Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Khofifah Digugat Warga Lamongan Buntut Tak Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jatim – Halaman all

    Khofifah Digugat Warga Lamongan Buntut Tak Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa digugat oleh seorang warga Kabupaten Lamongan bernama Alfiyah Nimah karena tidak adanya pemutihan tunggakan pajak kendaraan di Jawa Timur.

    Dikutip dari Tribun Jatim, Alfiyah ingin agar kebijakan tersebut diterapkan di Jatim.

    Adapun gugatan ini berawal dari adanya kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang diterapkan di daerah lain seperti Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi selaku gubernur.

    Gugatan ini pun ternyata sudah sampai di tahap sidang perdana pada Rabu (30/4/2025) hari ini.

    Namun, sidang tersebut berujung ditunda lantaran Biro Hukum Provinsi Jatim yang datang mewakili Khofifah belum mengantongi surat kuasa.

    Kuasa hukum Alfiyah, Mochammad Sholeh, menuturkan gugatan tersebut lantaran kliennya menilai pemutihan tunggakan pajak motor adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat.

    Alfiyah berharap agar kebijakan tersebut turut diterapkan di Jatim di tengah kondisi ekonomi saat ini yang menurutnya tidak baik-baik saja.

    “Karena faktanya sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, masyarakat banyak yang tidak membayar pajak bukan karena tidak mau, tetapi memang lagi tidak punya uang,” ujar Sholeh.

    Di sisi lain, Sholeh turut menyoroti isu korupsi yang terjadi di Jawa Timur yang dianggap memicu persepsi negatif di masyarakat tentang pembayaran pajak.

    Namun, jika Khofifah menolak, Sholeh mengusulkan solusi alternatif yaitu penghapusan tunggakan pajak bagi kendaraan di bawah 2.000 cc.

    Dia mengatakan usulan itu bisa diterapkan lantaran mayoritas masyarakat menengah ke bawah dianggap tidak memiliki kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 2.000 cc.

    “Tentu tidak adil mobil Mercy dibeli dengan harga miliaran tapi bayar pajak tidak mau. Apalagi mobil mewah jenis Porsche, Ferrari kalau tidak diberi pengampunan masyarakat ke bawah ya gak bingung, wong selama ini hanya bisa lihat di TV. Harapannya Gubernur Khofifah bijak,” ucap Sholeh.

    Kata Pihak Khofifah

    Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono mengungkapkan hari itu datang ke sidang untuk mewakili Khofifah mengadvokasi kepentingan masyakarat Jawa Timur.

    Namun, ia mengaku untuk sementara belum bisa memberi komentar tentang substansi perkara karena belum menerima secara formal naskah gugatan. 

    “Saya belum layak menyampaikan isinya, kami akan mengikuti persidangan gugatan akan disampaikan pada sidang berikutnya. Dan saat itulah kami baru bisa mengetahui,” terang Adi.

    Daftar Provinsi yang Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan

    Berdasarkan catatan Tribunnews.com, ada 15 provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan, yaitu sebagai berikut.

    1. Aceh (sampai 31 Desember 2025)
    2. Kepulauan Riau (Januari-Juni 2025)
    3. Bengkulu (7 Januari-7 Mei 2025)
    4. Lampung (mulai 1 Mei 2025)
    5. Banten (10 April-30 Juni 2025)
    6. Jawa Barat (20 Maret-30 Juni 2025)
    7. Jawa Tengah (8 April-30 Juni 2025)
    8. Bali (mulai 5 Januari 2025)
    9. Kalimantan Utara (sampai 31 Desember 2025)
    10. Kalimantan Timur (8 April-30 Juni 2025)
    11. Kalimantan Selatan (5 Januari-31 Desember 2025)
    12. Kalimantan Barat (hingga Juli 2025)
    13. Kalimantan Utara (hingga 31 Desember 2025)
    14. Sulawesi Tengah (hingga 14 Mei 2025)
    15. Sulawesi Tenggara (hingga 31 Mei 2025)

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jatim dengan judul “Alfiyah Warga Lamongan Gugat Gubernur Jatim Khofifah Soal Pajak Kendaraan, Ingin Tiru Jawa Barat”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Hasanudin Aco)(Tribun Jatim/Tony Hermawan)

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.

  • Ini Dia Tempat Jual Beli Batu Akik Termahal di Indonesia, Cek Lokasinya

    Ini Dia Tempat Jual Beli Batu Akik Termahal di Indonesia, Cek Lokasinya

    JABAR EKSPRES – Tren batu akik di Indonesia pernah mencapai puncaknya beberapa tahun lalu. Dari Sabang sampai Merauke, batu akik menjadi simbol status sosial, spiritualitas, sekaligus gaya hidup. Meski gaungnya tidak sekuat dulu, pesona batu akik belum benar-benar pudar.

    Galeri-galeri eksklusif masih berdiri megah, menampilkan koleksi batu mulia dengan harga yang bisa membuat mata terbelalak bahkan ada yang lebih mahal dari kendaraan roda dua.

    Jika Anda adalah kolektor sejati atau hanya ingin tahu lebih banyak tentang dunia batu akik premium, berikut adalah daftar galeri batu akik paling prestisius di Indonesia yang wajib Anda kunjungi.

    Pasar Rawa Bening – Jakarta Timur

    Dikenal sebagai pusat batu akik terbesar di Jakarta, Pasar Rawa Bening di kawasan Jatinegara menjadi surga bagi para kolektor dari berbagai penjuru negeri. Koleksi yang ditawarkan sangat beragam—mulai dari batu akik kelas menengah hingga batu langka berharga ratusan juta rupiah.

    Baca juga: Selain Uang Kuno, Ini Dia 25 Daftar Barang Antik yang paling Diburu Kolektor di Tahun 2025

    Jenis-jenis batu seperti Bacan, Kalimaya, hingga Giok Aceh bisa ditemukan di sini. Banyak galeri dalam pasar ini yang menyediakan batu dengan sertifikat keaslian, menjadikannya pilihan ideal bagi pembeli yang serius. Jangan terkejut jika satu batu di galeri ini memiliki harga setara motor baru!

    Galeri Batu Akik Martapura – Kalimantan Selatan

    Martapura bukan hanya terkenal sebagai “Kota Intan”, tetapi juga sebagai pusat batu akik berkualitas tinggi. Di sini Anda bisa menemukan batu seperti Intan Banjar, Amethyst lokal, dan berbagai jenis batu mulia lain yang sudah dipoles dengan teknik luar biasa presisi oleh para pengrajin lokal.

    Tak jarang, batu akik di galeri Martapura dihargai hingga ratusan juta rupiah, terutama bila memiliki corak, kejernihan, dan warna yang istimewa. Nilai seni dan teknik pemolesannya pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para kolektor elit.

    Pasar Batu Akik Wonosobo – Jawa Tengah

    Wonosobo bukan hanya kaya akan keindahan alam, tapi juga menyimpan kekayaan batu akik yang tak kalah memesona. Galeri di daerah ini banyak menawarkan Batu Pancawarna, batu khas Wonosobo yang dikenal karena memiliki perpaduan warna unik dalam satu batu.

  • Komdigi Kerahkan Satelit Satria-1 Kikis Blank Spot di Aceh Barat

    Komdigi Kerahkan Satelit Satria-1 Kikis Blank Spot di Aceh Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanfaatkan Satelit Satria-1 untuk menyediakan akses internet di blank spot area di Provinsi Aceh.

    Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan jaringan internet satelit akan dapat mengikis blank spot yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

    “Jadi pakai Satria-1, nanti akan dibangun ground segment, di titik-titik yang memang dibutuhkan. Kapasitasnya mungkin tidak terlalu besar, tapi bisa mengatasi komunikasi yang sifatnya darurat atau emergency,” kata Nezar dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Nezar menjelaskan kapasitas jaringan internet Satria-1 bisa mencapai kecepatan antara 4 sampai 5 Mbps. Menurutnya, dari total kapasitas Satria-1 sebesar 150 GB telah dibagi ke puluhan ribu titik yang tersebar di Indonesia.

    Bahkan, Pemkab Aceh Barat memiliki alokasi dua atau tiga titik untuk mendukung  layanan pendidikan dan kesehatan.

    “Kalau memang dibutuhkan cukup emergency, terutama untuk pendidikan di tempat anak-anak sekolah. Saya kira mungkin bisa dikasih sampai dua titik di tempat itu. Jadi dapatlah sekitar 4 MB. Saya kira mungkin bisa dikasih sampai dua titik di tempat itu,” tuturnya.

    Mengenai pembangunan Base Transceiver Station (BTS), Nezar menyatakan akan memerlukan waktu untuk pemetaan dan alokasi anggaran untuk pengadaan BTS. 

    Oleh karena itu, saat ini anggaran pembangunan BTS lebih banyak digunakan untuk maintenance BTS yang sudah ada. Secara khusus, untuk daerah yang tidak termasuk 3T, Kementerian Komdigi akan berkoordinasi dengan operator seluler dalam penyediaan BTS.

    “Nanti kita akan minta ke Indosat, Telkomsel, atau ini yang baru merger XL Smart. Saya kira XL Smart mungkin akan ambil itu, karena dia kan mau memperluas jangkauan. Kita bisa bersurat dengan mereka untuk membangun BTS-BTS di daerah yang komersial tapi masih blank spot,” ungkapnya.

    Sementara itu Bupati Aceh Barat Tarmizi menjelaskan saat ini masih terdapat lima kecamatan dari total 12 kecamatan di Aceh Besar yang masih blank spot. 

    “Pada saat listrik padam, masa sinyalnya juga ikut padam bersamaan. Dan di sana dalam satu hari, pasti 2 sampai 5 kali mati lampu, kemudian sinyalnya hilang. Ini yang menjadi kendala,” tuturnya.

  • Menkes Buka Data, Ini Daftar RS dengan Kasus Bullying Terbanyak

    Menkes Buka Data, Ini Daftar RS dengan Kasus Bullying Terbanyak

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan terkait jumlah kasus bullying atau perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Perundungan ini terjadi di Rumah Sakit Kemenkes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), rumah sakit universitas, hingga rumah sakit swasta.

    “Begitu kita buka di Juni 2023, pengaduan yang masuk itu 2.668. Nah Irjen kita menyaring mana yang benar-benar perundungan, mana yang nggak. Dari hasilnya, 632 itu perundungan,” kata Menkes Budi saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    “Kami bagi juga mana yang terjadi di RS Kemenkes, di rumah sakit lainnya, di fakultas kedokteran. Sampai sekarang ini (laporan) tetap masuk,” lanjutnya.

    Berikut adalah daftar rumah sakit dengan kasus perundungan terbanyak yang telah dikurasi oleh Kementerian Kesehatan.

    Rumah Sakit Kemenkes

    RSUP Kandou Manado 77 kasusRSUP Hasan Sadikin 55 kasusRSUP IGNG Ngoerah 42 kasusRSUP Dr Sardjito 36 kasusRSUPN Dr Cipto Mangunkusumo 32 kasusRSUP Moh. Hoesin Palembang 29 kasusRSUP Dr Kariadi 28 kasusRSUP H. Adam Malik 27 kasusRSUP Dr. M. Djamil 22 kasusRSUP Dr Wahidin Sudirohusodo 15 kasus

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

    RSUD Zainal Abidin Banda Aceh 31 kasusRSUD Moewardi Surakarta 21 kasusRSUD Saiful Anwar Malang 10 kasusRSUD Dr Soetomo Surabaya 9 kasusRSUD Arifin Ahmad 5 kasusRSUD Ulin Banjarmasin 4 kasusRSUD Provinsi NTB 3 kasusRSUD Semara Ratih Tabanan 3 kasusRSUD Sosodoro Bojonegoro 2 kasusRSUD Gorontalo 2 kasus

    RS Universitas

    RS Universitas Diponegoro Semarang 10 kasusRS Universitas Kristen Indonesia 3 kasusRSGM Universitas Airlangga 3 kasusRS Universitas Indonesia Depok 2 kasusRS Universitas Sriwijaya Palembang 1 kasusRS Universitas Hasanuddi Makassar 1 kasusRS Universitas Andalas Padang 1 kasusRS Lambung Mangkurat 1 kasus

    FK Universitas

    Universitas Hasanuddin 8 kasusUniversitas Syah Kuala 8 kasusUniversitas Andalas 8 kasusUniversitas Airlangga 7 kasusUniversitas Brawijaya 6 kasusUniversitas Indonesia 4 kasusUniversitas Sebelas Maret 4 kasusUniversitas Sumatera Utara 3 kasusUniversitas Padjajaran 3 kasusUniversitas Pembangunan Nasional 2 kasusRumah sakit swasta 19 kasusPuskesmas 3 kasusRumah sakit TNI/Polri 2 kasusKlinik kesehatan swasta 1 kasus

    (dpy/up)

  • Ahmad Luthfi Tegaskan Pemprov Jateng Tak Pernah Usulkan Solo Jadi Daerah Istimewa – Page 3

    Ahmad Luthfi Tegaskan Pemprov Jateng Tak Pernah Usulkan Solo Jadi Daerah Istimewa – Page 3

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi.

    “Tidak pernah ada pemberian istimewa itu di level di bawah provinsi,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4) seperti dilansir Antara.

    Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons Kota Surakarta atau Solo yang diusulkan menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.

    “Tidak pernah ada istilah khusus istimewa di tingkat kabupaten/kota, adanya di provinsi,” ucap Politisi Golkar itu.

    Dia lantas memaparkan hanya ada beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status kekhususan hingga keistimewaan. Misalnya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang kini telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Kekhususan itu tetap dipakai karena dia punya sejarah pernah jadi ibu kota yang cukup lama. Itu kemarin kami sepakati kenapa tetap pakai kata khusus, tapi tidak pakai ibu kota karena ibu kotanya sudah dipakai Nusantara,” ujarnya.

    Doli kemudian menyebut ada pula Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang status istimewa karena latar belakang sejarah, yakni pernah menjadi ibu kota negara pada tahun 1946.

    “Karena punya sejarah yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kesultanan di sana waktu itu, yang memang betul-betul mem-back up kemerdekaan,” katanya.

    Bahkan, jauh sebelum reformasi, tambah Doli, Aceh juga pernah menyandang status sebagai daerah istimewa karena faktor historis, yakni sumbangan rakyat Aceh untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia.

    “Karena masyarakat Aceh waktu itu pernah kumpulkan uang untuk bantu pemerintah beli pesawat, namanya pesawat Seulawah. Makanya waktu itu pertimbangan Aceh jadi daerah istimewa, walaupun sekarang (status) istimewanya sudah hilang ya, enggak ada lagi,” tuturnya.

    Selain itu, Doli mengatakan ada daerah yang diberikan status otonomi khusus dengan konsekuensi pula pemberian dana otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh.

    “Satu, kayak Papua, dia merdekanya baru belakangan dibandingkan provinsi yang lain, yang kedua memang itu daerah potensi alamnya luar biasa. Kita juga membutuhkan peningkatan kualitas manusianya yang cepat,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

    Berkaca pada hal di atas, dia menggarisbawahi bahwa tidak pernah ada daerah yang menyandang status istimewa di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

    Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan seksama apabila hendak memberikan status daerah istimewa bagi Kota Solo.

    “Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu atau kabupaten/kota? Kalau kabupaten/kota nggak dikenal daerah istimewa, dan kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa? Nah makanya menurut saya pemerintah harus hati-hati,” paparnya.

  • Perubahan yang Terjadi Jika Suatu Wilayah Menyandang Daerah Istimewa

    Perubahan yang Terjadi Jika Suatu Wilayah Menyandang Daerah Istimewa

    Proses penetapan suatu daerah sebagai DI sangat panjang dan kompleks. Hal ini terlihat dari usulan Kota Solo untuk menjadi DI yang masih dalam tahap kajian. Menteri Dalam Negeri menekankan perlunya kajian mendalam terhadap kriteria yang harus dipenuhi, serta keterlibatan DPR karena akan berdampak pada perubahan undang-undang.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irwan mengatakan, “Memang kalau kaitannya dengan daerah khusus dan daerah istimewa itu kan tidak terlepas dari aspek kesejarahan, aspek kebudayaan ya. Dua itu bobotnya, sejarah dan kebudayaan. Makanya kita mengenal secara konstitusional kan daerah khusus dan daerah istimewa. Daerah istimewa seperti DI Yogyakarta, Aceh, daerah khusus kan seperti DK (Daerah Khusus) Jakarta.”

    Usulan Solo sendiri, yang berasal dari Keraton Surakarta, bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak Keraton Solo dan Mangkunegaran. Proses ini menunjukkan betapa kompleksnya perubahan yang terjadi jika suatu daerah menyandang status Daerah Istimewa.

    Sampai April 2025, tercatat 341 usulan perubahan status daerah masuk ke Kemendagri, termasuk 6 usulan untuk menjadi daerah istimewa. Ini menunjukkan tingginya minat daerah untuk mendapatkan status istimewa, namun prosesnya tetap memerlukan kajian yang komprehensif dan pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.

     

  • 2 Calon Kuat yang Diramalkan Bakal Gantikan Hasan Nasbi jadi Kepala PCO, Orang Dekat Prabowo  ? – Halaman all

    2 Calon Kuat yang Diramalkan Bakal Gantikan Hasan Nasbi jadi Kepala PCO, Orang Dekat Prabowo  ? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah 2 calon kuat yang diramalkan bakal mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, disebut orang dekat Prabowo Subianto.

    Kabar mundurnya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Head of Presidential Communication Office (PCO) cukup mengejutkan.

    Namun Hasan Nasbi mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri  ke Presiden Prabowo Subianto lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 21 April 2025 lalu, seperti dilansir Wartakota.

    Meski ditinggalkan Hasan Nasbi, posisi Juru Bicara (Jubir) Presiden ternyata tidak kosong.

    Sebab, Presiden Prabowo sudah menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi

    Namun, Prasetyo memastikan penunjukan tersebut tidak diikuti pelantikan.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memberikan penilaian lain soal mundurnya Hasan Nasbi dari posisi PCO.

    Agung Baskoro mengatakan, mundurnya Hasan Nasbi justru membuka kesempatan untuk orang lain untuk mengisi posisinya.

    Agung Baskoro juga menyampaikan tentang 2 sosok yang namanya intensif dibicarakan untuk mengganti posisi Hasan.

    Ia pun menyebut dua nama yaitu Angga Raka Prabowo dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Agung juga menambahkan alasannya, seperti sosok Angga Raka Prabowo yang menjabat sebagai Wamenkomdigi diketahui sudah lama bersama Presiden Prabowo.

    “Ia juga sukses menginisiasi forum presiden dengan insan pers dan sarasehan nasional bersama ekonom,” papar Agung Baskoro.

    Sosok kedua yakni Dahnil Anzar Simanjuntak yang merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

    Yang mana, Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya juga dikenal sebagai Juru Bicara Prabowo ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

    “Dalam beberapa kesempatan, Dahnil cukup baik mewakili pemerintah untuk merespons secara persuasif dan objektif beragam ekses kebijakan,” imbuhnya.

    Hal tersebut disampaikan Agung Baskoro saat dikonfirmasi Tribunnews pada Selasa (29/4/2025).

    Berikut profil singkat Angga Raka Prabowo dan Dahnil Anzar Simanjuntak :

    Angga Raka merupakan kader Partai Gerindra sejak 2008 lalu.
    Pada 2014 hingga 2017, Angga sempat dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo.

    Angga Raka Prabowo juga dipercaya untuk mengurus media Partai Gerindra.

    Tak banyak informasi mengenai Angga Raka di media.

    Namun, berdasarkan informasi yang beredar, ibunda Angga Raka merupakan penggemar berat Prabowo.

    Hal itulah yang membuat orang tua memberikan nama Prabowo sebagai nama belakang Angga.

    Dahnil Anzar Simanjuntak 

    Dikutip dari Tribunnewswiki, Dahnil Anzar Simanjuntak lahir pada 10 April 1982 di daerah terpencil.

    Ia lahir di Salahaji, Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

    Dahnil Anzar Simanjuntak menghabiskan masa kecilnya di Kuala Simpang, Aceh Tiamang.

    Ia menempuh pendidikan di TK Aisyiyah, kemudian melanjutkan ke SDN Sriwijaya dan SMPN Kuala Simpang.

    Namun ketika masuk catur wulan 1 SMP, Dahnil Anzar Simanjuntak dan keluarganya pindah ke Sibolga, Sumatera Utara dan menyelesaikan pendidikan SMP di sana.

    Lulus dari SMP, Dahnil Anzar Simanjuntak kemudian ikut keluarganya pindah ke Tangerang, di sanalah dia mengenyam bangku SMA.

    Lulus dari SMA, Dahnil Anzar Simanjuntak sangat ingin melanjutkan kuliah. Sayangnya keinginannya terkendala kurangnya dana.

    Akhirnya bersama teman-temannya, Dahnil Anzar Simanjuntak membuka kursus Bahasa Inggris bernama Garis English Center Club (GECC).

    Tidak hanya itu, demi mencukupi segala kebutuhannya, Dahnil Anzar Simanjuntak juga sempat menjadi tukang parkir.

    (Tribunnews/Ika Wahyuningsih/Igman Ibrahim/Jayanti TriUtami)(Tribunnewswiki/Widi)(Wartakota/Irwan Wahyu Kintoko)

  • Pertamina Siapkan Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2025

    Pertamina Siapkan Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2025


    PIKIRAN RAKYAT –     Jelang musim haji 2025, Pertamina Patra Niaga memastikan stok Avtur dan sarana fasilitas (sarfas) dalam kondisi aman untuk mendukung kelancaran penerbangan Haji 2025 di 13 bandara embarkasi Haji seluruh Indonesia.

    “Sebanyak 95.700 kiloliter (KL) avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase operasional, yakni keberangkatan 2 Mei – 1 Juni dan kepulangan 10 Juni – 11 Juli 2025,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari

    Selain memastikan ketersediaan stok dan sarfas, Pertamina Patra Niaga juga akan bersiaga 24 jam selama masa pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci.

    Lebih dari 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi telah dikerahkan untuk memastikan pelayanan maksimal selama periode operasional Haji. Seluruh proses juga didukung sistem after-sales 24/7 untuk memastikan kelancaran di setiap titik.

    “Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak terkendala pada proses keberangkatan dan kepulangan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” tambah Heppy.

    Tahun ini, penerbangan Haji dilayani oleh Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air, melalui 13 bandara, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, jamin ketersediaan energi terpenuhi untuk mendukung kelancaran pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci. Seluruh stok avtur dan sarfas kondisi aman.,” terang Fadjar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Pastikan Stok Avtur Aman untuk Kebutuhan Haji, Sediakan 95.700 KL

    Pertamina Pastikan Stok Avtur Aman untuk Kebutuhan Haji, Sediakan 95.700 KL

    Jakarta –

    Jelang musim haji 2025, Pertamina Patra Niaga memastikan stok avtur dan sarana fasilitas (sarfas) dalam kondisi aman untuk mendukung kelancaran penerbangan Haji 2025 di 13 bandara embarkasi haji di seluruh Indonesia.

    “Sebanyak 95.700 kiloliter (KL) avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase operasional, yakni keberangkatan 2 Mei-1 Juni dan kepulangan 10 Juni-11 Juli 2025,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam siaran persnya, Selasa (29/4/2025).

    Selain memastikan ketersediaan stok dan sarfas, Pertamina Patra Niaga juga akan bersiaga 24 jam selama masa pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci.

    Lebih dari 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi telah dikerahkan untuk memastikan pelayanan maksimal selama periode operasional haji. Heppy juga mengatakan seluruh proses didukung sistem after-sales 24/7 untuk memastikan kelancaran di setiap titik.

    “Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak terkendala pada proses keberangkatan dan kepulangan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” tambah Heppy.

    Tahun ini, penerbangan haji dilayani oleh Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air, melalui 13 bandara, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading menjamin ketersediaan energi terpenuhi untuk mendukung kelancaran pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci.

    “Seluruh stok avtur dan sarfas kondisi aman,” terang Fadjar.

    (prf/ega)