Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Wamendagri Bima Arya Minta PSU Dievaluasi Total, Agar Masalah Tak Terulang – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Minta PSU Dievaluasi Total, Agar Masalah Tak Terulang – Page 3

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan,19 daerah telah selesai menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Saat ini, hanya tersisa lima daerah dari total 24 daerah yang belum menggelar PSU.

    “Tinggal lima daerah yang belum PSU,” kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Daerah tersebut adalah Kota Palopo, Kabupaten Mahakam Hulu, dan Kabupaten Pesawaran yang akan menggelar PSU pada 24 Mei 2025 mendatang. 

    “Sementara, PSU berikutnya klaster yang akan dilaksanakan pada 6 Augustus 2025 yang mencakup Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua,” ungkap dia.

    Adapun, 19 daerah yang telah menggelar PSU diantaranya; PSU yang diselenggarakan 22 Maret 2025 mencakup 4 daerah, yaitu, Kabupaten Siak, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Barito Utara. 

    Tahap 2 atau klaster 5 April 2025 mencakup 6 daerah. Yakni, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bungau. 

    Tahap 3 klaster 16 dan 19 april 2025 mencakup 9 daerah yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Parigi moutong.

  • Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 6 Mei 2025

    Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 6 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)?

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Selasa (6/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:
    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:
    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Cerita Shafira Devi Herfesa, dari Jogja Melenggang ke Piala Dunia Catur 2025

    Cerita Shafira Devi Herfesa, dari Jogja Melenggang ke Piala Dunia Catur 2025

    Liputan6.com, Yogyakarta – Shafira Devi Herfesa Pecatur asal DIY melenggang mulus ke Piala Dunia Catur 2025 usai berhasil menduduki peringkat satu pada ajang Asian Zone 3.3 Chess Championship 2025 Kategori Putri. Kualifikasi Piala Dunia Catur 2025 Zona 3.3 ini diadakan di Ulaanbaatar, Mongolia pada 22 April – 2 Mei 2025.

    Shafira mengikuti Kualifikasi Piala Catur Dunia 2025 Zona 3.3 ini untuk sebagian wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada ajang ini, Indonesia mengirim enam pecatur, yakni empat pecatur putra dan dua pecatur putri termasuk Shafira.

    Shafira yang waktu itu tidak diunggulkan berkompetisi dengan para pecatur dari Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Mongolia. Sehingga keberhasilan Shafira mewakili Indonesia pada Kejuaraan Dunia Catur 2025 menjadi kejutan membahagiakan bagi kontingen Indonesia.

    Hasil ini membuat Shafira menjadi pecatur putri Indonesia kedua, sekaligus pecatur Indonesia keempat yang pernah lolos ke ajang catur paling bergengsi di dunia tersebut. Terakhir kali, Indonesia meloloskan pecaturnya ke Piala Dunia Catur adalah pada 2019.

    ”Keberhasilan ini sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan. Dunia catur putri Indonesia memiliki peluang besar untuk lebih bersinar di tingkat dunia,” kata Manajer Tim Catur Indonesia, Henry Hendratno.

    Shafira Devi Herfesa merupakan pecatur junior berusia 16 tahun asal Kabupaten Sleman dan menjadi satu-satunya pecatur non-gelar internasional yang berhasil menembus tiga besar Asian Zone 3.3 dan lolos ke Piala Dunia. Selain berhak atas tiket lolos ke Piala Dunia Catur 2025, ia berhak membawa pulang trofi dan hadiah uang sebesar USD1.500.

    Berdasarkan catatan prestasi, Shafira menjadi pecatur putri yang paling pesat kemajuannya dalam setahun terakhir. Sejarah prestasinya mencakup dua medali emas dalam Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY tahun 2022, Juara Kejuaraan Catur Nasional U-19 kategori putri, serta menjuarai PON Aceh-Sumut 2024 pada nomor catur standar perseorangan. Terkini bisa tampil di Piala Dunia Catur 2025.

     

    Perahu Dihantam Ombak Tinggi Laut Kidul, 2 Nelayan Terpental ke Laut

  • PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM

    PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM

    PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Abidin Fikri meminta adanya kajian ulang terhadap rencana pemberian gelar
    pahlawan nasional
    kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia
    Soeharto
    .
    Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan banyaknya kasus yang diduga melibatkan Soeharto. Terutama yang berkaitan dengan dugaan korupsi di era Orde Baru.
    “Kasus dugaan korupsi tujuh yayasan yang melibatkan Soeharto, sebagaimana ditetapkan pada tahun 2000, hingga kini belum menemui penyelesaian hukum yang jelas,” ujar Abidin lewat keterangannya, Senin (5/5/2025).
    Selain korupsi, ia juga menyorot dugaan praktik kolusi dan nepotisme. Serta, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto.
    Pemberian gelar nasional kepada Soeharto, kata Abidin, hanya akan melukai perasaan para korban yang belum mendapatkan penyelesaian hukum.
    “Memberikan gelar pahlawan nasional di tengah fakta ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses penganugerahan gelar,” ujar Abidin.
    Ia pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), untuk tidak mengabaikan fakta sejarah dan belum tuntasnya kasus-kasus yang menyeret nama Soeharto.
    “Mengabaikan fakta sejarah dan ketidaktuntasan kasus hukum Soeharto akan mencederai semangat anti korupsi dan keadilan sosial yang sedang kita perjuangkan bersama,” ujar Abidin.
    “Kemensos perlu mengkaji secara mendalam usulan pemberian gelar
    Pahlawan Nasional
    kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto,” sambungnya.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau karib disapa Gus Ipul mengatakan, usulan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
    “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucap Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos.
    Ia pun menargetkan keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan diambil pada Mei 2025.
    “Sekarang masih berproses. Targetnya Mei. Apakah Mei bisa atau enggak, ya, nanti kami lihat,” ujar Gus Ipul.
    Diketahui, terdapat nama lain yang juga diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional seperti KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
    Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini selain Soeharto adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor

    Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor

    Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memainkan peran utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karenanya, pembangunan bangsa harus dimulai dari keluarga.
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (
    BKKBN
    ) menyadari hal tersebut dan mengeluarkan program
    Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
    (KBKR).
    Program tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya keluarga sehat, sejahtera, dan berdaya menuju SDM berkualitas.
    Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, program KBKR bukan semata mengatur kelahiran, tetapi merupakan wujud nyata ikhtiar kita untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. 
    “Program ini juga untuk mencegah stunting sehingga generasi penerus Indonesia tumbuh lebih kuat dan lebih berkualitas,” ujarnya dalam siaran pers.
    Dia mengatakan itu dalam acara “Pencanangan Pelayanan
    KB Serentak
    dalam Rangka HUT IBI ke-74 Tahun 2025” di Tempat Praktik Mandiri
    Bidan
    (TPMB) Bidan Siti Salma, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/4/2025).
    Pada kesempatan itu, Wihaji turut mengapresiasi peran
    bidan
    yang selama ini sangat penting. 
    Menurutnya, bidan bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi garda terdepan yang mendampingi keluarga, memberikan edukasi, serta menjadi benteng pencegahan risiko stunting. 
    Dengan keterlibatan para bidan, program Pelayanan
    KB serentak
    dapat hadir nyata di tengah masyarakat.
    “Kami tidak hanya membangun program dari balik meja. Kami turun langsung, hadir di setiap desa, di setiap pelosok, memastikan setiap masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan layanan terbaik,” katanya.
    Wihaji mengatakan, pihaknya harus memastikan tidak ada satu pun keluarga Indonesia yang tertinggal dari haknya mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas. 
    “Dari Sabang sampai Merauke, pelayanan KBKR harus dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
    Wihaji menegaskan, program KBKR mengajarkan pentingnya perencanaan keluarga dengan mencegah “empat terlalu”, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan, serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. 
    “Karena setiap kehamilan haruslah direncanakan, setiap anak haruslah lahir dalam cinta dan kesiapan,” katanya.
    Dalam rangka peringatan HUT ke-74  Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan
    Hari Bidan Internasional
    , Kemendukbangga/BKKBN bersinergi bersama Pengurus Pusat (PP) IBI menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak 1 juta akseptor dalam kurun waktu 5-31 Mei 2025 di seluruh provinsi se-Indonesia.
    Pelaksanaan pelayanan KB serentak 1 juta akseptor itu diprioritaskan kepada pelayanan KB IUD dengan target Rekor MURI 50.000 akseptor dan pelayanan KB pascapersalinan (KBPP).
    KBPP merupakan metode kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pascabersalin (42 hari). 
    KB pascapersalinan dinilai penting karena memiliki peran strategis dalam membantu ibu menjaga kesehatan reproduksinya setelah melahirkan serta menghindari kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan. 
    Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat menurunkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.
    “Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, pada 2024 lalu, Indonesia melalui Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan penghargaan Internasional dari FP2030 atas capaian program KBPP tertinggi di kawasan Asia Pasifik,” kata Wihaji.
    Dengan keberhasilan tersebut, pada April 2025, Kemendukbangga/BKKBN juga mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah bagi delegasi Pakistan yang ingin melihat keberhasilan KBPP di Indonesia. 
    “Capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu. Dan kami buktikan kalau kita bisa lebih hebat lagi,” imbuh Wihaji.
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IBI Ade Jubaedah berharap, pelaksanaan program KB tidak hanya mengejar target kuantitas, tetapi memperhatikan kualitas pelayanan KB secara maksimal.
    Upaya tersebut menjadi salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
    Adapun kolaborasi antara IBI secara panjang, terutama dengan Kemendukbangga/BKKBN, terlihat dari slogan “Ada Bidan, Ada KB. Ada KB, Ada Bidan” dalam generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tekan Kematian Ibu & Bayi, Kemendukbangga Canangkan Pelayanan KB Serentak

    Tekan Kematian Ibu & Bayi, Kemendukbangga Canangkan Pelayanan KB Serentak

    Jakarta –

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama Pengurus Pusat (PP) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mencanangkan Pelayanan KB Serentak.

    Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan HUT IBI ke-74 dan Hari Bidan Internasional ini menyasar 1 juta akseptor dalam kurun waktu 5 – 31 Mei 2025 di seluruh provinsi se-Indonesia. Adapun kegiatan ini diprioritaskan kepada pelayanan KB IUD dengan target Rekor MURI 50 ribu akseptor dan pelayanan KB pascapersalinan.

    KB pascapersalinan merupakan metode kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pasca bersalin (42 hari). KB pascapersalinan berperan membantu menjaga kesehatan reproduksi ibu setelah melahirkan, serta menghindari kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan yang dapat menurunkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.

    “Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, tahun 2024 lalu Indonesia melalui Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan penghargaan Internasional dari FP2030 atas capaian program KB Pascapersalinan (KBPP) tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, karena keberhasilan tersebut, pada April 2025, Kemendukbangga/BKKBN juga mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah bagi delegasi Pakistan yang ingin melihat keberhasilan KBPP di Indonesia. Capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu. “Dan kita buktikan kalau kita bisa lebih hebat lagi,” ucap Menteri Dukbangga/BKKBN Wihaji, dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan arahannya pada Acara ‘Pencanangan Pelayanan KB Serentak dalam Rangka HUT IBI ke-74 Tahun 2025’, di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bidan Siti Salma, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/4/2025).

    Pada kesempatan ini, Wihaji menyampaikan pembangunan bangsa dimulai dari pembangunan keluarga. Pasalnya, keluarga merupakan unit terkecil sekaligus paling mendasar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Program KB bukan semata mengatur kelahiran, tetapi merupakan wujud nyata ikhtiar kita untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB), serta mencegah stunting. Sehingga generasi penerus Indonesia tumbuh lebih kuat dan lebih berkualitas,” paparnya.

    “Program ini mengajarkan pentingnya perencanaan keluarga, dengan mencegah “empat terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan) serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Karena setiap kehamilan haruslah direncanakan. Setiap anak haruslah lahir dalam cinta dan kesiapan,” sambungnya.

    “Kita tidak hanya membangun program dari balik meja. Kita turun langsung, hadir di setiap desa, di setiap pelosok, memastikan setiap masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan layanan terbaik,” ungkap Wihaji.

    “Kita harus pastikan bahwa tidak ada satu pun keluarga Indonesia yang tertinggal dari haknya mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas. Dari Sabang sampai Merauke pelayanan KBKR harus dirasakan manfaatnya,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat IBI Dr. Ade Jubaedah turut mendukung pelaksanaan program KB. Adapun kolaborasi antara IBI dengan Kemendukbangga/BKKBN, terlihat melalui slogan ‘Ada Bidan, Ada KB. Ada KB, Ada Bidan, Dalam Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas’.

    “Pelaksanaan program KB tidak hanya mengejar target kuantitas, tapi tetap memperhatikan kualitas pelayanan KB secara maksimal, sebagai salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mentan Amran Ramal 20 Hari Lagi Stok Beras RI Capai 4 Juta Ton – Halaman all

    Mentan Amran Ramal 20 Hari Lagi Stok Beras RI Capai 4 Juta Ton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap stok beras Indonesia dapat mencapai 4 juta ton dalam 20 hari ke depan.

    Berdasarkan data per 4 Mei 2025 pukul 23.59 WIB, stok beras yang ada di Perum Bulog sebesar 3.517.294 ton. Menurut Amran, ini adalah angka tertinggi selama kurang lebih 57 tahun ke belakang.

    Amran yakin stok beras bisa mencapai 4 juta ton karena serapan dari dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog mencapai 50 ribu ton per hari.

    “Paling lambat 20 hari stok [beras] kita mencapai 4 juta ton. Besar kemungkinan. Kenapa? Serapan per hari itu mencapai 50 ribu ton per hari,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

    Dengan banyaknya stok beras, Amran mengatakan pemerintah telah menambah gudang penyimpanan yang bisa menampung produksi petani hingga 1,1 juta ton.

    Selain penyewaan, ia mengatakan gudang darurat juga akan segera dibangun. Ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo menginstruksikan pembangunan 25 ribu gudang improvisasi berbahan tahan lama di berbagai wilayah.

    Gudang-gudang ini dirancang untuk bertahan 5 hingga 10 tahun sembari menunggu pembangunan gudang permanen di setiap desa.

    Gudang darurat ini didirikan di sejumlah wilayah yang gudang utamanya telah mencapai kapasitas maksimum.

    “[Dibangun di] daerah yang gudangnya sudah penuh. Sudah sewa gudang, tapi masih kekurangan, contohnya Aceh dan NTB,” ujar Amran.

     

  • BKN pastikan 53 tilok mandiri siap digunakan peserta PPPK Tahap II

    BKN pastikan 53 tilok mandiri siap digunakan peserta PPPK Tahap II

    “BKN telah menyediakan total 53 Tilok Mandiri di berbagai wilayah seluruh Indonesia, mulai dari Barat hingga Timur Indonesia. Sebaran Tiloknya mulai dari Aceh sampai dengan Sulawesi, sampai dengan Kupang. Jadi dengan begitu, kami lebih banyak menjang

    Jakarta (ANTARA) – Kepala BKN Zudan Arif memastikan 53 titik lokasi atau Tilok Mandiri yang disediakan institusinya siap digunakan untuk menyukseskan seleksi kompetensi PPPK Tahap II yang sudah mulai berlangsung 22 April dan dijadwalkan terlaksana hingga 30 Mei 2025 mendatang.

    Ke-53 Tiok Mandiri ini merupakan lokasi ujian yang disediakan selain penggunaan Kantor BKN Pusat, Kantor Regional, dan UPT BKN se-Indonesia.

    “BKN telah menyediakan total 53 Tilok Mandiri di berbagai wilayah seluruh Indonesia, mulai dari Barat hingga Timur Indonesia. Sebaran Tiloknya mulai dari Aceh sampai dengan Sulawesi, sampai dengan Kupang. Jadi dengan begitu, kami lebih banyak menjangkau peserta di berbagai daerah sehingga peserta dapat dipermudah tanpa perlu harus ikut ujian di lokasi yang jauh dari domisilinya,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun terhitung peserta seleksi PPPK Tahap II yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan berhak mengikuti seleksi kompetensi, yakni sebesar 863.993 peserta.

    Dengan jumlah yang tidak sedikit ini, Zudan mengatakan kehadiran 53 Tilok Mandiri BKN, Tilok Kantor BKN dari Aceh sampai Papua, hingga Tilok 13 Tilok Luar Negeri, memastikan para peserta dapat mengikuti seleksi kompetensi pada titik lokasi terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya.

    Peserta seleksi kompetensi PPPK Tahap II ini sendiri diperuntukkan untuk mengisi 328.542 formasi yang tersebar di 587 Instansi Pemerintah.

    Mekanisme pelaksanaan seleksi kompetensi yang digunakan tidak berbeda dengan seleksi kompetensi PPPK Tahap I sebelumnya, yakni menggunakan standar CAT BKN sesuai Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024.

    Sementara untuk komponen yang diujikan dalam materi seleksi kompetensi merujuk pada Keputusan Menteri PANRB 347, 348, dan 349 Tahun 2024. Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

    Zudan mengimbau para peserta agar memanfaatkan betul kesempatan ini dengan mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi.

    Para peserta juga dapat memantau live score CAT pada kanal youtube seluruh Kanreg dan UPT BKN untuk pelaksanaan di daerah, dan Official CAT untuk di pusat.

    “Dengan adanya live score yang dapat dipantau cukup melalui smartphone, siapa pun dan dimana pun dapat melihat tanpa perlu hadir di tilok ujian,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebanyak 450 prajurit TNI Kodam IM diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG

    Sebanyak 450 prajurit TNI Kodam IM diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG

    Banda Aceh (ANTARA) – Sebanyak 450 prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) 113/Jaya Sakti, Brigade Infanteri (Brigif) 25/Siwah Kodam Iskandar Muda (IM), Aceh, diberangkatkan untuk misi satgas pengamanan perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG) Mobile.

    “Hari ini dilepas 450 orang terdiri atas satuan yang ada di jajaran Kodam IM, pemberangkatan menggunakan Kapal KRI Teluk Paluk Nomor Lambung 523,” kata Pangdam IM Mayjen TNI Niko Fahrizal dalam sambutan yang dibacakan Kasdam IM Brigjen TNI Ayi Supriatna, di Aceh Utara, Senin.

    Upacara pelepasan prajurit yang dipimpin Kasdam IM Brigjen TNI Ayi Supriatna ini berlangsung di Pelabuhan Umum Krueng Geukueh, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Wilayah Korem 011/Lilawangsa.

    Brigjen TNI Ayi Supriatna mengatakan sebagai prajurit harus selalu siap mendapatkan penugasan di manapun dan kapanpun, karena penugasan operasi dalam dunia militer adalah hal biasa untuk menambah wawasan dan pengalaman, sehingga lebih profesional serta cakap bertugas.

    Ia menegaskan, penugasan operasi Satgas Pamtas RI-PNG Mobile bagi personel Yonif 113/Jaya Sakti merupakan suatu kebanggaan, karena mendapatkan percayakan tugas kemiliteran dari negara.

    “Saya yakin dengan dilandasi niat, kesungguhan serta kemampuan prajurit profesional, tugas ini dapat diselesaikan dengan baik, harapan saya seluruh personel dan materil berangkat sampai kembali dengan lengkap dan aman,” ujarnya.

    Kasdam IM menambahkan, sebelum melaksanakan Satgas, personel akan melakukan latihan pratugas di Pusdik Situ Lembang Jawa Barat dan Batu Jajar selama satu bulan, dan selanjutnya baru diberangkatkan bertugas.

    “Pesan saya, apa yang dilatih, dididik sesuaikan dengan daerah yang ada di sana, keberhasilan bukan apa yang didapat, namun bisa mengajak saudara kita bisa kembali kepangkuan NKRI,” kata Brigjen TNI Ayi Supriatna.

    Sementara itu, Wakil Bupati Bireuen, Aceh, Razuardi mengaku sangat bangga bisa ikut mengantarkan keberangkatan personel TNI Yonif 113/Jaya Sakti, Bireuen bertugas di Papua.

    “Kita berharap, selain berhasil melaksanakan misi tugas negara, prajurit juga pergi dan kembali nantinya dengan lengkap dan sehat semua, kita dan keluarga disini menanti dan berdoa,” demikian Razuardi.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua Komisi II DPR usul pembatasan gugatan hasil pilkada ke MK

    Wakil Ketua Komisi II DPR usul pembatasan gugatan hasil pilkada ke MK

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan pembatasan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam revisi Undang-Undang Pilkada.

    “Ke depan, diperlukan pembatasan gugatan paslon ke MK yang termuat pada aturan norma tegas dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa gugatan PHP (perselisihan hasil pemilihan) di MK,” ujar Dede dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pembatasan tersebut diperlukan agar gugatan PHP yang berulang tidak terjadi , sehingga tidak berdampak terhadap masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pembatasan diperlukan mengingat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

    “Ketika kami kemarin membicarakan penambahan (anggaran), tetapi ternyata tidak bisa ditambah, dan beberapa (daerah) sudah teriak tidak punya alokasi anggaran lagi untuk melaksanakan pemilihan. Ada anggaran rakyat yang terpakai besar-besaran, dan hasilnya belum jelas,” katanya.

    Sementara itu, Dede menyampaikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan guna membahas evaluasi pelaksanaan PSU di 19 daerah yang telah dilaksanakan pada 22 Maret 2025, 5 April 2025, 16 April 2025, dan 19 April 2025.

    Menurut dia, ke-19 daerah tersebut meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bungo.

    Kemudian, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, serta Kabupaten Bengkulu Selatan.

    “Hanya delapan daerah hasil PSU tidak dipersoalkan ke MK. Delapan daerah itu adalah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bungo, Kota Sabang, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Serang, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Dede menambahkan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025