Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Diskon Tarif Tol 20% di Trans Jawa-Sumatra Berlaku 5 Juni, Ini Daftarnya

    Diskon Tarif Tol 20% di Trans Jawa-Sumatra Berlaku 5 Juni, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) resmi mengumumkan bakal memberikan diskon tarif tol sebesar 20% di 10 ruas Tol Trans Jawa dan Sumatra. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

    Direktur Utama JSMR, Rivan Achmad Purwantono menjelaskan bahwa diskon tarif tol itu akan diterapkan selama 10 hari yang dibagi ke dalam 3 periode. Periode pertama akan berlaku mulai lusa tepatnya pada periode Libur Iduladha 6-9 Juni).

    Periode kedua yakni bakal diterapkan selama 3 hari periode awal libur sekolah (27-29 Juni 2025), dan periode ketiga bakal berlaku pada masa akhir libur sekolah (11-13 Juli 2025).

    “Potongan tarif ini akan berlaku bagi semua golongan kendaraan dan para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus. Stimulus potongan tarif ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan bagi para pengguna jalan tol sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rivan dalam keterangan resmi Rabu (4/6/2025).

    Sedikit berbeda, skema pemberian diskon tarif kali ini tak akan diberikan secara langsung seperti pada periode diskon tarif Idulfitri 2025 lalu.

    Dalam penjelasannya, pengguna jalan tol yang ingin ke Jawa Tengah asal gerbang tol Cikampek Utama di ruas Jakarta – Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung di ruas Batang – Semarang, maka baru akan mendapatkan potongan tarif di ruas Palimanan – Kanci (Palikanci), Batang – Semarang, dan Semarang ABC. 

    Sementara itu, bagi pengguna jalan tol asal gerbang tol Kalikangkung di ruas Batang – Semarang menuju gerbang tol Cikampek Utama di ruas Jakarta – Cikampek maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Palikanci, Batang – Semarang dan Integrasi Jakarta – Cikampek & Jakarta Cikampek II Elevated. 

    Berikutnya, bagi pengguna jalan tol di wilayah Jawa Timur, asal gerbang tol Kejapanan Utama di ruas Surabaya – Gempol menuju gerbang tol Singosari di ruas Pandaan – Malang dan sebaliknya, maka akan mendapatkan potongan tarif di ruas Surabaya – Gempol, Gempol – Pandaan, dan Pandaan – Malang.

    Adapun, bagi pengguna jalan tol Trans Sumatra asal gerbang tol Pangkalan Brandan di ruas Binjai – Langsa menuju gerbang tol Sinaksak di ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat dan gerbang tol Kisaran di ruas Indrapura – Kisaran serta sebaliknya, maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Belawan – Medan – Tanjung Morawa (Belmera) dan Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (MKTT).

    “Potongan tarif tidak berlaku apabila transaksi dengan saldo Uang Elektronik tidak mencukupi atau tidak terbaca asal dan golongan kendaraan,” pungkasnya.

  • Gubernur Sumut temui Mualem atas empat pulau di Tapanuli Tengah

    Gubernur Sumut temui Mualem atas empat pulau di Tapanuli Tengah

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) atas empat pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

    “Kita hadir disini bersama Bapak Bupati Tapanuli Tengah Masinton, terutamanya bicara tentang itu (empat pulau),” ucap Bobby didampingi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu.

    Kedudukan empat pulau di Tapanuli Tengah, lanjut dia, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek telah diputuskan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri).

    Status empat pulau itu tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.

    “Kedudukan kami hari ini antara Aceh dan Sumatera Utara bagian yang tak terpisah. Banyak masyarakat Aceh yang ada di wilayah Sumatera Utara, dan banyak warga kami juga yang ada di Aceh,” jelas Bobby.

    Gubernur mengatakan, pihaknya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat di kedua provinsi saling bertetangga ini bisa mendinginkan suasana atas empat pulau tersebut.

    “Kami hadir disini untuk bisa sama-sama meredam atau sama-sama menyepakati apa yang harus kita disepakati bersama,” tutur Bobby.

    Adapun pertemuan kedua gubernur bertetangga di unjung Pulau Sumatera ini berlangsung di selasar Meuligoe Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh.

    Terlihat Mualem menerima kehadiran Bobby, dan mereka sempat cengkrama walau sebentar. Namun akibat kesibukan, Muzakir harus meninggalkan Meuligoe Gubernur Aceh untuk kegiatan lainnya.

    Sementara Bobby Nasution tetap berada di rumah dinas Gubernur Aceh dengan perwakilan pejabat Pemerintah Provinsi Aceh.

    “Nanti Pak Muzakir akan ke Medan,” kata Bobby.

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang mendampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, pihaknya ingin bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Sebab, lanjut dia, silaturahmi ini penting sebagai anak bangsa Indonesia, apalagi munculnya isu hangat dewasa ini tentang empat pulau di Tapanuli Tengah.

    “Isu ini muncul akibat penetapan dari Kepmendagri. Tentu bagi kami tidak menjadi polemik, maka kami datang bersilaturahmi dan ini berada dalam bingkai NKRI,” ucap Masinton.

    Artinya, kata dia, semua pihak tidak perlu berpolemik atas keberadaan empat pulau di Tapanuli Tengah, melainkan bisa diselesaikan jalan musyawarah dengan pemerintah pusat.

    “Jadi kedatangan kami kemari dalam rangka untuk silaturahmi pak gubernur Sumatera Utara beserta pak gubernur Aceh,” papar Masinton.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 19 Napi Kabur dari Lapas Nabire, DPR: Sistem Pengamanan Sangat Lemah!

    19 Napi Kabur dari Lapas Nabire, DPR: Sistem Pengamanan Sangat Lemah!

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XIII DPR menyayangkan kasus kaburnya 19 narapidana (napi) dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah pada Senin (2/6/2025). Kasus yang terus terulang ini bukti lemahnya sistem pengamanan lapas di Indonesia.

    Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mafirion pihak lapas seharusnya memisahkan penahanan narapidana dengan resiko tinggi, seperti kasus terorisme, separatis hingga bandar narkoba dengan napi biasa.

    “Jangan tunggu sampai terjadi masalah baru dipindahkan,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).

    Mafirion berpandangan, insiden tersebut juga mencerminkan lemahnya sistem keamanan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Ia mengingatkan kasus napi kabur sudah berulang kali terjadi. Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi di Lapas Kutacane, Aceh.

    Dia mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) untuk mengusut tuntas kasus napi kabur dari Lapas Nabire. Termasuk menindak oknum yang terlibat.

    “Kasus napi kabur terus berulang tanpa solusi konkret dari pemerintah. Ini menunjukkan sistem pengamanan dan pengelolaan lapas sangat lemah,” ucapnya.

    Mafirion juga meminta aparat segera menangkap kembali para napi kabur dan menjatuhkan sanksi tegas, termasuk penambahan masa hukuman atau penuntutan pidana baru.

    “Kita tak bisa hanya menangkap mereka lalu kembali ke sel. Harus ada efek jera,” katanya.

    Selain itu, dia juga mendesak dilakukan audit terhadap sistem keamanan lapas, termasuk infrastruktur fisik seperti pagar, pintu sel, dan protokol pengawasan.

    Dia lantas menyinggung penggunaan teknologi pengamanan juga perlu ditingkatkan, seperti pemasangan CCTV berkualitas tinggi, sistem pengenalan wajah, sensor gerak, dan alarm otomatis.

    “Jika tidak ada tindakan cepat dan tepat dari pemerintah, kasus serupa akan terus terjadi,” katanya.

    Sebelumnya, sebanyak 19 narapidana di Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah kabur pada Senin (2/6/2025). Para napi yang disebut sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) melarikan diri berbekal senjata tajam. Akibatnya tiga petugas lapas terluka.

    Peristiwa terjadi saat memasuki jam besuk. Tampak dalam rekaman CCTV, seorang napi berlari di depan nekat menyerang tiga petugas menggunakan senjata tajam hingga terluka.

  • CPNS LAN diharapkan bangun administrasi negara yang modern-kompeten

    CPNS LAN diharapkan bangun administrasi negara yang modern-kompeten

    Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq berfoto bersama CPNS LAN penerimaan tahun 2025. ANTARA/HO-Humas LAN. ANTARA/HO-Humas LAN

    CPNS LAN diharapkan bangun administrasi negara yang modern-kompeten
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 20:15 WIB

    Elshinta.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengharapkan kehadiran para calon pegawai negeri sipil LAN tahun 2025 tidak hanya sekadar menjadi pelengkap, melainkan mitra strategis yang kelak akan mengambil peran sebagai pemimpin masa depan.

    “Kalian bukan sekadar numpang di sini. Kalian adalah owner, pemilik. Pemilik cita-cita, pemilik masa depan organisasi. Ke depannya, LAN akan seperti apa, itu semua ada di tangan kalian. Jadi, saya ulangi kalian adalah owner dari LAN, dari misi besar kita membangun administrasi negara yang modern dan kompeten,” kata dia dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

    Ia juga menyampaikan LAN adalah rumah pembelajaran bagi ASN, yang tak hanya fokus pada pendidikan dan pelatihan ASN, tetapi juga aktif dalam transformasi kebijakan dan pengembangan sistem administrasi publik di Indonesia.

    “Kami ingin kawan-kawan CPNS paham, LAN bukan tempat bekerja biasa. Ini tempat belajar, berkembang, dan membentuk masa depan. Kalian harus punya semangat self-driving, inisiatif, dan keberanian menyampaikan ide. Tidak ada yang hanya jadi penumpang di sini,” ujarnya.

    Selain itu, Muhammad Taufiq juga menyoroti terkait transformasi digital. LAN mendorong seluruh CPNS untuk menguasai teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari kompetensi ASN agar mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

    “Teknologi tidak pernah menggantikan manusia karena bukan teknologi yang menggantikan manusia, tetapi manusia yang tidak paham teknologi, akan digantikan oleh mereka yang menguasainya. Untuk itu, di LAN semua wajib belajar dan wajib berkembang,” ucapnya.

    Sebelumnya, LAN secara resmi menyambut CPNS penerimaan tahun 2025 pada Penerimaan dan Pembekalan CPNS di Lingkungan LAN Tahun 2025 di Gedung LAN, Jakarta, Senin (2/6). Kegiatan itu menjadi titik awal bagi para CPNS untuk bergabung dalam keluarga besar LAN, sekaligus menjadi bagian penting dalam proses transformasi birokrasi Indonesia ke arah yang lebih adaptif dan kompeten.

    Sementara itu, dalam laporan penyelenggaraan, Sekretaris Utama LAN Andi Taufik mengucapkan selamat dan apresiasi kepada CPNS LAN yang berhasil lolos seluruh tahapan seleksi.

    “Pada kesempatan baik ini, tentunya kami sangat senang dapat menyambut kawan-kawan semuanya para ASN muda Indonesia, yang merupakan generasi emas Indonesia. Di tangan kawan-kawan inilah 21-20 tahun akan datang, yang akan menentukan masa depan LAN dan Indonesia tentunya,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Kami berharap adik-adik dapat menjadi ASN yang benar-benar dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan juga untuk negara kita. Memberikan karya-karya terbaik di tengah tantangan-tantangan kita yang luar biasa.” Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan SK CPNS secara simbolis kepada perwakilan CPNS LAN.

    Sebagai informasi, dari 1.763 orang yang mengikuti tahapan seleksi kompetensi dasar, 87 orang di antaranya berhasil lulus menjadi CPNS di lingkungan LAN untuk penempatan di Jakarta dan juga satuan kerja LAN di Jatinangor, Makassar, Samarinda, Banda Aceh serta Politeknik STIA LAN di Jakarta, Bandung, dan Makassar.

    Sumber : Antara

  • Pemprov Jatim Bebaskan Biaya Notaris Pembentukan Badan Hukum 3.000 Koperasi Merah Putih Surabaya 3 Juni 2025

    Pemprov Jatim Bebaskan Biaya Notaris Pembentukan Badan Hukum 3.000 Koperasi Merah Putih Surabaya 3 Juni 2025

    Pemprov Jatim Bebaskan Biaya Notaris Pembentukan Badan Hukum 3.000 Koperasi Merah Putih
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji akan membebaskan biaya notaris pembentukan badan hukum untuk 3.000
    koperasi merah putih
    bagi desa yang sudah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebelum 31 Mei 2025.
    Menurut Sekretaris Daerah Pemprov
    Jatim
    Adhy Karyono, semula pihaknya mengalokasikan hanya untuk 1.500 pengajuan badan hukum koperasi merah putih.
    “Kebijakan terbaru, kami tingkatkan alokasinya untuk 3.000 pengajuan badan hukum koperasi merah putih. Ini agar kepercayaan terhadap program ini tetap terjaga,” katanya, Selasa (3/6/2025).
    Saat ini, pihaknya sedang menunggu perubahan anggaran atau P-APBD untuk memberikan kepastian pembayaran jasa kepada para notaris.
    “Kita sedang menunggu P-APBD untuk kepastian alokasinya,” terangnya.
    Berdasarkan data Ditjen AHU per 1 Juni 2025, sebanyak 3.011 koperasi desa merah putih di Jatim resmi memperoleh SK pengesahan.
    Bahkan di empat daerah, SK pengesahan koperasi yang dimiliki tercatat 100 persen.
    Berdasarkan data Ditjen AHU per 1 Juni 2025, jumlah koperasi yang memperoleh SK pengesahan setara dengan 35 persen dari total desa atau kelurahan yang ada di Jatim.
    Jumlah tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pengesahan koperasi terbanyak di Indonesia, melampaui Jawa Tengah sebanyak 1.674 koperasi, Aceh sebanyak 837 koperasi, dan Jawa Barat sebanyak 749 koperasi.
    Adapun empat daerah yang telah mencapai 100 persen pengesahan koperasi desa merah putih adalah Nganjuk (tuntas pada 27 Mei 2025), Ponorogo (tuntas pada 30 Mei 2025), Sidoarjo (tuntas pada 1 Juni 2025), dan terbaru adalah Kota Mojokerto.
    “Jika sudah selesai aspek hukumnya, mari kita pikirkan bersama agar koperasi merah putih ini benar-benar dapat beroperasi secara sehat, produktif, dan mendukung ketahanan ekonomi,” terangnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti bertolak ke Papua jalankan misi pengamanan perbatasan RI–PNG

    Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti bertolak ke Papua jalankan misi pengamanan perbatasan RI–PNG

    Senin, 5 Mei 2025 16:15 WIB

    Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti menaiki kapal KRI Teluk Paluk untuk diberangkatkan ke Papua di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Senin (5/5/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 113 Jaya Sakti Aceh diberangkatkan ke Papua untuk misi Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) Mobile. ANTARA FOTO/Rahmad/tom.

    Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti mencium anaknya saat akan diberangkatkan ke Papua di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Senin (5/5/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 113 Jaya Sakti Aceh diberangkatkan ke Papua untuk misi Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) Mobile. ANTARA FOTO/Rahmad/tom.

    Keluarga prajurit melambaikan tangan kepada anggota Yonif 113 Jaya Sakti yang diberangkatkan ke Papua dengan KRI KRI Teluk Paluk di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Senin (5/5/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 113 Jaya Sakti Aceh diberangkatkan ke Papua untuk misi Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) Mobile. ANTARA FOTO/Rahmad/tom.

  • Kemendagri minta pemda optimalkan sawah tadah hujan untuk pangan

    Kemendagri minta pemda optimalkan sawah tadah hujan untuk pangan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan sawah tadah hujan guna mendukung swasembada pangan nasional.

    Dia menyampaikan program irigasi dan pompanisasi akan digencarkan sebagai antisipasi musim kemarau. Ia menekankan pentingnya kejelasan teknis di lapangan, termasuk terkait bentuk bantuan, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab program dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    “Hal-hal yang tentunya akan dibantu dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian PU ini ke daerah berupa apa, kemudian nilainya berapa, kapan akan dilaksanakan, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Apakah pelaksananya diserahkan kepada daerah atau ke pusat,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Sekjen Kementan Ali Jamil menjelaskan bahwa dalam mendukung program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menginstruksikan agar seluruh lahan sawah di Indonesia ditanami padi, bukan komoditas lain.

    Dia menyoroti kecenderungan pengalihan fungsi sawah di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang pada musim kemarau sering ditanami jagung, tembakau, atau kacang tanah. Untuk itu, keterlibatan pemda hingga TNI-Polri dianggap krusial dalam mendukung optimalisasi lahan padi.

    “Itu yang kita gerakkan semua ke daerah-daerah, tentu teman-teman para kepala dinas, baik dari provinsi maupun kabupaten mengawal itu, kegiatan itu, untuk bisa kita, tadi, bagaimana meningkatkan Indeks Pertanaman padi di sawah tadah hujan,” ujar Ali.

    Lebih lanjut, Kementan juga telah menyalurkan berbagai bantuan seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk pompa air dan pipa. Ali menjelaskan sawah yang berada di sekitar sungai akan diberdayakan melalui pompanisasi dan sistem irigasi perpipaan, yang diharapkan dapat berfungsi optimal.

    “Bahkan relatif tidak pakai pompa kalau irigasi perpipaan ini, tapi pipa yang kita berikan nanti alirannya melalui gravitasi. Jadi gravitasi dari puncak bukit atau gunung nanti ke bawah melalui pipa, tidak melalui permukaan tanah lagi,” tambahnya.

    Pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan rawa serta penanaman padi gogo. Saat ini, lahan rawa yang berpotensi untuk pertanian tersebar di berbagai wilayah, seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.

    Namun, lahan-lahan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan menjadi target prioritas pengembangan.

    “Ada program kita juga optimasi lahan, optimasi lahan namanya itu juga di lahan rawa. Tahun 2024 kita punya program ini Pak, Bapak-Ibu semua para Gubernur, Bupati, Wali Kota, itu ada sekitar 349.000 hektare. Di rawa kita juga, lahan sawah kita yang di rawa, itu luasnya kira-kira lebih dari 1 juta [hektare],” ungkap Ali.

    Ia menambahkan lahan rawa yang dalam dan berada di wilayah cekungan perlu dioptimalkan agar tetap produktif. Dengan intervensi yang tepat, sawah tadah hujan dapat ditingkatkan produktivitasnya dari satu kali tanam di musim hujan menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun.

    “Supaya kita bisa panen padi yang lebih besar lagi. Artinya, tidak sama dengan yang dulu-dulu itu Pak, maka produksi beras kita harapannya, baik di Juni, Juli ini dan seterusnya, nanti sampai September, mudah-mudahan bisa kita bertanam, para petani kita bisa bertanam,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jangan Ketinggalan! 12 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Juni 2025

    Jangan Ketinggalan! 12 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Juni 2025

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bahkan, ada daerah yang menghapus semua tunggakan dan denda pajak kendaraan yang terlewat.

    Program pemutihan ini menjadi kesempatan emas bagi pemilik kendaraan yang mungkin lupa membayar pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya. Ada daerah yang membebaskan semua tunggakan dan denda pajak kendaraan, cukup membayar pajak tahun ini saja. Ada juga yang membebaskan pemilik kendaraan dari pajak progresif sehingga kendaraan berapa pun pajaknya sama.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga membebaskan tunggakan, denda bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Pada Juni 2025 ini, setidaknya ada 12 provinsi yang menerapkan program pemutihan. Ada yang pemutihannya cuma berlaku sampai akhir bulan ini. Berikut rinciannya.

    Aceh

    Provinsi Aceh menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Tak tanggung-tanggung, program pemutihan di Aceh berlangsung sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Riau

    Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan program keringanan untuk pemilik kendaraan bermotor. Program ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor.

    Ada beberapa program yang ditawarkan Pemprov Riau. Pertama, memberikan pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Kedua, pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum bayar pajak dua tahun atau lebih, cukup membayarkan tunggakan pokok pajak 1 tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Ketiga, kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi, dinas serta angkutan umum orang dan barang dengan nomor polisi BM atau yang terdaftar di seluruh provinsi Riau.
    Keempat, kendaraan di luar Riau yang melakukan mutasi masuk (pelat nomor non-BM) akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama.
    Kelima, bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak akan diberikan pengurangan sebesar 10 persen dengan mengajukan surat permohonan satu bulan sebelum jatuh tempo.

    “Tetapi program ini tidak berlaku untuk kendaraan yang mutasi keluar Provinsi Riau, kendaraan yang diserahkan pertama kali serta eks lelang eksekutif. Pemprov Riau berharap seluruh masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik,” kata Gubernur Riau Abdul Wahid dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Dumai.

    Lampung

    Provinsi Lampung juga menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak di Lampung berlangsung mulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025.

    Program pemutihan di Lampung menawarkan berbagai kemudahan seperti pembayaran pajak hanya tahun berjalan, bea balik nama gratis hingga bebas pajak progresif. Kendaraan yang pajaknya menunggak dibebaskan dari tunggakan pokok pajak dan denda serta denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu.

    Bangka Belitung

    Dikutip dari situs resmi Korlantas Polri, Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar oleh pemerintah daerah mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.

    Beberapa keringanan yang ditawarkan dalam program pemutihan di Bangka Belitung di antaranya adalah pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    Kalimantan Timur

    Dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) mengumumkan program pemutihan bagi masyarakat Kaltim. Salah satu programnya adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Kalimantan Timur berlangsung selama 3 bulan. Program ini berlaku 8 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

    Lewat program ini, wajib pajak cukup membayar pajak tahunan berjalan. Tunggakan pajak dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Kaltim berlaku untuk kendaraan pribadi, termasuk kendaraan sosial keagamaan. Tidak termasuk keterlambatan pembayaran untuk kendaraan baru, mutasi antarprovinsi, ubah bentuk, ganti mesin, dan/atau ex dump/lelang yang belum terdaftar. Program ini juga tidak termasuk biaya SWDKLLJ dan PNBP.

    Banten

    Pemerintah Provinsi Banten juga masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten ini berlangsung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    Jawa Barat

    Juni 2025 ini menjadi kesempatan terakhir bagi warga Jawa Barat menikmati program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Jawa Barat berlaku sampai 30 Juni 2025.

    Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat ini menghapuskan semua denda dan tunggakan pokok pajak hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya).

    Jawa Tengah

    Dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga Jawa Tengah bisa memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keringanan itu berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah berlaku sampai 30 Juni 2025.

    Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat bisa mendatangi langsung ke Samsat terdekat, kemudian membayar pajak berjalan tahun ini (2025). Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka tunggakan pajak dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Sulawesi Selatan

    Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Maluku

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku mengadakan program pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program ini menghapuskan semua denda dan pokok tunggakan pajak. Syaratnya hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan (kecuali pokok SWDKLLJ dan denda SWDKLLJ tahun berjalan. Program pemutihan di Maluku berlaku pada 15 Mei 2025 sampai 31 Juli 2025.

    Papua

    Terakhir Provinsi Papua. Dilansir situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua kembali memberikan relaksasi kebijakan pajak kepada masyarakat Papua berupa Pembebasan Denda Pajak dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5%-40%. Program ini berlaku mulai tanggal 15 Mei s.d 29 Agustus 2025.

    Pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dihapuskan denda pajaknya dan juga diberikan pengurangan atau diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% bagi wajib pajak yang menunggak pajak dua tahun atau lebih.

    Juga diberikan diskon pokok pajak sebesar 40% bagi pemilik kendaraan yang daftar Mutasi Masuk Antar Provinsi.

    Selain itu diberikan juga diskon pokok pajak sebesar 5% – 40% untuk pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor.

    Program pembebasan denda dan diskon pokok pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atas kewajiban pajaknya dan juga menertibkan administrasi kepemilkan kendaraan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

    (rgr/din)

  • Resmi! Pemerintah Tetapkan Biaya Makan Menteri Sekali Rapat Rp 171.000

    Resmi! Pemerintah Tetapkan Biaya Makan Menteri Sekali Rapat Rp 171.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menetapkan anggaran makanan dan snack untuk rapat menteri secara luring atau pertemuan fisik maksimal Rp 171.000. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 118.000 untuk biaya makan, dan Rp 53.000 untuk snack.

    “Itu adalah batas tertinggi yang bisa dibelanjakan,” kata Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja negara, khususnya pada pos belanja barang.

    Dalam peraturan itu disebukan anggaran untuk makanan hanya untuk rapat menteri berdurasi lebih dari 2 jam. Kalau rapat kurang dari 2 jam, maka biaya yang dikeluarkan hanya untuk snack saja.

    Uang Harian Perjalanan Dinas 

    PMK SBM 2026 juga menetapkan uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat berdasarkan jenjang jabatan dan wilayah. 

    Untuk perjalanan luar kota di Jakarta misalnya, uang harian ditetapkan sebesar Rp 530.000 per orang per hari. Sementara untuk wilayah Aceh ditetapkan Rp 360.000 per hari.

    Pejabat negara atau wakil menteri akan mendapatkan uang harian sebesar Rp 250.000, pejabat eselon I Rp 200.000, dan pejabat eselon II Rp 150.000 per hari.

    Untuk perjalanan dinas luar negeri, uang harian bagi menteri dan wakil menteri ditetapkan antara US$ 347 hingga US$ 792 per orang per hari. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya yang berkisar US$ 296 hingga US$ 792.

    Infografik stimulus ekonomi kuartal II 2025. – (Beritasatu.com/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    Sementara biaya penginapan dalam negeri juga diatur berdasarkan jabatan dan wilayah. Pejabat setingkat menteri, wakil menteri, dan eselon I mendapat batas atas penginapan antara Rp 2,14 juta hingga Rp 9,3 juta per malam. 

    Misalnya, di Jakarta batas maksimal tarif hotel mencapai Rp 9,33 juta, sementara di Aceh sebesar Rp 5,11 juta.

  • PLN Gandeng Pemkab Gayo Lues Kembangkan Potensi Hidro untuk Pembangkit Listrik

    PLN Gandeng Pemkab Gayo Lues Kembangkan Potensi Hidro untuk Pembangkit Listrik

    JAKARTA – PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, terkait pemanfaatan aset Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan pengembangan bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan di Banda Aceh.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud sinergi lintas sektor sekaligus upaya dalam mengakselerasi transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions.

    “Kami menyambut baik inisiatif pembangunan pembangkit listrik hidro ini dan menyatakan bahwa investor yang tertarik akan disambut dengan tangan terbuka, tentunya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, termasuk zona daerah aliran sungai (DAS),” ungkap Evy, Senin, 2 Juni.

    General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Mundhakir, menyampaikan bahwa MoU ini diharapkan menjadi pilot project pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), PLTMH, dan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) di Indonesia. Tercatat hingga saat ini pemanfaatan energi hidro di Aceh mencapai 34,12 megawatt (MW) dari total potensi sebesar 3.619 MW.

    “Kabupaten Gayo Lues, khususnya wilayah Blangkejeren, memiliki 16 lokasi potensial untuk pengembangan PLTMH. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi prioritas yang akan dikembangkan adalah PLTMH Aih Selah, Aih Nuso, dan Nengar II,” ujar Mundhakir.

    MoU ini menjadi langkah strategis dalam optimalisasi aset milik pemerintah daerah, pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, peningkatan kemandirian energi lokal, dan pengurangan emisi karbon.

    Sementara itu, Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyatakan harapan besar agar wilayahnya menjadi prioritas dalam pengembangan ketenagalistrikan nasional. Ia menyebutkan bahwa Gayo Lues memiliki tiga DAS dengan potensi besar dan kekayaan alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.

    “Pemerintah daerah membuka pintu lebar bagi investor karena pemanfaatan sumber daya ini sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Suhaidi.