Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Fahri Hamzah sebut 600 ribu rumah di Aceh perlu bantuan renovasi

    Fahri Hamzah sebut 600 ribu rumah di Aceh perlu bantuan renovasi

    ANTARA – Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran renovasi rumah rakyat sebanyak dua juta unit setiap tahun dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan segera dimulai setelah bulan Juni. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah pada Kamis (19/6), mengungkapkan Aceh sangat siap untuk melaksanakan program renovasi rumah rakyat, terlebih sebanyak 600 ribu rumah di Aceh dianggap perlu mendapat penanganan. (Aprizal Rachmad/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cetak Laba, Pelita Air Catatkan Kinerja Positif Tahun Buku 2024

    Cetak Laba, Pelita Air Catatkan Kinerja Positif Tahun Buku 2024

    Jakarta –

    PT Pelita Air Service (Pelita Air) menutup tahun buku 2024 dengan kinerja keuangan yang menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 menunjukkan pendapatan Perseroan di tahun 2024 naik sebesar 81% dibandingkan dengan tahun 2023.

    Perseroan juga mencatatkan Laba Setelah Pajak sebesar USD 5,9 juta, naik dari hasil tahun 2023 yang masih mencatatkan rugi, sementara EBITDA di tahun 2024 juga mengalami kenaikan lebih dari 580% Year on Year.

    Tingkat kesehatan Perseroan juga membaik yang tercermin dari hasil pemeringkatan PEFINDO tanggal 19 Mei 2025, dimana Pelita Air memperoleh peringkat idBBB+ dengan outlook “stable”. Hasil ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, serta mencerminkan kapasitas usaha berada pada tingkat layak dan stabil dalam kategori industri sejenis.

    Pelita Air juga menjadi maskapai paling tepat waktu di Indonesia, dengan angka On-Time Performance (OTP) mencapai 94,3% menurut data resmi Kementerian Perhubungan pada 2024. Tingkat keterisian kursi (Seat Load Factor) juga berkontribusi positif bagi pencapaian operasional. Respon pasar yang baik menunjukkan peningkatan keterisian kursi mencapai rata2 80,7% di sepanjang tahun 2024.

    “Selama 2024, Pelita Air membuka lima rute baru yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, meliputi Jakarta-Aceh, Jakarta-Kendari, Balikpapan-Yogyakarta, Jakarta-Lombok, dan Jakarta-Medan. Penambahan ini menggenapi jumlah total rute menjadi 16 pada akhir tahun 2024,” ungkap VP Corporate Secretary Pelita Air, Agdya Yogandari dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Kemudian, perusahaan juga memperkuat armadanya dengan mendatangkan dua unit Airbus A320 untuk menjamin tersedianya kapasitas penerbangan bagi keberlanjutan konektivitas.

    “Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan juga ditentukan oleh konsistensi dalam memberikan layanan yang andal serta adaptasi terhadap dinamika pasar. Ke depan, Perseroan akan terus mengedepankan efisiensi, tata kelola yang baik, dan pelayanan berkualitas sebagai fondasi utama dalam memperkuat posisi Perseroan di industri penerbangan nasional,” tutupnya.

    Tonton juga “Bercanda Bawa Bom di Pesawat Pelita Air Berujung Ancaman Penjara” di sini:

    (akd/akd)

  • DPR Siap Bahas Regulasi Batas Wilayah Seluruh Indonesia

    DPR Siap Bahas Regulasi Batas Wilayah Seluruh Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap melakukan pembahasan kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul sempat muncul sengketa status empat pulau sengketa, yakni Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang antara Sumut dan Aceh.

    Menurut Rifqinizamy, jika diperlukan, akan dilakukan revisi terhadap semua undang-undang tentang provinsi, kabupaten dan kota. “Terkait wilayah terutama batas-batas provinsi, kabupaten, dan kota akan segera kami normakan dalam undang-undang. Dengan kata lain kami siap untuk melakukan pembahasan terkait hal tersebut,” kata Rifqi.

    Jika diperlukan perincian titik koordinat batas wilayah, Rifqi menyebut, Komisi II siap melakukan revisi terhadap semua undang-undang tentang Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini penting agar tak ada lagi sengketa terkait batas wilayah yang berujung polemik di tengah masyarakat.

    “Komisi II DPR RI siap bekerja keras menyelesaikan seluruh undang-undang terkait provinsi kabupaten kota yang jumlahnya 545 di seluruh Indonesia,” tegasnya. [hen/but]

  • Seedbacklink Pecahkan Rekor MURI Jadi Komunitas Blogger Terbanyak Sedunia

    Seedbacklink Pecahkan Rekor MURI Jadi Komunitas Blogger Terbanyak Sedunia

    Jakarta –

    Platform marketing teknologi digital di Indonesia, Seedbacklink mendapat penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kategori Komunitas Narablog (Blogger) dengan Blog terbanyak sedunia.

    CEO Seedbacklink, Ahmad Desrayen (Ayen) menyampaikan dari rekor MURI ini pihaknya ingin terus berinovasi dalam dunia marketing teknologi.

    “Jadi memang rekor dunia ini yang pertama adalah kita memang berkomunitas ya teman-teman. Kita nggak stop cuman di creator dari webpage ya, tapi kita akan terus berinovasi jadi marketing platform terbesar,” ucap Ayen dalam sambutannya di Hotel Blue Sky Petamburan, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

    Ayen menjelaskan pihaknya juga akan berusaha mengajak para kreator di media sosial untuk bergabung dengan Seedbacklink.

    “Kita juga akan onboard creator-creator lain yang ada, seperti creator di YouTube dan TikTok, kemudian Instagram, semuanya. Ke depannya akan kita onboard di Seedbacklink,” jelasnya.

    Customer Relation Manager MURI, Lutfi Syah Pradana mengatakan Seedbacklink telah meraih penghargaan MURI berupa komunitas Narablog terbanyak di dunia yang mencapai 9.007 orang.

    “Seedbacklink menjadi komunitas narablog atau yang lebih kita kenal sebagai blogger dengan anggota yang terbanyak seperti yang sudah disampaikan berkali-kali tidak hanya di Indonesia, tapi juga terbanyak di dunia dengan jumlah 9.007 blogger yang menjadi anggota aktif,” jelasnya.

    Lutfi berharap, Seedbacklink dapat berkembang dengan terus berkontribusi dalam memberikan inovasi, khususnya dalam dunia industri marketing.

    “Museum Rekor Dunia Indonesia atas pencetakan rekor ini berharap bahwa tidak hanya 9.000 (blogger) mungkin nanti bisa menjadi 90.000. Terus berkembang dan berinovasi untuk industri marketing di Indonesia,” sambungnya.

    Sementara itu, CEO RankPillar, Agung Dwi Sandi mengungkapkan bahwa di beberapa daerah Indonesia, beberapa perusahaan masih sulit untuk mendapat akses untuk terkoneksi dengan beberapa media besar. Seedbacklink dikatakan hadir untuk membantu perusahaan yang berada di luar kota agar bisa terkoneksi dengan media besar yang ada di Jakarta.

    “Seedbacklink itu bisa membantu perusahaan di Papua, Aceh, Medan, Surabaya. Mereka sebenarnya kesulitan aksesnya karena jauh jaraknya, jadi kita mengambil kesempatan itu untuk membantu mereka connect dengan media ataupun program,” jelasnya.

    Agung mengatakan upaya tersebut membuahkan hasil dan telah menayangkan 120 ribu artikel dari berbagai perusahaan.

    “Dan total artikel tayang di Seedbacklink itu per saat ini mencapai 120.000 artikel tayang. Jadi kita kalau start Seedbacklink tahun 2023, berarti selama 2 tahun itu kita sudah menayangkan 120.000 artikel di media,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Seedbacklink menghubungkan bisnis dan penerbit media atau blog guna memperoleh publikasi yang memuat tautan (backlink) ke situs web bisnis. Seedbacklink juga dapat membantu brand untuk mendapatkan review yang masif dari blogger dan media.

    (prf/ega)

  • Usai Aceh-Sumut, Kini Trenggalek-Tulungagung Rebutan 13 Pulau Tak Berpenghuni

    Usai Aceh-Sumut, Kini Trenggalek-Tulungagung Rebutan 13 Pulau Tak Berpenghuni

    Liputan6.com, Surabaya – Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti membenarkan adanya polemik yang terjadi antara Kabupaten Trenggalek dengan Tulungagung yang rebutan 13 pulau.

    “Polemik ini sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun silam. Dari awal sudah ada dualisme, sudah dobel,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).

    Lilik menceritakan, awal polemik ini terjadi. Pemkab Trenggaleknsudah memasukkan 13 pulau itu sebagai wilayahnya, hal itu tercantum pada Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.

    Lalu, pada 2023, Pemkab Tulungagung ternyata memasukkan 13 pulau tersebut sebagai wilayahnya sebagaimana pada Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023–2043.

    “13 pulau Itu berdasarkan Perda RTRW-nya Trenggalek itu dia masuk tahun 2012, tapi juga masuk di Perda RTRW Tulungagung tahun 2023,” ucapnya.

    Sementara itu, Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, disebutkan 13 pulau tersebut masuk wilayah Kabupaten Tulungagung.

    “Tapi dalam Perda Provinsi Jatim Nomor 10 Tahun 2023 serta Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW, wilayah itu dinyatakan bagian dari Trenggalek,” ujar Lilik

     

  • Pemerintah Umumkan Empat Pulau kembali ke Aceh, Zulfikar Akbar: Jadi Penanda Presiden Mau Dengar Suara Rakyat

    Pemerintah Umumkan Empat Pulau kembali ke Aceh, Zulfikar Akbar: Jadi Penanda Presiden Mau Dengar Suara Rakyat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

    Lewat pengumuman yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.

    Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesneg Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    Merespon hal ini, Pegiat media sosial sekaligus aktivis asal Aceh, Zulfikar Akbar menyampaikan ucapan terima kasihnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami Aceh berterima kasih atas keputusan baik Presiden @prabowo,” tulisnya dikutip Kamis (19/6/2025).

    Ia juga menyebut kembalinya empat pulau ini ke Aceh menjadi tanda bahwa Presiden selalu mendengar suara dari rakyat.

    Zulfikar pun berharap ke depannya Presiden Prabowo bisa kembali mengambil sikap terkait visinya soal Asta Cita.

    “Jadi penanda presiden msh mau mendengar suara rakyat. Tak meremehkan keresahan rakyat,” ungkapnya.

    “Semoga presiden pun ambil sikap atas orang dekat yg menghalangi Asta Cita,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • 3 Pernyataan Mendagri Tito Karnavian Jelaskan 4 Pulau Aceh yamg Sempat Dimiliki Sumut – Page 3

    3 Pernyataan Mendagri Tito Karnavian Jelaskan 4 Pulau Aceh yamg Sempat Dimiliki Sumut – Page 3

    Dalam rapat yang digelar pemerintah pusat, terungkap bahwa proses pemindahan 4 pulau Aceh ke Sumut ini dimulai pada tahun 2022 di era Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

    Mendagri Tito mengatakan pengkajian 4 pulau ini terjadi pada tahun 2022.

    “Di Tahun 2022 ini dengan adanya Kepmendagri tentang adanya pencakupan 4 pulau ini ke wilayah Tapanuli Tengah waktu itu Gubernur Aceh pak Nova dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi keberatan dengan menunjukan data historis dan dokumen-dokumen,” katanya.

    Tito mengatakan salah satu dokumen yang sangat penting dokumen yakni surat kesepakatan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar.

    “Yang diberikan salah satunya adalah surat dokumen kesepakatan 2 gubernur, yang disaksikan menteri saat itu Pak Rudini. Ditandatangani Pak Gubernur Aceh saat itu Pak Ibrahim Hasan sementara dari Sumut Raja Inal Siregar, ini dokumen fakta,” ujarnya.

    “Yang intinya untuk batas wilayah di poin nomor 3 batas wilayah untuk Tapteng dan Aceh (Provinsi) itu mengacu kepada Staats Blaad No 604 Tahun 1908 dan peta topografi TNI AD tahun 1978,” kata Tito Karnavian menambahkan.

    Dengan adanya peta ini Kemendagri mempertimbangkan kemungkinan 4 pulau masuk ke Aceh. “Namun saat itu dokumennya hanya fotocopy, kita tahu dokumen foto copy dalam masalah hukum mudah sekali untuk dipatahkan,” katanya.

    Sejak tahun 2022 di masa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kemendagri dan pihak terkait melakukan pengkajian hingga akhirnya memutuskan 4 pulau Aceh masuk Sumut. Keputusan ini kemudian dibatalkan setelah terjadi polemik.

    “Oleh karena itu kesepakatan tahun 2022, setelah ada data baru ini semua pihak Sumut, Aceh, Kemendagri dan juga dari Pemerintah Pusat yang lain, yang masuk dalam Tim Pembakuan Rupabumi, sama-sama mencari dokumen ini,” tukas Mendagri Tito.

  • Top 3 News: Pemindahan 4 Pulau Aceh Ternyata Diajukan Edy Rahmayadi Saat Jadi Gubernur Sumut – Page 3

    Top 3 News: Pemindahan 4 Pulau Aceh Ternyata Diajukan Edy Rahmayadi Saat Jadi Gubernur Sumut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polemik 4 pulau Aceh-Sumatera Utara (Sumut) akhirnya tuntas. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Itulah top 3 news hari ini.

    Dalam rapat yang digelar pemerintah pusat, terungkap bahwa proses pemindahan 4 pulau Aceh ke Sumut ini dimulai pada tahun 2022 di era Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

    Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers ihwal polemik 4 pulau Aceh. Ia mengatakan pengkajian 4 pulau ini terjadi pada tahun 2022.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan terhadap uang senilai Rp11.880.351.802.619 terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, yang berasal dari Wilmar Group.

    Hal itu pun diyakini menjadi penyitaan terbesar dalam sejarah seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Rabu 18 Juni 2025.

    Harli menyebut, penyitaan Rp11,8 triliun itu menjadi upaya Jampidsus Kejagung dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya di Blitar, Jawa Timur.

    Titik pertamanya, ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu 18 Juni 2025.

    Tampak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir mendampingi Wapres Gibran. Dikutip dari siaran pers Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), ziarah tersebut merupakan bagian dari penghormatan negara terhadap jasa para pendiri bangsa.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 18 Juni 2025:

    Polemik dua provinsi yang bertetangga. Meski tak berpenduduk ternyata peralihan empat pulau di Aceh ke wilayah Sumatra Utara oleh Kemendagri masih menimbulkan perdebatan.

  • Menteri Loyalis Jokowi Terus Bikin Gaduh di Pemerintahan Prabowo

    Menteri Loyalis Jokowi Terus Bikin Gaduh di Pemerintahan Prabowo

    GELORA.CO -Para menteri yang terindikasi masih menjadi loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) atau yang biasa disematkan publik sebagai Geng Solo tak henti-hentinya membikin kegaduhan di pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

    Teranyar, keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau menjadi biang kegaduhan di publik.

    Untungnya, Presiden Prabowo telah menganulir keputusan tersebut dengan menetapkan pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Mangkir Ketek tetap menjadi bagian dari Provinsi Aceh. 

    “Dengan langkah yang diambil oleh Menteri dalam Negeri ini saya lihat bisa menyebabkan gaduh secara politik nasional dan dapat menyebabkan citra negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan kepada RMOL, Rabu, 18 Juni 2025.

    Iwan akrab disapa, kebijakan para menteri loyalis Jokowi ini seperti diorkestrasi untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, ia berharap Prabowo dapat mengambil langkah tegas terhadap menteri-menteri tersebut.

    “Saya lihat menteri-menteri warisan Presiden Jokowi selalu menimbulkan kegaduhan politik dan kebijakan yang diambil acap kali menimbulkan kontroversi negatif di mata publik,” jelasnya. 

    “Sehingga Presiden Prabowo harus mengambil langkah tegas untuk menertibkan kabinetnya dengan reshuffle agar langkah-langkah sembrono menteri-menterinya tidak terulang terus menerus,” pungkas Iwan. 

    Sebelum polemik Mendagri, publik sudah lebih dulu digegerkan dengan pernyataan maupun kebijakan kontroversial dari menteri-menteri yang dicap sebagai loyalis Jokowi. misalnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

  • Kementrans terbitkan 1.120 SHM untuk 690 KK transmigran lokal

    Kementrans terbitkan 1.120 SHM untuk 690 KK transmigran lokal

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi menerbitkan 1.120 sertifikat hak milik (SHM) atas tanah untuk 690 kepala keluarga (KK) transmigran lokal.

    Penyerahan SHM tersebut bagian dari wujud nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini membelit warga transmigrasi.

    “Betapa pentingnya sertifikat itu bagi masyarakat (untuk), satu, memperoleh kepastian hukum atas hak tanah. Yang kedua juga mendapatkan akses untuk mendapatkan modal,” kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam agenda peluncuran program Trans Tuntas (T2) di Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu.

    Secara simbolis, penyerahan sertifikat diberikan kepada 100 warga Sukabumi, Jawa Barat. Mereka dari Kampung Cimanggu Desa Langkapjaya di Kecamatan Lengkong, dan sisanya berasal dari Kecamatan Sagaranten, yaitu Kampung Cikopeng Desa Curugluhur, Gunung Gedogan Desa Mekarsari, dan Puncak Gembor Desa Mekarsari.

    Keempat lokasi tersebut dihuni oleh warga transmigran yang sebagian berasal dari daerah terdampak konflik sosial seperti Aceh dan Poso di Sulawesi Tengah.

    Ke depan, target program T2 yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah di kawasan transmigrasi meliputi penerbitan lebih dari 13 ribu SHM, dukungan pengukuran kadastral seluas 10 ribu hektare (ha), dan inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 334 ribu ha.

    Pihaknya sendiri disebut sedang berusaha menjadi kementerian yang produktif dengan mengandalkan dua kekuatan, yakni lahan dan tenaga kerja dari para transmigran. Di sisi lain, tantangan yang perlu diselesaikan berkaitan dengan modal, teknologi, dan off-taker.

    “Oleh karena itu, sekarang ini dalam rangka transformasi transmigrasi, transmigrasi tidak lagi hanya memindahkan penduduk, tetapi bagaimana membangun kawasan ekonomi,” ujar Iftitah.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.