provinsi: Aceh

  • Cuaca Hari Ini Senin 2 Juni 2025: BMKG Prediksi Jakarta Berawan Seharian, Sebagian Kota Besar Indonesia Hujan – Page 3

    Cuaca Hari Ini Senin 2 Juni 2025: BMKG Prediksi Jakarta Berawan Seharian, Sebagian Kota Besar Indonesia Hujan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta akan berawan tebal pada Senin pagi (2/6/2025) saat awal pekan.

    Kemudian pada siang hari, tepatnya pukul 13.00 WIB, wilayah Jakarta akan kembali berawan tebal. Cuaca tersebut akan bertahan sampai dengan malam hari pukul 19.00 WIB.

    Adapun suhu udara berkisar antara 24 derajat Celsius sampai dengan 32 derajat Celsius dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 16 kilometer per jam, melansir Antara, Senin (2/6/2025).

    Sementara itu, BMKG memprakirakan terjadi potensi hujan ringan pada Senin di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jayapura.

    Dalam keterangan tertulis, Prakirawan Cuaca BMKG Zen Putri menuturkan beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Medan berpotensi hujan sedang, Jakarta berpotensi berawan tebal, Bandung berpotensi berawan tebal, Surabaya berpotensi udara kabur, dan Makassar berpotensi hujan sedang.

    “Di Pulau Sumatra terdapat potensi berawan di Banda Aceh, Pekanbaru dan Tanjungpinang, serta potensi berawan tebal di Padang, dan hujan sedang di Medan,” ucap Zen Putri.

    Selain itu, lanjut dia, terdapat potensi awan tebal di Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Bandarlampung, serta potensi hujan ringan di Pangkal Pinang.

    Untuk Pulau Jawa, menurut Zen Putri, secara umum terdapat potensi berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Terdapat potensi udara kabur di Surabaya, dan hujan ringan di Semarang.

    “Adapun di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi awan tebal di Mataram serta potensi hujan ringan di Denpasar dan Kupang,” kata dia.

     

    Cuaca mendung disertai ekor angin puting beliung terpantau dari area Waduk Cipancuh, Indramayu. Penampakan tersebut terjadi pada Rabu (6/3/2024) sore hari

  • Segini Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas buat Pejabat

    Segini Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas buat Pejabat

    Jakarta

    Besar biaya pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat berbeda-beda. Paling tinggi mencapai Rp 931 juta. Berikut rinciannya.

    Biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat diatur pemerintah. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menyeri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Dalam lampiran dijelaskan biaya pengadaan kendaraan merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

    Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Buat Pejabat

    Besar biayanya berbeda-beda. Dalam tabel dijelaskan untuk pejabat eselon I dan eselon II besarannya Rp 931.648.000. Selanjutnya biayanya menyesuaikan daerah. Misalnya di Aceh, biaya pengadaan kendaraan dinas per unitnya Rp 641.995.000 sedangkan di DKI Jakarta Rp 731.123.000. Adapun kisaran biayanya mulai dari Rp 641 juta hingga yang tertinggi Rp 836 jutaan untuk wilayah Papua Barat serta Papua Barat Daya.

    Sementara bila yang digunakan adalah kendaraan listrik, besaran biaya pengadaan untuk pejabat eselon I senilai Rp 1.005.477.000 dan pejabat eselon II Rp 775.955.000.

    Selanjutnya bila pengadaan kendaraan listrik untuk kendaraan operasional kantor, biaya pengadaan per unitnya senilai Rp 430.080.000. Sementara pengadaan kendaraan roda dua listrik Rp 29.120.000.

    Dalam aturan itu dijelaskan juga bila kebutuhan kendaraan operasional telah terpenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi. Khusus untuk kendaraan listrik, besaran biaya pengadaan belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya.

    “Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB,” demikian bunyi aturannya.

    Soal modelnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, pejabat eselon I A mendapat mobil jenis sedan/sedan listrik atau SUV/SUV listrik dengan kualifikasi B. Kualifikasi B berarti sedan berkapasitas 2.500 cc 4 silinder. Sedangkan bila SUV 3.000 cc 6 silinder. Bila yang digunakan listrik maka spesifikasinya 215 kW untuk sedan dan 200 kW untuk SUV.

    Eselon I B dan yang setingkat mendapatkan sedan/sedan listrik atau SUV/SUV listrik kualifikasi C yakni sedan 2.500 cc 4 silinder atau SUV 2.500 cc 4 silinder. Bila pengadaannya kendaraan listrik maka spesifikasinya sedan listrik 135 kW dan SUV listrik 160 kW.

    Eselon II A dan yang setingkat mendapat SUV/SUV listrik dengan kualifikasi D yaitu SUV berkapasitas 2.500 cc 4 silinder atau SUV listrik 150 kW. Kemudian eselon II B dan yang setingkat mendapat SUV/SUV listrik kualifikasi E yakni SUV 2.000 cc 4 silinder atau SUV listrik 125 kW.

    (dry/rgr)

  • Kemenag: Belum Ada Informasi Terkait Pembukaan Visa Haji Furada

    Kemenag: Belum Ada Informasi Terkait Pembukaan Visa Haji Furada

    Makkah Beritasatu.com – Viral di media sosial bahwa ada kemungkinan dibukanya kembali penerbitan proses visa furada pada 1 Juni 2025. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut.

    “Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa furada pada Minggu (1/6/2025) sebagaimana yang tersebar di social media. Kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apa pun terkait dengan hal tersebut,” tegas Hilman Latief di Makkah, Minggu (1/6/2025).

    “Sampai saat ini Kementerian Agama belum mendapat informasi apa pun,” sambungnya.

    Fase keberangkatan jemaah haji reguler asal Indonesia berakhir pada hari ini. Total ada 525 kelompok terbang (kloter) yang diberangkatkan dari Indonesia menuju tanah suci.

    “Alhamdulilalh 525 kloter sudah terbang ke tanah suci,” jelas Hilman.

    Sebanyak 525 kloter jemaah haji reguler asal Indonesia terbang dari 14 embarkasi dengan sebaran data sebagai berikut:

    1.    Embarkasi Aceh (BTJ): 12 kloter
    2.    Embarkasi Medan (KNO): 24 kloter
    3.    Embarkasi Padang (PDG): 15 kloter
    4.    Embarkasi Batam (BTH): 27 kloter
    5.    Embarkasi Palembang (PLM): 22 kloter
    6.    Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG): 62 kloter
    7.    Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS): 61 kloter
    8.    Embarkasi Kertajati (KJT): 28 kloter
    9.    Embarkasi Solo (SOC) : 95 kloter
    10.    Embarkasi Surabaya (SUB): 97 kloter
    11.    Embarkasi Banjarmasin (BDJ): 13 kloter
    12.    Embarkasi Balikpapan (BPN): 16 kloter
    13.    Embarkasi Lombok (LOP): 12 kloter
    14.    Embarkasi Makassar (UPG): 41 kloter

  • Anggaran Rp 9 M untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Disetujui

    Anggaran Rp 9 M untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Disetujui

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk proyek penulisan ulang sejarah Indonesia telah disetujui dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini pun kini tengah berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

    “Sudah ada anggarannya dari APBN. Itu sudah beres, bahkan sudah saya sampaikan saat rapat dengan DPR tujuh bulan lalu,” ujar Fadli Zon saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Minggu (1/6/2025).

    “Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana proses penulisan ulang sejarah bisa dimulai?” tambahnya.

    Proses pembaruan buku sejarah Indonesia ini melibatkan tim besar yang terdiri dari 113 penulis, 20 editor per jilid, dan tiga editor umum.

    Para kontributor berasal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, arkeologi, geografi, dan humaniora, serta mencakup akademisi dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

    Fadli mengungkapkan, uji publik atas draf awal buku sejarah baru ini direncanakan berlangsung pada Juli 2025.

    “Sejauh ini, target kita memang di bulan Juli akan dilakukan uji publik,” ucapnya.

    Penulisan ulang sejarah Indonesia ini mengusung pendekatan Indonesia sentris, dengan cakupan materi yang luas, mulai dari periode awal peradaban, era penjajahan, perjuangan kemerdekaan, era reformasi, hingga perkembangan demokrasi melalui pemilu.

    Menurut Fadli Zon, pembaruan buku sejarah ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran sejarah generasi muda agar lebih memahami dan menghargai perjalanan bangsanya secara objektif dan menyeluruh.

    Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi X DPR pada Senin (26/5/2025), Kementerian Kebudayaan dan DPR sepakat bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sejarawan independen dan tokoh lokal, guna menghasilkan narasi yang objektif dan representatif.

    Komisi X juga mengimbau Kementerian Kebudayaan agar meningkatkan komunikasi publik terkait proses pembaruan buku sejarah ini. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesan bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan sudut pandang tunggal pemerintah.

    Jika sesuai rencana, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini akan selesai pada Agustus 2025 dan menjadi salah satu upaya strategis dalam membentuk memori kolektif bangsa yang lebih inklusif dan berbasis fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

  • Benarkah Visa Haji Furoda Dibuka Lagi 1 Juni? Ini Kata Kemenag

    Benarkah Visa Haji Furoda Dibuka Lagi 1 Juni? Ini Kata Kemenag

    Jakarta, Beritasatu.com – Informasi kemungkinan Pemerintah Arab Saudi membuka kembali penerbitan proses visa haji furoda pada 1 Juni 2025 viral di media sosial. Benarkah?

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menegaskan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut.

    “Pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut,” kata Hilman Latief dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).

    “Sampai saat ini Kementerian Agama belum mendapat informasi apa apapun,” sambung Hilman yang sedang berada di Makkah.

    Fase keberangkatan jemaah haji reguler asal Indonesia berakhir pada hari ini. Jumlah total ada 525 kelompok terbang (kloter) yang diberangkatkan dari Tanah Air menuju Tanah Suci.

    “Alhamdulillah 525 kloter sudah terbang ke Tanah Suci,” jelas Hilman.

    Sebanyak 525 kloter jemaah haji reguler asal Indonesia terbang dari 14 embarkasi dengan sebaran data sebagai berikut:

    1. Embarkasi Aceh (BTJ) 12 kloter

    2. Embarkasi Medan (KNO) 24 kloter

    3. Embarkasi Padang (PDG) 15 kloter

    4. Embarkasi Batam (BTH) 27 kloter

    5. Embarkasi Palembang (PLM) 22 kloter

    6. Embarkasi Jakarta–Pondok Gede (JKG) 62 kloter

    7. Embarkasi Jakarta–Bekasi (JKS) 61 kloter

    8. Embarkasi Kertajati (KJT) 28 kloter

    9. Embarkasi Solo (SOC) 95 kloter

    10. Embarkasi Surabaya (SUB) 97 kloter

    11. Embarkasi Banjarmasin (BDJ) 13 kloter

    12. Embarkasi Balikpapan (BPN) 16 kloter

    13. Embarkasi Lombok (LOP) 12 kloter

    14. Embarkasi Makassar (UPG) 41 kloter

  • Syahganda Nainggolan Yakini 90 Persen Duit Judol Mengalir ke Pemerintah Jokowi

    Syahganda Nainggolan Yakini 90 Persen Duit Judol Mengalir ke Pemerintah Jokowi

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menyoroti rekaman suara yang diduga milik Budi Arie Setiadi yang isinya menuding PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan berada di balik pemberitaan judi online yang menyeret namanya. 

    Menurutnya, rekaman itu menimbulkan kecurigaan serius dugaan aliran dana dari praktik judol ke Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Kalau dugaan pastilah. Saya 90 persen yakin dana judi online mengalir ke pemerintahan Jokowi, karena itu masa-masa menuju pilpres,” ujar Syahganda dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto, Minggu 1 Juni 2025.

    Atas dasar itu, Syahganda menyerukan pembentukan sebuah tim independen yang disebutnya sebagai ‘Komisi Kebenaran’ untuk mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh. 

    Menurutnya, langkah ini penting untuk menjernihkan transisi kekuasaan dari era Jokowi ke pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.

    “Ini menyangkut kekuasaan lama dan baru. Maka harus dibuat tim khusus untuk memeriksa itu,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung posisi mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi, yang menurutnya tak tersentuh dalam pusaran kasus judi online karena dianggap berperan dalam pemenangan Prabowo lewat organisasi relawan Projo.

    “Kenapa Budi Arie tidak tersentuh? Karena dia bagian dari pemenangan Prabowo kemarin,” katanya.

    Namun demikian, Syahganda menilai Budi Arie seharusnya legawa mundur jika sudah tidak lagi sejalan dengan visi pemerintahan baru, termasuk Asta Cita yang diusung Prabowo.

    “Kalau saya jadi presiden, saya langsung pecat. Prabowo sebagai presiden pasti punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan,” ujar Syahganda.

  • Korban Selamat Cerita Pengalaman Lari Dikejar Tsunami 100 Meter Ambon

    Korban Selamat Cerita Pengalaman Lari Dikejar Tsunami 100 Meter Ambon

    Jakarta, CNBC Indonesia — Seorang tentara VOC George Berhard Rumphius menjadi saksi bencana alam dahsyat di Indonesia pada 17 Februari 1674. Kisahnya tertuang dalam buku tebal berjudul Herbarium Amboinense.

    Buku itu dibuat sebagai jurnal Rumphius tentang pengamatannya mengenai alam di Ambon. Akan tetapi di dalam buku tersebut juga tertulis kisah Rumphius dan segelintir orang di Ambon selamat dari gempa bumi dan tsunami dahsyat. 

    Pada hari kejadian, Rumphius bekerja seperti biasa dari matahari terbit hingga tenggelam. Tak ada keanehan apapun sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 19.30 waktu setempat. Tak ada angin dan hujan, lonceng-lonceng di Kastil Victoria, Ambon, bergerak dan berdentang sendiri.

    Banyak orang, termasukRumphius, bertanya-tanya atas apa yang terjadi. Namun, itu semua teralihkan oleh tanah yang bergerak bak air di laut. 

    “Orang berjatuhan ketika tanah bergerak naik turun seperti lautan. Begitu gempa mulai menggoyang, seluruh garnisun, kecuali beberapa orang yang terperangkap di atas benteng, mundur ke lapangan di bawah benteng,” ungkap Rumphius.

    Mereka pergi ke lapangan besar harapan bisa selamat. Sayang, itu salah. Selang beberapa detik, air laut tiba-tiba naik ke daratan. Praktis, semua orang lari tunggang-langgang ke tempat lebih tinggi untuk menyelamatkan diri.

    “Air itu sedemikian tinggi hingga melampaui atas rumah dan menyapu bersih desa. Batuan koral terdampar jauh dari pantai,” kenang Rumphius.

    Pria kelahiran 1 November 1627 itu jadi sedikit orang yang bisa berlari kencang ke tempat lebih tinggi. Sementara ada 2.322 orang lain di Ambon dan Pulau Seram tertimbun reruntuhan dan tergulung air laut. Dua dari ribuan korban meninggal ada istri dan anak perempuan Rumphius.

    Keterangan BMKG

    Ratusan tahun setelah gempa, kesaksian Rumphius membuka tabir sejarah bencana alam di Indonesia. BMKG menyebut cerita tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah dan catatan tsunami tertua di Nusantara.

    “Gempa Ambon 1674 merupakan gempa dan tsunami dahsyat yang pertama dalam catatan Nusantara,” ungkap Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam webinar “Peringatan Tsunami Ambon 1674”, Selasa (18/2/2025).

    Dalam penelitian kontemporer diketahui gempa tersebut diperkirakan memiliki kekuatan sebesar M7,9 dan sangat merusak. Bukan hanya diakibatkan getaran gempa, tetapi juga soal dampak lanjutannya.

    Gempa membuat tanah Ambon mengalami likuifaksi atau hilangnya kekuatan tanah akibat getaran gempa bumi. Tanah pun menghisap segala sesuatu di atasnya. Ini dibuktikan oleh cerita Rumphius soal “tanah bergerak naik turun seperti lautan”.

    Soal tsunami diperkirakan memiliki ketinggian 100 meter yang menggulung Ambon. Daryono menyebut tsunami ekstrem di Ambon tak hanya disebabkan oleh getaran semata, tapi juga faktor lain, yakni tanah longsor pantai yang dipicu gempa.

    “Kalau kita melihat kasus-kasus tsunami di Indonesia. (Misalkan) kita lihat tsunami Flores 1992, kalau hanya murni melihat magnitud sebesar 7,8 Skala Magnitudo, itu tidak sedahsyat itu tsunaminya sampai 30 meter dan melompati pulau babi. Bahkan Tsunami Aceh kalau melihat magnitud tak sebesar itu. Artinya sumbangan signifikan terbentuknya tsunami adalah longsoran pantai,” tutur Daryono.

    Dengan demikian, Tsunami Ambon 1674 menjadi bukti bahwa longsor merupakan sumber bahaya tsunami penting di Indonesia. Sebab, tsunami-tsunami setelahnya di era modern, banyak disebabkan oleh gempa yang diikuti longsoran pantai. Berarti, Tsunami Ambon 1674 yang menghasilkan gelombang setinggi 100 meter jadi gelombang terbesar sepanjang sejarah Nusantara.

    (mkh/mkh)

  • Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

    Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengaku terus mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Di mana, progres konstruksi tahap 1 dilaporkan mencapai 11,48%.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pada tahap 1 ini sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat telah dilakukan pengerjaan renovasi ringan hingga sedang (non-struktural).

    Dalam penjelasannya, proses renovasi bangunan eksisting untuk Sekolah Rakyat Tahap I dijadwalkan rampung dan dapat mulai beroperasi pada Juli 2025.

    “Tahap I maupun Tahap I-B ini di beberapa tempat bersifat sementara, karena belum menampung semua untuk SD, SMP, atau SMA, tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah setempat. Nanti di Bulan Juli 2026, para siswa ini dipindahkan ke Sekolah Rakyat yang dibangun pada Tahap II,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (1/6/2025).

    Adapun, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I ini terdiri dari Tahap I dan Tahap I-B dengan total 100 sekolah di seluruh Tanah Air. 

    Dody menambahkan, penanganan infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap I maupun Tahap II bersumber dari APBN dengan anggaran sekitar Rp10 triliun di Tahun 2025. Di mana, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I meliputi pekerjaan renovasi atau rehabilitasi bangunan eksisting seperti perbaikan dinding, lantai, plafon, penyediaan air bersih dan sanitasi hingga penyediaan meubelair.

    Sementara itu, penanganan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II ditargetkan bakal selesai pada 2026.

    “Kita sudah memverifikasi 224  lokasi usulan Tahap II, di mana 37 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 116 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

    Untuk yang tidak disetujui, Dody melanjutkan, pihaknya bakal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang dinilai lebih sesuai.

    Secara terperinci, berikut sebaran wilayah 63 Sekolah Rakyat tahap I yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi.

    Provinsi Aceh: 2 Sekolah Rakyat
    Sumatra Utara: 3 Sekolah Rakyat 
    Riau: 1 Sekolah Rakyat
    Sumatra Barat: 3 Sekolah Rakyat
    Jambi: 1 Sekolah Rakyat
    Bengkulu: 1 Sekolah Rakyat, 
    Sumatra Selatan: 2 Sekolah Rakyat, 
    DKI Jakarta: 3 Sekolah Rakyat
    Jawa Barat: 10 Sekolah Rakyat
    Jawa Tengah: 7 Sekolah Rakyat
    DIY: 2 Sekolah Rakyat
    Jawa Timur: 12 Sekolah Rakyat
    Bali: 1 Sekolah Rakyat
    NTB: 1 Sekolah Rakyat
    NTT: 1 Sekolah Rakyat
    Kalimantan Selatan: 2 Sekolah Rakyat
    Sulawesi Utara: 2 Sekolah Rakyat, 
    Sulawesi Tengah: 1 Sekolah Rakyat
    Sulawesi Selatan: 4 Sekolah Rakyat, 
    Sulawesi Tenggara: 1 Sekolah Rakyat
    Maluku Utara: 2 Sekolah Rakyat
    Papua:  1 Sekolah Rakyat

  • Pulau Rubiah, Saksi Bisu Pusat Karantina Haji Pertama di Indonesia

    Pulau Rubiah, Saksi Bisu Pusat Karantina Haji Pertama di Indonesia

    Liputan6.com, Aceh – Pulau Rubiah di Sabang, Aceh, merupakan lokasi bersejarah yang pernah berfungsi sebagai pusat karantina haji pertama di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat ini, bangunan tersebut hanya menyisakan reruntuhan yang kurang terawat, meskipun menyimpan nilai historis terkait perjalanan jemaah haji Nusantara menuju tanah suci.

    Mengutip dari berbagai sumber, Pulau Rubiah mulai dioperasikan sebagai pusat karantina haji pada tahun 1920. Fasilitas ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menampung jemaah haji yang berasal dari wilayah Sumatera dan sekitarnya.

    Lokasi tersebut berfungsi sebagai tempat transit sebelum dan setelah pelaksanaan ibadah haji melalui jalur laut. Kompleks karantina tersebut menempati lahan seluas 10 hektare dengan berbagai fasilitas pendukung, termasuk asrama penginapan, rumah sakit, layanan laundry, dan penyediaan listrik.

    Setiap jemaah haji diwajibkan menjalani masa karantina selama 40 hari guna memastikan kondisi kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit menular seperti kolera dan flu Spanyol yang pernah mewabah pada masa itu. Pendirian pusat karantina ini tidak semata-mata bertujuan untuk aspek kesehatan, melainkan juga mengandung motif politik.

    Pemerintah kolonial Belanda berharap fasilitas ini dapat menjadi sarana untuk meredam perlawanan masyarakat Aceh dengan menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan umat Islam. Selain Pulau Rubiah, pemerintah kolonial juga membangun fasilitas serupa di Pulau Onrust dan Cipir yang terletak di Kepulauan Seribu, Jakarta.

    Kedua pulau tersebut dikhususkan untuk menampung jemaah haji dari wilayah Jawa. Akan tetapi, fasilitas di Pulau Rubiah dianggap sebagai yang paling lengkap dan megah pada masanya.

     

  • Sebanyak 50 Rumah Warga di Aceh Barat Terdampak Banjir Rob

    Sebanyak 50 Rumah Warga di Aceh Barat Terdampak Banjir Rob

    ACEH – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat mencatat sebanyak 50 unit rumah warga di Desa Pasir dan Desa Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan terdampak banjir rob.

    “Hasil pendataan petugas, tidak ada masyarakat yang menjadi korban dalam bencana alam ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronal dilansir ANTARA, Jumat, 30 Mei.

    Menurut dia, bencana alam yang terjadi sejak Kamis hingga Jumat tersebut terjadi akibat pasang surut dan gelombang tinggi di sekitar pantai setempat.

    Akibatnya, terjadinya banjir rob di permukiman warga dengan ketinggian air berkisar antara 20-30 sentimeter.

    Guna memastikan dampak dari bencana alam ini, BPBD Aceh Barat telah mengerahkan petugas untuk melakukan pendataan untuk memastikan kondisi masyarakat yang terdampak.

    “Saat ini kondisi air mulai surut di permukiman warga, namun gelombang laut masih tinggi,” kata Teuku Ronal.

    BPBD Kabupaten Aceh Barat mengimbau masyarakat di daerahnya agar senantiasa waspada, dengan potensi terjadinya banjir rob yang dapat terjadi secara tiba-tiba.