Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Mendagri Tito Soroti Peran Strategis Non-State Actors dalam Stabilitas Keamanan Global

    Mendagri Tito Soroti Peran Strategis Non-State Actors dalam Stabilitas Keamanan Global

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan pentingnya memahami serta menjalin kolaborasi efektif dengan non-state actors dalam menghadapi tantangan keamanan yang bersifat transnasional.

    Perihal tersebut disampaikan saat berpidato pada forum internasional bertema keamanan global yang diselenggarakan di Doha, Qatar.

    “Indonesia memandang non-state actors sebagai entitas yang memainkan peran signifikan dalam lanskap keamanan saat ini.”

    “Mereka terbagi ke dalam dua kategori: hostile non-state actors yang menjadi ancaman terhadap stabilitas dan friendly non-state actors yang dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga perdamaian dan keamanan,” ujar Mendagri Tito dalam paparannya dikutip Kamis, 1 Mei 2025.

    Tito turut memaparkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi kelompok ekstremis kekerasan yang memiliki keterkaitan internasional, seperti Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Jamaah Ansharut Daulah yang terkait dengan ISIS.

    Indonesia juga telah menghadapi konflik bersenjata berkepanjangan dengan kelompok separatis, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    Selain itu, Mendagri juga menyoroti berbagai tantangan kejahatan transnasional yang melibatkan kolaborasi antara non-state actors domestik dan asing, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, serta eksploitasi ilegal sumber daya alam.

    Aktivitas tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan nasional, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

    Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa banyak friendly non-state actors yang justru menjadi mitra penting dalam upaya perdamaian dan kontra-radikalisasi.

    Ia menyebut keberhasilan proses damai di Aceh sebagai contoh nyata, yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan Presiden Finlandia saat itu, Martti Ahtisaari, serta tokoh mediator Juha Christensen, yang kemudian bergabung Asian Peace and Reconciliation Center.

    Dalam penanganan terorisme, Indonesia juga banyak terbantu oleh kerja sama dengan lembaga kajian, seperti International Crisis Group yang dipimpin oleh Sidney Jones serta Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

    Lembaga-lembaga ini telah memberikan analisis berbasis riset yang mendalam terhadap jaringan terorisme, termasuk wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di dalamnya.

    Berdasarkan pengalaman tersebut, Mendagri menyampaikan dua rekomendasi utama. Pertama, memperkuat kerja sama antarnegara, tidak hanya pada tingkat strategis, tetapi juga operasional antar-aparat keamanan.

    Selanjutnya yang kedua, melibatkan friendly non-state actors, seperti LSM, think tank, dan komunitas sipil lainnya dalam strategi pencegahan serta penanggulangan ancaman dari hostile non-state actors.

    “Forum ini merupakan contoh nyata bagaimana kolaborasi antara negara, lembaga kajian, dan organisasi internasional seperti The Soufan Center dapat memperkuat kerja sama lintas batas dalam menghadapi ancaman global,” kata Tito.

    Tak lupa, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurahman Al Thani, Menteri Dalam Negeri Qatar Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, serta kepada Ali Soufan dari The Soufan Center, atas penyelenggaraan forum yang menjadi ajang penting pertukaran pandangan dan penguatan jejaring internasional.

    Global Security Forum (GSF) 2025 adalah forum keamanan internasional tahunan yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 28–30 April 2025.

    Forum tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada 2018 ini menjadi ajang strategis bagi pemimpin dunia dan pakar keamanan untuk membahas isu-isu global, termasuk terorisme, kejahatan siber, dan mediasi konflik.

    Tahun ini, GSF menyoroti peran non-state actors yang kian dominan dalam mengancam stabilitas dan kedaulatan negara.

  • Sekjen Partai Demokrat Minta Kader Panaskan Mesin Partai Sejak Awal

    Sekjen Partai Demokrat Minta Kader Panaskan Mesin Partai Sejak Awal

    Jakarta –

    Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron meminta pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrat memanaskan mesin partai sejak dini. Sebab waktu lima tahun untuk menyambut pesta demokrasi mendatang sangatlah singkat.

    Herman Khaeron meminta para pengurus di seluruh Indonesia untuk merekrut calon kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon saksi sejak dini. Hal itu diungkapkan olehnya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Aceh dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota DPR se-Aceh, Selasa (29/04/2025).

    “Kita harus memanaskan mesin partai sejak awal. Waktu lima tahun sangatlah singkat. Tahu-tahu, sudah 2028, 2029 nanti. Mari kita konsolidasikan semua kekuatan. Pengurus, kader, simpatisan, anggota Dewan, kepala daerah,” kata Herman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Dia pun berpesan agar para kader Partai Demokrat mulai dari sekarang melakukan petakan dengan baik, rekrut segera, dan pastikan loyalitasnya.

    “Organisasi harus semakin solid dan kuat. Kerja-kerja nyata membantu rakyat harus terus dilakukan. Mengawal program Pemerintahan Prabowo, seperti yang disampaikan Ketum AHY, menjadi bagian utuh dalam perjuangan keseharian kita di partai ini,” sambungnya.

    Dalam arahannya, dia menekankan pentingnya konsolidasi organisasi sebagai fondasi awal menghadapi Pemilu 2029. Serta mendorong seluruh struktur di Aceh untuk mulai melakukan langkah-langkah penguatan dari sekarang.

    Selain itu, dia pun berpesan agar setiap kader terus mengutamakan gotong royong dan terus menjaga semangat persatuan.

    “Saya mengapresiasi DPD Aceh karena sudah memiliki kantor sendiri yang dibangun dari nol. Termasuk musala yang dibangun secara gotong royong. Ini semangat yang luar biasa,” tuturnya.

    “Konsolidasi ini diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, sehingga apa yang sudah baik dan pondasi yang diletakkan Herman Khaeron sebagai Kepala BPOKK pada era sebelumnya sesuai instruksi Ketum AHY bisa diakselerasikan dan dioptimalkan,” ujar Iwan.

    Sebagai informasi tambahan, acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memberikan sambutan dan arahan secara virtual.

    Ketua dan pengurus DPD, Ketua dan Sekretaris DPC se-Aceh, serta seluruh anggota legislatif dari DPRA dan DPRK. Hadir pula Wasekjen DPP Partai Demokrat Afriansyah Noor yang juga Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat yang juga Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra, dan Deputi BPOKK Wilayah Sumatera I, Iwan Rinaldo Syarief.

    (DEMOKRAT/arza)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • InJourney Airports Siapkan 18 Bandara untuk Terbangkan 204.882 Jemaah Haji

    InJourney Airports Siapkan 18 Bandara untuk Terbangkan 204.882 Jemaah Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyiapkan 18 bandara dalam penyelenggaraan haji 1446 H/2025. Bandara tersebut termasuk bandara embarkasi haji dan bandara embarkasi haji antara. 

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan, sebanyak 13 bandara ditetapkan sebagai embarkasi haji atau titik keberangkatan jemaah haji dari Indonesia langsung menuju Arab Saudi. Sementara itu, lima bandara InJourney Airports ditetapkan sebagai embarkasi haji antara atau tempat keberangkatan jemaah dari kota asal menuju bandara embarkasi haji. 

    “Mulai 2 Mei 2025, 13 bandara InJourney Airports yang menjadi embarkasi haji siap melayani keberangkatan 204.882 jemaah haji yang tergabung di dalam 435 kloter. Dari sisi operasional dipastikan pengaturan slot time penerbangan haji, dan di sisi pelayanan dipastikan ketersediaan fasilitas serta alur keberangkatan jemaah haji,” kata Faik dalam keterangan resmi, Kamis (1/5/2025). 

    Berdasarkan hasil koordinasi antara para pemangku kepentingan, jemaah haji yang diberangkatkan melalui 10 bandara embarkasi akan menjalani proses keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, dan pemeriksaan keamanan di asrama haji.

    Bandara-bandara tersebut meliputi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, Kualanamu Deli Serdang, SAMS Sepinggan Balikpapan, Hang Nadim Batam, Zainuddin Abdul Majid Lombok, Adisumarmo Solo, Syamsuddin Noor Banjarmasin, dan Kertajati Majalengka.

    Sementara itu, jemaah haji yang berangkat melalui tiga bandara embarkasi lainnya, yaitu Sultan Iskandar Muda Aceh, Minangkabau Padang, dan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, akan menjalani proses keimigrasian, kekarantinaan, serta pemeriksaan keamanan terhadap barang bawaan kabin di asrama haji. Adapun, proses kepabeanan dilakukan di bandara.

    Faik Fahmi menyampaikan bahwa di asrama haji, InJourney Airports menyiagakan personel aviation security, serta menyediakan mesin x-ray dan handheld metal detector (HHMD) guna mendukung proses pemeriksaan keamanan sebelum jemaah menuju bandara embarkasi.

    Selain itu, terdapat lima bandara lain yang dikelola InJourney Airports yang juga menjadi lokasi embarkasi haji, yaitu Radin Inten II Lampung, Fatmawati Soekarno Bengkulu, Sultan Thaha Jambi, Depati Amir Pangkalpinang, dan Pattimura Ambon.

    Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, pada musim haji tahun ini melayani keberangkatan 51.227 jemaah yang tergabung dalam 123 kelompok terbang (kloter). InJourney Airports menyediakan terminal khusus untuk mendukung pelayanan bagi jemaah haji di bandara tersebut.

    Faik menjelaskan bahwa Terminal 2F yang telah direvitalisasi disiapkan untuk melayani proses keberangkatan dan kedatangan jemaah. Terminal ini dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk area tunggu berkapasitas hingga 2.000 orang, konter imigrasi, autogate, tujuh ruang tunggu (boarding lounge), masjid seluas 3.000 meter persegi, serta area wudu seluas 2.025 meter persegi.

    Desain interior terminal memadukan unsur modern dan alami, yang terlihat pada konter check-in, area tunggu, dan fasilitas lainnya. Terminal ini juga menyediakan layanan Makkah Route, yaitu proses keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di bandara keberangkatan di Indonesia, menggantikan proses yang biasanya dilakukan di bandara tujuan di Arab Saudi.

    Selain Soekarno-Hatta, layanan Makkah Route juga tersedia di Bandara Adisumarmo Solo yang melayani 33.806 jemaah dalam 94 kloter, serta di Bandara Juanda Surabaya yang melayani 36.809 jemaah dalam 97 kloter.

  • Buntut Defisit Gas, Pengamat Soroti Potensi Kenaikan Harga

    Buntut Defisit Gas, Pengamat Soroti Potensi Kenaikan Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat minyak dan gas bumi (migas) menyoroti potensi kenaikan harga imbas potensi defisit gas di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.

    Adapun potensi kekurangan gas itu pertama kali diungkapkan oleh PT PGN (Persero) Tbk (PGAS). Potensi kekurangan pasokan gas ini khususnya terjadi wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara mulai 2025 sampai 2035 mendatang.

    Bahkan, penurunan pasokan itu akan terjadi lebih dalam mulai 2028. Ini khususnya untuk wilayah Sumatra Utara. Wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd).

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, harga gas pun berpotensi naik imbas defisit tersebut. Sebab, defisit terjadi saat demand di dalam negeri tinggi.

    “Karena defisit pasokan sementara demand naik, maka harga gas akan semakin tinggi,” kata Hadi kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, potensi defisit gas di Jawa Barat bisa terjadi karena menurunya pasokan gas dari Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

    Kedua WKP itu selama ini menjadi tulang punggung pasokan di Jawa Barat. 

    Hadi pun menyebut pasokan dari lapangan-lapangan migas di kedua blok tersebut sudah mulai sekitar tahun 1980-an. Lapangan tersebut sudah mengalami natural declining.

    Sementara, penemuan baru dari hasil eksplorasi tidak signifikan. Di sisi lain, kebutuhan gas semakin naik. 

    “Demikian juga defisit gas di Sumatra bagian utara dan Aceh. Lapangan Gas Arun sudah lama declining dan tidak mampu memberikan pasokan kepada industri di Aceh dan Sumatera Utara,” imbuh Hadi.

    Dia menuturkan, untuk sistem jaringan gas di Jawa Barat, sebenarnya sudah ada antisipasi gas dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Teluk Jakarta yang dikelola Nusantara Regas FSRU. 

    Dengan fasilitas itu, gas dalam bentuk LNG yang berasal dari Bontang dan Tangguh di regasifikasi di tempat tersebut. Oleh karena itu, Hadi menilai seharusnya hal ini bisa dibuat open akses untuk sistem jaringan pipa gas Jawa Barat.

    Demikian juga ada FSRU di Arun yang terhubung dengan Jaringan Gas Arun Aceh-Belawan di Sumatra Utara.

    “Namun, kedua sistem tersebut karena menggunakan LNG harganya tentu lebih mahal, namun pasokan seharusnya tersedia karena gas di Bontang dan Tangguh masih cukup,” tutur Hadi.

    Hadi pun mengingatkan pemerintah untuk memastikan jaringan pipa gas Arun-Belawan terkoneksi dengan baik. Dengan begitu, distribusi gas bisa lebih optimal. 

    Selain itu, jika diperlukan, pemerintah bisa membangun kembali jaringan gas Belawan-Kawasan Industri Sei Mangkei. Selanjutnya, jaringan gas itu dilanjutkan dari Sei Mangkei-Dumai. 

    “Danantara bisa involve di pembangunan jaringan gas ini, untuk kepentingan rakyat dan industri,” sambung Hadi.

    Menurutnya, hal yang sama juga bisa dilakukan untuk interkoneksi jaringan pipa gas di Jawa. Hadi mengingatkan pemerintah bisa memastikan FSRU Nusantara Regas terkoneksi dengan jaringan pipa gas di Jawa Barat. 

    “Selanjutnya Cisem II harus segera di bangun untuk memastikan jaringan pipa Trans Java Gresik-Cirebon tersambung. Sehingga jika ada kelebihan pasok di Jatim bisa ke Jabar,” ucap Hadi.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk. Arief S Handoko mengungkapkan pasokan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara berpotensi defisit mulai 2025 sampai 2035 mendatang.

    Khususnya untuk wilayah Sumatra Utara, wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 MMscfd. Arief juga mengungkapkan kondisi kekurangan pasokan gas bakal merambah ke wilayah lain mulai 2035. Wilayah itu seperti Sumatra bagian selatan dan tengah hingga Jawa bagian barat serta Lampung.

    “Profil gas balance PGN periode 2025 sampai 2035 mengalami tren penurunan. Di sini yang akan sedikit lebih mengkhawatirkan di mana sejak 2025 short dari gas balance kita, dari 2025 sampai ke 2035 itu shortage-nya semakin membesar sampai minus 513 [MMscfd],” dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025).

    Menurutnya, penurunan pasokan gas itu terjadi lantaran penurunan produksi blok migas secara alami dan belum ditemukannya sumber gas baru. 

    “Ini dipengaruhi atau disebabkan utamanya karena penurunan natural atau natural declining dari pemasok yang belum dapat diimbangi dengan temuan cadangan dan produksi dari lapangan gas bumi baru,” katanya. 

  • Indonesia Bagikan Pengalaman Tangani Terorisme dan Konflik di Global Security Forum Qatar – Halaman all

    Indonesia Bagikan Pengalaman Tangani Terorisme dan Konflik di Global Security Forum Qatar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, QATAR – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional Global Security Forum (GSF) 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 28–30 April 2025.

    Forum ini mengangkat tema keamanan global, dengan fokus pada peran non state actors dalam dinamika keamanan transnasional.

    Dalam sambutannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya memahami serta menjalin kolaborasi efektif dengan nonstate actors dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks dan lintas batas.

    “Indonesia memandang nonstate actors sebagai entitas yang memainkan peran signifikan dalam lanskap keamanan saat ini. Mereka terbagi ke dalam dua kategori: hostile nonstate actors yang menjadi ancaman terhadap stabilitas, dan friendly nonstate actors yang dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga perdamaian dan keamanan,” ujar Mendagri Tito dalam paparannya.

    Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurahman Al Thani, Menteri Dalam Negeri Qatar Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, serta kepada Ali Soufan dari The Soufan Center, atas penyelenggaraan forum yang menjadi ajang penting pertukaran pandangan dan penguatan jejaring internasional.

    Ia memaparkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi kelompok ekstremis kekerasan yang memiliki keterkaitan internasional, seperti Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, serta Jamaah Ansharut Daulah yang terkait dengan ISIS.

    Tak hanya itu, Mendagri juga mengangkat isu konflik bersenjata yang telah dihadapi Indonesia, seperti dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    Mendagri Tito menyoroti tantangan kejahatan transnasional yang turut melibatkan kolaborasi antara non state actorsdomestik dan asing, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, serta eksploitasi ilegal sumber daya alam.

    Aktivitas semacam ini, menurutnya, tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan nasional tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

    Namun di sisi lain, ia juga menegaskan pentingnya peran friendly non state actors dalam menjaga keamanan dan mendukung upaya perdamaian.

    Ia menyebut keberhasilan proses damai di Aceh sebagai contoh nyata, yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan Presiden Finlandia saat itu, Martti Ahtisaari, serta tokoh mediator Juha Christensen, yang kemudian bergabung dengan Asian Peace and Reconciliation Center.

    Dalam konteks penanganan terorisme, Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga kajian terkemuka.

    “Indonesia juga banyak terbantu oleh kerja sama dengan lembaga kajian seperti International Crisis Group yang dipimpin oleh Sidney Jones, serta Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura,” ujarnya.

    Lembaga-lembaga ini memberikan analisis berbasis riset yang mendalam terhadap jaringan terorisme, termasuk wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di dalamnya.

    Berdasarkan pengalaman tersebut, Mendagri menyampaikan dua rekomendasi utama dalam forum internasional tersebut.

    Pertama, memperkuat kerja sama antarnegara tidak hanya pada tingkat strategis, tetapi juga operasional antar aparat keamanan.

    Kedua, melibatkan friendly non state actors seperti LSM, lembaga riset, dan komunitas sipil lainnya dalam strategi pencegahan dan penanggulangan ancaman dari hostile non state actors.

    “Forum ini merupakan contoh nyata bagaimana kolaborasi antara negara, lembaga kajian, dan organisasi internasional seperti The Soufan Center dapat memperkuat kerja sama lintas batas dalam menghadapi ancaman global,” tegas Mendagri Tito.

    Global Security Forum sendiri merupakan forum keamanan internasional tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada 2018.

    Ajang ini mempertemukan para pemimpin dunia dan pakar keamanan untuk membahas isu-isu strategis, termasuk terorisme, kejahatan siber, dan mediasi konflik.

    Tahun ini, GSF menyoroti peran nonstate actors yang semakin dominan dalam mengancam stabilitas dan kedaulatan negara. 

     

  • Hercules Hina Purnawirawan, Netizen: Kenapa TNI Diam Saja?

    Hercules Hina Purnawirawan, Netizen: Kenapa TNI Diam Saja?

    ”Mungkin saja itu terjadi sebagai reaksi spontan, bukan cuma dari prajurit, bahkan dari masyarakat juga, atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan,” kata Hamim.

    ”Saat ini siapa pun bisa menyampaikan dan mengakses apa pun melalui medsos,” pungkasnya.

    Ketua Umum DPP Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard D. Namang laporkan Anggota Komisi I Effendi Simbolon ke MKD DPR karena sebut TNI gerombolan, Selasa (13/9/2022).

    Politikus PDIP itu dilaporkan karena dinilai tak etis usai menyebut TNI sebagai gerombolan dalam rapat dengar pendapat Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pekan lalu.

    “Miris pernyataan dari Bapak Effendi Simbolon pada saat tanggal 5 September dengan Panglima TNI. Salah satu kata yang kalimat yang tidak enak didengar, membias, tentang TNI kayak gerombolan,” kata Bernard di MKD DPR.

    Bernard melanjutkan, pernyataan Effendi telah menyakiti berbagai lapisan TNI termasuk yang berjuang di perbatasan.

    Semoga secepatnya Pak Effendi bisa minta maaf.

    “Kasihan mereka-mereka yang menjaga perbatasan ini seperti di Papua, NTT, Kalimantan, Aceh, kalau mereka mungkin kita tahu. Zaman gadget ini, kan, di pelosok mana aja bisa mengakses dan ini sudah viral. Kalau sampai dinyatakan kayak gerombolan begitu, kan, sangat miris, dengarnya juga enggak enak,” ujar Bernard

    Sebelumnya, Gatot Nurmatyo marah hingga murka karena ulah dari Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario.

    Hercules disebut melemparkan hinaan ke Jendral TNI (purn) Sutiyoso dengan menyebutnya sudah bau tanah.

  • Mau Tertibkan Sumur Minyak Ilegal, Kepala SKK Migas: Sumatera Selatan Terutama

    Mau Tertibkan Sumur Minyak Ilegal, Kepala SKK Migas: Sumatera Selatan Terutama

    SENIPAH – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memastikan akan melakukan penertiban terhadap sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat secara ilegal. Nantinya sumur minyak ilegal ini akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Menurut Djoko, penertiban ini akan menyasar sejumlah daerah terutama Sumatera Selatan yang memiliki WK migas terbesar seperti Blok Rokan yang dikelola oleh Pertamina. Tak hanya Sumatera Selatan, penertiban juga akan dilakukan hingga wilayah Aceh dan wilayah Jawa.ar.

    “Ada (target). Sumatera Selatan terutama. Ada Aceh, ada Jawa,” ujar Djoko singkat kepada awak media saat ditemui di Onshore Receiving Facility ENI Muara Bakau B.V Senipah, Kalimantan Timur, Rabu, 30 April.

    Saat ini Djoko menyebut pihaknya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun regulasi pengelolaan sumur minyak ilegal oleh BUMD yang ditargetkan akan rampung bulan Mei.

    “Kita sedang proses regulasinya. Mudah-mudahan selesai dalam bulan depan ya,” tandas Djoko.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Bahlil sebelumnya yang akan memberantas ilegal drilling dengan pembentukan regulasi baru. Bahlil bilang, perbaikan regulasi ini dimaksudkan agar sumur-sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat dapat diakui produksinya sebagai bagian dari lifting yang kemudian akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang lebih baik.

    “Sumur-sumur yang masyarakat kelola harus dilegalkan dan bisa diakui produksinya sebagai bagian dari lifting yang akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang baik,” ujar Bahlil kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Senin, 28 April.

    Sementara itu, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, sebaran sumur minyak masyarakat berada di Sumatera Selatan (Musi Banyuasin), Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 7.700 sumur.

    “Berdasarkan laporan yang kami terima dari berbagai instansi, sebaran sumur minyak masyarakat yang berada di Sumsel, yaitu Musi Banyuasin Sumatra Selatan, Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” uajr Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin, 28 April.

    Menurutnya, pengeboran terhadap 7.700 sumur tersebut melibatkan 230.000 orang dengan rerata 30 orang per sumur. Sementara untuk produksi minyak per hari dari sumur ilegal ini mencapai 6000 hingga 10.000 barel per hari.

    “Produksi antara 6.000 sampai dengan 10.000 barrel oil per day, ini tergantung hari dan situasi, tapi in average antara 6.000-an sampai 10.000,” tandas Tri.

  • Peringati May Day, Jurnalis di Aceh Gowes Bersama Suarakan Hak Pekerja Media

    Peringati May Day, Jurnalis di Aceh Gowes Bersama Suarakan Hak Pekerja Media

    Liputan6.com, Aceh – Jurnalis di Aceh memperingati Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025), dengan cara gowes bersama. Gowes bersama ini menandai adanya aksi yang berbeda dalam mewarnai perayaan penting para buruh sedunia.

    Para jurnalis bersepeda beriringan sembari membawa sejumlah poster berisikan kalimat seperti, ‘nulis berita malah dipidana’. Rute yang diambil dimulai dari sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Lueng Bata, berakhir di Simpang Lima.

    Sekretaris AJI Banda Aceh, Zuhri Noviandi, mengatakan bahwa peringatan May Day berbalut gowes bersama ini menjadi momen penting dalam menyuarakan hak-hak pekerja media. Ia juga mengingatkan kembali kalau jurnalis merupakan buruh.

    “Dalam gowes ini sendiri kami juga membawa pesan dalam bentuk poster. Ada pesan tentang upah layak, stop kriminalisasi terhadap jurnalis, kesejahteraan jurnalis, dan perlindungan terhadap jurnalis,” sebut Zuhri, seperti tertuang dalam siaran pers diterima Liputan6.com, Kamis siang.

    Kata Zuhri, sebagai buruh, pekerja media masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam konteks hubungan kerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kesejahteraan jurnalis. 

    Dia menambahkan, gowes bersama ini juga menjadi ajang untuk mengedukasi masyarakat bahwa dalam menjalankan profesinya jurnalis dilindungi oleh undang-undang. Jurnalis menjadi amplifikator dalam menyuarakan hak-hak masyarakat melalui pemberitaan.

    “Sementara mereka para jurnalis terkadang di lapangan mendapatkan perlawanan, intimidasi, sampai kekerasan,” ujar Zuhri.

    Zuhri juga berharap perusahaan media memenuhi kewajiban dalam memberikan upah layak dan hak-hak lainnya kepada para pekerja. Ini agar sepadan dengan tuntutan kerja dan risiko yang dialami oleh jurnalis selama bekerja.

    “Kami berharap jurnalis di Aceh bisa mendapat kesejahteraan dan upah yang layak,” pungkasnya.

    Selain diisi oleh jurnalis dari kalangan AJI Banda Aceh, gowes bersama ini juga diikuti oleh pegiat antirasuah dari GeRAK, dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh.

  • Pasangan Buruh Tunadaksa Ikut Aksi May Day di Monas: Jangan Ragukan Kemampuan Kami – Halaman all

    Pasangan Buruh Tunadaksa Ikut Aksi May Day di Monas: Jangan Ragukan Kemampuan Kami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasangan suami istri penyandang disabilitas, Munandar Safri (38) dan Lifiana (30), ikut hadir dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

    Munandar dan Lifiana tampak mengenakan seragam organisasi serikat buruh mereka yang berwarna putih. Mereka juga mengenakan slayer oranye yang dikalungkan di leher.

    Mereka mengaku baru pertama kali mengikuti peringatan Hari Buruh di Jakarta.

    Keduanya menaruh harapan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin terbuka menerima pekerja disabilitas.

    “Supaya perusahaan-perusahaan di Indonesia ini bisa terbuka untuk penyandang disabilitas. Bisa menerima dan tidak meragukan kemampuan kami karena dari keterbatasan kami, di situ ada banyak kelebihan,” ucap Lifiana, saat ditemui Tribunnews.com, di Monas, Kamis.

    Munandar dan Lifiana telah bekerja selama lebih dari satu dekade di PT Omron Manufacturing Indonesia, yang memproduksi komponen-komponen elektronik. 

    Lifiana mengatakan, dia sudah 13 tahun bekerja, sedangkan Munandar 12 tahun. Mereka bekerja di satu perusahaan yang sama.

    Pasangan penyandang tunadaksa itu mengatakan, sudah sejak lama perusahaan tempat mereka bekerja mempekerjakan pegawai disabilitas.

    Ada sekitar 20 buruh disabilitas lainnya yang bekerja di perusahaan tersebut. Di antaranya tuna rungu, tuna daksa, dan tuna wicara.

    “Di perusahaan kami, tidak ada perbedaan perlakuan antara disabilitas dan non-disabilitas. Statusnya tetap sama, karyawan. Bahkan sejak awal sudah disosialisasikan ke seluruh karyawan agar tidak ada diskriminasi,” jelasnya.

    Selanjutnya, Lifiana menilai, kebutuhan penyandang disabilitas sebenarnya tidak berbeda dengan kelompok lainnya, seperti lansia dan ibu hamil.

    Misalnya seperti pegangan jalan, toilet duduk, atau anti-slip di kamar mandi. Menurutnya, kebutuhan seperti itu tak hanya dibutuhkan para penyandang disabilitas.

    Sehingga, ia mengatakan, tidak masuk akal jika perusahaan tertentu tidak bersedia mempekerjakan para penyandang disabilitas hanya karena alasan akan terbebani oleh hal-hal yang dinilai sebagai “kebutuhan khusus” para penyandang disabilitas.

    “Jadi, menurut saya tidak masuk akal kalau perusahaan menolak penyandang disabilitas hanya karena fasilitas,” ucap Lifiana, yang kini bekerja di sebagai operator produksi.

    Lebih lanjut, Munandar dan Lifiana berharap peringatan Hari Buruh ini menjadi momentum pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas di dunia kerja.

    “Yang kami butuhkan hanya satu, yaitu kepercayaan,” kata Lifiana.

    Munandar dan Lifiana berasal dari luar Kota Jakarta. Mereka direkrut melalui pelatihan dan penyaluran dari Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah yang berada di Cibinong, Bogor.

    “Dulu saya dari Sulawesi Tengah dan suami dari Aceh. Kami dikirim ke pusat pelatihan di Cibinong melalui Dinas Sosial provinsi masing-masing. Dari situ, perusahaan-perusahaan mencari,” imbuh Lifiana.

  • 4 Nyanyian 2 Prajurit TNI, Diminta Bripka Alfi Bawa dan Jual Sisik Trenggiling dari Gudang Polres Asahan Medan

    4 Nyanyian 2 Prajurit TNI, Diminta Bripka Alfi Bawa dan Jual Sisik Trenggiling dari Gudang Polres Asahan Medan

    Nyanyian 2 Prajurit TNI, Diminta Bripka Alfi Bawa dan Jual Sisik Trenggiling dari Gudang Polres Asahan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com –
    Kasus
    perdagangan sisik trenggiling
    yang melibatkan dua prajurit TNI, Serka Muhammad Yusuf Harahap dan Serda Rahmadani Syahputra, kini sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Militer Medan.
    Sidang yang digelar pada Rabu (30/4/2025) ini dibuka dengan agenda keterangan dari kedua terdakwa.
    Ketua Majelis Hakim, Letkol Djunaedi Iskandar, memulai dengan menanyakan kronologi kejadian kepada Yusuf.
    Dalam keterangannya, Yusuf menjelaskan bahwa Bripka Alfi Hariadi Siregar, yang saat itu bertugas di Unit Reskrim Polres Asahan, menghubunginya melalui telepon.
    “Ipar kami mau ada kunjungan, jadi gudang (di Polres Asahan) mau dibersihkan. Aku boleh titip barang di tempat ipar?” ucap Yusuf menirukan perkataan Alfi.
    Yusuf mengaku terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk membantu.
    “Beberapa saat kemudian saya berpikir ada kios di depan rumah yang tidak dipakai. Terus saya bilang, oh ia. Cuma saya tanya, apa itu. Terus dijawab Alfi, sisik trenggiling. Tanpa berpikir panjang saya bilang, yaudah,” tambahnya.
    Yusuf menjelaskan bahwa Alfi sering memanggilnya dengan sebutan ipar, bukan karena memiliki ikatan saudara, melainkan hanya karena keterkaitan marga.
    Pada awal Oktober 2024, Yusuf mengajak Syahputra untuk mengambil sisik trenggiling di Polres Asahan sekitar pukul 19.00 WIB.
    “Kami masuk pakai mobil Sigra milik saya, dipandu Bripka Alfi,” kata Yusuf saat ditanyai Djunaedi.
    Yusuf mengaku bahwa mereka dapat masuk tanpa ada pemeriksaan dari personel polisi.
    Setibanya di gudang, Alfi meminta Syahputra untuk membawa pikap L300 yang sudah diisi dengan sisik trenggiling.
    Yusuf menemukan sisik tersebut telah dimasukkan ke dalam 26 karung besar dan 5 karung kecil, yang kemudian ditutup dengan terpal.
    Setelah memindahkan barang, Syahputra mengemudikan pikap bersama Alfi, sementara Yusuf mengendarai mobilnya sendiri.
    Alfi menuntun mereka keluar dari Polres Asahan dengan rute yang berbeda dari saat mereka masuk.
    Sesampainya di rumah Yusuf, sisik trenggiling seberat total 1.178 kg itu dipindahkan ke kios dan dikunci.
    Syahputra kemudian kembali ke Polres Asahan.
    Dua minggu kemudian, Yusuf mulai mempertanyakan mengapa sisik trenggiling tersebut belum diambil dari kiosnya.
    Syahputra kemudian bertemu Alfi di warung kopi dan mempertanyakan kapan sisik tersebut akan diambil.
    Alfi menyarankan agar sisik itu dijual.
    “Kita jual aja sama orang itu. Kalau laku nanti Rp 600 ribu per kg, Rp 400 sama Kanit, Rp 200 sama kita,” kata Syahputra menirukan ucapan Alfi.
    Setelah beberapa hari, Syahputra menghubungi temannya, Rival, untuk mencari pembeli.
    Dua hari kemudian, Amir Simatupang, kenalan Rival, mengonfirmasi penjualan sisik trenggiling tersebut.
    Dua minggu kemudian, Amir memberi tahu Syahputra bahwa ada pembeli dari Aceh bernama Alex yang ingin membeli sisik seharga Rp 900.000 per kg.
    Syahputra pun merencanakan untuk mengambil keuntungan lebih dengan menyepakati harga Rp 900.000 per kg dengan Alex, namun memberitahu Alfi bahwa harga jualnya hanya Rp 600.000 per kg.
    Pada 10 November 2024, Amir datang ke rumah Syahputra, dan mereka bertiga mempacking sisik trenggiling ke dalam 9 kardus untuk dikirim ke Aceh.
    Namun, saat mereka tiba di loket pengiriman, petugas gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Polda Sumut, dan Kodam I Bukit Barisan langsung meringkus mereka. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.