provinsi: Aceh

  • Video: Bupati Nagan Raya Soroti Kewenangan Daerah yang Banyak Ditarik

    Video: Bupati Nagan Raya Soroti Kewenangan Daerah yang Banyak Ditarik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sudah 25 tahun desentralisasi dijalankan sejak pengesahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, implementasinya dinilai belum optimal akibat masih adanya tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.

    Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan mengatakan semangat desentralisasi adalah untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan menciptakan raja-raja kecil di daerah. Teuku juga menyoroti banyaknya kewenangan daerah yang ditarik, termasuk urusan mutasi pejabat eselon II, III, dan IV yang sebelumnya menjadi hak kepala daerah. Padahal, kepala daerah adalah pembina kepegawaian yang paling memahami kondisi SDM di wilayahnya.

    Teuku juga mengapresiasi pernyataan Menteri Dalam Negeri dalam rapat dengan Komisi II DPR, yang menyebut bahwa usulan pejabat oleh kepala daerah akan dipertimbangkan selama memiliki visi yang sejalan. Teuku berharap ada evaluasi mengenai implementasi otonomi daerah dan mendorong distribusi kewenangan yang lebih adil, dengan tetap menjaga sinergi antara pusat dan daerah demi memperkuat fondasi NKRI.

    Simak wawancara Jurnalis CNBC Indonesia Eko Frima bersama Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (19/06/2025).

  • Sebanyak 86 kepala daerah akan ikuti retret gelombang kedua di Jatinangor

    Sebanyak 86 kepala daerah akan ikuti retret gelombang kedua di Jatinangor

    Minggu, 22 Juni 2025 12:09 WIB

    Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky (kanan) dan Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus duduk di dalam bus saat mengikuti kegiatan pelepasan retret kepala daerah gelombang kedua di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6/2025). Sebanyak 86 kepala daerah dilepas dari kantor Kemendagri menuju Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang untuk mengikuti retret gelombang kedua yang akan berlangsung 22-26 Juni. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

    Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir (kanan) berbincang dengan kepala daerah usai upacara pelepasan retret kepala daerah gelombang kedua di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6/2025). Sebanyak 86 kepala daerah dilepas dari kantor Kemendagri menuju Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang untuk mengikuti retret gelombang kedua yang akan berlangsung 22-26 Juni. ANTARA FOTO/Indrianto Eko/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Juni 2025

    Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja? Nasional 22 Juni 2025

    Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Sengketa
    antar-pemerintah daerah (Pemda) atas kepemilikan
    pulau
    terus bermunculan. Hal ini terjadi usai terjadi polemik soal kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh-Sumatra Utara (Sumut).
    Keduanya memperebutkan
    Pulau
    Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
    Persoalan timbul setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa empat pulau tersebut masuk dalam wilayah Sumut. Alasannya, secara geografis pulau-pulau itu lebih dekat dengan Sumut.
    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh empat pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (10/6/2025).
    Persoalan kepemilikan empat pulau ini kemudian meruncing. Pemda Aceh dan warga Aceh tidak terima dengan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
    Tidak hanya itu, Wakil Presiden RI Ke-10 Jusuf Kalla bahkan angkat bicara. Ia mengingatkan bahwa empat pulau itu merupakan harga diri warga Aceh.
    Perselisihan ini akhirnya diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Jenderal Kopassus itu memutuskan bahwa empat pulau tersebut milik Aceh.
    “Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Usai polemik empat pulau Aceh-Sumut, muncul selisih kepemilikan 13 pulau Trenggalek-Tulungagung.
    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek juga merasa keberatan dengan Keputusan Mendagri yang menyatakan bahwa 13 pulau itu milik Pemda Tulungagung.
    Dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Trenggalek dan RTRW Provinsi Jawa Timur telah disebutkan bahwa 13 pulau itu masuk dalam wilayah administrasi Trenggalek.
    Pemprov Jawa Timur kemudian memfasilitasi pertemuan Pemkab Trenggalek dan Tulungagung untuk duduk bersama.
    Namun, perasaan itu masih buntu. Kedua pihak masih bersikeras memiliki hak kelola atas 13 pulau tersebut.
    “Sudah ditetapkan oleh Kepmendagri, artinya masih masuk wilayah Tulungagung. Kami akan bersurat lagi, meminta agar dilakukan kajian ulang,” kata Sekda Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, Senin (16/6/2025).
    Perselisihan juga muncul di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan Kepulauan Riau (Kepri) menyangkut kepemilikan
    Pulau Tujuh
    .
    Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bahkan membentuk Tim Khusus Pulau Tujuh yang akan memperjuangkan untuk mengembalikan empat pulau ke Babel.
    Mereka mempersoalkan Keputusan Mendagri Nomor 050/145/2022 dan 100.1.1.6117/2022 tentang Kode Wilayah Administratif dan Data Pulau.
    Staf Khusus Gubernur Babel, Kemas Akhmad Tajuddin, mengatakan bahwa tim tersebut akan menempuh jalur hukum dan administratif, termasuk menyurati Mendagri agar merevisi keputusannya.
    Jika tidak ditanggapi, Pemda Babel akan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Kita juga akan melakukan langkah hukum lainnya dengan mengajukan gugatan judicial review atas adanya konflik dua undang-undang yang saling bertentangan,” di Pangkalpinang, Sabtu (21/6/2025), dilansir dari Antara.
    Menurut Kemas, pihaknya telah melakukan dialog dengan Pemda Kepri secara langsung maupun di bawah mediasi Kemendagri. Namun, kedua pihak tidak kunjung sepakat.
    “Pada 2022 terbit Keputusan Mendagri yang memasukkan Pulau Tujuh ke Kepulauan Riau. Kami telah menyampaikan surat keberatan ke Kemendagri, namun tidak pernah ditanggapi,” ujar Kemas.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya tengah mempelajari soal polemik 13 pulau di Trenggalek, Jawa Timur, yang diklaim masuk wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
    Dia mengatakan bahwa Kemendagri akan berhati-hati dalam menangani kasus tersebut.
    “Yang pasti belajar dari
    sengketa
    4 pulau di Aceh, tentu kami hati-hati,” kata Bima, di BPSDM, Kemendagri, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
     
    Bima memastikan, Kemendagri tentu tidak hanya akan mendalami letak geografis 13 pulau itu tapi juga soal historisnya. 
    “Tidak saja soal data geografis, tapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri. Kami berhati-hati sekali,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelak Tawa Warnai Penyuluhan ASI Eksklusif di Pedalaman Aceh Utara
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Juni 2025

    Gelak Tawa Warnai Penyuluhan ASI Eksklusif di Pedalaman Aceh Utara Regional 22 Juni 2025

    Gelak Tawa Warnai Penyuluhan ASI Eksklusif di Pedalaman Aceh Utara
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Sejumlah petugas promosi kesehatan
    Puskesmas Geureudong Pase
    , Kabupaten Aceh Utara, Jumat (20/6/2025) lalu menemui kaum ibu di Desa Suka Damai.
    Tema kali ini adalah pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif. Artinya, bayi usia 0-6 bulan benar-benar hanya mengonsumsi ASI tanpa makanan tambahan lainnya.
    Para tenaga kesehatan lulusan sarjana kesehatan masyarakat pun menjelaskan bagaimana memberikan
    ASI eksklusif
    , hingga praktik cara menyusui yang benar.
    Sesekali gelak tawa pun pecah. Kaum ibu terlihat geli sendiri melihat praktik menyusui itu. Ternyata, banyak dari mereka yang mengaku salah memberikan ASI ke bayi. Salah satunya, tidak simetris ke mulut bayi.
    Ditambah, ada pula kebiasaan menutup bayi dengan hijab saat memberi susu. Sebab, idealnya bayi menerima ASI dengan posisi terbuka, tanpa menutup atau memasukkan bayi ke dalam kerudung.
    Kepala Puskesmas Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara menyebut, tercatat ada 138 bayi sasaran di kecamatan itu.
    “Sejak Januari-Mei 2025, sudah masuk ASI eksklusif 41 orang. Pelan-pelan kami mensosialisasikannya hingga kaum ibu memahami pentingnya ASI eksklusif ini,” kata dia.
    Umumnya, kaum ibu di pedalaman memberikan makanan tambahan untuk bayi 0-6 bulan berupa pisang dan nasi yang diserut. Padahal, cukup dengan ASI dari sang ibu.
    ASI mengandung antibodi sehingga bermanfaat untuk kekebalan tubuh bayi. “Yang kami temukan, misalnya bayi sakit. Itu jarang diberi ASI. Padahal, baiknya lebih rutin diberi ASI,” kata dia lagi.
    Namun, mengubah perilaku bukan urusan mudah. Dibutuhkan konsistensi dari petugas dan rajin datang ke masyarakat.
    “Sabar-sabar dan pelan-pelan, pasti bisa semua nanti masyarakat memberikan ASI eksklusif ke ibunya,” cetus Jasroni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik sepekan, akhir sengketa empat pulau hingga Presiden ke Rusia

    Politik sepekan, akhir sengketa empat pulau hingga Presiden ke Rusia

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari akhir sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara hingga Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Rusia.

    Berikut kilas balik berita politik dalam sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Presiden Prabowo tetapkan empat pulau sengketa masuk wilayah Aceh

    Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pihak terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).

    “Pemerintah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Mensesneg di Kantor Presiden Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Dirut ANTARA hadiri dialog terbatas dengan Presiden Putin di Rusia

    Direktur Utama ANTARA Akhmad Munir menghadiri undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg, Rusia, di sela penyelenggaraan Sidang Majelis Umum ke-19 Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (the Organization of Asia-Pacific News Agencies/OANA).

    Presiden Putin mengadakan pertemuan terbatas dengan sejumlah pimpinan kantor berita internasional untuk berdialog. Dirut ANTARA menerima undangan tersebut, bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Putin yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/6).

    “Dialognya dinamis dan produktif. Kita cukup banyak mendapat insight-insight informasi dari Presiden Putin, terutama masalah Rusia-Ukraina, dan geopolitik lainnya,” kata Akhmad Munir usai pertemuan.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prabowo tiba di Singapura disambut langsung PM Lawrence Wong

    Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Singapura, Minggu (15/6) malam, kedatangannya disambut langsung oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Prabowo dan rombongan terbatas tiba di Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base sekitar pukul 21.00 waktu setempat. PM Wong nampak berada di bawah tangga pesawat untuk menyambut Presiden Prabowo.

    Pertemuan keduanya berlangsung hangat. Kedua pemimpin negara tampak saling berjabat tangan dan bercengkrama.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Indonesia-Rusia sepakati empat kerja sama, disaksikan Prabowo dan Putin

    Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama yang pengumumannya disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo di Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, prosesi pertukaran empat dokumen kerja sama itu digelar sebelum pernyataan pers bersama oleh Presiden Prabowo dan Presiden Putin.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Prabowo hadiri SPIEF 2025 di St. Petersburg sebagai pembicara utama

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, Rusia, Jumat (20/6) sore.

    Dalam forum ekonomi tingkat dunia itu, Presiden Prabowo berbicara dalam sesi panel bersama Presiden Rusia Vladimir Putin, Pangeran Nasser bin Hamad Al-Khalifa dari Bahrain, Wakil Perdana Menteri China Ding Xuexiang, dan Wakil Presiden Afrika Selatan Paul Mashatile.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang 7 Tahun CNBC Indonesia TV: Siaran Digital Menjangkau Lebih Luas

    Jelang 7 Tahun CNBC Indonesia TV: Siaran Digital Menjangkau Lebih Luas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hanya dalam hitungan bulan, CNBC Indonesia TV akan memasuki tahun ketujuh kiprahnya di Indonesia. Sejak pertama kali mengudara pada 10 Oktober 2018, CNBC Indonesia TV terus menjadi rujukan bagi audiens dan pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan bisnis.

    Terhitung per 24 Januari 2020 lalu, siaran CNBC Indonesia dapat disaksikan secara gratis melalui DVB-T2. Melalui siaran digital, jangkauan CNBC Indonesia TV semakin luas, hadir di berbagai pelosok negeri dengan kualitas tayangan yang lebih baik dan akses yang lebih merata.

    Jangkauan CNBC Indonesia TV meliputi sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia dengan 36 wilayah layanan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses berita.

    Mulai dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimatan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Kepulauan Riau, Riay, Gorontalo, Papua, Maluku Utara, dan Jambi.

    Berikut detailnya:

    Foto: Detail jangkauan area layanan CNBC Indonesia TV.

    Foto: Detail jangkauan area layanan CNBC Indonesia TV.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemendagri hati-hati evaluasi sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung

    Kemendagri hati-hati evaluasi sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sangat berhati-hati dalam melakukan proses evaluasi mengenai sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya belajar dari kasus sengketa empat pulau sebelumnya, yang kini sudah ditetapkan masuk ke Provinsi Aceh.

    “Tentu kami hati-hati, tidak saja soal data geografis, tapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri,” ujar Bima saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyebutkan Kemendagri sedang mendalami dokumen yang diterima dari masing-masing pemerintah kabupaten (pemkab), baik Trenggalek maupun Tulungagung.

    Kedua pemkab, kata dia, memiliki versi masing-masing mengenai 13 pulau tersebut, sehingga dokumen yang diajukan keduanya terus dipelajari dengan cermat.

    “Pasti nanti kami pelajari soal dokumennya, perkembangannya,” tutur dia.

    Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil langkah konkret dalam mendata seluruh pulau yang berpotensi disengketakan antardaerah.

    “Kemendagri harus proaktif mendata dan memetakan pulau-pulau yang berstatus tidak jelas atau disengketakan,” kata Toha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (20/6).

    Hal itu disampaikannya merespons sengketa antarwilayah terkait kepemilikan pulau yang kembali muncul usai penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).

    Dia mengingatkan bahwa keberadaan pulau-pulau kecil yang belum memiliki kejelasan administrasi berisiko memicu konflik horisontal antarpemerintah daerah.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya pencegahan dini sebelum permasalahan berkembang menjadi konflik sosial atau sengketa hukum yang berlarut-larut.

    “Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan ketegangan antardaerah, bahkan bisa mengganggu pelayanan publik dan pembangunan wilayah karena itu Kemendagri harus segera turun tangan, menengahi, dan menyelesaikan sengketa yang ada,” tuturnya.

    Sebab, kata dia, sampai saat ini masih banyak pulau yang bermasalah di Indonesia, di antaranya tujuh pulau di Pekajang yang berada di perbatasan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung hingga sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.

    “Kemendagri harus bijak dalam menyelesaikan sengketa pulau. Pemerintah harus mengedepankan fakta dan sejarah kepemilikan pulau tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri Hati-Hati Selesaikan Sengketa 13 Pulau Trenggalek-Tulungagung

    Kemendagri Hati-Hati Selesaikan Sengketa 13 Pulau Trenggalek-Tulungagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bakal berhati-hati mengambil sikap soal polemik sengketa 13 pulau di pesisir perairan selatan Jawa Timur antara Trenggalek dan Tulungagung.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyatakan Mendagri Tito Karnavian sudah melakukan evaluasi terhadap sengketa 13 pulau tersebut.

    “Pak menteri langsung memimpin proses evaluasi soal sengketa 13 pulau di Trenggalek itu. Yang pasti belajar dari sengketa 4 pulau di Aceh, tentu kami hati-hati,” kata Bima di kantor BPSDM, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya akan mempelajari dokumen dari kedua belah pihak agar persoalan sengketa pulau ini lebih terang benderang.

    Di samping itu, Bima menekankan bahwa keputusan terkait kepemilikan itu tidak akan diambil dari data geografis saja. Namun, historis dan kesepakatan masa lalu akan masuk dalam pertimbangan juga.

    “Bukan saja soal data geografis tapi historis, dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri. Kami berhati-hati sekali,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, 13 pulau yang dipersoalkan itu adalah Pulau Anak Tamengan, Pulau Anakan, Pulau Boyolangu, Pulau Jewuwur, Pulau Karangpegat, Pulau Solimo, Pulau Solimo Kulon, Pulau Solimo Lor, Pulau Solimo Tengah, Pulau Solimo Wetan, Pulau Sruwi, Pulau Sruwicil dan Pulau Tamengan.

    Pada intinya, polemik ini terjadi lantaran ada duplikasi pencatatan terkait dengan kepemilikan 13 pulau antara Trenggalek dan Tulungagung.

    Untuk diketahui, sengketa pulau juga sebelumnya terjadi antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa secara administratif empat pulau yang belakangan menjadi sumber polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara masuk dalam wilayah administratif Aceh.

    Keempat pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek. 

    Hal ini disampaikan berdasarkan dokumen resmi milik pemerintah pusat yang disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    “Secara administratif, berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh,” ujar Prasetyo dalam forum itu.

  • 4
                    
                        Prabowo Cerita Komandan GAM Kini Gabung Gerindra, Putin Mencatat
                        Nasional

    4 Prabowo Cerita Komandan GAM Kini Gabung Gerindra, Putin Mencatat Nasional

    Prabowo Cerita Komandan GAM Kini Gabung Gerindra, Putin Mencatat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di samping Presiden
    Rusia

    Vladimir Putin
    , Presiden RI
    Prabowo Subianto
    bercerita soal sosok komandan Gerakan Aceh Merdeka (
    GAM
    ) yang kini bergabung dengannya.
    Prabowo berbicara di sesi dialog di St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) ke-28, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/6/2025).
    Awalnya, dia melanjutkan pembahasan perihal Nelson Mandela dan nilai-nilai luhur yang dia wariskan. Prabowo sangat menjunjung tinggi nilai rekonsiliasi yang ditekankan Nelson Mandela.
    “Dia berupaya rekonsiliasi dengan mantan-mantan musuhnya. Itulah kehebatan Nelson Mandela,” ujar Prabowo yang duduk di samping Putin.
    Prabowo mengatakan dia juga menerapkan prinsip pengutamaan rekonsiliasi dalam langkah politiknya.
    “Kami ada pemberontakan separatis yang sangat lama di Aceh, sangat lama, saya kira hampir 30 tahun,” kata Prabowo ke arah moderator.
    “Tapi dapatkah Anda bayangkan bahwa mantan komandan dari tentara pembebasan Aceh (GAM) yang berperang melawan kami selama 25 tahun lebih, sekarang dia bergabung ke partai saya, dia ada di partai politik saya,” tutur Prabowo.
    “Dan sekarang dia adalah Gubernur Aceh, dan saya Presiden Indonesia,” ujar Prabowo.
    Prabowo tidak menyebut nama. Namun, Gubernur Aceh sekarang adalah
    Muzakir Manaf
    alias
    Mualem
    . Dia dulu memang mantan pemimpin gerilya GAM dan menggandeng kader Gerindra sebagai Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fad.
    Fadhlullah memang mantan pejuang GAM dan masuk ke Partai Gerindra, pernah pula menjadi anggota DPR. Namun Mualem sendiri berasal dari Partai Aceh.
    Kembali ke Prabowo di St Petersburg, dia bercerita bahwa rekonsiliasi dirinya dengan mantan kombatan GAM itu menunjukkan level praksis dari teori dari Nelson Mandela.
    “Saya ini mantan tentara, saya tahu betul nilai perdamaian dan rekonsiliasi. Lebih baik berbicara ketimbang membunuh satu sama lain,” kata dia.
    Putin nampak mencatat. Tepuk tangan bergemuruh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu

    Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu

    logo BMKG

    Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan hujan ringan pada Sabtu.

    Prakirawan cuaca BMKG, Yohanes AK menyebutkan untuk Pulau Sumatera, secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, serta hujan ringan untuk wilayah Banda Aceh, Medan, Bengkulu, dan Pangkal Pinang.

    Sementara di Pulau Jawa, kata Yohanes, secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Surabaya, kemudian hujan ringan di Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta, serta hujan sedang untuk wilayah Bandung dan Serang. Di Nusa Tenggara dan Bali, diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Kupang, hujan ringan untuk wilayah Mataram serta Denpasar.

    Sedangkan di Pulau Kalimantan secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Samarinda, kemudian hujan ringan untuk wilayah Pontianak dan Palangka Raya. Dia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Tanjung Selor serta Banjarmasin.

    Sementara di Pulau Sulawesi secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Makassar dan Kendari, hujan ringan untuk wilayah Palu dan Gorontalo, hujan sedang untuk wilayah Mamuju.

    “Waspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Manado,” katanya.

    Untuk Indonesia bagian timur, secara umum diperkirakan hujan ringan di wilayah Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, serta Merauke. Dia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Ambon dan Sorong.

    Sumber : Antara