Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
    bantuan logistik
    , hingga percepatan pembangunan
    hunian
    tetap bagi masyarakat terdampak.
    Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
    anggaran belanja tidak terduga
    (BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
    “Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
    Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
    Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
    Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
    Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh. 
    “Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
    Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
    Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
    Tito juga menyampaikan rencana
    groundbreaking
    pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
    Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
    “Akan ada
    groundbreaking
    di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
    Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
    Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
    Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
    Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri bangun jembatan hingga MCK di wilayah terdampak bencana Sumatera

    Polri bangun jembatan hingga MCK di wilayah terdampak bencana Sumatera

    “Sebanyak empat unit di Kabupaten Bener Meriah dan satu unit di Kabupaten Aceh Jaya,”

    Jakarta (ANTARA) – Polri membangun jembatan hingga fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) pada wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menyebut bahwa telah dibangun lima jembatan di Aceh.

    “Sebanyak empat unit di Kabupaten Bener Meriah dan satu unit di Kabupaten Aceh Jaya,” katanya.

    Sementara itu, di Sumut telah dibangun tiga jembatan, sedangkan di Sumbar ada empat jembatan yang masih dibangun.

    “Saat ini yang sudah 30 persen tiga unit, satu unit masih berproses 10 persen melibatkan 200 personel,” ucapnya.

    Polri juga mendorong dibangun enam unit jembatan bailey dengan masing-masing provinsi sebanyak dua unit jembatan.

    Kapolri melanjutkan, untuk bantuan MCK, Polri telah menyiapkan mobil toilet, mobil tangki air, dan pump jet sumur bor.

    Guna memenuhi kebutuhan air bersih, Polri berencana membangun 338 fasilitas sumur bor di wilayah Aceh dengan rincian 209 sumur di Kabupaten Tamiang dan 129 sumur di kabupaten/kota lain yang terdampak.

    “Saat ini sudah aktif 16 titik sumur dan akan terus berprogresnya, termasuk pembangunan MCK, empat unit fasilitas MCK di wilayah Sumatera dan 15 unit MCK di wilayah Aceh Tamiang,” ucap Kapolri.

    Lebih lanjut, Kapolri mengatakan bahwa Korps Bhayangkara telah menambahkan bantuan makanan dan logistik.

    Jenderal polisi bintang empat itu menyebut bahwa Polri telah menambahkan 56 unit genset, 259 unit pompa air, 61 unit solar panel, 82 unit perahu karet, serta tiga alat berat.

    Polri juga mengirim mobil patroli, cold storage, hingga kantong mayat.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati: Petakan daerah rawan banjir di Sumatera agar tak terulang

    Megawati: Petakan daerah rawan banjir di Sumatera agar tak terulang

    “Saya minta kepada pemerintah, apa yang terjadi sekarang itu harus dicatat; daerah mana saja yang terkena. Jangan sampai setelah bersih, kita langsung lupa. Tidak bisa begitu,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah melakukan pendataan secara rinci terhadap daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Saya minta kepada pemerintah, apa yang terjadi sekarang itu harus dicatat; daerah mana saja yang terkena. Jangan sampai setelah bersih, kita langsung lupa. Tidak bisa begitu,” kata Megawati dalam seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Jakarta, Jumat.

    Megawati juga menyoroti peran vital Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mitigasi bencana. Ia mengingatkan pentingnya akurasi data cuaca dan pemetaan wilayah.

    “Tadi BMKG hadir tidak? Saya ingin mereka bicara soal peta. Perlu diingat, BMKG itu badan yang saya bangun (perkuat) dahulu karena saya sadar lembaga ini sangat diperlukan. Kita ini bukan negara benua, kita adalah negara kepulauan yang sangat dinamis,” ujarnya.

    Terkait bantuan untuk korban bencana di Sumatera, Megawati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan barang atau in natura.

    “Ibu tidak akan memberikan uang. Mau beli apa kalau kondisinya sedang bencana? Jadi yang saya berikan adalah bantuan in natura. Logistiknya sudah didata dan dihimpun oleh struktur partai,” jelas Presiden ke-5 RI tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa bantuan akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan secara terkoordinasi melalui Ketua DPC di wilayah terdampak.

    “Ketua DPC adalah penanggung jawabnya. Bantuan yang disiapkan mulai dari beras, minyak goreng, telur, ikan asin, mi instan, hingga gas LPG dan genset. Selain itu, ada baju harian untuk pria, wanita, anak-anak, hingga peralatan masak lengkap,” tutur Megawati.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama

    Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama

    Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerja keras sejak awal dalam menangani banjir di tiga provinsi Sumatera.
    “Saya menjelaskan sebetulnya bagaimana saat itu Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, bekerja dengan sangat keras mulai dari hari pertama, seperti dijelaskan oleh Pak Seskab, dari hari pertama,” kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Sejak awal bencana Sumatera terjadi, kata Tito, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memobilisasi semua kekuatan dari pusat untuk bergerak ke Sumatera, termasuk Aceh.
    Tito menceritakan, dirinya juga langsung terbang ke Aceh pada 29 November 2025 serta melakukan berbagai upaya untuk membantu para korban terdampak.
    Bahkan, ia masih menugaskan jajarannya untuk tinggal di daerah terdampak banjir di Sumatera.
    “Saya sendiri, tanggal 29 saya sudah berangkat ke sana. Ketika saya sudah dapat pesawat, kemudian saya langsung berangkat dengan staf-staf saya. Sampai hari ini Dirjen saya masih di situ, saya tugaskan,” tuturnya.
    Sebagai sosok yang memiliki hubungan emosional dan pernah mendapat Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Wali Nanggroe Aceh, Tito juga berkeliling Aceh untuk memberikan bantuan.
    Tito juga terus menggelar rapat dan bergerak cepat untuk mengatasi pascabencana di Aceh.
    “Dan kemudian saya ke Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, memberikan bantuan,” tuturnya.
    Bahkan, Tito juga memaksakan diri untuk menembus daerah yang sempat terisolasi di Aceh akibat banjir dan longsor.
    “Tidak bisa tembus ke Lhokseumawe, saya paksakan tembus juga menggunakan pesawat lokal yang ada di situ ya, ingin melihat situasi dan kemudian saya menghubungkan dengan Bulog, sehingga Bulog keluar beras ratusan ton saat itu,” bebernya.
    Selain itu, Mendagri juga menginisiasi penggalangan dana agar kepala daerah menyumbang untuk daerah terdampak bencana.
    “Saya menghubungi semua kepala-kepala daerah untuk menyumbang. Alhamdulillah terkumpul 48 miliar yang langsung mereka serahkan, bukan melalui saya. Ada juga yang langsung menyerahkan barang, semua,” tuturnya.
    Setelah itu, Tito juga melaporkan kondisi keuangan daerah kepada Presiden RI dan mengusulkan agar ada tambahan anggaran dari pusat.
    Presiden Prabowo pun menyetujui usulan Tito itu sehingga tersalurkan Rp 286 miliar untuk provinsi dan kabupaten/kota yang daerah terdampak.
    “Dibantu semua oleh Bapak Presiden. Provinsi 20 miliar, kemudian apa, kabupaten/kota yang terdampak 4 miliar. Total 268 miliar atas usulan saya ke Pak Presiden, dan Pak Presiden langsung meng-approve. Saya terima kasih pada Pak Presiden,” paparnya.
    Tak hanya itu, Kemendagri juga akan mengirimkan 100.000 bantuan pakaian untuk para warga di Aceh yang terdampak bencana.
    “Dan nanti juga hari Senin, insyaallah saya akan datang ke sana lagi membawa pakaian yang jumlahnya di atas 100.000 ya, ke sana untuk membantu,” tuturnya.
    Bukan hanya dirinya, tetapi semua elemen baik pemerintah hingga masyarakat juga terus bekerja keras mengatasi dampak bencana.
    “Dan juga dari relawan-relawan, dari organisasi-organisasi, Muhammadiyah, NU, Palang Merah Indonesia, NGO, Save Children, macam-macam semua masuk ke sana. Ini semua bekerja sangat keras,” jelas Tito.
    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Unusa Beri Layanan Kesehatan Kelompok Rentan Korban Banjir Aceh

    Unusa Beri Layanan Kesehatan Kelompok Rentan Korban Banjir Aceh

    Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) bersama Kemendiktisaintek mengirimkan tim relawan ke lokasi bencana banjir dan longsor di Peusangan, Bireuen, Aceh. Tim ini fokus memberikan layanan kesehatan bagi kelompok rentan seperti lansia, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

    Rektor Unusa, Triyogi Yuwono, menyebut keterlibatan ini sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi dalam situasi darurat. Pihaknya berkomitmen memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan bermartabat selama masa pemulihan bencana.

    “Dalam kondisi bencana, kelompok lansia, balita, dan ibu hamil merupakan pihak yang paling rentan. Kehadiran Unusa bersama Kementerian di Aceh adalah bentuk komitmen kami memastikan mereka mendapat layanan layak,” ujar Triyogi, Jumat (19/12/2025).

    Selain pelayanan medis, tim juga membawa bantuan natura berupa bahan tambahan pangan untuk ibu hamil, menyusui, serta kebutuhan lansia. Program ini terintegrasi dengan pembelajaran empati bagi mahasiswa koas yang terjun langsung menghadapi realitas sosial di lapangan.

    Tim multidisiplin yang dipimpin Ketua LPPM Unusa, Achmad Syafiuddin ini terdiri dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi, sanitasi, hingga mahasiswa koas kedokteran. Selama satu minggu, mereka melakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemantauan kehamilan, hingga pemeriksaan tumbuh kembang balita di pengungsian.

    Syafiuddin menambahkan, kegiatan ini didanai oleh kementerian dan mendapat dukungan dari tokoh masyarakat melalui donasi logistik. Koordinasi dilakukan bersama pemangku kepentingan setempat agar seluruh bantuan medis dan pendampingan berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

    “Kami juga membawa bantuan natura untuk kelompok rentan yang mengamanatkan kami untuk menyampaikannya kepada masyarakat di lokasi bencana,” kata Syafiuddin. [ipl/suf]

  • Mendagri sebut Gubernur Aceh tak tahu soal surat ke UNDP dan UNICEF

    Mendagri sebut Gubernur Aceh tak tahu soal surat ke UNDP dan UNICEF

    “Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan surat permintaan bantuan dari pemerintah Pemerintah Provinsi Aceh kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dikirim tanpa sepengetahuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    “Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” kata Tito dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Tito menjelaskan, surat yang ditujukan kepada UNICEF dan UNDP tidak ditandatangani langsung gubernur melainkan menggunakan tanda tangan elektronik.

    Pihaknya pun sudah mengkonfirmasi kepada UNDP dan UNICEF terkait surat tersebut. Tito mengatakan kemungkinan bantuan yang bisa diberikan pihak internasional itu yakni konseling korban, terutama wanita dan anak-anak.

    “Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk counselling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” jelas Tito.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB yakni UNDP dan UNICEF.

    “Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” kata Mualem saat diwawancarai awak media, di Banda Aceh, Selasa.

    Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

    Terkait pernyataan Mualem ini, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman, surat pemerintah Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF di Indonesia.

    “Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh,” kata Muhammad MTA.

    Ia menjelaskan bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini melakukan supervisi dan menjadi prioritas.

    Karena ini status bencana provinsi, lanjut dia, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana.

    Maka melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, UNDP, IOM UNICEF, mereka mitra strategis Pemerintah Indonesia, bahkan masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden instruksikan mobilisasi seluruh kekuatan hari pertama bencana

    Presiden instruksikan mobilisasi seluruh kekuatan hari pertama bencana

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk melakukan mobilisasi seluruh kekuatan nasional pada hari pertama setelah banjir dan longsor di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Seskab pun menjelaskan pada saat banjir dan longsor terjadi di Aceh dan Sumatera, Kepala BNPB Suharyanto tengah berada di Lumajang, Jawa Timur.

    “Sejak tanggal 24 (November), 25 (November), 26 November, itu hujan di tiga lokasi. Kemudian puncaknya itu di 25 November dan 26 November. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga. Saudara-saudara kita di Lumajang, (terdampak) erupsi Semeru,” kata Teddy dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

    Pernyataan Teddy tersebut menanggapi asumsi dari masyarakat yang menilai pemerintah lambat dalam menangani bencana.

    Seskab menjelaskan bahwa seluruh personil baik, TNI, Polri, Basarnas dan BNPB sudah berada di lokasi bencana pada hari pertama bencana.

    Presiden Prabowo pun langsung menghubungi para kepala daerah, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, hingga Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.

    Pada hari yang sama, Presiden pun menginstruksikan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno untuk mengkoordinasikan segala kekuatan sebesar-besarnya pada hari pertama setelah bencana.

    “Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK agar mengkoordinasi segala kekuatan untuk sebesar-besarnya, mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” kata Teddy.

    Pada 27 November 2025, seluruh helikopter dan pesawat yang berada di Sumatera dan Jawa langsung dimobilisasikan ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, untuk sebagian mengangkut genset PLN dan bantuan logistik, meskipun tidak ada kamera yang mengabadikan itu.

    Seskab menegaskan bahwa sejak hari pertama setelah banjir, pemerintah telah mengerahkan seluruh armada, setidaknya 80 helikopter, pesawat Hercules, armada milik TNI, Polri, Basarnas, Susi Air, hingga milik swasta telah membantu proses evakuasi dan penanganan bencana.

    “Sampai sekarang, setiap harinya, dan Bapak Presiden, di hari ke-5 atau ke-6, langsung ke tiga provinsi tersebut. Diikuti Bapak Wapres dan menteri-menteri lainnya,” katanya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Feri Amsari: Kalkulasi Politik dan Anggaran Bikin Pemerintah Enggan Tetapkan Bencana Nasional Sumatera Regional 19 Desember 2025

    Feri Amsari: Kalkulasi Politik dan Anggaran Bikin Pemerintah Enggan Tetapkan Bencana Nasional Sumatera Regional 19 Desember 2025

    Feri Amsari: Kalkulasi Politik dan Anggaran Bikin Pemerintah Enggan Tetapkan Bencana Nasional Sumatera
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional terhadap tiga provinsi di Sumatera tidak lepas dari kesalahan kalkulasi politik dan keterbatasan anggaran negara.
    “Bencana ini disebabkan kalkulasi politik yang tidak cermat, terutama ketidakpatuhan kepada Undang-Undang Dasar. Akibatnya timbul bencana,” kata Feri usai menghadiri Sarasehan Hari Anti Korupsi Sedunia bertajuk “Korupsi dan Darurat Iklim” di Semarang, Kamis (18/12/2025).
    Feri juga menilai, status
    bencana nasional
    tidak ditetapkan Presiden Prabowo Subianto karena pemerintah pusat tidak memiliki cukup anggaran untuk menangani bencana di
    Sumatera
    Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
    “Kalkulasi lain ya karena angka-angka mereka tidak sanggup untuk bertanggung jawab. Kalau diterapkan sebagai status bencana nasional kan seluruh penanggulangan akan diserahkan kepada pemerintah pusat,” lanjutnya.
    Ia menyebut salah satu faktor utama adalah ketidakmampuan pemerintah pusat menanggung konsekuensi penanganan bencana nasional.
    “Sementara uang pemerintah pusat sedang tidak ada, buktinya dana penanggulangan bencana dipotong 50 persen. Itu yang menyebabkan tersendat-sendat dan mereka tidak mampu kemudian untuk menerapkan ini sebagai status bencana nasional,” ujarnya.
    Menurut Feri, penetapan status bencana nasional juga memiliki konsekuensi penting yang kerap dihindari pemerintah, salah satunya kewajiban mengevaluasi kebijakan yang selama ini dijalankan.
    “Di balik penetapan status bencana nasional itu ada konsekuensi lain, misalnya me-review kebijakan sebelumnya di tata kelola tambang atau kewajiban melakukan evaluasi kebijakan lingkungan hidup,” tegasnya.
    Ia menekankan bahwa bencana yang terjadi tidak semata-mata akibat faktor alam, melainkan hasil dari kebijakan negara.
    “Ini bukan karena peristiwa alam, tetapi akibat ulah orang yang berdasarkan dari kebijakan negara,” kata Feri.
    Feri menilai kondisi penanganan bencana di lapangan masih jauh dari harapan.
    Karena itu, ia mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional agar bantuan internasional dapat masuk dan tersalurkan kepada korban.
    “Status bencana nasional harus segera diumumkan. Kita itu terbuka mestinya dibantu sebagai mitra. Ini kan negara-negara ASEAN dan warga dunia,” ujarnya.
    Ia menegaskan, menerima bantuan internasional tidak akan meruntuhkan kewibawaan negara maupun kepemimpinan nasional.
    “Apa salahnya menerima bantuan? Ini bukan meruntuhkan kewibawaan negara atau seorang pemimpin menerima bantuan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal korban bencana kibarkan bendera putih, Tito: Kami mendengar

    Soal korban bencana kibarkan bendera putih, Tito: Kami mendengar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat mendengar seluruh keluh kesah korban bencana di Sumatera, termasuk aksi pengibaran bendera putih di Aceh.

    “Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik masukan dan sikap masyarakat,” kata Tito dalam jumpa pers yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Tito mengatakan, sejauh ini pemerintah telah berupaya memberikan penanganan yang terbaik untuk para korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    Dari upaya mitigasi bencana, evakuasi hingga pendistribusian logistik telah dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah.

    Namun demikian, Tito menyadari masih banyak kekurangan dari kinerja pemerintah. Karenanya, dia meminta maaf kepada masyarakat jika sampai saat upaya pertolongan pemerintah belumlah memuaskan.

    “Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf bila ada kekurangan. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya,” kata Tito.

    “Namun sebagai pemerintah Indonesia kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” tambah Tito.

    Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengartikan fenomena pengibaran bendera putih di sejumlah daerah pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh merupakan bentuk rasa solidaritas ingin dibantu.

    “Kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk, menurut kacamata saya ya, sebagai solidaritas rasa simpatisan, dan rasa ingin dibantu. Seperti itu,” kata Gubenur Aceh Mualem di Aceh Utara, Kamis (18/12)

    Pernyataan itu disampaikan Mualem kepada awak media di sela-sela menerima bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan)/Bapanas di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara.

    Dalam beberapa hari terakhir banyak masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih, terutama di daerah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, seperti Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Utara, Pidie Jaya, hingga di ibu kota provinsi yakni Banda Aceh.

    Mualem menyampaikan aksi pengibaran bendera putih itu agar mendapatkan perhatian orang banyak baik dalam maupun luar negeri, tidak lebih.

    “Kemana kita arah, yang jelas, bendera putih itu dapat seperti ada untuk perhatian orang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya pikir tidak lebih dari pada itu. Bukan menyerah,” ujar Gubernur Aceh itu.

    Ia menegaskan provinsi hingga pemerintah pusat terus berupaya menyalurkan (bantuan), tentunya hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.

    “Seperti saya bilang tadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hari ini banjir, besok dibangun A,B,C,D, semua infrastruktur kan nggak mungkin,” kata Mualem.

    “Kita lihat sendiri, kita bukan duduk diam semuanya, juga pemerintah pusat bukan duduk diam, mengusahakan juga. Kita paham-paham lah, ngerti lah,” sambungnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemen PU perbaiki kantor desa yang rusak berat akibat bencana

    Kemen PU perbaiki kantor desa yang rusak berat akibat bencana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihak telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki kantor desa di wilayah Sumatera dan Aceh yang mengalami rusak berat karena terkena bencana alam.

    “Untuk yang rusak berat nanti kami ajukan kepada Menteri PU,” kata Tito saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Dia mengatakan hal tersebut dilakukan menyesuaikan dengan kekuatan pemerintah daerah dalam memperbaiki kantor pemerintah daerah yang rusak.

    Berdasarkan data yang diterima Tito, tercatat ada 360 kantor desa yang dikategorikan rusak ringan dan 25 kantor desa rusak berat.

    Jumlah tersebut tersebar di wilayah bencana alam, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    “Khusus yang rusak ringan ini kita lihat kemampuan daerah apakah mampu. Kalau tidak mampu kita akan ambilalih dan untuk yang rusak berat nanti kami ajukan kepada Menteri PU,” ujarnya.

    Tito tidak menjelaskan secara rinci kapan proses perbaikan akan berlangsung dan teknis pengerjaannya. Dirinya juga tidak menjelaskan secara rinci kategori rusak ringan dan rusak berat yang dimaksud.

    Dia hanya memastikan proses perbaikan akan dilakukan secepatnya demi mempercepat proses pemulihan pascabencana di wilayah itu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.