Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya BKSAP mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.

    Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

    “Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menekankan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.

    “ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap,” ujarnya.

    Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA Angga Reynaldi menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.

    “Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi,” katanya.

    Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.

    Adapun Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.

    FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional

    FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.

    Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stok Beras Melimpah, Bulog Sewa Gudang TNI-BUMN buat Simpan

    Stok Beras Melimpah, Bulog Sewa Gudang TNI-BUMN buat Simpan

    Jakarta –

    Perum Bulog telah menyewa gudang tambahan dengan kapasitas 1,1 juta ton untuk menampung hasil panen petani dari penugasan serapan gabah. Bulog ditargetkan menyerap hasil panen petani sebanyak 3 juta ton setara beras.

    Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan sewa gudang tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, hingga Nusat Tenggara Barat (NTB)

    “Sewa gudang kami tersebar di beberapa provinsi produsen seperti Sulawesi Selatan, Aceh, NTB , Sumatera Selatan dan seluruh Jawa,” kata Arwakhudin kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Arwakhudin mengatakan sewa gudang ini tidak semuanya langsung dibayar di awal karena ada yang skema pinjam-pakai. Untuk itu, dia menerangkan belum bisa menyebut anggaran yang dihabiskan untuk menyewa gudang dengan kapasitas 1,1 juta ton. Arwakhudin pun menekankan Bulog tidak membatasi anggaran untuk penyediaan gudang bagi petani.

    “1,1 juta ini tidak semuanya membayar karena ada yang pinjam pakai. Tentang berapa besar yang harus dibayar oleh Bulog akan diketahui di di akhir pemakaian karena perhitungannya adalah dibayar berdasarkan kuantum penggunaan dan jangka waktu,” terang Arwakhudin.

    Adapun gudang yang disewakan itu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti milik Banda Ghara Reksa (BGR) dan ID Food, serta milik dari pengusaha penggilingan padi. Lalu, ada juga skema pinjam pakai milik TNI.

    “Gudang kami sewa dari BUMN seperti BGR dan ID Food, juga gudang milik para pengusaha penggilingan padi serta pinjam pakai milik TNI,” terang dia.

    Seperti diketahui, stok beras di gudang Perum Bulog terus melonjak seiring jalannya penugasan untuk menyerap hasil panen dari petani. Hingga 4 Mei 2025, stok beras di gudang Bulog mencapai 3,5 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menilai stok beras Bulog saat ini merupakan stok terbaik. Menurut dia, stok beras ini sebagai upaya untuk menjaga stok cadangan pangan pemerintah. Novi pun mengakui saat ini ada beberapa gudang milik Bulog sudah penuh dengan stok beras.

    “Memang sekarang ini gudang, ada beberapa gudang Bulog yang penuh, yaitu sudah penuh dengan stok. Namun kita tetap melaksanakan kerjasama, baik itu dengan BUMN atau instansi lainnya yang bisa kita gunakan untuk stok beras,” kata Novi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Adapun kapasitas gudang yang ada di Bulog saat ini adalah sebesar 4.929.760 ton. Dari total tersebut, terdiri dari 3.255.898 ton gudang operasional Bulog, 1.161.490 ton gudang sewa dan filial, serta 512.372 ton yang termasuk dalam kategori broken space.

    (acd/acd)

  • Dedi Mulyadi Dapat ‘Bekingan’ Sepadan Tantang Hercules, Jenderal Kopassus Murka Mengancam:Sok Jagoan

    Dedi Mulyadi Dapat ‘Bekingan’ Sepadan Tantang Hercules, Jenderal Kopassus Murka Mengancam:Sok Jagoan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapatkan banyak dukungan positif dalam perseteruan dengan pimpinan GRIB Jaya, Hercules.

    Sosok Jenderal Purnawirawan TNI kini turut bersuara memberikan dukungan serta memberikan ancaman kepada Hercules.

    Sosok yang membela Dedi Mulyadi adalah Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

    Yayat Sudrajat adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Letjen atau jenderal bintang 3.

    Ia resmi pensiun dari TNI AD pada tahun 2017.

    Jabatan terakhir yang diemban Yayat Sudrajat sebelum pensiun adalah Sesmenko Polhukam.

    Ia tercatat aktif menjabat sebagai Sesmenko Polhukam pada tahun 2016 hingga 2017.

    Yayat Sudrajat lahir di Cimahi, Jawa Barat, 15 Juni 1959.

    Gubernur Dedi Mulyadi sedang dalam buruan, kini seorang emak-emak dengan berani mengadu ke Kapolri untuk segera menangkap Dedi Mulyadi. Setelah ditangkap, Dedi Mulyadi bakal dikirim ke Aceh.

    Mantan prajurit Kopassus ini memiliki rekam jejak yang moncer di TNI.

    Kini, Yayat Sudrajat ikut buka suara dan memberikan tentangan keras kepada Hercules.

    Hercules sempat meledek sesepuh di TNI yakni Sutiyoso dan sempat menentang kebijakan Dedi Mulyadi soal pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat.

    Pembentukan satgas demi melindungi masyarakat Jabar dari tindak premanisme yang mengintimidasi.

    SOSOK YAYAT SUDRAJAT – Letjen Purn TNI Yayat Sudrajat menjadi sorotan usai mendamprat mantan preman Tanah Abang, Hercules yang ‘menyenggol’ Sutiyoso hingga Dedi Mulyadi. (Tangkapan layar Hersubeno Point, Kompas TV dan KDM Channel). (Tangkapan layar Hersubeno Point, Kompas TV dan KDM Channel)

    Hercules sebagai pimpinan ormas GRIB Jaya lantas menyenggol Dedi Mulyadi dengan mengancam menerjunkan pasukannya ke Gedung Sate Bandung.

    Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat sebagai warga Jabar menilai sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah berusaha mensejahterakan rakyat.

    “Nah itu saya justru sebenarnya orang Jawa Barat ini bangun itu, Dedi Mulyadi bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan,” kata Yayat dikutip TribunJakarta dari Youtube Hersubeno Point, Selasa (6/5/2025).

    “Dia tahu persis penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat, makanya dia terus blusukan betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat, loh dia orang Jawa Barat,” tambahnya.

    Yayat menegaskan, perbuatan yang dilakukan Hercules tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat.

    Dengan nada emosi, Yayat tak segan menyuruh Hercules untuk kembali ke Timor Timur.

    “Sekarang si Hercules ini apa dia ? Harusnya balik kalau perlu balik ke Timor Timur,”  tegas Yayat dengan nada tinggi.

    Dia membandingkan usaha yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan Hercules untuk warga Jawa Barat.

    “Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini ? Eweuh, gak ada, ngan ngabulatuk artinya ngomong aja, gak ada apa-apanya sebenarnya dia itu,” katanya.

    Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat menilai Hercules hanya merasa bahwa dirinya hebat dengan adanya GRIB Jaya.

    “Sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi, padahal organisasinya benar gak ormas itu. Harusnya ormas membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakutin rakyat, bukan menindas rakyat, bukan mengintimidasi rakyat demi untuk mendapat uang dari yang bayar dia,” katanya.

    Terlebih lagi kata Yayat, Hercules sudah berani menyenggol Sutiyoso yang dianggap seniornya di Kopassus.

    “Jadi kok sekarang sesepuh TNI, sesepuh Kopassus pak Sutiyoso kok enak aja dia ngomong, saya kalau misalnya pakai hukum rimba pengennya jedor aja kepalanya, mulutnya dirobek-robek, tapi karena ini negara hukum.”

    “Tetapi bukan karena mentang-mentang ada HAM segala macam kemudian dia semaunya. Kalau saya sih dia iblis berwujud manusia,” kata Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

    Dia bahkan menaruh curiga dengan kedatangannya ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

    “Saya justru curiga sekarang karena dia datang ke Solo, ke tempat Jokowi. Lho kok sekarang seolah dia paling hebat, seolah dia pembela negara, apanya yang dia lakukan ?” kata Yayat.

    Ia meyakini jika Hercules berhasil ditumpas maka masyarakat Indonesia juga akan senang.

    “Saya yakin masyarakat kalau misalnya si Hercules game over seneng kok itu. Bagaimana attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan sok hebat mending kalau ditembak kebal dibacok tidak mempan.”

    “Dia matanya juga udah gak ada, tangannya juga kena. Harusnya sadar diri. Dia bilang pak Sutiyoso mau mati, lu juga nanti mati, lu hampir dikubur, harusnya itu diingatkan supaya lu sadar,” kata Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

    Sebelumnya Hercules mengklaim Dedi Mulyadi bisa terpilih menjadi Gubernur Jabar atas bantuan ormas.

    “Semua (ormas,-red) dukung. KDM (Kang Dedi Mulyadi) berlebihan. Jadi gubernur didukung oleh kami. Seharusnya bilang ‘Mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya’,” kata Hercules.

    Hercules mengaku memiliki anak buah di Jawa Barat sebanyak 500 ribu orang.

    Dia bahkan mengultimatum Dedi Mulyadi.

    “Ormas tuh banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di jawa barat hampir 500 ribu. Kalau saya suruh 50 ribu orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Dedi Mulyadi ? Gak bakal dibubarkan kalau mereka datang 50 ribu orang tidak merusak anarkis polisi pun tidak bisa bubarin mereka karena itu dilindungi Undang-Undang, ya kan, wajib dan wajar mereka datang,” kata Hercules.

    Ia pun mengklaim Dedi Mulyadi bisa menjadi Gubernur Jabar karena Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau jadi gubernur bukan kamu memusuhi mereka, bukan. Kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra partai pemenang Pilpres. Kedua nama besarnya pak presiden pak Prabowo. Makanya anda bisa jadi gubernur,” kata Hercules.

    Walau demikian pernyataan Hercules justru dicueki Dedi Mulyadi.

    “Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera,” katanya.

    “Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun,” tambah Dedi Mulyadi.

    Ia juga mengatakan selama ini tidak anti kritik.

    “Saya akan mendengarkan kritik siapapun, kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wamendagri Bima Arya Minta PSU Dievaluasi Total, Agar Masalah Tak Terulang – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Minta PSU Dievaluasi Total, Agar Masalah Tak Terulang – Page 3

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan,19 daerah telah selesai menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Saat ini, hanya tersisa lima daerah dari total 24 daerah yang belum menggelar PSU.

    “Tinggal lima daerah yang belum PSU,” kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Daerah tersebut adalah Kota Palopo, Kabupaten Mahakam Hulu, dan Kabupaten Pesawaran yang akan menggelar PSU pada 24 Mei 2025 mendatang. 

    “Sementara, PSU berikutnya klaster yang akan dilaksanakan pada 6 Augustus 2025 yang mencakup Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua,” ungkap dia.

    Adapun, 19 daerah yang telah menggelar PSU diantaranya; PSU yang diselenggarakan 22 Maret 2025 mencakup 4 daerah, yaitu, Kabupaten Siak, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Barito Utara. 

    Tahap 2 atau klaster 5 April 2025 mencakup 6 daerah. Yakni, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bungau. 

    Tahap 3 klaster 16 dan 19 april 2025 mencakup 9 daerah yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Parigi moutong.

  • Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 6 Mei 2025

    Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 6 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)?

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Selasa (6/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:
    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:
    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Cerita Shafira Devi Herfesa, dari Jogja Melenggang ke Piala Dunia Catur 2025

    Cerita Shafira Devi Herfesa, dari Jogja Melenggang ke Piala Dunia Catur 2025

    Liputan6.com, Yogyakarta – Shafira Devi Herfesa Pecatur asal DIY melenggang mulus ke Piala Dunia Catur 2025 usai berhasil menduduki peringkat satu pada ajang Asian Zone 3.3 Chess Championship 2025 Kategori Putri. Kualifikasi Piala Dunia Catur 2025 Zona 3.3 ini diadakan di Ulaanbaatar, Mongolia pada 22 April – 2 Mei 2025.

    Shafira mengikuti Kualifikasi Piala Catur Dunia 2025 Zona 3.3 ini untuk sebagian wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada ajang ini, Indonesia mengirim enam pecatur, yakni empat pecatur putra dan dua pecatur putri termasuk Shafira.

    Shafira yang waktu itu tidak diunggulkan berkompetisi dengan para pecatur dari Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Mongolia. Sehingga keberhasilan Shafira mewakili Indonesia pada Kejuaraan Dunia Catur 2025 menjadi kejutan membahagiakan bagi kontingen Indonesia.

    Hasil ini membuat Shafira menjadi pecatur putri Indonesia kedua, sekaligus pecatur Indonesia keempat yang pernah lolos ke ajang catur paling bergengsi di dunia tersebut. Terakhir kali, Indonesia meloloskan pecaturnya ke Piala Dunia Catur adalah pada 2019.

    ”Keberhasilan ini sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan. Dunia catur putri Indonesia memiliki peluang besar untuk lebih bersinar di tingkat dunia,” kata Manajer Tim Catur Indonesia, Henry Hendratno.

    Shafira Devi Herfesa merupakan pecatur junior berusia 16 tahun asal Kabupaten Sleman dan menjadi satu-satunya pecatur non-gelar internasional yang berhasil menembus tiga besar Asian Zone 3.3 dan lolos ke Piala Dunia. Selain berhak atas tiket lolos ke Piala Dunia Catur 2025, ia berhak membawa pulang trofi dan hadiah uang sebesar USD1.500.

    Berdasarkan catatan prestasi, Shafira menjadi pecatur putri yang paling pesat kemajuannya dalam setahun terakhir. Sejarah prestasinya mencakup dua medali emas dalam Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY tahun 2022, Juara Kejuaraan Catur Nasional U-19 kategori putri, serta menjuarai PON Aceh-Sumut 2024 pada nomor catur standar perseorangan. Terkini bisa tampil di Piala Dunia Catur 2025.

     

    Perahu Dihantam Ombak Tinggi Laut Kidul, 2 Nelayan Terpental ke Laut

  • PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM

    PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM

    PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Abidin Fikri meminta adanya kajian ulang terhadap rencana pemberian gelar
    pahlawan nasional
    kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia
    Soeharto
    .
    Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan banyaknya kasus yang diduga melibatkan Soeharto. Terutama yang berkaitan dengan dugaan korupsi di era Orde Baru.
    “Kasus dugaan korupsi tujuh yayasan yang melibatkan Soeharto, sebagaimana ditetapkan pada tahun 2000, hingga kini belum menemui penyelesaian hukum yang jelas,” ujar Abidin lewat keterangannya, Senin (5/5/2025).
    Selain korupsi, ia juga menyorot dugaan praktik kolusi dan nepotisme. Serta, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto.
    Pemberian gelar nasional kepada Soeharto, kata Abidin, hanya akan melukai perasaan para korban yang belum mendapatkan penyelesaian hukum.
    “Memberikan gelar pahlawan nasional di tengah fakta ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses penganugerahan gelar,” ujar Abidin.
    Ia pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), untuk tidak mengabaikan fakta sejarah dan belum tuntasnya kasus-kasus yang menyeret nama Soeharto.
    “Mengabaikan fakta sejarah dan ketidaktuntasan kasus hukum Soeharto akan mencederai semangat anti korupsi dan keadilan sosial yang sedang kita perjuangkan bersama,” ujar Abidin.
    “Kemensos perlu mengkaji secara mendalam usulan pemberian gelar
    Pahlawan Nasional
    kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto,” sambungnya.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau karib disapa Gus Ipul mengatakan, usulan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
    “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucap Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos.
    Ia pun menargetkan keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan diambil pada Mei 2025.
    “Sekarang masih berproses. Targetnya Mei. Apakah Mei bisa atau enggak, ya, nanti kami lihat,” ujar Gus Ipul.
    Diketahui, terdapat nama lain yang juga diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional seperti KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
    Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini selain Soeharto adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor

    Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor

    Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memainkan peran utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karenanya, pembangunan bangsa harus dimulai dari keluarga.
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (
    BKKBN
    ) menyadari hal tersebut dan mengeluarkan program
    Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
    (KBKR).
    Program tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya keluarga sehat, sejahtera, dan berdaya menuju SDM berkualitas.
    Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, program KBKR bukan semata mengatur kelahiran, tetapi merupakan wujud nyata ikhtiar kita untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. 
    “Program ini juga untuk mencegah stunting sehingga generasi penerus Indonesia tumbuh lebih kuat dan lebih berkualitas,” ujarnya dalam siaran pers.
    Dia mengatakan itu dalam acara “Pencanangan Pelayanan
    KB Serentak
    dalam Rangka HUT IBI ke-74 Tahun 2025” di Tempat Praktik Mandiri
    Bidan
    (TPMB) Bidan Siti Salma, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/4/2025).
    Pada kesempatan itu, Wihaji turut mengapresiasi peran
    bidan
    yang selama ini sangat penting. 
    Menurutnya, bidan bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi garda terdepan yang mendampingi keluarga, memberikan edukasi, serta menjadi benteng pencegahan risiko stunting. 
    Dengan keterlibatan para bidan, program Pelayanan
    KB serentak
    dapat hadir nyata di tengah masyarakat.
    “Kami tidak hanya membangun program dari balik meja. Kami turun langsung, hadir di setiap desa, di setiap pelosok, memastikan setiap masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan layanan terbaik,” katanya.
    Wihaji mengatakan, pihaknya harus memastikan tidak ada satu pun keluarga Indonesia yang tertinggal dari haknya mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas. 
    “Dari Sabang sampai Merauke, pelayanan KBKR harus dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
    Wihaji menegaskan, program KBKR mengajarkan pentingnya perencanaan keluarga dengan mencegah “empat terlalu”, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan, serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. 
    “Karena setiap kehamilan haruslah direncanakan, setiap anak haruslah lahir dalam cinta dan kesiapan,” katanya.
    Dalam rangka peringatan HUT ke-74  Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan
    Hari Bidan Internasional
    , Kemendukbangga/BKKBN bersinergi bersama Pengurus Pusat (PP) IBI menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak 1 juta akseptor dalam kurun waktu 5-31 Mei 2025 di seluruh provinsi se-Indonesia.
    Pelaksanaan pelayanan KB serentak 1 juta akseptor itu diprioritaskan kepada pelayanan KB IUD dengan target Rekor MURI 50.000 akseptor dan pelayanan KB pascapersalinan (KBPP).
    KBPP merupakan metode kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pascabersalin (42 hari). 
    KB pascapersalinan dinilai penting karena memiliki peran strategis dalam membantu ibu menjaga kesehatan reproduksinya setelah melahirkan serta menghindari kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan. 
    Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat menurunkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.
    “Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, pada 2024 lalu, Indonesia melalui Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan penghargaan Internasional dari FP2030 atas capaian program KBPP tertinggi di kawasan Asia Pasifik,” kata Wihaji.
    Dengan keberhasilan tersebut, pada April 2025, Kemendukbangga/BKKBN juga mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah bagi delegasi Pakistan yang ingin melihat keberhasilan KBPP di Indonesia. 
    “Capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu. Dan kami buktikan kalau kita bisa lebih hebat lagi,” imbuh Wihaji.
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IBI Ade Jubaedah berharap, pelaksanaan program KB tidak hanya mengejar target kuantitas, tetapi memperhatikan kualitas pelayanan KB secara maksimal.
    Upaya tersebut menjadi salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
    Adapun kolaborasi antara IBI secara panjang, terutama dengan Kemendukbangga/BKKBN, terlihat dari slogan “Ada Bidan, Ada KB. Ada KB, Ada Bidan” dalam generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tekan Kematian Ibu & Bayi, Kemendukbangga Canangkan Pelayanan KB Serentak

    Tekan Kematian Ibu & Bayi, Kemendukbangga Canangkan Pelayanan KB Serentak

    Jakarta –

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama Pengurus Pusat (PP) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mencanangkan Pelayanan KB Serentak.

    Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan HUT IBI ke-74 dan Hari Bidan Internasional ini menyasar 1 juta akseptor dalam kurun waktu 5 – 31 Mei 2025 di seluruh provinsi se-Indonesia. Adapun kegiatan ini diprioritaskan kepada pelayanan KB IUD dengan target Rekor MURI 50 ribu akseptor dan pelayanan KB pascapersalinan.

    KB pascapersalinan merupakan metode kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pasca bersalin (42 hari). KB pascapersalinan berperan membantu menjaga kesehatan reproduksi ibu setelah melahirkan, serta menghindari kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan yang dapat menurunkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.

    “Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, tahun 2024 lalu Indonesia melalui Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan penghargaan Internasional dari FP2030 atas capaian program KB Pascapersalinan (KBPP) tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, karena keberhasilan tersebut, pada April 2025, Kemendukbangga/BKKBN juga mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah bagi delegasi Pakistan yang ingin melihat keberhasilan KBPP di Indonesia. Capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu. “Dan kita buktikan kalau kita bisa lebih hebat lagi,” ucap Menteri Dukbangga/BKKBN Wihaji, dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan arahannya pada Acara ‘Pencanangan Pelayanan KB Serentak dalam Rangka HUT IBI ke-74 Tahun 2025’, di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bidan Siti Salma, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/4/2025).

    Pada kesempatan ini, Wihaji menyampaikan pembangunan bangsa dimulai dari pembangunan keluarga. Pasalnya, keluarga merupakan unit terkecil sekaligus paling mendasar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Program KB bukan semata mengatur kelahiran, tetapi merupakan wujud nyata ikhtiar kita untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB), serta mencegah stunting. Sehingga generasi penerus Indonesia tumbuh lebih kuat dan lebih berkualitas,” paparnya.

    “Program ini mengajarkan pentingnya perencanaan keluarga, dengan mencegah “empat terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan) serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Karena setiap kehamilan haruslah direncanakan. Setiap anak haruslah lahir dalam cinta dan kesiapan,” sambungnya.

    “Kita tidak hanya membangun program dari balik meja. Kita turun langsung, hadir di setiap desa, di setiap pelosok, memastikan setiap masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan layanan terbaik,” ungkap Wihaji.

    “Kita harus pastikan bahwa tidak ada satu pun keluarga Indonesia yang tertinggal dari haknya mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas. Dari Sabang sampai Merauke pelayanan KBKR harus dirasakan manfaatnya,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat IBI Dr. Ade Jubaedah turut mendukung pelaksanaan program KB. Adapun kolaborasi antara IBI dengan Kemendukbangga/BKKBN, terlihat melalui slogan ‘Ada Bidan, Ada KB. Ada KB, Ada Bidan, Dalam Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas’.

    “Pelaksanaan program KB tidak hanya mengejar target kuantitas, tapi tetap memperhatikan kualitas pelayanan KB secara maksimal, sebagai salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mentan Amran Ramal 20 Hari Lagi Stok Beras RI Capai 4 Juta Ton – Halaman all

    Mentan Amran Ramal 20 Hari Lagi Stok Beras RI Capai 4 Juta Ton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap stok beras Indonesia dapat mencapai 4 juta ton dalam 20 hari ke depan.

    Berdasarkan data per 4 Mei 2025 pukul 23.59 WIB, stok beras yang ada di Perum Bulog sebesar 3.517.294 ton. Menurut Amran, ini adalah angka tertinggi selama kurang lebih 57 tahun ke belakang.

    Amran yakin stok beras bisa mencapai 4 juta ton karena serapan dari dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog mencapai 50 ribu ton per hari.

    “Paling lambat 20 hari stok [beras] kita mencapai 4 juta ton. Besar kemungkinan. Kenapa? Serapan per hari itu mencapai 50 ribu ton per hari,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

    Dengan banyaknya stok beras, Amran mengatakan pemerintah telah menambah gudang penyimpanan yang bisa menampung produksi petani hingga 1,1 juta ton.

    Selain penyewaan, ia mengatakan gudang darurat juga akan segera dibangun. Ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo menginstruksikan pembangunan 25 ribu gudang improvisasi berbahan tahan lama di berbagai wilayah.

    Gudang-gudang ini dirancang untuk bertahan 5 hingga 10 tahun sembari menunggu pembangunan gudang permanen di setiap desa.

    Gudang darurat ini didirikan di sejumlah wilayah yang gudang utamanya telah mencapai kapasitas maksimum.

    “[Dibangun di] daerah yang gudangnya sudah penuh. Sudah sewa gudang, tapi masih kekurangan, contohnya Aceh dan NTB,” ujar Amran.