provinsi: Aceh

  • Mantan Senator Beberkan Kepentingan Orang Pusat dan Asing di Aceh

    Mantan Senator Beberkan Kepentingan Orang Pusat dan Asing di Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Senator Aceh, Fachrul Razi menyebut ada kepentingan orang pusat dan asing di Aceh. Itu karena letaknya strategis dan Sumber Daya Alam (SDA).

    Ia menjelaskan, Aceh merupakan provinsi yang berada di ujung Sumatera. Pintu gerbang Indonesia Barat.

    “Satu sisi dia merupakan gadis cantik yang dijaga agar tidak diambil oleh negara lain, tapi di sisi lain dia tidak diber kesempatan untuk jadi provinsi yang kaya dan makmur,” kata Fachrul di YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Selasa (24/6/2025).

    “Dijaga tidak dipercantik. Bahkan dikerdilkan, ibarat bonsai. Jadi Aceh itu
    sampai kapanpun dia akan dibonsaikan,” tambahnya.

    Selain itu, ia mengatakan Aceh berada di letak geopolitik yang sangat strategis. Berada di dekat Selat Malaka, Laut China Selatan, dan Samudera Hindia.

    “Jadi ada tiga wilayah yang diperebutkan dunia. Baik itu Amerika, baik itu China. Artinya ada kepentingan,” terangnya.

    Di sisi lain, ia mengungkapkan ada oknum pusat juga yang punya kepentingan. Baik untuk bisnis atau perpanjangan tangan kepentingan asing.

    “Oknum-oknum di pusat ini juga punya kepentingan. Baik untuk menjalankan bisnis pribadinya maupun jadi agen tangan global untuk mengeluarkan regulasi yang menguntungkan dua kekuatan ini,” paparnya.

    Apalagi, kata dia, Aceh punya SDA
    melimpah. Mulai Minyak dan Gas (Migas) hingga uranium.

    “Aceh punya potensi Sumber Daya Alam. saya katakan, Sumber Daya Alam minyak, potensi yang sekarang ditemukan nikel. Berpotensi. Emas berpotensi di Aceh sangat tinggi sekali,” pungkasnya.

  • Sudah Disalurkan, Cek Status Pencairan BSU 2025 di Sini

    Sudah Disalurkan, Cek Status Pencairan BSU 2025 di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sudah mulai cair setelah disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 24 Juni 2025.

    Kemnaker mengatakan telah menyalurkan BSU 2025 senilai Rp600.000 kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh.

    “Sampai hari ini, Selasa, 24 Juni, dari jumlah penerima tahap I sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening sebanyak 2,45 juta,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Sisanya atau sekitar 1,24 juta penerima, kata Yassierli, sedang dalam proses penyaluran.

    Untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, kata dia, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    Adapun BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

    Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami antisipasi penerima BSU yang tidak memiliki rekenkng himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” ujarnya.

    Cara Cek Status Penerima BSU Rp600.000

    Cara cek apakah anda termasuk karyawan yang terdaftar untuk menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat dilakukan dengan 3 cara.

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki
    Apabila sudah memiliki akun, login dan isi data diri lengkap seperti NIK, nama, tanggal lahir, dan lain-lain
    Cek notifikasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima

    2. Melalui Situs BPJS Ketenagakerjaan

    3. Melalui Aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
    Daftar untuk masuk ke dalam sistem. Apabila sudah punya akun, langsung lakukan login
    Masukkan NIK dan cek status pencairan bantuan

  • 7
                    
                        BSU 2025 Sudah Cair Hari Ini, 2,45 Juta Pekerja Telah Terima Bantuan
                        Megapolitan

    7 BSU 2025 Sudah Cair Hari Ini, 2,45 Juta Pekerja Telah Terima Bantuan Megapolitan

    BSU 2025 Sudah Cair Hari Ini, 2,45 Juta Pekerja Telah Terima Bantuan
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Kabar baik bagi jutaan
    pekerja
    Indonesia,
    Bantuan Subsidi Upah
    (BSU) tahap I telah resmi dicairkan hari ini, Selasa (24/6/2025).
    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa sebanyak 2.450.068 pekerja sudah menerima dana
    BSU 2025
    tahap I yang disalurkan melalui bank-bank Himbara dan BSI.
    “Penyaluran tahap I BSU sudah terealisasi untuk lebih dari 2,4 juta pekerja. Sisanya, sebanyak 1.247.768 orang masih dalam proses pencairan,” ungkap Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari
    Antara
    .
    Penyaluran BSU dilakukan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu BNI, BRI, BTN, dan Mandiri, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk wilayah Aceh.
    Setiap pekerja yang memenuhi syarat menerima subsidi sebesar Rp 600.000, yang merupakan akumulasi dari dua bulan bantuan, masing-masing Rp300.000 per bulan untuk Juni dan Juli 2025.
    Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menerima data tahap II dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 4,5 juta calon penerima.
    Saat ini data tersebut sedang dalam proses verifikasi dan validasi sebelum penyaluran dapat dilanjutkan.
    “Setelah proses validasi selesai, tahap kedua akan segera kami salurkan,” tambah Yassierli.
    Untuk mendapatkan BSU 2025, pekerja harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:
    Program BSU 2025 merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional untuk menjaga daya beli dan mendukung kestabilan ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
    Pemerintah menargetkan 17 juta penerima BSU sepanjang tahun 2025 dengan total anggaran mencapai Rp10,72 triliun.
    Pekerja
    yang merasa memenuhi kriteria dapat mengecek status pencairan BSU 2025 melalui situs
    BSU BPJS Ketenagakerjaan
    : bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
    Pemerintah mengimbau agar pekerja yang belum menerima BSU 2025 bersabar dan menunggu proses verifikasi tahap berikutnya selesai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPD RI bantu pemulangan warga Aceh korban TPPO di Kamboja

    Anggota DPD RI bantu pemulangan warga Aceh korban TPPO di Kamboja

    Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh Sudirman Haji Uma. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

    Anggota DPD RI bantu pemulangan warga Aceh korban TPPO di Kamboja
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 23 Juni 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh Sudirman Haji Uma memfasilitasi pemulangan salah seorang warga Kabupaten Aceh Utara bernama Eki Murdani (30) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

    “Alhamdulillah, Eki sudah berhasil dipulangkan dan tiba di rumahnya pagi tadi pukul 07.00 WIB. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu, termasuk PPAM (perantau Aceh di Malaysia), Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom Penh,” kata Sudirman Haji Uma di Banda Aceh, Senin.

    Diungkapkan pula bahwa Eki sudah 2,5 tahun berada di Kamboja. Korban dipaksa bekerja di sejumlah perusahaan operator judi online dan penipuan online.

    Menurut dia, korban dipindah-pindahkan secara paksa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya tanpa digaji, bahkan yang bersangkutan kerap mendapatkan penyiksaan jika tidak memenuhi target kerja.

    Berdasarkan cerita korban, kata Haji Uma, yang bersangkutan mendapatkan penyiksaan berupa pemukulan, tendangan, hingga penyetruman listrik.

    “Di sana, masih banyak WNI lainnya, termasuk warga Aceh yang hingga kini masih terjebak di lokasi-lokasi tersebut, dan menjadi korban kekerasan sistematis dari algojo perusahaan,” ujarnya.

    Haji Uma menuturkan bahwa Eki sebenarnya sudah lama berhasil kabur dari pekerjaan tersebut. Akan tetapi, karena kesulitan ekonomi keluarga, dia tidak bisa kembali ke Tanah Air, hingga akhirnya pada tanggal 21 April 2025 disampaikan kepadanya.

    Setelah itu, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan permohonan bantuan ke Kemenlu RI dan berkoordinasi dengan Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto.

    Pemulangan ini, menurut Haji Uma, tidak mudah karena keberadaan Eki jauh dari ibu kota Phnom Penh, dengan waktu tempuh sekitar 12 jam perjalanan darat.

    Selain itu, pengurusan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) dan administrasi imigrasi juga sempat terkendala, terlebih korban harus bersembunyi dan menghindari kejaran mafia perusahaan yang selama ini memperjualbelikannya.

    Selama proses itu, Haji Uma juga meminta dukungan dari Persatuan Pekerja Aceh di Malaysia (PPAM) untuk melakukan komunikasi intensif dengan Eki dan memantau rute pemulangannya karena harus transit di Malaysia sebelum akhirnya tiba di Indonesia.

    Adapun biaya pemulangan Eki sebesar Rp12,3 juta, yang terdiri atas tiket penerbangan, konsumsi, dan pengurusan dokumen keimigrasian. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4 juta ditanggung keluarga dan sisanya Rp8,3 juta dibantu Haji Uma.

    Dalam kesempatan ini, dia mengingatkan kepada masyarakat Aceh tidak tergiur dengan janji manis agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri.

    “Kalau tidak memiliki kontrak kerja resmi yang dilegalisasi oleh dinas tenaga kerja dan BP3MI, sangat besar kemungkinan itu adalah penipuan. Jangan korbankan masa depan demi janji palsu,” demikian Hai Uma.

    Sumber : Antara

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan hingga hujan

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan hingga hujan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan hingga hujan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan mayoritas wilayah Indonesia diselimuti awan dan berpotensi hujan di sejumlah titik. Dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa, Prakirawati BMKG Raeni Chindi memaparkan awan tebal diprakirakan menyelimuti Banda Aceh, Padang, dan Pekanbaru. Di samping itu, hujan ringan diprakirakan mengguyur Medan dan Tanjung Pinang. 

    “Masih dari Pulau Sumatera, diprakirakan berawan tebal untuk Kota Jambi dan Pangkal Pinang, diperkirakan hujan ringan untuk Kota Bengkulu dan Palembang, dan waspadai adanya potensi hujan disertai dengan petir untuk Kota Bandar Lampung,” katanya.  

    Di wilayah jawa, Raeni memaparkan hujan ringan diprakirakan mengguyur Serang dan Bandung, serta awan tebal menyelimuti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan diprakirakan mengguyur Denpasar. Adapun Mataram dan Kupang diprakirakan berawan tebal.

    “Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, diprakirakan berawan untuk Kota Pontianak dan diprakirakan hujan ringan untuk Kota Palangka Raya, Banjarmasin, dan Samarinda, dan waspadai adanya hujan disertai dengan petir untuk Kota Tanjung Selor,” ujarnya.

    Sedangkan di wilayah Sulawesi, Raeni mengungkapkan terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, hujan ringan di Makassar, Palu, dan Kendari, serta berawan tebal untuk Gorontalo dan Manado. Adapun di timur Indonesia, hujan ringan diprakirakan terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya, serta hujan sedang diprakirakan mengguyur Merauke.

    Raeni mengingatkan bahwa informasi tersebut merupakan gambaran umum dari cuaca yang terdapat di masing-masing wilayah. Adapun untuk prakiraan cuaca yang lebih spesifik dan diperbarui setiap 3 jam, masyarakat dapat mengakses aplikasi Info BMKG serta media sosial @infobmkg.

    Sumber : Antara

  • XLSmart Perluas Jaringan dan Infrastruktur di Aceh untuk Dukung Digitalisasi – Page 3

    XLSmart Perluas Jaringan dan Infrastruktur di Aceh untuk Dukung Digitalisasi – Page 3

    Bergabungnya XL Axiata dan Smartfren menjadi XLSmart tak berarti perusahaan melebur ketiga layanan utamanya menjadi hanya satu atau dua layanan. 

    Perusahaan menegaskan kalau XLSmart tetap mempertahankan tiga merek utama mereka, yakni XL, Axis, dan Smartfren guna menjangkau segmen pasar secara lebih tepat sasaran.  

    Pelanggan pun bebas memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mulai dari kuota besar, akses ke platform digital populer, hingga produk unlimited. 

    Sekadar informasi, saat ini jaringan XLSmart di Provinsi Aceh menjangkau 208 kecamatan, dan 22 kota/kabupaten dengan operasional 2.750 BTS yang mayoritas masih 4G. 

    Jumlah itu termasuk BTS yang ada di pulau-pulau terpencil seperti Simeulue, Sabang, Breueh, dan Nasi yang ada di perairan Samudra Hindia. 

  • Diduga Hasil Penyelundupan, Bea Cukai Sita 5 Motor Sport

    Diduga Hasil Penyelundupan, Bea Cukai Sita 5 Motor Sport

    JAKARTA – Bea Cukai Lhokseumawe menyita lima sepeda motor besar diduga hasil penyelundupan dalam penggerebekan sebuah gudang di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

    Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lhokseumawe Vicky Fadian di Lhokseumawe, Minggu, mengatakan dalam penggerebekan berlangsung Sabtu, 21 Juni, petugas juga menyita dua koli suku cadang kendaraan bermotor.

    “Ada lima sepeda motor mewah dan dua koli suku cadang kendaraan bermotor tanpa dokumen kepabeanan yang sah yang disita dalam penggerebekan gudang di Gampong Punti tersebut,” katanya.

    Vicky Fadian menyebutkan penggerebekan gudang tersebut berdasarkan laporan masyarakat. Gudang tersebut dilaporkan sebagai tempat menyimpan barang impor ilegal dan rokok ilegal.

    Berdasarkan laporan tersebut, kata dia, tim Bea Cukai Lhokseumawe bersama personel Detasemen Polisi Militer (Denpom) Lhokseumawe dan didampingi aparatur desa mendatangi gudang tersebut.

    “Tim kemudian masuk ke gudang tersebut dan menemukan sepeda motor mewah serta suku cadangnya. Setelah diperiksa, sepeda motor dan suku cadang kendaraan bermotor tersebut tidak dilengkapi dokumen kepabeanan,” kata Vicky Fadian.

    Selanjutnya, kata dia, sepeda motor dan suku cadang kendaraan bermotor diduga hasil penyelundupan tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai Lhokseumawe guna proses lebih lanjut.

    “Kasus ini masih dalam tahap pengembangan untuk mengungkap jaringan atau pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut,” kata Vicky Fadian menyebutkan.

    Ia menyatakan penindakan tersebut merupakan komitmen bea cukai dalam mengamankan hak-hak negara serta melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang ilegal. Serta menunjukkan peram penting pengawasan dalam upaya menjaga penerimaan negara perlindungan industri dalam negeri.

    “Kami juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan aktivitas ilegal. Kami juga menjaga kerahasiaan identitas semua pelapor,” kata Vicky Fadian.

  • Ingat! Diskon Tarif Tol Bakal Berlaku lagi Mulai 27 Juni 2025

    Ingat! Diskon Tarif Tol Bakal Berlaku lagi Mulai 27 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bakal kembali memberikan potongan tarif atau diskon tarif tol di sejumlah ruas baik Trans Sumatra maupun Trans Jawa pada periode 27-29 Juni 2025.

    EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) atau HK, Adjib Al Hakim menjelaskan potongan tarif yang  bakal berlaku dalam waktu dekat itu merupakan periode kedua, usai sebelumnya perseroan juga memberikan diskon pada periode Libur Idul Adha 2025.06.23

    “Potongan tarif serupa akan kembali kami terapkan pada periode libur sekolah, yaitu 27–29 Juni 2025, hari berikutnya dan 11– 13 Juli 2025, hari berikutnya,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (23/6/2025).

    Adapun, kebijakan potongan tarif itu diberikan guna mengatur distribusi lalu lintas di periode libur sekolah. Tak hanya itu, pemberian diskon juga dilakukan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II/2025

    “Kebijakan potongan tarif kami lakukan tidak hanya untuk mengatur distribusi lalu lintas, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan mobilitas dan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 33 ruas tol yang menerapkan pemberian  potongan tarif tol sebesar 20%. 

    Dody menambah 33 ruas tol yang bakal di-diskon itu dikelola oleh 9 grup atau holding BUJT. Di antaranya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Hutama Karya (Persero), PT Astra Infra Toll Road, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), PT Waskita Toll Road, PT Hutama Marga Waskita, PT JTD Jaya Pratama, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Rafflesia Investasi Indonesia.   

    “Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat menjadi stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung mobilitas yang aman, nyaman, dan efisien selama periode libur panjang,” jelas Dody.

    Daftar 33 ruas tol yang menerapkan diskon tarif:

    Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit
    Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu
    Tol Cimanggis–Cibitung
    Tol Depok–Antasari
    Enam ruas Tol Dalam Kota Jakarta (Kelapa Gading–Pulogebang)
    Tol Jakarta–Cikampek
    Tol Jakarta–Cikampek II Elevated (MBZ)
    Tol Cikampek–Palimanan
    Tol Palimanan–Kanci
    Tol Kanci–Pejagan
    Tol Pejagan–Pemalang
    Tol Pemalang–Batang   
    Tol Batang–Semarang
    Tol Semarang ABC
    Tol Pasuruan–Probolinggo
    Tol Soreang–Pasirkoja
    Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu)
    Tol Krian–Legundi–Bunder
    Tol Simpang Susun Waru–Bandara Juanda
    Tol Surabaya–Gempol
    Tol Gempol–Pandaan
    Tol Pandaan–Malang
    Tol Bakauheni–Terbanggi Besar
    Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayuagung
    Tol Kayuagung–Palembang
    Tol Indralaya–Prabumulih
    Tol Pekanbaru–Dumai
    Tol Medan–Binjai
    Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa
    Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi
    Tol Indrapura–Kisaran
    Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat
    Tol Sigli–Banda Aceh

  • Pemutakhiran Batas Wilayah Harus Pertimbangkan Aspek Kastografis, Geospasial dan Historis

    Pemutakhiran Batas Wilayah Harus Pertimbangkan Aspek Kastografis, Geospasial dan Historis

    JAKARTA – Akademisi dari Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), Darmawan Purba menilai persoalan batas wilayah di Indonesia bukan hanya perkara administrasi dan harus diatur melalui regulasi yang lebih rinci.

    Sebelumnya, usulan agar perbatasan antara wilayah diatur secara rinci dalam sebuah undang-undang khusus mengemuka di parlemen agar sengketa rebutan empat pulau antara Pemprov Aceh dan Sumatera Utara tidak terulang kembali.

    Sumut dan Aceh memperebutkan Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan yang ada di perbatasan kedua provinsi. Sengketa empat pulau muncul setelah terbit putusan Kemendagri yang mengalihkan pengelolaan administrasi empat pulau itu dari Aceh ke Sumut.

    Menurut Darmawan, kasus sengketa antara Aceh dan Sumut merupakan salah satu contoh nyata yang menunjukkan bahwa perbatasan masih menjadi titik rawan dalam relasi antara provinsi atau antara kabupaten dan kota. Tapi dia mengingatkan agar pengaturan lebih rinci mempertimbangkan muatan UU lain yang sudah ada sebelumnya.

    “Kalau tidak, hal itu bisa bertabrakan dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah,” ujarnya, Minggu 22 Juni 2025.

    Dia menerangkan, beberapa aspek yang mesti dijadikan dasar dalam pengaturan batas wilayah. Pertama, aspek yuridis mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Pembentukan Daerah dan peraturan perundangan terkait penataan ruang dan administrasi kependudukan.

    Penyempurnaan UU, juga perlu menyertakan lampiran batas wilayah secara kartografis serta koordinat geospasial yang akurat dan mutakhir. Aspek historis perbatasan juga perlu dimuat untuk jadi acuan dalam menentukan batas wilayah.

    “Menggali sejarah pemekaran atau pembentukan wilayah, termasuk dokumen-dokumen seperti besluit Belanda, peta lama, atau keputusan administratif pada masa lalu. Ketiga, aspek geospasial, harus berdasarkan data dan peta geospasial yang telah disahkan oleh Badan Informasi Geospasial dan berstandar nasional,” jelas Darmawan.

    Hal lain yang harus dipastikan adalah aspek partisipatif. Penyusunan detail perbatasan antarwilayah harus melibatkan pemerintah daerah terkait, masyarakat lokal, dan tokoh adat agar tidak menimbulkan konflik sosial. Selain itu, aspek sosial ekonomi juga harus diperhatikan agar batasan daerah tidak merugikan secara ekonomi kepada masyarakat, khususnya dari sisi pelayanan publik dan ekonomi lokal.

    “Ini menyangkut tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola rumah tangganya sendiri. Apalagi jika di kemudian hari ada perbatasan wilayah yang memiliki sumber daya potensial. Ini ditakutkan terjadi konflik,” tutup Darmawan.

  • Kawendra Lantik Sunnyl Putra Mualem Jadi Ketua DPW Gekrafs Aceh – Page 3

    Kawendra Lantik Sunnyl Putra Mualem Jadi Ketua DPW Gekrafs Aceh – Page 3

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan dunia usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di Aceh.

    “Gekrafs hadir untuk menyatukan, memperkuat jejaring, dan mengakselerasi pertumbuhan industri kreatif berbasis kearifan lokal,” tambahnya.

    Sunnyl Putra Mualem, yang baru saja menerima amanah sebagai ketua DPW, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Gekrafs sebagai wadah inklusif bagi seluruh pelaku kreatif di Aceh.

    Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang kondusif bagi regenerasi, edukasi, dan ekspansi industri kreatif ke sektor-sektor potensial seperti digital, kuliner, fashion, seni pertunjukan, hingga ekowisata.

    Pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh muda, komunitas kreatif lokal, dan perwakilan dari pemerintahan daerah. Acara ini juga dirangkaikan dengan diskusi kreatif bertema “Kreativitas sebagai Energi Baru Pembangunan Aceh.”

    Dengan pelantikan ini, Gekrafs Aceh diharapkan menjadi katalisator dalam mendorong kreativitas sebagai kekuatan ekonomi masa depan Serambi Mekah.