Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Hercules Hina Purnawirawan, Netizen: Kenapa TNI Diam Saja?

    Hercules Hina Purnawirawan, Netizen: Kenapa TNI Diam Saja?

    ”Mungkin saja itu terjadi sebagai reaksi spontan, bukan cuma dari prajurit, bahkan dari masyarakat juga, atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan,” kata Hamim.

    ”Saat ini siapa pun bisa menyampaikan dan mengakses apa pun melalui medsos,” pungkasnya.

    Ketua Umum DPP Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard D. Namang laporkan Anggota Komisi I Effendi Simbolon ke MKD DPR karena sebut TNI gerombolan, Selasa (13/9/2022).

    Politikus PDIP itu dilaporkan karena dinilai tak etis usai menyebut TNI sebagai gerombolan dalam rapat dengar pendapat Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pekan lalu.

    “Miris pernyataan dari Bapak Effendi Simbolon pada saat tanggal 5 September dengan Panglima TNI. Salah satu kata yang kalimat yang tidak enak didengar, membias, tentang TNI kayak gerombolan,” kata Bernard di MKD DPR.

    Bernard melanjutkan, pernyataan Effendi telah menyakiti berbagai lapisan TNI termasuk yang berjuang di perbatasan.

    Semoga secepatnya Pak Effendi bisa minta maaf.

    “Kasihan mereka-mereka yang menjaga perbatasan ini seperti di Papua, NTT, Kalimantan, Aceh, kalau mereka mungkin kita tahu. Zaman gadget ini, kan, di pelosok mana aja bisa mengakses dan ini sudah viral. Kalau sampai dinyatakan kayak gerombolan begitu, kan, sangat miris, dengarnya juga enggak enak,” ujar Bernard

    Sebelumnya, Gatot Nurmatyo marah hingga murka karena ulah dari Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario.

    Hercules disebut melemparkan hinaan ke Jendral TNI (purn) Sutiyoso dengan menyebutnya sudah bau tanah.

  • Mau Tertibkan Sumur Minyak Ilegal, Kepala SKK Migas: Sumatera Selatan Terutama

    Mau Tertibkan Sumur Minyak Ilegal, Kepala SKK Migas: Sumatera Selatan Terutama

    SENIPAH – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memastikan akan melakukan penertiban terhadap sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat secara ilegal. Nantinya sumur minyak ilegal ini akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Menurut Djoko, penertiban ini akan menyasar sejumlah daerah terutama Sumatera Selatan yang memiliki WK migas terbesar seperti Blok Rokan yang dikelola oleh Pertamina. Tak hanya Sumatera Selatan, penertiban juga akan dilakukan hingga wilayah Aceh dan wilayah Jawa.ar.

    “Ada (target). Sumatera Selatan terutama. Ada Aceh, ada Jawa,” ujar Djoko singkat kepada awak media saat ditemui di Onshore Receiving Facility ENI Muara Bakau B.V Senipah, Kalimantan Timur, Rabu, 30 April.

    Saat ini Djoko menyebut pihaknya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun regulasi pengelolaan sumur minyak ilegal oleh BUMD yang ditargetkan akan rampung bulan Mei.

    “Kita sedang proses regulasinya. Mudah-mudahan selesai dalam bulan depan ya,” tandas Djoko.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Bahlil sebelumnya yang akan memberantas ilegal drilling dengan pembentukan regulasi baru. Bahlil bilang, perbaikan regulasi ini dimaksudkan agar sumur-sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat dapat diakui produksinya sebagai bagian dari lifting yang kemudian akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang lebih baik.

    “Sumur-sumur yang masyarakat kelola harus dilegalkan dan bisa diakui produksinya sebagai bagian dari lifting yang akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang baik,” ujar Bahlil kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Senin, 28 April.

    Sementara itu, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, sebaran sumur minyak masyarakat berada di Sumatera Selatan (Musi Banyuasin), Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 7.700 sumur.

    “Berdasarkan laporan yang kami terima dari berbagai instansi, sebaran sumur minyak masyarakat yang berada di Sumsel, yaitu Musi Banyuasin Sumatra Selatan, Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” uajr Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin, 28 April.

    Menurutnya, pengeboran terhadap 7.700 sumur tersebut melibatkan 230.000 orang dengan rerata 30 orang per sumur. Sementara untuk produksi minyak per hari dari sumur ilegal ini mencapai 6000 hingga 10.000 barel per hari.

    “Produksi antara 6.000 sampai dengan 10.000 barrel oil per day, ini tergantung hari dan situasi, tapi in average antara 6.000-an sampai 10.000,” tandas Tri.

  • Peringati May Day, Jurnalis di Aceh Gowes Bersama Suarakan Hak Pekerja Media

    Peringati May Day, Jurnalis di Aceh Gowes Bersama Suarakan Hak Pekerja Media

    Liputan6.com, Aceh – Jurnalis di Aceh memperingati Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025), dengan cara gowes bersama. Gowes bersama ini menandai adanya aksi yang berbeda dalam mewarnai perayaan penting para buruh sedunia.

    Para jurnalis bersepeda beriringan sembari membawa sejumlah poster berisikan kalimat seperti, ‘nulis berita malah dipidana’. Rute yang diambil dimulai dari sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Lueng Bata, berakhir di Simpang Lima.

    Sekretaris AJI Banda Aceh, Zuhri Noviandi, mengatakan bahwa peringatan May Day berbalut gowes bersama ini menjadi momen penting dalam menyuarakan hak-hak pekerja media. Ia juga mengingatkan kembali kalau jurnalis merupakan buruh.

    “Dalam gowes ini sendiri kami juga membawa pesan dalam bentuk poster. Ada pesan tentang upah layak, stop kriminalisasi terhadap jurnalis, kesejahteraan jurnalis, dan perlindungan terhadap jurnalis,” sebut Zuhri, seperti tertuang dalam siaran pers diterima Liputan6.com, Kamis siang.

    Kata Zuhri, sebagai buruh, pekerja media masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam konteks hubungan kerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kesejahteraan jurnalis. 

    Dia menambahkan, gowes bersama ini juga menjadi ajang untuk mengedukasi masyarakat bahwa dalam menjalankan profesinya jurnalis dilindungi oleh undang-undang. Jurnalis menjadi amplifikator dalam menyuarakan hak-hak masyarakat melalui pemberitaan.

    “Sementara mereka para jurnalis terkadang di lapangan mendapatkan perlawanan, intimidasi, sampai kekerasan,” ujar Zuhri.

    Zuhri juga berharap perusahaan media memenuhi kewajiban dalam memberikan upah layak dan hak-hak lainnya kepada para pekerja. Ini agar sepadan dengan tuntutan kerja dan risiko yang dialami oleh jurnalis selama bekerja.

    “Kami berharap jurnalis di Aceh bisa mendapat kesejahteraan dan upah yang layak,” pungkasnya.

    Selain diisi oleh jurnalis dari kalangan AJI Banda Aceh, gowes bersama ini juga diikuti oleh pegiat antirasuah dari GeRAK, dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh.

  • Pasangan Buruh Tunadaksa Ikut Aksi May Day di Monas: Jangan Ragukan Kemampuan Kami – Halaman all

    Pasangan Buruh Tunadaksa Ikut Aksi May Day di Monas: Jangan Ragukan Kemampuan Kami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasangan suami istri penyandang disabilitas, Munandar Safri (38) dan Lifiana (30), ikut hadir dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

    Munandar dan Lifiana tampak mengenakan seragam organisasi serikat buruh mereka yang berwarna putih. Mereka juga mengenakan slayer oranye yang dikalungkan di leher.

    Mereka mengaku baru pertama kali mengikuti peringatan Hari Buruh di Jakarta.

    Keduanya menaruh harapan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin terbuka menerima pekerja disabilitas.

    “Supaya perusahaan-perusahaan di Indonesia ini bisa terbuka untuk penyandang disabilitas. Bisa menerima dan tidak meragukan kemampuan kami karena dari keterbatasan kami, di situ ada banyak kelebihan,” ucap Lifiana, saat ditemui Tribunnews.com, di Monas, Kamis.

    Munandar dan Lifiana telah bekerja selama lebih dari satu dekade di PT Omron Manufacturing Indonesia, yang memproduksi komponen-komponen elektronik. 

    Lifiana mengatakan, dia sudah 13 tahun bekerja, sedangkan Munandar 12 tahun. Mereka bekerja di satu perusahaan yang sama.

    Pasangan penyandang tunadaksa itu mengatakan, sudah sejak lama perusahaan tempat mereka bekerja mempekerjakan pegawai disabilitas.

    Ada sekitar 20 buruh disabilitas lainnya yang bekerja di perusahaan tersebut. Di antaranya tuna rungu, tuna daksa, dan tuna wicara.

    “Di perusahaan kami, tidak ada perbedaan perlakuan antara disabilitas dan non-disabilitas. Statusnya tetap sama, karyawan. Bahkan sejak awal sudah disosialisasikan ke seluruh karyawan agar tidak ada diskriminasi,” jelasnya.

    Selanjutnya, Lifiana menilai, kebutuhan penyandang disabilitas sebenarnya tidak berbeda dengan kelompok lainnya, seperti lansia dan ibu hamil.

    Misalnya seperti pegangan jalan, toilet duduk, atau anti-slip di kamar mandi. Menurutnya, kebutuhan seperti itu tak hanya dibutuhkan para penyandang disabilitas.

    Sehingga, ia mengatakan, tidak masuk akal jika perusahaan tertentu tidak bersedia mempekerjakan para penyandang disabilitas hanya karena alasan akan terbebani oleh hal-hal yang dinilai sebagai “kebutuhan khusus” para penyandang disabilitas.

    “Jadi, menurut saya tidak masuk akal kalau perusahaan menolak penyandang disabilitas hanya karena fasilitas,” ucap Lifiana, yang kini bekerja di sebagai operator produksi.

    Lebih lanjut, Munandar dan Lifiana berharap peringatan Hari Buruh ini menjadi momentum pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas di dunia kerja.

    “Yang kami butuhkan hanya satu, yaitu kepercayaan,” kata Lifiana.

    Munandar dan Lifiana berasal dari luar Kota Jakarta. Mereka direkrut melalui pelatihan dan penyaluran dari Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah yang berada di Cibinong, Bogor.

    “Dulu saya dari Sulawesi Tengah dan suami dari Aceh. Kami dikirim ke pusat pelatihan di Cibinong melalui Dinas Sosial provinsi masing-masing. Dari situ, perusahaan-perusahaan mencari,” imbuh Lifiana.

  • 4 Nyanyian 2 Prajurit TNI, Diminta Bripka Alfi Bawa dan Jual Sisik Trenggiling dari Gudang Polres Asahan Medan

    4 Nyanyian 2 Prajurit TNI, Diminta Bripka Alfi Bawa dan Jual Sisik Trenggiling dari Gudang Polres Asahan Medan

    Nyanyian 2 Prajurit TNI, Diminta Bripka Alfi Bawa dan Jual Sisik Trenggiling dari Gudang Polres Asahan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com –
    Kasus
    perdagangan sisik trenggiling
    yang melibatkan dua prajurit TNI, Serka Muhammad Yusuf Harahap dan Serda Rahmadani Syahputra, kini sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Militer Medan.
    Sidang yang digelar pada Rabu (30/4/2025) ini dibuka dengan agenda keterangan dari kedua terdakwa.
    Ketua Majelis Hakim, Letkol Djunaedi Iskandar, memulai dengan menanyakan kronologi kejadian kepada Yusuf.
    Dalam keterangannya, Yusuf menjelaskan bahwa Bripka Alfi Hariadi Siregar, yang saat itu bertugas di Unit Reskrim Polres Asahan, menghubunginya melalui telepon.
    “Ipar kami mau ada kunjungan, jadi gudang (di Polres Asahan) mau dibersihkan. Aku boleh titip barang di tempat ipar?” ucap Yusuf menirukan perkataan Alfi.
    Yusuf mengaku terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk membantu.
    “Beberapa saat kemudian saya berpikir ada kios di depan rumah yang tidak dipakai. Terus saya bilang, oh ia. Cuma saya tanya, apa itu. Terus dijawab Alfi, sisik trenggiling. Tanpa berpikir panjang saya bilang, yaudah,” tambahnya.
    Yusuf menjelaskan bahwa Alfi sering memanggilnya dengan sebutan ipar, bukan karena memiliki ikatan saudara, melainkan hanya karena keterkaitan marga.
    Pada awal Oktober 2024, Yusuf mengajak Syahputra untuk mengambil sisik trenggiling di Polres Asahan sekitar pukul 19.00 WIB.
    “Kami masuk pakai mobil Sigra milik saya, dipandu Bripka Alfi,” kata Yusuf saat ditanyai Djunaedi.
    Yusuf mengaku bahwa mereka dapat masuk tanpa ada pemeriksaan dari personel polisi.
    Setibanya di gudang, Alfi meminta Syahputra untuk membawa pikap L300 yang sudah diisi dengan sisik trenggiling.
    Yusuf menemukan sisik tersebut telah dimasukkan ke dalam 26 karung besar dan 5 karung kecil, yang kemudian ditutup dengan terpal.
    Setelah memindahkan barang, Syahputra mengemudikan pikap bersama Alfi, sementara Yusuf mengendarai mobilnya sendiri.
    Alfi menuntun mereka keluar dari Polres Asahan dengan rute yang berbeda dari saat mereka masuk.
    Sesampainya di rumah Yusuf, sisik trenggiling seberat total 1.178 kg itu dipindahkan ke kios dan dikunci.
    Syahputra kemudian kembali ke Polres Asahan.
    Dua minggu kemudian, Yusuf mulai mempertanyakan mengapa sisik trenggiling tersebut belum diambil dari kiosnya.
    Syahputra kemudian bertemu Alfi di warung kopi dan mempertanyakan kapan sisik tersebut akan diambil.
    Alfi menyarankan agar sisik itu dijual.
    “Kita jual aja sama orang itu. Kalau laku nanti Rp 600 ribu per kg, Rp 400 sama Kanit, Rp 200 sama kita,” kata Syahputra menirukan ucapan Alfi.
    Setelah beberapa hari, Syahputra menghubungi temannya, Rival, untuk mencari pembeli.
    Dua hari kemudian, Amir Simatupang, kenalan Rival, mengonfirmasi penjualan sisik trenggiling tersebut.
    Dua minggu kemudian, Amir memberi tahu Syahputra bahwa ada pembeli dari Aceh bernama Alex yang ingin membeli sisik seharga Rp 900.000 per kg.
    Syahputra pun merencanakan untuk mengambil keuntungan lebih dengan menyepakati harga Rp 900.000 per kg dengan Alex, namun memberitahu Alfi bahwa harga jualnya hanya Rp 600.000 per kg.
    Pada 10 November 2024, Amir datang ke rumah Syahputra, dan mereka bertiga mempacking sisik trenggiling ke dalam 9 kardus untuk dikirim ke Aceh.
    Namun, saat mereka tiba di loket pengiriman, petugas gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Polda Sumut, dan Kodam I Bukit Barisan langsung meringkus mereka. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menyelisik Urgensi Kota Solo Diusulkan jadi Daerah Istimewa

    Menyelisik Urgensi Kota Solo Diusulkan jadi Daerah Istimewa

    JAKARTA – Kota Solo sedang menjadi sorotan. Usulan menjadikan Solo sebagai daerah istimewa disebut berkaitan dengan kepentingan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Selain sebagai kota pensiunnya Jokowi yang membuat rumahnya sering dikunjungi masyarakat, bahkan belakangan sederet menteri juga datang menyambangi. Publik juga menyoroti karena kota ini masuk daftar daerah otonomi baru sebagai daerah istimewa.

    Menurut informasi, Kementerian Dalam Negeri mendapat usulan sejumlah daerah yang menginginkan adanya status keistimewaan. Ada enam daerah yang mengusulkan wilayahnya menjadi daerah istimewa.

    Sejauh ini daerah yang paling santer terdengar adalah Solo Raya, yang terdiri dari satu kota episentrum, Surakarta, dan enam kabupaten di sekitarnya: Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri.

    Selain Solo di Jawa Tengah, ada enam provinsi yang menginginkan adanya status daerah istimewa, yaitu Jawa Barat, Sumatra Barat, Riau, dan dua usulan dari Sulawesi Tenggara.

    Suasana Keraton Surakarta Hadiningrat, Jalan Kamandungan, Baluwarti, Surakarta. (Unsplash/fala.syam)

    Usulan agar Kota Solo menjadi daerah istimewa dilontarkan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima. Menurut politikus PDIP tersebut, Kota Solo termasuk satu dari enam daerah yang meminta status istimewa.

    “Seperti daerah saya, Solo meminta pemekaran dari Jawa Tengah dan menjadi Daerah Istimewa Surakarta,” kata Bima usai rapat kerja komisi bidang pemerintahan DPR dengan Kementerian Dalam Negeri.

    Namun usulan agar Kota Solo menjadi daerah istimewa menuai polemik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah bahkan menilai gagasan tersebut berkaitan erat dengan kepentingan Jokowi.

    Sudah Tidak Relevan

    Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, negara mengakui adanya satuan pemerintahan daerah yang berstatus istimewa dan khusus. Pasal tersebut menyebutkan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

    Saat ini, Indonesia memiliki dua provinsi yang bersifat istimewa. Pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Di antara bentuk keistimewaan kota ini adalah terkait tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Berbeda dengan daerah lain yang gubernurnya dipilih lewat pemilihan kepala daerah, untuk Yogyakarta diusulkan kesultanan atau kadipaten.

    Yogyakarta juga memiliki keistimewaan dalam hal kewenangan kelembagaan, tata ruang, pertanahan, dan kebudayaan.

    Selain Yogyakarta, ada Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang memiliki status istimewa. Kekhususannya diatur melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

    Jalan Jenderal Sudirman di kawasan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, 5 Maret 2025. (ANTARA/Mohammad Ayudha)

    UU tersebut menyatakan Aceh bersifat istimewah dan memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Bentuk keistimewaan Aceh ada pada penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada asas keislaman atau Qanun Aceh.

    Direktur IPO Dedi Kurnia Syah memandang usulan agar Kota Solo menjadi daerah istimewa tidak relevan, karena sebagai negara kesatuan sudah waktunya Indonesia kembali pada konsep tunggal.

    Menurutnya, seharusnya daerah yang sekarang berstatus istimewa perlu dievaluasi. Karena secara politik yang dibutuhkan sekarang adalah otonomi daerah secara total atau desentralisasi.

    “Jika ada hal krusial seperti sejarah kultural, maka cukup budaya saja yang diistimewakan, bukan daerahnya secara politik dan pemerintah,” kata Dedi kepada VOI.

    Kegagalan Otonomi Daerah

    Dedi menambahkan, usulan status istimewa bagi Surakarta berlebihan dan potensial tidak produktif. Ia menganggap usulan ini hanya wacana kekuasaan, bukan soal pemerataan pembangunan.

    “Bahkan wacana semacam ini bisa menimbulkan sikap sparatisme di daerah lain atau wilayah bekas kerajaan di masa silam,” ujarnya.

    Patut dicurigai usulan ini demi kepentingan sedikit pihak, terlebih itu daerah keluarga Jokowi, bisa ditafsir sebagai bagian dari upaya peluang kekuasaan keluarga Jokowi secara politik,” Dedi menambahkan.

    Intinya, kata Dedi, usulan itu tidak diperlukan bagi negara ini, justru bisa menjadi beban dan ketimpangan sosial.

    Penari mengenakan kostum berhias daun pada Festival Solo Menari 2025 di Ngarsopuro, Solo, Jawa Tengah, Selasa (29/4/2025). (ANTARA/Mohammad Ayudha)

    Sementara itu, dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona memiliki pandangan lain. Gagasan pembentukan daerah istimewa baru, menurut Yance adalah akibat kegagalan otonomi daerah.

    Sekarang ini pemerintah pusat cenderung sentralistis, padahal semua daerah seharusnya memiliki keleluasaan mengatur diri sendiri.

    “Gagasan daerah istimewa muncul sebagai perlawanan terhadap sentralisasi pemerintah pusat karena regulasi yang ada tidak mampu memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri,” tuturnya.

    Menurut Yance, otonomi daerah belum mampu menampung kekhususan dan kekhasan setiap daerah sehingga sejumlah daerah mengajukan status istimewa.

    Karena dengan menjadi istimewa, wilayah tersebut punya payung hukum yang bisa mengakomodasi kekhasan daerahnya. Dengan demikian, mereka memiliki keleluasaan berbeda dari daerah lain.

    Keuntungan menjadi daerah istimewa dan khusus akan bergantung pada kebutuhan masing-masing. Contohnya, kata Yance, jika Bali berstatus istimewa ada kemungkinan muncul regulasi keimigrasian berbeda yang diterapkan di sana karena Bali memiliki banyak destinasi wisata yang dikunjungi turis mancanegara.

    “Jadi banyak argumen yang dibuat di daerah sesuai dengan kebutuhan, termasuk Solo nantinya,” kata Yance lagi.

  • Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai harga elpiji tabung 5,5 kg dan 12 kg di seluruh wilayah Indonesia untuk bulan Mei 2025.

    Mengutip Kompas.com, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, harga elpiji mulai bulan depan masih sama dengan Januari 2025. “Masih tetap,” ujar Heppy kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

    Sementara itu tabung gas melon 3 kg tetap di harga Rp18.000 per tabung.

    Sebelumnya di bulan September 2024 sempat naik, namun bulan Oktober hingga tahun 2025 kini masih sama.  

    Sumarno menyebutkan, perubahan HET itu bukanlah kenaikan, tetapi hanya menyesuaikan saja.  

    “Sebetulnya bukan naik, tapi menyesuaikan saja,” ungkap Sumarno mengutip Kompas.com, Senin (9/9/2024). 

    Menurutnya, penyesuaian HET LPG 3 kg itu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.  

    Dia menambahkan, HET LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 silam. 

    Namun terjadinya inflasi turut menjadi faktor kenaikan HET LPG 3 kg.  

    Sementara untuk harga gas non subsidi Bright Gas hari ini Kamis 1 Mei 2025 sebagai berikut:

    1. Aceh (Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    2. Sumatera Utara (Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    3. Sumatera Barat (Padang dan Payakumbuh)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    4. Riau (Dumai dan Pekanbaru)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    5. Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    6. Jambi (Jambi)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    7. Sumatera Selatan (Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    8. Bengkulu (Bengkulu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    9. Lampung (Bandar Lampung dan Metro)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    10. Bangka Belitung (Bangka, Bangka Barat, dan Belitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    11. Banten (Serang dan Tangerang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    12. DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Utara)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    13. Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    14. Jawa Tengah (Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul dan Sleman)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    16. Jawa Timur (Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    17. Bali (Badung, Denpasar, dan Tabanan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    18. Nusa Tenggara Barat (Lombok)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    19. Kalimantan Barat (Pontianak)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    20. Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Kotawaringin Timur)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    21. Kalimantan Selatan (Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    22. Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    23. Kalimantan Utara (Tarakan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 107.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 229.000.

    24. Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-Pare)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    25. Sulawesi Selatan (Palu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    26. Gorontalo (Gorontalo)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    27. Sulawesi Utara (Bitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    28. Sulawesi Tenggara (Kendari)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    29. Maluku (Ambon)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

    30. Papua (Jayapura)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

     

  • Kecelakaan Avanza Pengiring Ambulans Masuk Jurang di Sumut, Pencarian 2 Korban Resmi Dihentikan

    Kecelakaan Avanza Pengiring Ambulans Masuk Jurang di Sumut, Pencarian 2 Korban Resmi Dihentikan

    TRIBUNJATENG.COM, MEDAN – Mobil Avanza pengiring ambulans jatuh ke dalam jurang sedalam sekitar 70 meter di jalan lintas Sidikalang–Subulussalam, Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatra Utara.

    Insiden tersebut terjadi pada Rabu (23/4/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

    Proses pencarian dua penumpang resmi dihentikan.

    Kepala Kantor Basarnas Medan, Hery Marantika, menyatakan bahwa operasi pencarian telah dilakukan selama tujuh hari dan ditutup sesuai prosedur operasional standar (SOP).

    “Setelah 7 hari, operasi pencarian 2 penumpang Avanza resmi ditutup,” kata Hery dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

    Hery menjelaskan bahwa selama masa pencarian, tim gabungan telah berupaya maksimal.

    Proses pencarian dilakukan melalui penyisiran aliran sungai, scouting darat, hingga pemantauan dengan bantuan drone thermal.

    “Hingga hari ketujuh, hasil pencarian belum membuahkan hasil. Kami telah berupaya maksimal dengan melibatkan berbagai potensi SAR, menyisir aliran sungai, pencarian dengan scouting darat, dan melakukan pemantauan menggunakan drone thermal,” ujarnya.

    “Namun sampai hari terakhir, kedua korban belum ditemukan. Dengan berat hati, kami menyatakan operasi SAR ditutup, dan akan dilanjutkan dengan pemantauan,” tambahnya.

    Sebelumnya, diketahui terdapat tiga penumpang dalam mobil Avanza tersebut.

    Salah satu penumpang ditemukan meninggal dunia pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 09.30 WIB di Sungai Lae Kombih. 

    “Jenazah korban ditemukan sekitar 10 kilometer dari lokasi kendaraan terjatuh menuju hilir,” ungkap Hery dalam keterangan tertanggal Senin (28/4/2025).

    Insiden tersebut terjadi pada Rabu (23/4/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

    Mobil Avanza pengiring ambulans itu jatuh ke dalam jurang sedalam sekitar 70 meter di jalan lintas Sidikalang–Subulussalam, Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Pakpak Bharat.

    Kapolres Pakpak Bharat, AKBP Pebriandi Haloho, menjelaskan bahwa mobil tersebut berasal dari Aceh dan tengah mengiringi ambulans pembawa jenazah menuju Jambi.

    “Setibanya di lokasi, kondisi sedang hujan, sehingga membuat jalan menjadi licin. Mobil ini hilang kendali dan masuk ke dalam jurang,” kata Pebriandi dalam keterangan resminya, Kamis (24/4/2025).

    “Jadi diduga penyebab kecelakaan karena selip ban. Di dalam mobil Avanza ini ada tiga orang dan masih dicari keberadaannya,” imbuhnya. (*)

     

  • Kisah 2 Ibu ‘Sulap’ ASI hingga Tali Pusar Jadi Perhiasan, Raup Rp 80 Juta

    Kisah 2 Ibu ‘Sulap’ ASI hingga Tali Pusar Jadi Perhiasan, Raup Rp 80 Juta

    Jakarta –

    Ide bisnis bisa didapatkan dari berbagai macam hal, salah satunya dari Air Susu Ibu (ASI). Adalah Febrina Malahayati dan Dwirachmayuni (Rara) yang memanfaatkan ASI hingga tali pusar bayi untuk dijadikan perhiasan dengan merek Abreena.

    Mereka adalah ibu menyusui yang mengiringi bisnisnya dengan melibatkan sentuhan emosional para pelanggannya. Setiap karya seni ini bisa meliputi komponen ASI, tali pusar, atau rambut yang dibentuk menjadi pendulum untuk dijadikan perhiasan.

    Mulai dari liontin, cincin, hingga gelang ini dirancang khusus dan dibuat dengan tangan untuk merefleksikan kisah personal masing-masing ibu. Dengan pendekatan yang mengedepankan nilai emosional, Abreena bukan sekadar menghadirkan perhiasan, melainkan juga ruang ekspresi dan penghormatan atas momen-momen intim yang menyusun perjalanan menjadi ibu.

    Mulanya, Febrina dan Rara terinspirasi dari salah satu unggahan di media sosial terkait perhiasan yang dibuat dari ASI. Rupanya, kisaran harga perhiasan ini dirasa perlu merogoh kocek cukup dalam, maka dari itu mereka memutuskan untuk membuatnya sendiri.

    “Awalnya karena ingin punya, iseng bikin, lalu ya sudah kita coba tes ombak untuk jual. Pertama kali aku buka untuk 10 orang, di hari itu juga dalam waktu satu jam langsung sold out. Padahal kita belum siapkan semuanya. Ya sudah, akhirnya dalam 14 hari kita siapkan segala macamnya,” kata Febrina kepada detikcom, Rabu (30/4/2025).

    Foto: Amanda Christabel/detikcom

    Febrina bilang, ia bersama Rara memulai bisnis ini sejak 2023 kala aktif menjadi ibu yang menyusui dan bekerja kantoran. Ia memulai riset dan mengikuti kelas cara pembuatan perhiasan dari ASI, agar mampu menghasilkan perhiasan dari ASI dan DNA yang lebih baik kualitasnya.

    “Sebenarnya banyak perajin perhiasan ASI, tapi unique selling point dari Abreena ada di desain yang bagus dan lebih variatif dibandingkan yang lain. Kita tidak mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan jika ada permintaan bentuk perhiasan yang masih bisa kami kerjakan. Beberapa kompetitor lain itu harus tambah bayarannya. Membahagiakan orang lain juga part of our mission,” terang Febrina.

    Untuk modal awal, Febrina dan Rara menghabiskan Rp 351.000 untuk membeli bahan pengawet ASI, bahan rangka titanium atau stainless steel, dan cairan pengikat (resin). Sejak bisnisnya makin berkembang, Febrina dan Rara juga menaikkan standar bahan bakunya menjadi lebih berkualitas, salah satunya menggunakan resin dengan sistem ultra violet (UV).

    “Kalau dahulu kita pakai yang cairan yang tidak bisa kering otomatis. Sekarang kita sudah bisa beli cairan resin yang satu botolnya mahal. Untuk pembuatan rangka, ada suppliernya sendiri, jadi kami memang fokus di pembuatan batu perhiasan yang berbahan dasar ASI,” kata Rara.

    Dalam satu bulan, merek perhiasan Abreena secara rata-rata mampu meraup omzet di kisaran Rp 50-80 juta. Mereka mampu memproduksi hingga 130 butir batu perhiasan dalam setiap satu bulannya. Jika pesanan sedang tidak begitu ramai, paling sedikit mereka mendapat pesanan sebanyak 70 perhiasan.

    Kisaran harga perhiasan yang dijajakan Abreena dimulai dari Rp 279.000 hingga Rp 2,2 juta. Harga tergantung dari rangka perhiasan yang digunakan untuk mengikat batu, ada yang terbuat dari titanium, stainless steel, perak, atau emas.

    “Ada satu produk yang lumayan disukai teman-teman umat Katolik itu Rosario. Untuk harga Rosario yang berbahan dasar ASI itu harganya Rp 2,9 juta. Kita menghitung harga dari jumlah butir batu perhiasannya, karena Rosario butirnya cukup banyak jadi lebih mahal,” kata Febrina.

    “Kita memastikan, meskipun barang termurah yang dijual di Abreena, itu semua sudah berbahan anti karat. Itulah keunggulan kita dari yang lain, meskipun sudah paling murah tetapi masih berbahan anti karat. Kita ingin memberikan yang terbaik buat pelanggan. Kita tidak ingin membebani, karena para ibu berhak untuk mendapat penghargaan dari memberikan ASI kepada anak-anaknya,” tambah Febrina.

    Foto: Amanda Christabel/detikcom

    Saat genap dua tahun perjalannya bisnisnya, Abreena telah menjangkau pasar domestik dari wilayah Sabang hingga ke tanah Papua. Febrina dan Rara bilang, dalam mengirim barang pesanan ini tidak semua mampu dijangkau oleh sejumlah ekspedisi. Mereka mengaku, kerap kali kehilangan barang saat barang dikirim ke konsumen.

    “Selama ini kita pakai ekspedisi TIKI, karena pernah pakai yang lain itu malah ada kejadian barangnya hilang. Kita juga menyarankan ke customer, kalau melakukan pengiriman ASI baiknya dengan TIKI. Seandainya hilang pun masih bisa dilacak, tetapi sejauh ini belum pernah hilang kalau menggunakan TIKI, sih,” tambah Febrina.

    Dari bisnis ini, Febrina dan Rara juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan perempuan-perempuan di dalamnya. Bahkan, dari hasil bisnisnya ini, merek Abreena mampu memberikan pendidikan lanjut dengan menguliahkan sebagian karyawannya agar masing-masing dari mereka juga menjadi pribadi yang lebih maju.

    “Kita lebih ingin punya dampak. Kalau ditanya bisnis ingin jadi lebih besar, akan sebesar apa? Sepertinya kita akan tetap bertahan produksi di rumah sendiri, tetapi ingin punya impact lebih banyak ke perempuan dan anak-anak,” tutupnya.

    Melalui TIKI SERLOK, TIKI ingin membantu UMKM khususnya seller online dengan memberikan kemudahan fasilitas dalam hal pengiriman. Keuntungan mendaftar anggota SERLOK antara lain diskon harga hingga sebesar 18%, fleksibilitas pembayaran H+2 menggunakan virtual account, fasilitas pick up gratis, hingga bonus dan rewarding seller, integrasi sistem, dan kesempatan mengikuti berbagai kegiatan edukasi dan promo marketing yang diselenggarakan TIKI.

    Para member SERLOK dapat memanfaatkan kanal dan fasilitas TIKI untuk mendukung pengembangan bisnis. Fasilitas ini mencakup kampanye pemasaran di sejumlah Agen Utama, pelatihan dan seminar, peluang pendampingan oleh staf TIKI, serta kemudahan akses layanan keuangan melalui kerja sama dengan institusi seperti BRILink.

    (ara/ara)

  • Prabowo Bakal Revisi Sejarah Indonesia, Akademisi Ingatkan Hal Ini

    Prabowo Bakal Revisi Sejarah Indonesia, Akademisi Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon diminta untuk menyajikan konten sejarah yang otentik dan benar jika berkukuh ingin merevisi sejarah Indonesia.

    Akademisi sekaligus Sejarawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Johan Wahyudhi berpandangan bahwa wacana revisi terhadap sejarah Indonesia tetap harus diapresiasi karena masyarakat berhak mendapatkan asupan sejarah Indonesia baru yang telah melalui tahapan penelitian sejarah. 

    Menurutnya, Indonesia merupakan daerah yang luas mulai dari Aceh sampai Papua dan tidak semua daerah punya peluang untuk mendapat porsi yang sama untuk konten sejarah nasional, selain Pulau Jawa dan Pulau Sumatra.

    “Sebab itu revisi konten-konten sejarah nasional masih perlu diproduksi,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Kendati demikian, Johan menyarankan ke Fadli Zon agar para sejarawan dan penulis sejarah yang berkecimpung dalam proyek revisi sejarah Indonesia harus berintegritas menyajikan konten sejarah yang benar dan otentik. 

    Menurutnya, sejarah Indonesia yang baru nanti harus disi dengan figur yang layak untuk diteladani, bukan sosok yang punya skandal kriminal atau sosok yang di masa lalu terbukti pernah berkolaborasi dengan penjajah untuk menghalangi kemerdekaan Indonesia secara penuh.

    “Mereka harus mereview sejumlah tokoh atau peristiwa sejarah yang memang sudah teruji kebenarannya,” katanya.

    Selain itu, Johan juga menyarankan agar konten sejarah yang baru memiliki nuansa moderasi beragama dan toleransi antar sesama. Pasalnya, kata Johan, isu agama kerap ditukangi oleh kepentingan tertentu yang kemudian bisa memperkuat persepsi tentang agama menjadi candu kemajuan bangsa.

    “Jadi perlu ditonjolkan kiprah dari para kyai, pesantren dan ulama yang memang telah memelihara persaudaraan antariman dan punlik layak mendapat konten semacam ini supaya menjadi panduan untuk berpikir dan bertindak di masa depan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan penulisan ulang sejarah Indonesia yang sempat diungkapkannya beberapa waktu lalu, saat ini masih dalam tahap awal.

    “Sekarang ini masih dalam tahap awal, update temuan-temuan baru, mulai prasejarah sampai yang kontemporer gitu, tentu dengan penguatan-penguatan,” kata Fadli di Perpustakaan Ajip Rosidi Bandung, Senin.

    Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini, kata Fadli, akan melibatkan sejarawan yang dihimpun dari seluruh Indonesia dan termasuk dari perguruan tinggi.

    “Jadi masing-masing (era) ada timnya, dibuat per buku, tentu tim itu disusun berdasarkan ahlinya. Kita tidak menulis dari nol, sudah ada SNI tahun 1984, lalu ada Indonesia dalam arus sejarah tahun 2012, kita melanjutkan dan mendasarkan dari itu, dengan kajian-kajian,” ujarnya.