Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Ogah Duduk Bareng Bobby, Gubernur Aceh Tempuh Langkah Ini untuk Rebut Kembali Empat Pulau

    Ogah Duduk Bareng Bobby, Gubernur Aceh Tempuh Langkah Ini untuk Rebut Kembali Empat Pulau

    GELORA.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menolak berdialog dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution. Dia menegaskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, adalah milik Aceh.

    “Tidak kita bahas, bagaimana kita duduk bersama (Gubernur Sumut), itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita, wajib kita pertahankan, itu saja,” kata pria karib disapa Mualem, usai melaksanakan rapat bersama dengan DPR Aceh, Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, Bupati Aceh Singkil, ulama hingga akademisi Aceh, Jumat (13/6/2025) malam.

    Dia akan menempuh tiga langkah untuk menyelesaikan persoalan sengketa pulau. Mualem bilang, Kemendagri harus mengembalikan empat pulau itu ke Aceh. “Pertama pendekatan secara kekeluargaan dan juga administratif dan politik,” ujarnya.

    Polemik ini bermula dari terbitnya SK Kemendagri bernomor  Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

    Pemprov Aceh sudah berkali-kali menegaskan punya bukti kuat bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek memang punya Aceh sejak dulu. Ia menolak dengan tegas pengalihan empat pulau itu ke Sumatera Utara (Sumut).

    “Ya empat pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, bukti kuat, data kuat, zaman dahulu kala, itu memang punya Aceh,” kata Mualem kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Sementara, Mendagri Tito Karnavian bersikeras, penetapan ini sudah melalui proses panjang serta melibatkan banyak instansi terkait. Dia mengaku proses ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum dirinya menjadi menteri.

    “Ada delapan instansi tingkat pusat yang terlibat, selain Pemprov Aceh, Sumut, dan kabupaten-kabupatennya. Ada juga Badan Informasi Geospasial, Pus Hidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat,” kata dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Tito mengatakan, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara itu, batas laut dua wilayah itu belum mencapai kesepakatan.

    Maka itu, lanjut Tito, penentuan perbatasan wilayah laut ini diserahkan ke pemerintah pusat. Namun, penentuan batas laut ini tidak pernah sepakat, sehingga membuat sengketa terkait empat pulau terus bergulir.

    “Nah, tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional, pemerintah pusat di tingkat atas,” kata Tito.

    Menurut Tito, pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau ini masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan tarikan batas wilayah darat.

    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh empat pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” tuturnya.

  • Pramono Mau Naikkan Tarif Parkir di Jakarta, Begini Reaksi Ahok

    Pramono Mau Naikkan Tarif Parkir di Jakarta, Begini Reaksi Ahok

    Jakarta –

    Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi rencana Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang mau menaikkan tarif parkir untuk kendaraan. Dia menyarankan agar sistem voucher diberlakukan di kota berjuluk The Big Durian tersebut.

    Ahok mulanya bercerita soal pengalamannya mengelola parkir Jakarta saat masih menjabat sebagai gubernur. Ketika itu, dia menggunakan mesin parkir untuk menutup kebocoran yang diraup jukir liar.

    “Karena waktu zaman saya, waktu membuat sistem mesin parkir, itu naiknya gila-gilaan, misalnya Sabang gitu ya, setorannya cuma berapa juta sampai belasan juta per hari, per malam. Termasuk Kelapa Gading,” ujar Ahok di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dikutip dari detikNews, Sabtu (14/6).

    Pengendara membayar parkir saat keluar dari Park and Ride Vertical Ragunan, Jakarta, Rabu (11/6/2025). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menaikkan tarif parkir untuk membenahi sistem transportasi di Jakarta sekaligus membiayai subsidi transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/agr Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

    Menurut Ahok, Pemprov Jakarta saat ini tak perlu menyewa lagi mesin parkir untuk mengoptimalkan pendapat dari sewa parkir. Dia usul sistemnya pakai voucher.

    “Nah sekarang nggak perlu sewa mesin itu mahal-mahal lagi. Misalnya kenapa nggak gunakan sistem voucher parkir, digital, di HP. Dan voucher ini ada hadiah, misalnya ada hadiah mobil, dari parkir ya, tukang parkir. Nah itu mungkin masyarakat akan setiap saat parkir dia minta voucher-nya,” jelasnya.

    Ahok menjelaskan, voucher tersebut bisa sekaligus diundi untuk mendapatkan hadiah. Sehingga itu dinilainya jadi win-win solution bagi Pemprov, jukir, hingga pemilik kendaraan.

    “Dan tukang parkir pun dia terima duit komisinya yang bentuk voucher. Voucher-nya dia bisa belanja ke toko-toko Alfamart, Indomaret atau sejenis itu ya, dia bisa belanja di situ. Nah ini akan sangat menolong,” ungkapnya.

    Tarif parkir motor di Jakarta diusulkan naik. Foto: Andhika Prasetia

    Pendapatan parkir tersebut, kata dia, bisa digunakan untuk memberikan subsidi kepada sejumlah program yang dilakukan Pemprov. Ahok meminta sistem ini bisa diterapkan.

    “Saya kira sistem parkir berbasis digital itu voucher harus dijalankan. Supaya dapet meningkat, kita subsidi silang. Tugas pejabat kan mengadministrasi keadilan sosial. Nah kan duit ini dorong ke bus, bagaimana, tempat yang sepi mungkin parkirnya murah. Tapi bisa di-adjust,” tuturnya.

    Meski demikian, Ahok meminta rencana kenaikan tarif parkir Jakarta bisa dikaji lebih dalam. Sehingga, nantinya ditemukan sistem yang pas untuk melakukan optimalisasi.

    “Jadi kita mesti kaji, kalau naikin parkir mungkin per jam, jadi dia ada adjust. Mungkin kalau kamu jam kedua bisa lebih mahal, supaya dorong orang nggak lama ngetem di sana. Sama kayak kita buka warung fast food gitu ya, kenapa kursinya nggak nyaman? Supaya kamu jangan lama-lama di situ gitu, belanja dikit, lama kan, supaya cepat gerak itu sih,” kata dia.

    (sfn/lth)

  • Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan pada Sabtu Ini

    Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan pada Sabtu Ini

    JAKARTA – Sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Sabtu, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Yohanes dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Sabtu pagi menyampaikan hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatera, yakni Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; dan Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

    “Sementara di Pulau Jawa, hujan ringan berpotensi mengguyur Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; serta Surabaya, Jawa Timur,” kata dia.

    Berikutnya, Yohanes menyampaikan kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Pontianak, Kalimantan Barat; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Makassar, Sulawesi Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Gorontalo, Gorontalo; Kendari, Sulawesi Tenggara; Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; Manokwari, Papua Barat; Nabire, Papua Tengah; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan.

    Sementara itu, hujan sedang diprakirakan terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Jayapura, Papua.

    Selain hujan ringan dan sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di sejumlah wilayah, seperti Bandar Lampung, Lampung; Manado, Sulawesi Utara; Ternate, Maluku Utara; serta Merauke, Papua Selatan.

    Lalu, ada pula kondisi cuaca berawan tebal yang diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Bengkulu; Serang, Banten; DKI Jakarta; dan Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Kupang, Nusa Tenggara Timur, diprakirakan berawan.

    “BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui situs resmi www.bmkg.go.id dan akun media sosial @infoBMKG,” ujar Yohanes.

  • VIDEO: 4 Pulau Aceh Masuk Sumut, Anggota DPD RI Minta Prabowo Turun Tangan!

    VIDEO: 4 Pulau Aceh Masuk Sumut, Anggota DPD RI Minta Prabowo Turun Tangan!

    VIDEO: 4 Pulau Aceh Masuk Sumut, Anggota DPD RI Minta Prabowo Turun Tangan!

  • Gubernur Mualem: 4 Pulau Itu Milik Aceh, Wajib Kita Pertahankan!

    Gubernur Mualem: 4 Pulau Itu Milik Aceh, Wajib Kita Pertahankan!

    Aceh, Beritasatu.com – Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh serta anggota DPR/DPD asal Aceh sepakat untuk menyelesaikan polemik status kepemilikan empat pulau yang oleh pemerintah pusat dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara (Sumut) melalui jalur non-litigasi atau di luar proses peradilan.

    “Empat pulau itu milik Aceh dan menjadi hak yang harus kita perjuangkan,” ujar Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) seusai rapat koordinasi di Banda Aceh pada Jumat (13/6/2025) malam dikutip dari Antara.

    Rapat tersebut melibatkan unsur pimpinan DPR Aceh, Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD Dapil Aceh, bupati Aceh Singkil, tokoh agama, serta kalangan akademisi yang turut membahas langkah penyelesaian sengketa wilayah empat pulau di Aceh Singkil.

    Mualem menjelaskan penyelesaian akan ditempuh melalui tiga pendekatan, yakni secara kekeluargaan, administratif, dan politis. Ia menegaskan keputusan Kemendagri harus dikaji ulang dan pulau-pulau tersebut dikembalikan kepada Aceh.

    “Aceh menolak menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum, dalam hal ini gugatan ke PTUN,” tegasnya.

    Dalam rapat itu juga diputuskan untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang berisi keberatan atas keputusan penetapan status keempat pulau.

    “Kita akan sampaikan bukti-bukti historis, geografis, serta data kependudukan yang mendukung bahwa pulau-pulau itu milik Aceh,” kata Mualem.

    Selain itu, Mualem dijadwalkan mengikuti pertemuan dengan mendagri pada 18 Juni 2025 guna membahas polemik tersebut. Jika tak membuahkan hasil, langkah berikutnya adalah menyampaikan langsung permasalahan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertemuan dengan presiden adalah opsi terakhir. Saya yakin presiden akan berpihak pada Aceh,” katanya.

    Di sisi lain, Mualem menyatakan tidak akan bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, untuk membicarakan masalah tersebut.

    “Kita tidak perlu duduk bersama gubernur Sumut. Ini hak kita, tak bisa ditawar,” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Forbes DPR/DPD asal Aceh, TA Khalid, menyebut data historis dan dokumen yang dimiliki mendukung klaim keempat pulau tersebut merupakan wilayah Aceh.

    “Kami sepakat tidak membawa ini ke PTUN. Kita akan menempuh langkah administratif dan politis,” ujarnya.

    Untuk diketahui, sengketa empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek antara Aceh dan Sumut telah berlangsung lama. Namun pada 25 April 2025, Kemendagri menerbitkan Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Pemerintah Aceh hingga kini terus melakukan langkah advokasi agar empat pulau itu kembali diakui sebagai bagian dari wilayah Aceh.

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Sabtu

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Sabtu

    Arsip foto – Warga berkendara saat hujan di Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Rendhik Andika)

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Sabtu, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Yohanes dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Sabtu pagi menyampaikan hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatera, yakni Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; dan Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

    “Sementara di Pulau Jawa, hujan ringan berpotensi mengguyur Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; serta Surabaya, Jawa Timur,” kata dia.

    Berikutnya, Yohanes menyampaikan kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Pontianak, Kalimantan Barat; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Makassar, Sulawesi Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Gorontalo, Gorontalo; Kendari, Sulawesi Tenggara; Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; Manokwari, Papua Barat; Nabire, Papua Tengah; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan.

    Sementara itu, hujan sedang diprakirakan terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Jayapura, Papua. Selain hujan ringan dan sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di sejumlah wilayah, seperti Bandar Lampung, Lampung; Manado, Sulawesi Utara; Ternate, Maluku Utara; serta Merauke, Papua Selatan.

    Lalu, ada pula kondisi cuaca berawan tebal yang diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Bengkulu; Serang, Banten; DKI Jakarta; dan Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Kupang, Nusa Tenggara Timur, diprakirakan berawan.

    “BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui situs resmi www.bmkg.go.id dan akun media sosial @infoBMKG,” ujar Yohanes.

    Sumber : Antara

  • Baru 19 Persen Zona Musim Indonesia yang Sudah Masuk Kemarau

    Baru 19 Persen Zona Musim Indonesia yang Sudah Masuk Kemarau

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, hingga pekan ini, baru 19% dari jumlah zona musim Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Saat ini tidak ada daerah yang mengalami tidak ada hujan lebih dari 2 bulan.

    Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi sebagian kecil Aceh, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

    Selanjutnya, Maluku bagian tengah, Papua Barat, sebagian Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Bali bagian barat laut dan selatan, serta sebagian besar Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Daerah kurang hujan dengan kategori sangat panjang sampai dengan awal Juni ini berada di Lombok Timur (NTB) dan Sabu Raijua-Rote Ndao (NTT) selama 33 Hari.

    Untuk wilayah kurang hujan sangat panjang, BMKG mengimbau untuk menggunakan air secara bijak, sehingga dampak kekeringan bisa kita hadapi bersama. Bagi daerah yang masih masuk musim hujan, periksa lingkungannya supaya bisa menampung dan mengalirkan air hujan dengan baik.

  • 8 Ini Peta Kesepakatan 1992, Bukti 4 Pulau Masuk Sumut Milik Aceh Regional

    8 Ini Peta Kesepakatan 1992, Bukti 4 Pulau Masuk Sumut Milik Aceh Regional

    Ini Peta Kesepakatan 1992, Bukti 4 Pulau Masuk Sumut Milik Aceh
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Dalam dokumen peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 1992, empat pulau yang kini menjadi bagian Sumut adalah milik Aceh.
    Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, mengungkapkan hingga saat ini Pemerintah Aceh masih berpegang kuat pada bukti-bukti tersebut.
    Dari beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Polhukam, dokumen paling kuat yang digunakan dalam hal penegasan batas laut dan kepemilikan empat pulau tersebut adalah
    kesepakatan 1992
    .
    “Kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh pada waktu itu, Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumut, Raja Ina Siregar, disaksikan oleh Mendagri pada waktu itu, Pak Rudini, tepatnya pada 22 April 1992,” kata Syakir pada awak media, Jumat (13/6/2025).
    Syakir menjelaskan, kesepakatan itu tidak hanya menyangkut persoalan darat, tetapi juga garis batas laut dari ujung Simanuk-manuk, Aceh Singkil.
    “Ujung Simanuk-manuk itu masuk ke bawah mendekati perairan atau pantainya Tapteng, kemudian memasukkan empat pulau tersebut ke dalam wilayah Aceh,” ungkapnya.
    Penetapan itu, kata Syakir, adalah kesepakatan antara pimpinan tertinggi kedua provinsi yang disaksikan oleh Mendagri pada waktu itu.
    “Artinya, kalau mengacu pada kesepakatan tersebut, sebenarnya sudah selesai persoalan batas laut,” ucapnya.
    Dokumen-dokumen lain yang menjadi pendukung, sebut Syakir, setelah kesepakatan tahun 1992 juga ada rapat antara tim batas penegasan daerah Aceh dan Sumut, yang ditandatangani oleh kedua tim.
    “Pada waktu menyepakati ada titik acuan di Pulau Panjang tahun 2002. Artinya, dari sisi tahapan penegasan batas laut itu sudah masuk. Pertama, ada kesepakatan antar kedua daerah, kemudian menyepakati adanya titik acuan di lapangan,” tuturnya.
    Karena itu, menurut Syakir, tahapan-tahapan yang sudah berjalan ini perlu dilanjutkan pada proses penetapan Permendagri batas laut.
    “Ini yang kami dorong kepada Kemendagri dan beberapa kali kami sudah mengirim surat dari 2018-2022, kami dorong penyelesaian masalah
    kepemilikan pulau
    sekaligus garis batas laut,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari 12 Menjadi Tujuh, Jemaah Haji Asal Aceh Masih Dirawat di RS Arab Saudi

    Dari 12 Menjadi Tujuh, Jemaah Haji Asal Aceh Masih Dirawat di RS Arab Saudi

    JAKARTA – Berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, sebanyak tujuh haji asal Aceh masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit dalam wilayah Makkah, Arab Saudi.

    “Sejauh ini, tujuh haji Aceh masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Makkah,” kata Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Azhari seperti dilansir dari ANTARA.

    Azhari menyampaikan, awalnya ada 12 haji Aceh yang sakit dan dirawat di sana, tetapi lima orangnya lainnya sudah sehat dan dikembalikan ke pemondokan.

    Ia menyebutkan, berdasarkan laporan petugas kloter di tanah suci, kebanyakan haji Aceh yang harus menjalani perawatan di RS Arab Saudi itu karena keluhan sesak napas serta indikasi jantung.

    Kanwil Kemenag Aceh itu berharap, para petugas dan jamaah haji agar tetap solid serta menjaga kekompakan sampai akhir fase pelaksanaan ibadah haji atau selama berada di tanah suci hingga kembali ke tanah air nantinya.

    “Sudah melaksanakan ibadah haji, sekarang dapat melaksanakan kegiatan. Selamat dalam perjalanan, sukses dalam pemulangan dan semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah,” ujarnya.

    Adapun tujuh haji Aceh yang sedang menjalani perawatan di Arab Saudi, yakni dari Kelompok Terbang (Kloter) 4 dan 10 masing-masing satu haji dirawat di RS An Nur.

    “Kemudian, dari Kloter 5 ada empat haji, dan Kloter 8 satu haji. Jadi semuanya tujuh orang yang masih dirawat,” demikian Azhari.

    Sebagai informasi, hingga hari ini sudah ada lima haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi, yakni Rusli Sulaiman (62) asal Pidie (Kloter 08). Wafat di Hotel Al Zaer Al Akhyar, Makkah, Senin (26/5) pukul 13.30 WAS.

    Kemudian, Burhanuddin Muhammad (67) jamaah asal Banda Aceh (kloter 03). Wafat di Saudi National Hospital, Makkah, Sabtu (31/5) pukul 22.35 WAS.

    Lalu, Sarullah Adamy Adat (86), haji asal Aceh Selatan, meninggal dunia di Arab Saudi, Sabtu (7/6) pukul 13.55 WAS.

    Selanjutnya, Nurhayati Mahmud (66), asal Kabupaten Pidie, meninggal di Makkah, Rabu (11/6), pukul 04.33 WAS.

    Dan, Nurbaiti Muhammad Saleh (63) asal Aceh Besar, meninggal dunia di pemondokan Abeer Al Fadila, Wilayah Misfalah, Makkah, Kamis (12/6) pukul 05.10 WAS.

  • 8.826 Jemaah Haji Telah Tiba Kembali di Indonesia

    8.826 Jemaah Haji Telah Tiba Kembali di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Operasional haji 2025 telah memasuki fase pemulangan. Hingga Jumat (13/6/2025), sebanyak 8.826 jemaah haji telah tiba kembali di Indonesia. Hari ini, 18 kelompok terbang dengan total 7.115 jemaah dan petugas dijadwalkan pulang ke Indonesia.

    Dalam fase pemulangan ini, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengimbau jemaah untuk tidak membawa tas ransel Armuzna ke dalam kabin atau bagasi pesawat.

    “Tas ini hanya untuk keperluan di Tanah Suci, bukan sebagai tas bawaan ke Tanah Air. Apabila  ingin dibawa, tas Armuzna bisa dilipat dan dimasukkan kembali ke koper,” terang Kepala Seksi Media Center Haji (MCH) Makkah, Dodo Murtado, Jumat (13/6/2025).

    Dodo mengingatkan, tas atau koper yang boleh dibawa oleh jemaah ke kabin pesawat hanya koper kabin, dan tas paspor yang berisi dokumen penting. Selain itu, tidak diperkenankan.

    Untuk mendukung fase pemulangan ini, sebanyak 14 asrama haji di Indonesia telah disiapkan. Asrama tersebut berada di Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta Pondok Gede, Bekasi, Indramayu, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Lombok, dan Makassar.

    Setelah tiba di Tanah Air, jemaah akan menerima pelayanan mulai dari penjelasan masa berlaku kartu kesehatan, penyerahan paspor, hingga pembagian air zamzam.

    “Setiap jemaah memperoleh lima liter air zamzam yang diberikan secara langsung kepada jemaah haji atau panitia haji dari daerah,” ujar Dodo.

    Bagi jemaah yang belum dijemput keluarga, asrama haji juga menyediakan fasilitas menginap satu malam. Fasilitas transportasi seperti bus dari bandara ke asrama, ambulans, minibus untuk lansia atau jemaah sakit, hingga truk pengangkut koper juga telah disiapkan.

    Asrama haji juga menyediakan layanan kesehatan lengkap, seperti pemeriksaan kesehatan, layanan rawat jalan dan darurat, laboratorium, rujukan ke rumah sakit, serta layanan karantina.