Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • KRI Soeharso buka layanan kesehatan bagi korban bencana alam Aceh

    KRI Soeharso buka layanan kesehatan bagi korban bencana alam Aceh

    Jumat, 5 Desember 2025 07:58 WIB

    Prajurit Yonkes 1 Marinir TNI AL menangani korban bencana alam di KRI dr Soeharso-990, perairan Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025). Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI dr Soeharso membuka pelayanan kesehatan dan menangani warga yang menjadi korban bencana alam di Aceh. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Prajurit Yonkes 1 Marinir TNI AL memeriksa kesehatan warga di KRI dr Soeharso-990, perairan Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025). Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI dr Soeharso membuka pelayanan kesehatan dan menangani warga yang menjadi korban bencana alam di Aceh. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Satgas TNI AL menggotong warga dari atas perahu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di KRI dr Soeharso-990, perairan Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025). Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI dr Soeharso membuka pelayanan kesehatan dan menangani warga yang menjadi korban bencana alam di Aceh. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KRI Soeharso buka layanan kesehatan bagi korban bencana alam Aceh

    KRI Soeharso buka layanan kesehatan bagi korban bencana alam Aceh

    Jumat, 5 Desember 2025 07:58 WIB

    Prajurit Yonkes 1 Marinir TNI AL menangani korban bencana alam di KRI dr Soeharso-990, perairan Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025). Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI dr Soeharso membuka pelayanan kesehatan dan menangani warga yang menjadi korban bencana alam di Aceh. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Prajurit Yonkes 1 Marinir TNI AL memeriksa kesehatan warga di KRI dr Soeharso-990, perairan Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025). Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI dr Soeharso membuka pelayanan kesehatan dan menangani warga yang menjadi korban bencana alam di Aceh. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Satgas TNI AL menggotong warga dari atas perahu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di KRI dr Soeharso-990, perairan Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025). Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI dr Soeharso membuka pelayanan kesehatan dan menangani warga yang menjadi korban bencana alam di Aceh. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Listrik Aceh Pulih Bertahap, Kerusakan Infrastruktur Jadi Kendala Utama

    Listrik Aceh Pulih Bertahap, Kerusakan Infrastruktur Jadi Kendala Utama

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan listrik Aceh pascabencana yang terjadi di sebagian wilayah Pulau Sumatra dilakukan secara bertahap karena mengalami kerusakan infrastruktur yang parah.

    Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai dampak bencana yang tersebar di banyak titik membuat setiap lokasi kerusakan infrastruktur kelistrikan mengalami tantangan teknis yang berbeda.

    “Kerusakannya tidak ringan. Infrastruktur inti seperti jaringan dan gardu terdampak banjir dan longsor, dan bencananya tidak terjadi di satu area, tetapi tersebar di banyak titik,” kata Agus dalam keterangannya, dikutip Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, pemulihan bertahap terpaksa dilakukan karena penanganan setiap titik memiliki karakter kerusakan dan kondisi lapangan yang berbeda. Perbedaan tingkat dampak dan akses setiap lokasi membuat pekerjaan teknis dijalankan dalam urutan.

    Dia berpendapat kerusakan parah dan antartitik yang berjauhan membuat pemulihan tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Terlebih, langkah pemulihan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu gangguan baru.

    “Setiap tahap pemulihan harus dikendalikan. Kalau tidak hati-hati, gangguan bisa merambat ke wilayah yang sebelumnya tidak terdampak,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa proses teknis di lapangan berjalan berlapis mulai dari memastikan perangkat aman, melakukan pengujian awal, hingga memasukkan beban secara perlahan agar respons jaringan dapat dipantau secara langsung.

    Di beberapa titik, lanjutnya, tantangan seperti kondisi tanah setelah longsor dan jarak antarlokasi memengaruhi cara tim memetakan pekerjaan harian. Setiap lokasi punya karakter tantangan berbeda, bukan karena petugas lambat, tetapi karena struktur wilayah dan dampak bencana yang tidak seragam.

    Menurutnya, pola pemulihan bertahap saat ini merupakan konsekuensi langsung dari parahnya kerusakan dan luasnya sebaran titik bencana, bukan karena kurangnya upaya dari petugas.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (12/11/2025), pemerintah bersama PT PLN (Persero) mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik pascabencana banjir di Sumatra.

    Adapun, hingga Kamis (11/12/2025), kondisi pemulihan listrik di Aceh tercatat 36%, Sumatra Utara 99,8% setelah longsor susulan, dan Sumatra Barat telah menyala 100% sejak 5 Desember 2025.

    Ketua Tim Kementerian ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menegaskan Aceh masih memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, untuk mempercepat pemulihan di beberapa desa, PLN memerlukan dukungan pembukaan akses jalan yang masih terputus. 

    “Ini untuk transportasi material jaringan serta penyediaan BBM untuk operasional kendaraan. Genset PLN masih sangat terbatas di Aceh Tamiang dan Bener Meriah,” jelas Rudy melalui keterangan resmi.

  • Ada 13 Kasus Pencurian Kabel Trafo

    Ada 13 Kasus Pencurian Kabel Trafo

    Liputan6.com, Jakarta – PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh buka suara soal penyebab terganggunya pasokan listrik dan pemadaman di sejumlah daerah. PLN menyebut kondisi tersebut karena banyak temuan kabel trafo dan komponen listrik PLN di Banda Aceh dan Aceh Besar dicuri.

    Sejak akhir November hingga 14 Desember ini saja, sudah 13 kasus pencurian yang terdeteksi.

    “Data internal PLN mencatat setidaknya 13 insiden gardu distribusi menjadi sasaran pencurian sejak akhir November hingga 14 Desember 2025, dengan kerugian berupa kabel listrik berbagai ukuran yang hilang,” kata Manajer Komunikasi PLN UID Aceh, Lukman Hakim di Banda Aceh. Demikian dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Temuan-temuan itu antara lain:

    – 28 November terjadi di Desa Pantai Lampuuk dan Meunasah Balee Lampuuk (Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar)

    – 5 Desember terjadi di Desa Tibang (Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh) serta Desa Beurawe (Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh) dan Desa Punge Blang Cut (Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh).

    – 12 sampai 14 Desember mencakup Desa Lampreh, Aneuk Galong, serta Keureuweung Krueng (Kecamatan Lambaro, Aceh Besar), ditambah Desa Inte Gajah (Kecamatan Jantho, Aceh Besar) dan Desa Buga (Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar).

  • Danrem Lilawangsa-Aceh Bantah Tuduhan Prajurit Rampas Bantuan Bencana

    Danrem Lilawangsa-Aceh Bantah Tuduhan Prajurit Rampas Bantuan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran membantah keras tuduhan terkait perampasan bantuan bencana oleh prajurit TNI, namun sebaliknya mereka justru mengamankan bantuan tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

    “Saya Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, membantah keras atas tuduhan kepada anggota TNI, merampas bantuan yang ada. Salah itu,” kata Kolonel Inf Ali Imran, di Lhokseumawe, Aceh, Minggu.

    Kolonel Ali Imran menegaskan, TNI melaksanakan perintah dari Menko Polkam dan dan BNPB untuk mengamankan logistik yang turun dari Pelabuhan dan dibawa ke Korem sebagai Posko Bencana yang telah ditetapkan oleh BNPB.

    “TNI hanya menjalankan tugas membantu mengangkat bantuan dari pelabuhan ke posko terpadu yang dipimpin oleh BNPB, kemudian bantuan ini akan didistribusikan ke wilayah-wilayah,” ujarnya dikutip dari Antaranews, Senin (15/12/2025).

    Putra asli Aceh ini mengatakan, sistem pengambilan bantuan tercatat, baik barang masuk maupun keluar, apalagi proses ini turut didampingi keuchik (kepala desa), Camat, Babinsa dan Babinkamtibmas. 

    Upaya ini bertujuan agar semua masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan bantuan yang adil dan merata. “Biar kita bisa mendata dengan jelas, desa mana yang sudah dapat dan mana yang belum,” katanya.

    “Jangan sampai terjadi ada desa yang tidak mendapatkan bantuan, misal, ada desa yang mengaku belum dapat bantuan, namun setelah dicek, ternyata sudah berulang kali dapat, sedangkan masih ada desa lain yang belum dapat bantuan, jadi kita atur dengan jelas,” ujarnya.

    Dirinya juga mengaku sejak terjadi bencana alam di Aceh, pihaknya terus berupaya untuk membantu kesulitan masyarakat. Bahkan sampai saat ini, para prajuritnya terus berjuang dan berupaya keras membantu penanggulangan pascabencana Aceh hingga menuju pemulihan.

    “Ya, tidak ada niat kami untuk merampas, saya sudah tiga minggu jungkir balik nih, saya orang Aceh, tidak mungkinlah, saya mau merampas bantuan untuk masyarakat saya sendiri,” tegasnya.

    Kolonel Ali Imran menjelaskan, bantuan itu untuk seluruh daerah terdampak bencana di 12 kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya, termasuk Bener Meriah, Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Lues yang masih didistribusikan melalui jalur darat “AirDrop”.

    “Bahkan saya perintahkan Dandim Aceh Utara, akan membawa secara estafet sampai ke kilometer 42. Sekarang dari Bener Meriah sudah banyak turun untuk mengambil bantuan,” ujarnya.

    Dia juga menuturkan, sempat adanya peristiwa pembegalan oleh sejumlah kelompok orang terhadap kapal pengangkut bantuan beberapa hari lalu di tengah laut. Sebagai pimpinan TNI di Korem, tidak ingin kejadian itu terulang.

    “Jadi biar jelas siapa yang mengambil, dan fitnah itu. Kejadian berapa hari kemarin, padahal turut membawa bantuan dengan kapal ada TNI, tetapi dia masih berani, dengan mengatas namakan seseorang, terus ambil. Itu tidak boleh,” katanya.

    Danrem Ali Imran menguraikan, bahwa bantuan yang ada bukan punya pribadi, melainkan dari pemerintah pusat, Kementan, Bapanas, relawan-relawan donatur asal Jakarta maupun daerah lainnya yang mengirim ke Aceh.

    Dalam kesempatan ini, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang terdampak bencana, jangan mudah terprovokasi isu-isu tidak benar.

    “Kita minta kepada masyarakat untuk mengerti dan bersabar, kita sedang mengalami bencana dan berupaya agar cepat pemulihan,” ujarnya.

    “Apalagi kita orang Aceh, mayoritas agama Islam, memfitnah orang lain itu dosa. Keinginan kita bersama, penyaluran bantuan tepat sasaran langsung kepada korban,” demikian Kolonel Ali Imran.

  • Prabowo Minta Tak Tebang Pohon Sembarangan, PKB Dorong Polhut Diperkuat

    Prabowo Minta Tak Tebang Pohon Sembarangan, PKB Dorong Polhut Diperkuat

    Jakarta –

    Anggota Komisi IV DPR yang juga Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menebang hutan sembarangan adalah arahan yang sangat penting. Daniel menyebut negara harus menjaga hutan dan menghentikan pembalakan liar.

    “Kita sangat senang Presiden langsung atensi serius soal kondisi alam dan lingkungan kita yang sudah degradasi. Pernyataan Bapak Presiden yang mengatakan bahwa ‘…harus jaga lingkungan kita, alam harus kita jaga’ dan ‘Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta kepada semua kepala daerah agar lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik baiknya’, menjadi arahan sangat penting dan kuat dalam mengatasi persoalan saat ini,” kata Daniel kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

    Menurut Daniel, hutan harus dijaga oleh negara. Dia menyebut, hutan yang sudah gundul harus segera direboisasi.

    “Penyataan ini menegaskan bahwa negara harus menjaga hutan dengan sebaik-baiknya, bahwa tidak boleh ada pembukaan hutan baru dan hutan yang sudah gundul pacul harus dikembalikan dengan penghijauan/reboisasi kembali,” ujar dia.

    Daniel juga mengingatkan kepada daerah untuk tidak menerbitkan izin untuk konsensi baru. Sebab, kata dia, kerusakan hutan terjadi karena adanya pembukaan lahan secara masif.

    “Kemudian kepala daerah tidak boleh menerbitkan izin untuk konsensi baru karena memang kerusakan hutan terjadi karena adanya pembukaan hutan secara masif terutama untuk kepentingan skala besar sehingga ratusan jutaan ribu ha dibuka untuk kepentingan tertentu,” katanya.

    Selain itu, Daniel menyebut dalang kerusakan hutan yang terjadi di Aceh dan Sumatera harus segera terungkap. Sehingga, kata dia, diketahui secara jelas penyebab kerusakan hutan yang memicu bencana tersebut.

    “Rakyat menunggu langkah pemerintah untuk mengungkap dalang kerusakan hutan yang terjadi di Sumatera dan Aceh sehingga akan dapat diketahui bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh apa, siapa dan untuk kepentingan siapa?” tutu Daniel.

    Dorong Perkuat Pengawasan

    Ke depannya, Daniel mendorong pengawasan hutan diperketat. Dia meminta penguatan polisi hutan.

    “Untuk memastikan tidak terjadi pembalakan liar harus memperkuat pengawasan di lapangan. Kita punya Polhut yang harus diperkuat dengan cara memberikan fasilitas pengawasan yang memadai, kelayakan hidup para anggota polisi hutan yang harus diperhatikan kemudian diberikan kewenangan lebih dalam hal pengawasan sehingga Polhut kita lebih kuat dalam melakukan patroli maupun penindakan di lapangan,” jelasnya.

    “Komisi IV terus mendorong agar Polhut kita diperkuat dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai apalagi saat ini teknologi sudah canggih, patroli bisa dilakukan dengan drone, tentu komisi IV akan sangat mendukung untuk memperkuat pengawasan,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Daniel mengatakan Komisi IV DPR saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Kehutanan. Revisi ini, kata dia, harus jadi momentum memperketat uturan alih fungsi hutan.

    “Saat ini Komisi IV DPR sedang membahas perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ini harus menjadi momentum untuk memperketat aturan soal izin dan alih fungsi hutan. Revisi UU tidak boleh lagi memberi ruang longgar bagi pembukaan kawasan hutan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, karena dampaknya selalu berujung pada bencana dan kerugian masyarakat,” kata dia.

    Prabowo Minta Tak Tebang Pohon Sembarangan

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tamiang dan bertemu dengan warga di pengungsian korban banjir bandang pada Jumat (12/12) pekan lalu. Prabowo mengajak semua orang untuk menjaga alam.

    “Kita sekarang harus waspada, hati-hati, kita harus jaga lingkungan kita, alam harus kita jaga,” ujar Prabowo di hadapan para pengungsi di Aceh Tamiang, Jumat (12/12).

    Prabowo mengatakan tak boleh menebang pohon sembarangan. Dia meminta kepala daerah mengawasi dengan ketat.

    “Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta kepala daerah semua lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik baiknya,” ujarnya.

  • Gajah Bersihkan Sisa Bencana Dinilai Langgar Hak Kesejahteraan Hewan

    Gajah Bersihkan Sisa Bencana Dinilai Langgar Hak Kesejahteraan Hewan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Empat gajah Sumatera (elephans maximus sumatranus) bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni dikerahkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk membantu membersihkan puing-puing pascabanjir bandang di Pidie Jaya, Aceh. Keempat gajah terlatih tersebut berasal dari Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Aceh Besar, dan ditugaskan menyingkirkan tumpukan kayu serta material berat di lokasi terdampak.

    Kehadiran gajah dalam penanganan bencana ini dinilai menghadirkan ironi. Bencana ekologis yang turut merusak habitat gajah justru membuat satwa dilibatkan untuk membersihkan sisa kerusakan di lingkungan yang juga merupakan ruang hidup mereka.

    Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM) Raden Wisnu Nurcahyo menilai pengerahan gajah dalam kondisi tersebut berisiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan satwa. Menurutnya, lingkungan pascabencana yang dipenuhi kayu, puing bangunan, material tajam berkarat, hingga bangkai hewan berpotensi menularkan penyakit pada gajah. 

    “Jadi, sebetulnya gajah-gajah yang dikerahkan membersihkan puing pascabencana itu sebenarnya menyalahi hak kesejahteraan hewan. Karena apa? Di sini kan gajah seperti dipekerjakan,” jelasnya Minggu  (14/12/2025).

    Wisnu menambahkan, pengerahan gajah tersebut juga dinilai melanggar lima prinsip kebebasan (five Freedoms) dalam kesejahteraan hewan, yakni bebas dari lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal, serta bebas dari rasa takut dan tertekan. 

    Ia menegaskan penggunaan gajah hanya dapat dibenarkan dalam kondisi sangat darurat, ketika alat berat tidak tersedia atau tidak dapat menjangkau lokasi.

    “Penggunaan gajah itu hanya bisa diterima kalau memang eskavator tidak ada atau tidak bisa dijangkau tetapi ini gajahnya justru diturunkan dari truk. Kenapa truknya tidak membawa eskavator saja? Kok malah menyuruh gajahnya? Jadi kesannya memang tidak urgen,” tuturnya.

    Selain risiko cedera fisik, Wisnu menyebut gajah yang dipaksa bekerja di lingkungan ekstrem rentan mengalami stres. Gajah yang kelelahan dapat menolak perintah pawang dan berontak karena ingin kembali ke kondisi yang lebih aman, seperti dekat sumber air atau pakan. 

    “Aktivitas mereka umumnya terbatas pada makan, istirahat, atau patroli sesekali. Karena itu, menempatkan mereka pada kondisi ekstrem pasca bencana berisiko tinggi baik bagi kesehatan maupun keselamatan mereka,” ujarnya.

    Ia mengingatkan, stres yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi gangguan perilaku dan sifat agresif yang membahayakan pawang maupun gajah itu sendiri. “Kalau terus dipaksa, gajah bisa stres, sakit, dan memunculkan sifat liarnya. Dia bisa melukai orang lain atau dirinya sendiri. Dalam kondisi ekstrem, stres berulang bahkan bisa berakibat kematian,” ungkapnya.

    Sebagai alternatif, Wisnu merekomendasikan pemanfaatan gajah dalam peran yang lebih aman dan edukatif, seperti kegiatan psikososial di area pengungsian bagi anak-anak penyintas bencana. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi sarana edukasi lingkungan dan menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian hutan serta satwa liar. 

    “Alam hutan itu bukan punya manusia, tetapi milik sesama. Antara manusia, satwa liar, dan alam harus bisa berdampingan supaya gajahnya lestari, masyarakatnya sejahtera, dan habitatnya tetap baik,” pungkas Wisnu.
     

  • Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

    Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra. 

    “Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025). 

    Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. 

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

    Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. 

    “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” lanjut Teddy. 

    Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional. 

    Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. 

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy. 

    Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

  • Listrik Tenaga Surya Jadi Penerang Tenda Pengungsi Aceh Tamiang

    Listrik Tenaga Surya Jadi Penerang Tenda Pengungsi Aceh Tamiang

    Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah titik posko pengungsi di wilayah Aceh Tamiang.

    Tujuh paket PLTS masing-masing unit berkapasitas 590 Wp (Watt peak), inverter 1.000 Wp (Watt peak), baterai 2.000 Wh (Watt hour) serta tujuh paket Solar LED 40 watt yang didatangkan langsung dari Jakarta. Pemasangan instalasi PLTS melibatkan teknisi Perwira Pertamina Peduli yang merakit beberapa komponen PLTS, hingga listrik bisa menerangi tenda pengungsian.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, bantuan PLTS tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). PLTS mulai menerangi posko pengungsian Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, sejak Sabtu (13/12).

    “Program ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang. Pertamina menyalurkan bantuan PLTS ini guna mendukung pemulihan kondisi darurat pascabencana,” jelas Baron.

    Baron menambahkan, hadirnya PLTS di pengungsian sangat membantu pengungsi dan relawan terutama untuk penerangan aktivitas di malam hari, sekaligus sebagai sarana untuk menambah daya baterai telepon seluler sebagai sarana komunikasi utama. Setiap unit PLTS dapat menyala selama 8 jam per hari.

    Relawan Pertamina Peduli M. Abassi Ali Bilhadj yang akrab disapa Billy mengatakan, proses perakitan PLTS berlangsung selama 2 jam, dan setelah diuji coba langsung menyala. “Terharu sekali, di tengah penghematan pemanfaatan BBM untuk genset.

    Hadirnya PLTS ini sangat membantu pengungsi sehingga bisa melaksanakan aktivitas ibadah dan kegiatan membaca buku untuk anak – anak di malam hari dengan tenang. PLTS ini ibarat cahaya harapan di tenda pengungsian,“ kata Billy.

     

  • BBM di Aceh Tengah Masih Langka meski Harga Turun

    BBM di Aceh Tengah Masih Langka meski Harga Turun

    Aceh Tengah, Beritasatu.com – Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Aceh Tengah hingga kini masih terbatas, meski harga di tingkat pengecer mulai mengalami penurunan. Sebelumnya, BBM sempat dijual hingga Rp 80.000 per liter, tetapi kini turun menjadi sekitar Rp 30.000 per liter.

    Seorang warga Takengon, Kasmadi, mengungkapkan kelangkaan BBM sangat berdampak pada aktivitas harian masyarakat, terutama untuk bekerja dan berdagang.

    “Sekarang memang sudah turun, tidak sampai Rp 80.000 lagi, tetapi tetap saja susah dapatnya. Kalau pun ada, harganya masih mahal bagi kami,” ujar Kasmadi kepada Beritasatu.com, Minggu (14/12/2025).

    Penurunan harga BBM terjadi seiring mulai terbukanya sejumlah jalur akses distribusi. Meski demikian, pasokan belum sepenuhnya normal akibat dampak banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah tersebut.

    Kasmadi menambahkan, masyarakat berharap distribusi BBM segera pulih agar harga kembali stabil dan mudah dijangkau.

    “Kalau BBM lancar, kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Sekarang semua serba terbatas,” katanya.

    Kelangkaan BBM ini terjadi setelah bencana banjir dan longsor memutus sejumlah akses jalan utama dari Bener Meriah menuju Aceh Tengah. Hingga saat ini, proses pemulihan infrastruktur jalan masih terus dilakukan agar distribusi logistik, termasuk BBM, dapat kembali normal.