bencana di Sumatera.
    “Sudah dijawab juga di lapangan. 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1.000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini diangkut ke sana,” kata Teddy.
    Menurut Teddy, semua sudah dikerahkan untuk pemulihan di tiga provinsi Sumatera.
    Meskipun begitu, memang pemulihan memerlukan proses.
    Semua elemen pemerintah hingga masyarakat juga terus bekerja keras memulihkan Sumatera.
    “Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Begitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, 7 sampai 10 hari jadi. Itu yang kerja bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja,” tuturnya.
    Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak saling mendukung dan menguatkan.
    Pemerintah akan terus melakukan proses pemulihan di daerah yang terdampak di Sumatera.
    “Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

    Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar bantuan asing yang ditujukan kepada korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) ditolak oleh pemerintah, mengangetkan banyak pihak di tanah air.

    Pasalnya, kondisi masyarakat terdampak bencana di beberapa daerah hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Beberapa bahkan dilaporkan masih kesulitan mendapatkan bahan makanan terutama wilayah yang masih terisolasi.

    Merespons kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyebutkan Islam sebenarnya mengajarkan umat untuk membantu saudara yang kesusahan.

    Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan soal fenomena pemerintah daerah menolak bantuan asing, terutama dari Uni Emirat Arab (UEA).

    “Dalam agama Islam, jika ada saudara kita yang ditimpa musibah atau berada dalam kesusahan, kita diminta oleh agama kita untuk membantu mereka,” kata Anwar melalui layanan pesan, Jumat (19/12).

    Terlebih lagi, kata dia, membantu masyarakat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang saat ini terdampak banjir serta longsor.

    Anwar mengatakan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengakibat ribuan orang meninggal dunia dan hilang hingga ribuan rumah rusak serta hanyut terbawa arus.

    Pengamat sosial dan ekonomi itu mengapresiasi respons saudara dari Malaysia dan UEA serta negara-negara lain yang mengirim bantuan menolong warga Aceh, Sumut, hingga Sumbar.

    Namun, Anwar mengaku terkejut melihat sikap pemerintah di Indonesia yang menolak bantuan ketika banyak warga kesusahan.

  • Komdigi Kirim Genset ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Jariang Internet

    Komdigi Kirim Genset ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Jariang Internet

    Komdigi Kirim Genset ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Jariang Internet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengirim lebih banyak genset ke Aceh untuk memulihkan jaringan telekomunikasi dan internet pascabencana banjir dan tanah longsor.
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    Nezar Patria
    mengatakan pengiriman
    genset
    diperlukan mengingat jaringan listrik milik PLN belum sepenuhnya pulih.
    “(Kendala utama) masih soal listrik. Dan ini kita sudah coba pecahkan dengan cara mengirimkan lebih banyak genset, sambil menunggu rekan-rekan PLN memperbaiki jaringan kelistrikan yang ada di sana,” kata Nezar di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
    Nezar memastikan tower Base Transceiver Station (BTS) akan kembali pulih ketika jaringan listrik normal.
    Kendati demikian, ia tidak ingin menitikberatkan masalah kepada PLN, mengingat pemulihan pascabencana perlu dikerjakan bersama.
    Oleh karena itu, genset-genset dikirim dan diaktifkan. Di sisi lain, jaringan fiber optik yang sempat terputus disambung kembali.
    “Kita tidak mau menunggu, kita lakukan yang terbaik. Sementara untuk jaringan infrastruktur digitalnya sendiri, jaringan infrastruktur telekomunikasinya, kita juga ada kabel-kabel fiber optik yang tadinya terputus akibat longsor, terputus di jembatan, itu sudah mulai dilakukan penyambungan kembali,” beber dia.
    Nezar mengungkapkan pihaknya bersama operator seluler akan berupaya meningkatkan persentase pemulihan demi mencapai titik yang paling optimal, yakni 100 persen.
    Adapun sejauh ini,
    jaringan telekomunikasi
    yang pulih di wilayah tersebut baru mencapai 73 persen.
    Artinya, stabilitas jaringan telekomunikasi baru sekitar 73 persen dalam 24 jam. Jaringan dikatakan pulih 100 persen jika stabil selama 24 jam penuh setiap hari.
    “Itu sudah sekitar 73 persen, ya, di
    Aceh
    untuk perbaikan jaringan telekomunikasi. Nah, itu artinya uptime untuk semua BTS sudah 73 persen di wilayah-wilayah yang sudah normal pasokan BBM dan juga listriknya,” imbuh dia.
    Lebih lanjut ia menjelaskan ada sejumlah wilayah yang menjadi fokus pemulihan. Wilayah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues.
    Dirinya pun sudah berkoordinasi dengan operator seluler untuk memberikan perhatian ekstra, sekaligus mengirimkan tenaga kerja untuk memperbaiki sesegera mungkin.
    “Nah, ini kita terus meningkatkan, terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Kita memberikan perhatian di sana. Juga untuk Aceh Utara, kita terus memonitor walaupun sudah ada peningkatan uptime dari BTS yang ada di sana,” jelas Nezar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertamina Gelar Operasi Pasar Lebih dari 20 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Aceh

    Pertamina Gelar Operasi Pasar Lebih dari 20 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Aceh

    Sebelumnya, pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pola suplai dan distribusi energi mengalami tantangan akibat akses jalan yang terputus. PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga terus menjaga pasokan energi, khususnya elpiji, meskipun hingga saat ini akses darat dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh masih dalam tahap perbaikan.

    Sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi, Pertamina melakukan pengiriman elpiji melalui jalur laut dengan menyeberangkan mobil tangki LPG (skid tank) dari Lhokseumawe ke Banda Aceh.

    “Dalam kondisi pascabencana, Pertamina Patra Niaga melakukan pengiriman elpiji dari Lhokseumawe ke Banda Aceh melalui moda laut dengan menggunakan dua kapal, yakni Kapal Wira Loewisa dan Kapal Aceh Hebat 2, yang membawa total 24 unit skid tank,” ujar Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi, pada Selasa (16/12).

    Sunardi menjelaskan, Kapal Wira Loewisa mengangkut 16 unit skid tank dan Kapal Aceh Hebat 2 mengangkut 8 unit skid tank, sehingga total sebanyak 24 skid tank telah dikirimkan. Setiap skid tank memiliki kapasitas muatan sekitar 15 metrik ton LPG.

    “Dengan total 24 skid tank berkapasitas masing-masing 15 metrik ton, maka elpiji yang dikirimkan mencapai sekitar 360 ton. Saat ini kami terus melakukan skema Ro-Ro (Roll On-Roll Off) dari Lhokseumawe ke Banda Aceh untuk segera didistribusikan ke 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh,” jelasnya.

    Sebanyak 360 ton LPG tersebut nantinya akan didistribusikan dalam bentuk tabung-tabung elpiji, dengan jumlah lebih dari 30 ribu tabung LPG subsidi subsidi 3 kilogram (kg) dan LPG non subsidi 12 kg, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.

     

  • Seskab Pastikan Bantuan ke Sumatera Mengalir: 100 Kapal-Heli Dikerahkan

    Seskab Pastikan Bantuan ke Sumatera Mengalir: 100 Kapal-Heli Dikerahkan

    Jakarta

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera akan terus mengalir. Ratusan kapal dan helikopter pengangkut bantuan telah dikerahkan ke lokasi.

    “Dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter, sudah ke sana. Ada alat berat dari PU (Pekerjaan Umum) mungkin, totalnya sekitar seribu mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Pernyataan itu disampaikan Teddy saat menjawab anggapan pemerintah tidak serius menangani bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh karena tidak berstatus nasional. Teddy mengatakan pemerintah telah melakukan mobilisasi nasional dalam membantu penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Sejak hari pertama, tanggal 26 (November), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional,” katanya.

    Dia menjelaskan ada 50 ribu lebih personel TNI-Polri yang telah dikerahkan ke lokasi. Petugas dari Basarnas dan BNPB beserta relawan juga berjibaku sejak hari pertama bencana Sumatera dan Aceh terjadi.

    “Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota, 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu,” jelas Teddy.

    Teddy memastikan pemerintah tidak akan setengah hati dalam menangani bencana Sumatera. Dia menyebut banyak infrastruktur di Aceh dan Sumatera yang saat ini juga telah diperbaiki usai terjadinya bencana.

    “Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh, jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah, dukung semuanya, kita saling dukung di sini,” pungkas Teddy.

    (ygs/imk)