provinsi: Aceh

  • Resmi Dihapus! Mulai 2026, ASN Tak Dapat Lagi Uang Saku Rapat

    Resmi Dihapus! Mulai 2026, ASN Tak Dapat Lagi Uang Saku Rapat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah resmi menghapus pemberian uang saku untuk kegiatan rapat sehari penuh (full day meeting) di luar kantor bagi para aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga mulai 2026.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja negara, khususnya pada pos belanja barang.

    “Pada tahun 2025 biaya rapat khususnya uang saku itu kita sudah hapus untuk yang half day, untuk setengah hari. Dan di tahun 2026 yang full day pun kita sudah hapus uang sakunya. Jadi yang ada uang saku sebesar Rp 130.000 per hari itu hanya untuk rapat yang harus menginap atau yang fullboard,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Ia menjelaskan kebijakan standar biaya masukan (SBM) untuk 2026  menegaskan uang saku hanya akan diberikan untuk kegiatan rapat yang menginap atau masuk kategori fullboard. 

    Uang harian yang masih berlaku hanya untuk kegiatan rapat di luar kantor yang berlangsung lebih dari satu hari dan melibatkan akomodasi.

    “Jadi dengan demikian pemberian uang saku atau uang harian itu hanya untuk kegiatan yang fullboard, yang menginap. Ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap belanja barang. Kalau rapat-rapat ini masuk kategori belanja barang,” jelasnya dikutip dari Antara.

    Sebagai catatan, biaya uang saku rapat fullboard yang diselenggarakan di luar kantor ditetapkan sebesar Rp 130.000 per orang per hari.

    Sementara untuk rapat half day dan full day yang tidak menginap, tidak lagi diberikan uang saku sejak kebijakan SBM 2025 dan 2026.

    Lebih lanjut, ia menambahkan biaya rapat di hotel yang meliputi penginapan, konsumsi dan fasilitas ruang, tetap akan menyesuaikan dengan hasil survei harga layanan hotel. 

    Survei tersebut dilakukan setiap tahun bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan perguruan tinggi, guna mencerminkan kondisi biaya riil di tiap daerah.

    “Dengan demikian harga itu sudah lebih mencerminkan harga yang realistis, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” terang Lisbon.

    Tarif Hotel Perjalanan Dinas ASN

    Selain penghapusan uang saku, PMK 32/2025 juga mengatur penyesuaian tarif hotel untuk perjalanan dinas ASN dalam negeri. 

    Biaya penginapan kini berada pada kisaran Rp 2,14 juta hingga Rp 9,33 juta per malam per orang, tergantung jenjang jabatan dan lokasi provinsi tujuan.

    Misalnya, batas maksimal tarif hotel untuk pejabat negara, wakil menteri, dan pejabat eselon I di Aceh sebesar Rp 5,11 juta, sementara di Jakarta mencapai Rp 9,33 juta per malam.

    PMK 32 Tahun 2025 menegaskan tarif tersebut merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui.

    “Standar biaya masukan tahun anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini,” tulis beleid tersebut dalam Pasal 3 ayat (1).

  • Anggaran Rp 9 Miliar untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Sudah Cair, Target Uji Publik Juli

    Anggaran Rp 9 Miliar untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Sudah Cair, Target Uji Publik Juli

    JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk program penulisan ulang sejarah Indonesia telah disetujui dan dicairkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sudah ada dari APBN, sudah beres itu. Sudah kami sampaikan tujuh bulan yang lalu saat saya ke DPR,” ujar Fadli saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Antara, Minggu, 1 Juni.

    Ia menyebut proses penulisan ulang buku sejarah nasional sudah dimulai sejak Januari 2025 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

    “Kalau tidak ada anggarannya, dari mana pembahasannya bisa berjalan?” lanjut Fadli.

    Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan pelaksanaan uji publik pada Juli 2025.

    “Sejauh ini, kita targetkan mungkin di bulan Juli kita akan lakukan uji publik,” katanya.

    Penulisan ulang buku sejarah Indonesia ini dikerjakan oleh tim berjumlah 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor umum. Tim tersebut terdiri atas para sejarawan dan akademisi dari berbagai bidang, termasuk arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya, yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

    Menurut Fadli, pendekatan penulisan buku dilakukan secara inklusif dan Indonesia-sentris, mencakup berbagai periode penting dalam perjalanan bangsa, mulai dari sejarah awal, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, hingga pemilu era kontemporer.

    Ia menegaskan pentingnya pembaruan buku sejarah untuk memperkaya pengetahuan generasi muda tentang perjalanan bangsa. “Ini penting agar sejarah bangsa bisa dipahami lebih utuh oleh generasi penerus,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi X DPR RI pada Senin, 26 Mei lalu disepakati bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar hasilnya lebih objektif, komprehensif, dan merepresentasikan memori kolektif bangsa.

    Komisi X juga mendorong Kementerian Kebudayaan untuk memperbaiki pola komunikasi dan meningkatkan sosialisasi agar proses pembaruan buku sejarah tidak menimbulkan kesan sebagai narasi tunggal dari pemerintah. 

  • Peringati Hari Lahir Pancasila, Wamensos Beri Pesan soal Keadilan Sosial

    Peringati Hari Lahir Pancasila, Wamensos Beri Pesan soal Keadilan Sosial

    Jakarta

    Memperingati Hari Lahir Pancasila, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan pesan mendalam tentang semangat keadilan dan kesejahteraan sosial. Pancasila mengamanatkan tercapainya kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

    Dalam semangat itu, pembangunan harus merangkul setiap anak bangsa tanpa terkecuali, sebuah tanggung jawab yang menjadi kewajiban bersama.

    “Kita masih punya tugas berat, menurunkan kemiskinan, menghapus ketimpangan, menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan bermanfaat,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Senin (2/5/2025).

    Agus menekankan tugas besar tersebut hanya bisa diselesaikan lewat kerja nyata, bukan sekadar retorika. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi dan keberpihakan yang tulus, bukan sekadar koordinasi dan regulasi semata.

    “Mari kita jadikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya untuk mengingat tapi untuk bergerak lebih cepat dan luas,” jelasnya.

    Ia menyampaikan Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 dari dinamika perdebatan, penderitaan, dan cinta mendalam kepada Tanah Air. Pancasila hadir di tengah kondisi rakyat yang masih tertinggal, saat kemiskinan menjadi bagian dari sistem yang belum berpihak.

    Menurutnya, Pancasila tidak sekedar menjadi pemersatu dalam keberagaman, tetapi juga membawa janji keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, setelah 79 tahun merdeka, kemiskinan masih menjadi tantangan nyata yang harus diatasi bersama.

    “Keterbatasan masih menjadi wajah Sebagian rakyat kita, di sinilah Kemensos selalu ada,” katanya.

    “Kemensos ada lewat sekolah-sekolah yang memberi harapan baru bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem yang selama ini hanya bisa melihat sekolah dari jauh,” jelas Agus.

    Agus menambahkan, anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan untuk tinggal di asrama dan belajar dengan layak melalui Sekolah Rakyat, membuka jalan bagi mereka untuk mengejar masa depan yang lebih baik.

    “Kami ingin menyampaikan rasa bangga dan hormat kami kepada seluruh ASN serta para pegawai Kemensos yang bekerja dalam diam, namun penuh arti,” tambahnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang rela menembus medan berat, dari jalan berlumpur hingga jembatan gantung, demi memastikan satu keluarga pun tidak terjerumus lebih dalam ke jurang kemiskinan.

    Tak hanya itu, Agus menyoroti peran penting Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Pelopor Perdamaian (Pordam), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang turut menjadi sumber harapan dan menghadirkan rasa kepedulian nyata di tengah masyarakat.

    “Mereka semua adalah wujud nyata dari Pancasila, yang bekerja, bergerak, dan menyentuh langsung bagi rakyat,” katanya.

    Di akhir pidatonya, Agus membacakan puisi berjudul ‘Pancasila di Tangan yang Bekerja’, yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila hidup melalui kerja nyata para pendamping sosial, Tagana, PKH, dan relawan sosial lainnya.

    “Pancasila bukan sekadar sila, ia suara hati dan jiwa dari Aceh hingga Papua, Pancasila adalah tangan yang menghapus air mata, jembatan dari luka ke cita-cita,” kutipnya.

    Ia menutupnya dengan sebuah pantun.

    “Kirim bansos ke Cikini, Hujan turun basahi Salemba, Pancasila bukan hanya hari ini, Tapi janji kita sepanjang mas,” ungkapnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 1 Dekade CNN Indonesia TV: Menjangkau Lebih Luas Lewat Siaran Digital

    1 Dekade CNN Indonesia TV: Menjangkau Lebih Luas Lewat Siaran Digital

    Tahun 2025 menandai satu dekade kiprah CNN Indonesia TV di dunia penyiaran nasional. Sejak pertama kali mengudara pada 17 Agustus 2015, CNN Indonesia TV terus berkembang menjadi salah satu saluran berita tepercaya Indonesia.

    Kini, melalui siaran digital, jangkauan CNN Indonesia TV semakin luas, hadir di berbagai pelosok negeri dengan kualitas tayangan yang lebih baik dan akses yang lebih merata.

    Jangkauan CNN Indonesia TV meliputi sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia dengan 36 wilayah layanan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses berita.

    Mulai dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimatan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Kepulauan Riau, Riay, Gorontalo, Papua, Maluku Utara, dan Jambi.

    Berikut detail jangkauan area layanan CNN Indonesia TV:

    Foto: Berikut detail jangkauan area layanan CNN Indonesia TV. (Ist)

    Foto: Berikut detail jangkauan area layanan CNN Indonesia TV. (Ist)

    CNN Indonesia hadir di Indonesia pada 20 Oktober 2014 sebagai bagian dari keluarga besar Transmedia melalui portal berita CNNIndonesia.com. Lalu, satu tahun kemudian hadir CNN Indonesia TV.

    CNN Indonesia TV turut serta sebagai lembaga penyiaran swasta yang bekerja sama dengan penyedia Multiplexer (MUX) yakni Transmedia (Trans TV dan Trans 7) menghadirkan berita yang tak hanya tepercaya tetapi juga berkualitas high definition (HD).

    Berita selengkapnya >>> Klik di sini

    (miq/miq)

  • Kemenkum HAM Jatim Sahkan 3.011 Koperasi Merah Putih

    Kemenkum HAM Jatim Sahkan 3.011 Koperasi Merah Putih

    Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Jawa Timur mencatatkan capaian tertinggi secara nasional dalam pengesahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Hingga 1 Juni 2025 pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 3.011 koperasi telah disahkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Kementerian Hukum dan HAM.

    Jumlah tersebut setara dengan 35 persen dari total desa dan kelurahan di Jawa Timur, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi teratas secara nasional, mengungguli Jawa Tengah (1.674 koperasi), Aceh (837), dan Jawa Barat (749).

    Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jatim, Haris Sukamto, mengapresiasi kerja kolaboratif berbagai pihak dalam mendorong percepatan proses pengesahan badan hukum koperasi. “Tiga daerah telah menuntaskan 100 persen proses Musdesus dan pengesahan badan hukum koperasi. Ini menjadi tonggak penting bagi kemandirian ekonomi desa,” ujarnya.

    Tiga daerah yang berhasil meraih capaian 100 persen pengesahan koperasi adalah Kabupaten Nganjuk, Ponorogo, dan Sidoarjo. Masing-masing daerah menyelesaikan proses pengesahan pada 27 Mei, 30 Mei, dan 1 Juni 2025.

    Meskipun mencetak rekor tertinggi, Haris menyebut masih ada delapan daerah di Jawa Timur yang progres pengesahannya sangat rendah, bahkan nol persen meski seluruh desa telah menyelesaikan Musdesus. Daerah tersebut antara lain Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Magetan, Madiun, dan Pasuruan.

    Sebagai tindak lanjut, Kemenkum HAM Jatim telah menyiapkan langkah strategis untuk percepatan, seperti supervisi langsung dan asistensi teknis di delapan daerah tertinggal, finalisasi penginputan 1.981 koperasi yang telah selesai pemberkasan di notaris namun belum masuk sistem SABH, serta dokumentasi praktik baik dari daerah yang sukses untuk direplikasi.

    “Target kami jelas: seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur memiliki koperasi berbadan hukum yang siap menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tegas Haris. [uci/beq]

  • Resmi! Ini Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg Terbaru, Berlaku 2 Juni 2025

    Resmi! Ini Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg Terbaru, Berlaku 2 Juni 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) seharusnya bisa dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan di harga Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan karena pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya di Kempinski Jakarta, dikutip Senin (2/6/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp 12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Hal itu berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Lantas, berapa harga LPG saat ini?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Rangga Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Harga (LPG) 3 kg Rp 19.000,” ujar penjaga pangkalan tersebut, dikutip Senin (2/6/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Risky di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22.000 per tabung termasuk ongkos pengantaran.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000, bisa diantar,” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG Nonsubsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Risky, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat, Mulai Rp 13 Jutaan per Bulan

    Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat, Mulai Rp 13 Jutaan per Bulan

    Jakarta

    Kendaraan operasional buat pejabat bisa disewa. Biaya penyewaan itu paling rendah Rp 13 jutaan per bulan.

    Ada ragam biaya pengeluaran yang diatur pemerintah. Salah satunya adalah biaya sewa kendaraan operasional untuk pejabat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Di situ tercantum besaran biaya sewa kendaraan untuk operasional setiap bulan. Sebagai informasi, biaya sewa ini merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda empat yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

    Biaya Sewa Kendaraan Operasional buat Pejabat

    Untuk pejabat eselon I dan eselon II, per bulan biaya sewa kendaraan Rp 18.720.000. Kemudian biayanya juga tergantung daerah masing-masing. Besaran biaya sewa itu tak sama di tiap daerah.

    Paling rendah per bulan biaya sewanya Rp 13,25 juta untuk di provinsi DKI Jakarta. Sementara yang tertinggi tembus Rp 15,9 juta di Kepulauan Riau. Rincian biayanya sebagai berikut:

    Aceh: Rp 15,031 jutaSumatra utara: Rp 14,713 jutaRiau: Rp 13,73 jutaKepulauan Riau: Rp 15,9 jutaJambi: Rp 14,31 jutaSumatra Barat: Rp 14,469 jutaSumatra Selatan: Rp 14,31 jutaLampung: Rp 13,43 jutaBengkulu: Rp 13,5 jutaBangka Belitung: Rp 13,515 jutaBanten: Rp 14,787 jutaJawa Barat: Rp 13,95 jutaDKI Jakarta: Rp 13,25 jutaJawa Tengah: Rp 14,787 jutaD.I Yogyakarta: Ro 14,872 jutaJawa Timur: Rp 14,236 jutaBali: Rp 14,31 jutaNTB: Rp 14,469 jutaNTT: Rp 15,741 jutaKalimantan Barat: Rp 14,872 jutaKalimantan Tengah: Rp 14,14 jutaKalimantan Timur: 14,03 jutaKalimantan Utara: Rp 14,03 jutaSulawesi Utara: Rp 15 jutaGorontalo: Rp 15 jutaSulawesi Barat: Rp 13,58 jutaSulawesi Selatan: Rp 14,395 jutaSulawesi Tengah: Rp 14,4 jutaSulawesi Tenggara: Rp 14,03 jutaMaluku: Rp 15,349 jutaMaluku Utara: Rp 14,4 jutaPapua: Rp 15,741 jutaPapua Barat: Rp 15,667 jutaPapua Barat Daya: Rp 15,667 jutaPapua Tengah: Rp 15,741 jutaPapua Selatan: Rp 15,741 jutaPapua Pegunungan: Rp 15,741 juta

    “Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi,” begitu penjelasan soal biaya sewa kendaraan operasional pejabat.

    (dry/rgr)

  • Kawal Kinerja Maskapai, Timwas Haji DPR Kawendara Minta Garuda-Saudi Airlines Konsisten Layani Jemaah – Page 3

    Kawal Kinerja Maskapai, Timwas Haji DPR Kawendara Minta Garuda-Saudi Airlines Konsisten Layani Jemaah – Page 3

    Ia menyebutkan bahwa dalam rapat sebelumnya bersama Garuda Indonesia, DPR telah menekankan pentingnya ketepatan waktu, kenyamanan kursi, makanan selama penerbangan, serta penanganan bagasi jamaah. Kawendra juga menyoroti pentingnya pelayanan yang ramah dan humanis dari awak kabin dan kru darat, mengingat sebagian besar jamaah haji adalah lanjut usia.

    “Sejauh ini, laporan yang kami terima dari para mitra, alhamdulillah operasional berjalan on time. Ini penting untuk dijaga agar para jemaah tidak kecewa. Konsistensi dalam pelayanan adalah kunci,” tegasnya.

    Pada musim haji 2025, tiga maskapai utama ditunjuk untuk melayani keberangkatan dan kepulangan jamaah haji Indonesia, yaitu Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Lion Air.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa dukungan transportasi untuk jemaah haji tahun ini dalam kondisi siap. Garuda Indonesia telah menyiapkan 13 armada pesawat untuk melayani keberangkatan dan kepulangan dari Embarkasi Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Embarkasi Jakarta-Pondok Gede.

    Tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 104.172 jamaah haji reguler dan petugas, yang tergabung dalam 287 kelompok terbang. Saudi Airlines akan menggunakan 16 armada pesawat untuk mengangkut 102.182 jamaah dan petugas dari Embarkasi Batam, Palembang, Jakarta-Bekasi, Kertajati, Surabaya, dan sebagian Embarkasi Jakarta-Pondok Gede.

    Sementara itu, Lion Air menyiapkan 6 armada yang akan mengangkut 11.762 jemaah haji dan petugas dari Embarkasi Padang dan Banjarmasin . Kesiapan tidak hanya dilakukan oleh maskapai penerbangan, namun juga oleh bandara embarkasi dan debarkasi. Secara total, akan ada 14 bandara yang menjadi lokasi embarkasi haji tahun ini. 

     

  • Cuaca Hari Ini Senin 2 Juni 2025: BMKG Prediksi Jakarta Berawan Seharian, Sebagian Kota Besar Indonesia Hujan – Page 3

    Cuaca Hari Ini Senin 2 Juni 2025: BMKG Prediksi Jakarta Berawan Seharian, Sebagian Kota Besar Indonesia Hujan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta akan berawan tebal pada Senin pagi (2/6/2025) saat awal pekan.

    Kemudian pada siang hari, tepatnya pukul 13.00 WIB, wilayah Jakarta akan kembali berawan tebal. Cuaca tersebut akan bertahan sampai dengan malam hari pukul 19.00 WIB.

    Adapun suhu udara berkisar antara 24 derajat Celsius sampai dengan 32 derajat Celsius dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 16 kilometer per jam, melansir Antara, Senin (2/6/2025).

    Sementara itu, BMKG memprakirakan terjadi potensi hujan ringan pada Senin di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jayapura.

    Dalam keterangan tertulis, Prakirawan Cuaca BMKG Zen Putri menuturkan beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Medan berpotensi hujan sedang, Jakarta berpotensi berawan tebal, Bandung berpotensi berawan tebal, Surabaya berpotensi udara kabur, dan Makassar berpotensi hujan sedang.

    “Di Pulau Sumatra terdapat potensi berawan di Banda Aceh, Pekanbaru dan Tanjungpinang, serta potensi berawan tebal di Padang, dan hujan sedang di Medan,” ucap Zen Putri.

    Selain itu, lanjut dia, terdapat potensi awan tebal di Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Bandarlampung, serta potensi hujan ringan di Pangkal Pinang.

    Untuk Pulau Jawa, menurut Zen Putri, secara umum terdapat potensi berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Terdapat potensi udara kabur di Surabaya, dan hujan ringan di Semarang.

    “Adapun di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi awan tebal di Mataram serta potensi hujan ringan di Denpasar dan Kupang,” kata dia.

     

    Cuaca mendung disertai ekor angin puting beliung terpantau dari area Waduk Cipancuh, Indramayu. Penampakan tersebut terjadi pada Rabu (6/3/2024) sore hari

  • Segini Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas buat Pejabat

    Segini Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas buat Pejabat

    Jakarta

    Besar biaya pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat berbeda-beda. Paling tinggi mencapai Rp 931 juta. Berikut rinciannya.

    Biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat diatur pemerintah. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menyeri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Dalam lampiran dijelaskan biaya pengadaan kendaraan merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

    Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Buat Pejabat

    Besar biayanya berbeda-beda. Dalam tabel dijelaskan untuk pejabat eselon I dan eselon II besarannya Rp 931.648.000. Selanjutnya biayanya menyesuaikan daerah. Misalnya di Aceh, biaya pengadaan kendaraan dinas per unitnya Rp 641.995.000 sedangkan di DKI Jakarta Rp 731.123.000. Adapun kisaran biayanya mulai dari Rp 641 juta hingga yang tertinggi Rp 836 jutaan untuk wilayah Papua Barat serta Papua Barat Daya.

    Sementara bila yang digunakan adalah kendaraan listrik, besaran biaya pengadaan untuk pejabat eselon I senilai Rp 1.005.477.000 dan pejabat eselon II Rp 775.955.000.

    Selanjutnya bila pengadaan kendaraan listrik untuk kendaraan operasional kantor, biaya pengadaan per unitnya senilai Rp 430.080.000. Sementara pengadaan kendaraan roda dua listrik Rp 29.120.000.

    Dalam aturan itu dijelaskan juga bila kebutuhan kendaraan operasional telah terpenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi. Khusus untuk kendaraan listrik, besaran biaya pengadaan belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya.

    “Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB,” demikian bunyi aturannya.

    Soal modelnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, pejabat eselon I A mendapat mobil jenis sedan/sedan listrik atau SUV/SUV listrik dengan kualifikasi B. Kualifikasi B berarti sedan berkapasitas 2.500 cc 4 silinder. Sedangkan bila SUV 3.000 cc 6 silinder. Bila yang digunakan listrik maka spesifikasinya 215 kW untuk sedan dan 200 kW untuk SUV.

    Eselon I B dan yang setingkat mendapatkan sedan/sedan listrik atau SUV/SUV listrik kualifikasi C yakni sedan 2.500 cc 4 silinder atau SUV 2.500 cc 4 silinder. Bila pengadaannya kendaraan listrik maka spesifikasinya sedan listrik 135 kW dan SUV listrik 160 kW.

    Eselon II A dan yang setingkat mendapat SUV/SUV listrik dengan kualifikasi D yaitu SUV berkapasitas 2.500 cc 4 silinder atau SUV listrik 150 kW. Kemudian eselon II B dan yang setingkat mendapat SUV/SUV listrik kualifikasi E yakni SUV 2.000 cc 4 silinder atau SUV listrik 125 kW.

    (dry/rgr)