Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • TNI Respons Kapal Induk USS Nimitz Lewat Perairan Aceh Menuju Teluk Persia

    TNI Respons Kapal Induk USS Nimitz Lewat Perairan Aceh Menuju Teluk Persia

    GELORA.CO –  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menjelaskan informasi yang beredar di masyarakat terkait kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Nimitz (CVN-68), melintasi Perairan Aceh, Indonesia. Kapal induk bertenaga nuklir tersebut dilaporkan mematikan sinyal dalam perjalanan menuju Teluk Persia di Timur Tengah.

    Kristomei menyampaikan, kapal tersebut memang melintas dari Laut China Selatan menuju Selat Singapura, Selat Malaka, dan melanjutkan pelayarannya ke Samudra Hindia. Menurut dia, tidak ada yang dilanggar dalam perjalanan USS Nimitz.

    “Kapal tersebut berlayar di Selat Malaka dengan menggunakan Hak Lintas Transit. Sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, kapal-kapal asing, termasuk kapal perang, diperbolehkan melintas tanpa harus meminta izin kepada negara pantai, selama tetap mematuhi aturan pelayaran internasional dan tidak membahayakan keamanan wilayah yang dilintasi,” kata Kristomei di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

    Dia pun memastikan, TNI senantiasa memantau setiap aktivitas pelayaran asing di wilayah yurisdiksi nasional sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia. “Seluruh satuan TNI yang terkait tetap siaga dan melakukan koordinasi dalam rangka menjamin stabilitas dan kepentingan nasional di wilayah perairan strategis tersebut,” ucap Kristomei.

    Sebelumnya, seorang nelayan Aceh merekam kejadian langka ketika sedang mencari ikan di laut berpapasan dengan kapal induk AS. Kapal perang sepanjang 333 meter dengan berat 101 ribu ton tersebut berlayar menuju Selat Malaka menuju Samudra Hindia di tengah ketegangan dan perang antara Israel dan Iran.

  • Dugaan Invisible Hand di Belakang Tito Karnavian Perlu Diusut

    Dugaan Invisible Hand di Belakang Tito Karnavian Perlu Diusut

    GELORA.CO – Polemik 4 pulau antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) tetap harus diusut meski sengketa perebutan telah diselesaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Founder Citra Institute Yusak Farchan menilai, sengketa pemindahan 4 pulau dari Aceh ke Sumut tidak lepas dari keputusan Mendagri. Yusak menduga ada pihak lain yang membekingi kebijakan Mendagri tersebut.

    “Rasanya tidak masuk akal kalau Mendagri bekerja sendiri,” ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 20 Juni 2025.

    Menurutnya, Tito tidak akan berani mengambil kebijakan sendiri. Terlebih, 4 pulau dimaksud, yakni Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sejak lama sudah menjadi bagian dari Aceh.

    Maka dari itu, Yusak memandang pemerintah perlu mengusut dugaan pihak-pihak lain membekingi Tito hingga berani membuat kebijakan yang bikin gaduh.

    “Pasti ada invisible hand yang turut bermain memindahkan 4 pulau tersebut. Ini yang harus segera diurai,” tuturnya.

    “Keputusan Mendagri kan tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui perencanaan matang,” pungkas Yusak. 

  • Kapal Induk AS ‘Menghilang’ di Dekat Aceh, Teori Konspirasi soal Perang Iran Bermunculan

    Kapal Induk AS ‘Menghilang’ di Dekat Aceh, Teori Konspirasi soal Perang Iran Bermunculan

    GELORA.CO –  Kapal induk AS USS Nimitz (CVN-68), yang diyakini tengah menuju ke kawasan Timur Tengah, mematikan transporder dan berhenti mengirimkan data tentang lokasinya, menurut data dari pelacak kapal Marine Vessel Traffic.

    Kapal induk AS tersebut disebut bergerak ke Timteng untuk memperkuat postur pertahanan AS di tengah eskalasi antara Iran dan Israel.

    Menurut koordinat terbaru, kapal tersebut berada di perairan antara Malaysia dan Indonesia, mengikuti jalur 313 derajat dengan kecepatan 19 knot. Sinyal terakhir dari kapal tersebut terekam pada 17 Juni pukul 02:03 GMT (pukul 09:03 WIB).

    Tujuan kapal induk tersebut tidak disebutkan dalam sistem Marine Vessel Traffic, tetapi dilihat dari arah pergerakannya, kelompok penyerang kapal induk Nimitz mungkin sedang menuju Teluk Persia.

    Seorang pejabat pertahanan AS pada Selasa (17/6) mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah mengarahkan untuk memindahkan kelompok penyerang kapal induk Nimitz guna mempertahankan postur pertahanan dan menjaga personel Amerika di Timur Tengah.

    “Angkatan Laut AS terus melakukan operasi di Mediterania Timur untuk mendukung tujuan keamanan nasional,” kata pejabat Pentagon tersebut.

    Pergerakan kapal perang bertenaga nuklir tersebut telah memicu munculnya berbagai teori konspirasi di media sosial.

    Salah satunya menyebutkan bahwa USS Nimitz akan ditumbalkan untuk memfitnah Iran sebagai upaya menarik keterlibatan langsung militer AS dalam konflik di Timur Tengah.

    “USS Nimitz dikirim ke wilayah tersebut agar Israel menenggelamkannya, sehingga politisi AS menyalahkan Iran, dan kemudian melancarkan perang langsung terhadap Iran. Anda TIDAK PERNAH mengirim target besar seperti kapal induk ke perairan saat musuh Anda memiliki rudal yang dapat dengan mudah menargetkan aset yang mahal,”  tulis Sharmine Narwani, kolumnis untuk The Cradle Media, di media sosial seperti diberitakan The National Intrest.

    Jurnalis independen dan pembuat film dokumenter James Li menyampaikan sentimen serupa. Dia pun menyinggung insiden tenggelamnya kapal USS Liberty di Semenanjung Sinai pada semasa Perang Enam Hari.

    “Banyak yang tahu Israel “tidak sengaja” menyerang USS Liberty pada tahun 1967. Hanya sedikit yang tahu bahwa itu mungkin merupakan bagian dari operasi bendera palsu CIA-Mossad yang disebut ‘Proyek Sianida’ untuk memicu perubahan rezim di Mesir. Dengan USS Nimitz menuju Iran, Anda harus bertanya-tanya: apakah sejarah terulang kembali?” tulisnya.

    Namun, pakar dan praktisi menilai gagasan bahwa Angkatan Laut AS akan membiarkan salah satu kapal induknya ditenggelamkan, sangat tidak masuk akal.

    Selain hilangnya nyawa lebih dari 3.000 pelaut, penerbang, dan marinir, kapal tersebut membawa aset yang jauh melebihi biaya untuk mendaur ulang kapal tersebut.

    “Saya tidak tahu bagaimana orang-orang bisa sampai pada kesimpulan tersebut,” kata analis industri teknologi Roger Entner dari Recon Analytics.

    “Sejarah penuh dengan peramal yang sangat pandai melihat masa depan, dan peramal yang mengatakan bahwa langit akan runtuh, dan mereka umumnya salah,” kata Entner, yang secara teratur melacak tren di media sosial, kepada The National Interest.

    Pakar pemasaran dan hubungan masyarakat di Universitas New York Angeli Gianchandaniserta mengatakan kepada The National Interest bahwa media sosial kini bertindak sebagai pengeras suara sekaligus manipulator, terutama selama krisis geopolitik.

    Ia memperingatkan bahwa berbagai platform memungkinkan klaim yang tidak diverifikasi, termasuk yang didukung oleh gambar yang dibuat AI dan berasal dari anonim, menjadi viral sebelum pemeriksa fakta dapat menentukan apakah informasi tersebut benar.

    Pada saat yang sama, algoritme pada platform ini menghargai keterlibatan, bukan informasi. Dengan demikian, unggahan yang memicu ketakutan atau kemarahan terkait identitas kesukuan terbukti menyebar lebih cepat daripada berita sebenarnya.

    “Satu cuitan atau video berisi spekulasi tentang operasi bendera palsu yang melibatkan USS Nimitz dapat menjangkau jutaan orang dalam hitungan jam, karena platform tersebut dirancang untuk menghargai hal-hal yang keterlaluan, bukan hal-hal yang akurat,” ujar dia.

  • Anak imigran etnis Rohingya di Aceh meriahkan hari pengungsi sedunia

    Anak imigran etnis Rohingya di Aceh meriahkan hari pengungsi sedunia

    Banda Aceh (ANTARA) – Anak-anak imigran etnis Rohingya yang ditampung di pengungsian di Provinsi Aceh mengikuti berbagai lomba dan kegiatan lainnya dalam rangka memeriahkan Hari Pengungsi Sedunia 2025.

    Berbagai kegiatan dan lomba yang difasilitasi Yayasan Geutanyoe dalam rangka memeriahkan Hari Pengungsi Sedunia 2025 tersebut dipusatkan di Asrama Anak Yatim Yayasan Mina Raya atau dikenal dengan sebutan Camp Mina Raya, Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Jumat.

    “Serangkaian kegiatan dan lomba untuk anak-anak pengungsi Rohingya sebagai wujud solidaritas terhadap mereka yang sedang berjuang mencari penghidupan lebih baik,” kata Budi Luhur Ramadhansyah, staf Yayasan Geutanyoe.

    Adapun kegiatan dan lomba yang diikuti anak-anak imigran etnis Rohingya di Kamp Mina Raya tersebut yakni bacaan surat pendek Al Quran. Serta lomba menggambar yang melukiskan harapan anak-anak imigran etnis Rohingya.

    Menurut Budi Luhur, kegiatan yang digelar tersebut bertujuan membangkitkan semangat anak-anak yang sudah berada di kamp pengungsian tersebut sejak beberapa tahun terakhir. Peringatan hari pengungsi sedunia ini diperingati setiap 20 Juni.

    “Pengungsi Rohingya bukan sekadar angka. Mereka adalah manusia yang punya cerita, mimpi, dan hak untuk hidup dengan aman dan martabat. Peringatan hari pengungsi sedunia adalah pengingat bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas,” katanya.

    Budi Luhur Ramadhansyah mengatakan pihaknya terus berkomitmen memperjuangkan hak-hak pengungsi melalui pendekatan kemanusiaan, advokasi kebijakan, dan penguatan kapasitas komunitas agar tercipta lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.

    “Hari pengungsi sedunia adalah momentum penting menyuarakan hak, martabat, dan harapan para pengungsi serta memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjamin perlindungan mereka,” kata Budi Luhur Ramadhansyah.

    Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, imigran etnis Rohingya yang masih ditampung di sejumlah kamp pengungsian di provinsi ujung barat Indonesia tersebut sebanyak 429 orang.

    Adapun lokasi penampungan pengungsian yakni di Kulee dan Mina Raya, Kabupaten Pidie, sebanyak 95 orang. Penampungan di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, sebanyak 92 orang, dan di Lapangan Seuneubok Rawang, Kabupaten Aceh Timur, sebanyak 242 orang.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • XLSMART Perluas dan Tingkatkan Jaringan di Aceh, Jangkau 22 Kota/Kabupaten

    XLSMART Perluas dan Tingkatkan Jaringan di Aceh, Jangkau 22 Kota/Kabupaten

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) terus meningkatkan layanan dan jaringan guna memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan lebih baik. 

    Dengan memperluas jaringan dan meningkatkan infrastruktur, XLSMART memberikan pengalaman konektivitas yang lebih cepat dan andal bagi semua pengguna, mendorong inovasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh Nusantara, termasuk wilayah Provinsi Aceh.

    Perluasan jaringan dan layanan yang dilakukan oleh XLSMART merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mendukung kemajuan Aceh dalam era digital yang semakin berkembang.

    Director & Chief People Officer XLSMART Jeremiah Ratadhi mengatakan Salah satu langkah strategis yang diambil oleh XLSMART adalah memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah terpencil. 

    Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses internet kini dapat menikmati layanan yang sama dengan mereka yang berada di kota besar. 

    “Paska Merger XL Axiata dan Smartfren, kami bertekad untuk bisa menghadirkan inovasi layanan terbaik dan mempercepat digitalisasi nasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga membuka peluang baru bagi pendidikan, bisnis, dan komunikasi di seluruh wilayah,” kata Jeremiah, dikutip Jumat (20/6/2025). 

    Saat ini, jaringan XLSMART di Provinsi Aceh telah menjangkau sekitar 208 kecamatan, dan 22 kota/kabupaten dengan ditopang sekitar 2.750 BTS yang mayoritas 4G Jumlah tersebut termasuk BTS yang ada di pulau-pulau terpencil seperti Simeulue, Sabang, Breueh, dan Nasi yang ada di perairan Samudera Hindia.

    Jeremiah menegaskan bahwa saat ini XLSMART sedang melakukan integrasi dan perluasan jaringan pasca merger antara XL Axiata dan Smartfren. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk melakukan transformasi dalam pemerataan akses komunikasi di Indonesia. 

    Dengan menggabungkan kekuatan kedua operator, XLSMART berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang lebih baik dan lebih luas, sehingga masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Aceh, dapat menikmati konektivitas yang lebih handal dan berkualitas. 

    Sebagai bagian dari identitas perusahaan, XLSMART menjunjung tinggi nilai Customer at Heart, di mana setiap inisiatif yang dilakukan selalu mengutamakan pengalaman terbaik bagi pelanggan. 

    XLSMART percaya bahwa dengan menghadirkan layanan yang relevan, mudah dijangkau, dan berkualitas tinggi, pelanggan tidak hanya akan merasa dihargai, tetapi juga akan semakin loyal terhadap layanan XLSMART.

    Cakupan jaringan XLSMART di wilayah Aceh makin luas berkat inisiatif ini, yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan akses komunikasi yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat terhubung dengan lebih mudah, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Transformasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, menjadikan mereka lebih terhubung dengan dunia luar dan meningkatkan peluang dalam berbagai aspek kehidupan.

  • Provinsi Ini Hapus Pajak Progresif, Punya Kendaraan Berapa pun Tarifnya Sama

    Provinsi Ini Hapus Pajak Progresif, Punya Kendaraan Berapa pun Tarifnya Sama

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia sudah mulai menghapus pajak progresif kendaraan. Jadi, memiliki kendaraan berapa banyak pun akan dikenakan tarif pajak yang sama.

    Memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu biasanya akan dikenakan pajak progresif. Kendaraan kedua dan seterusnya kena pajak lebih besar. Pajak yang lebih besar untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya ditetapkan untuk mengontrol jumlah kendaraan bermotor di suatu provinsi.

    Meski begitu, kini sudah ada beberapa provinsi yang tidak lagi menerapkan pajak progresif. Jadi, kendaraan pertama, kedua dan seterusnya akan dikenakan tarif pajak yang sama.

    Salah satunya adalah Provinsi Aceh. Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan.

    Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Begitu juga Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Pajak Progresif di Jakarta

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menerapkan pajak progresif. Untuk saat ini, penerapan pajak progresif di Jakarta mengacu pada tarif baru yang berlaku sejak Januari 2025. Hal itu berdasarkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Berdasarkan aturan baru itu, pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya mengalami kenaikan dibanding tarif sebelumnya. Berikut rincian tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi:

    2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat; dan6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

    Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    Lebih lanjut, tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen. Lalu untuk tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% dan tidak dikenakan pajak progresif.

    (rgr/din)

  • Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Moge-Satwa yang Rugikan Negara Rp 4,6 T

    Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Moge-Satwa yang Rugikan Negara Rp 4,6 T

    Jakarta –

    Bea Cukai Langsa bersama aparat TNI dan Polri menggagalkan sejumlah penyelundupan impor ilegal dan peredaran rokok ilegal di Provinsi Aceh. Serangkaian operasi pengawasan dan penindakan ini membongkar impor ilegal barang mewah, satwa, komoditas hasil tembakau (rokok) ilegal, hingga narkotika yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.

    Kepala Kantor Bea Cukai Langsa Sulaiman menyatakan selama semester I 2025 saja pihaknya berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebanyak Rp 4,68 triliun. Dengan rincian, Rp 4,09 miliar untuk sektor kepabeanan, Rp 7,16 miliar untuk sektor cukai, dan 4,67 triliun untuk biaya rehabilitasi narkotika yang tidak jadi dikeluarkan negara.

    “Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal di bidang kepabeanan dan cukai. Kami juga mengajak masyarakat untuk secara kontinu aktif melaporkan setiap indikasi penyelundupan ilegal ke Bea Cukai,” papar Sulaiman dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

    Selama 6 bulan pihaknya berhasil menggagalkan penyelundupan barang impor ilegal sebanyak 2 kali dengan barang hasil penindakan diantaranya 17 unit kendaraan roda dua, dan komoditas lainnya.

    Kemudian ada juga penindakan rokok ilegal sebanyak 5 (kali dengan total jumlah batang yang diamankan sebanyak 5.859.200 batang berbagai merk. Pihaknya juga berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika sebanyak 11 kali dengan total barang sebanyak 584.650 gram.

    Barang dan satwa yang diamankan Bea Cukai Foto: Dok. Bea Cukai Langsa

    Dia mengungkapkan, pada Juni 2025 saja telah berhasil melakukan 1 kali penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan, 4 kali penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai dan 2 kali penindakan di bidang narkotika. Salah satunya, pihaknya menggagalkan upaya penyelundupan impor ilegal dari Thailand ke wilayah Kecamatan Madat, Aceh Timur pada 15 Juni 2025. Dalam penindakan ini, berbagai barang berhasil diamankan, mulai dari kendaraan bermotor mewah, hingga berbagai jenis satwa.

    Total ada 8 unit kendaraan yang disita, mulai dari motor Harley Davidson, Motor Yamaha SR400, truk Isuzu Traga, hingga sepeda motor Honda Supra. Ada juga 17 ekor satwa mulai dari satwa patagonian mara yang merupakan satwa eksotis, musang feret, hingga kambing pigme, dan burung makau.

    (acd/acd)

  • Usai Keputusan Prabowo, Yusril Luruskan Pernyataannya Soal MoU Helsinki Terkait 4 Pulau Aceh

    Usai Keputusan Prabowo, Yusril Luruskan Pernyataannya Soal MoU Helsinki Terkait 4 Pulau Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meluruskan pernyataannya soal MoU Helsinki dan Undang-Undang (UU) No.24/1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara. 

    Pernyataan itu disampaikan Yusril secara tertulis ketika ramai isu sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara terhadap kepemilikan empat pulau, yakni Lipan, Panjang, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek, Selasa (17/6/2025). 

    Kemudian, pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, akhirnya memutuskan bahwa empat pulau itu merupakan milik wilayah Aceh. 

    Yusril lalu meluruskan pernyataannya saat itu, bahwa MoU Helsinki dan UU No.24/1956 tidak dapat dijadikan referensi utama dalam menentukan status kepemilikan empat pulau tersebut. 

    Dia mengimbau agar masyarakat Aceh tidak salah paham terhadap pernyataannya di tengah polemik itu. 

    “Tidak seorang pun di negara ini yang menafikan peranan MoU Helsinki sebagai titik tolak penyelesaian masalah Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI,” jelas Yusril dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Sydney, Australia, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/6/2025).

    Yusril menceritakan, dia ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam diskusi internal pemerintah RI dan Tim Perunding untuk menyepakati MoU Helsinki. Saat itu, dia menjabat Menteri Sekretaris Negara. 

    Dia juga mengatakan bahwa ikut bersama dengan Menteri Dalam Negeri saat itu, Mohammad Ma’ruf yang ditugasi Presiden membahas RUU Pemerintahan Aceh dengan DPR sampai selesai. 

    Adapun mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menuturkan, dia sangat memahami semangat dari MoU Helsinki sebagai titik tolak dalam menyelesaikan persoalan pemerintah pusat dan Aceh. 

    Namun, dia menjelaskan bahwa MoU Helsinki maupun UU No.24/1956 hanya menyebutkan mana saja kabupaten yang masuk ke wilayah Provinsi Aceh, tanpa menyebutkan sepatah kata pun soal status empat pulau itu. 

    Penentuan batas daerah provinsi, kabupaten, kota, terang Yusril, harus mengacu pada UU No.9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Beleid itu menegaskan bahwa batas daerah diputuskan dalam Peraturan Mendagri.

    “Itu kalau UU tentang pembentukan provinsi, kabupaten dan kota yang baru tidak menentukan secara jelas batas-batas koordinat daerah yang dimekarkan itu. Itu inti penjelasan saya,” tegasnya.

    Yusril mengaku heran adanya pihak-pihak yang menuduh dirinya tidak menghargai MoU Helsinki, sekaligus melontarkan sejumlah kecaman. 

    “Saya sangat heran ada sementara pihak yang menuduh diri saya tidak menghargai MoU Helsinki dan berbagai kecaman lainnya,” imbuhnya.

    Berdasarkan keterangan Yusril sebelumnya, dia menyampaikan bahwa MoU Helsinki dan UU No.24/1956 tidak bisa dijadikan dasar penyelesaian status keempat pulau dimaksud. 

    Hal itu kendati UU No.24/1956 telah dijadikan dasar bagi keberadaan Kabupaten Aceh Singkil, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan pada 1999. 

    “Keempat pulau yang dipermasalahkan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara sekarang ini tidak sepatah katapun disebutkan baik dalam UU 24/1956 maupun dalam MoU Helsinki. Karena itu saya mengatakan bahwa MoU Helsinki dan UU 24/1956 tidak bisa dijadikan sebagai referensi utama penyelesaian status empat pulau yang dipermasalahkan,” ujarnya sesaat sebelum Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau dimaksud masuk ke wilayah Aceh, Selasa (17/6/2025).

  • Video: Bupati Nagan Raya Sebut Efisiensi Berat, Pembangunan Terbatas

    Video: Bupati Nagan Raya Sebut Efisiensi Berat, Pembangunan Terbatas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Efisiensi anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di tengah pemangkasan transfer dari pusat. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan mengungkapkan bahwa untuk tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten harus menghadapi pemotongan anggaran sekitar Rp130 miliar.

    Menurutnya, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) terlihat besar, alokasi sebenarnya sangat terbatas. Meski begitu, pemerintah daerah tetap berupaya mencari sumber pendanaan alternatif agar roda pembangunan tetap bergerak. Ia berharap pemangkasan ini hanya berlangsung sementara dan daerah bisa mendapat tambahan anggaran dari APBN ke depan.

    Simak wawancara Jurnalis CNBC Indonesia Eko Frima bersama Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (19/06/2025)

  • Bikin Blunder, Tito Harus Segera Mundur

    Bikin Blunder, Tito Harus Segera Mundur

    GELORA.CO -Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih dan memutuskan pengembalian empat pulau kepada Provinsi Aceh dinilai pengamat politik dan militer, Selamat Ginting, sebagai keputusan tepat.

    Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, sebelumnya sempat dialihkan status administratifnya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke wilayah Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam Kepmendagri Nomor 100.2.2.2-2138/2025.

    Selamat Ginting menilai, sebagai pejabat pemerintahan, Tito seharusnya tidak mengambil langkah yang menyangkut batas antarprovinsi secara sepihak.

    “Menurut saya, ketika Mendagri mencoba memutuskan sesuatu yang bukan tugasnya, itu jadi blunder. Soal batas wilayah itu tugas negara, bukan semata administratif,” ujar Selamat Ginting, lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis 19 Juni 2025.

    Selamat Ginting menjelaskan, keterlibatan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan konflik ini merupakan langkah yang tidak lepas dari latar belakang militer dan intelijen yang dimilikinya.

    “Begitu Prabowo mengambil alih, dia memakai kacamata pertahanan, keamanan, dan intelijen. Ini bukan semata konflik birokrasi antarprovinsi,” tegasnya.

    Ia juga menyebut keputusan Tito memicu persepsi publik bahwa ada kepentingan politik yang bermain. Mengingat Tito dikenal dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sementara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution adalah menantu Jokowi. 

    Di sisi lain, Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, dikenal sebagai pendukung setia Prabowo sejak pemilu sebelumnya.

    “Bagi Aceh, ini bukan sekadar pulau, tapi harga diri dan marwah,” tegas Ginting lagi.

    Atas dasar itu, Selamat Ginting menyarankan agar Mendagri Tito Karnavian mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena dinilai gagal membaca peta politik dan sensitivitas wilayah.

    “Seharusnya Tito mengundurkan diri. Karena sudah salah membaca peta, termasuk peta politik,” pungkasnya.