Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Kemenperin perkuat kemandirian bahan baku susu dan kakao bagi industri

    Kemenperin perkuat kemandirian bahan baku susu dan kakao bagi industri

    Jadi kita standarnya itu sudah sangat tinggi untuk yang sudah didigitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian terus memperkuat kemandirian bahan baku susu dan kakao bagi industri melalui perbaikan sistem inbound material, termasuk digitalisasi dan kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan upaya digitalisasi telah diterapkan pada sektor susu, khususnya di tempat penerimaan, yang berhasil menurunkan kontaminasi secara signifikan dan menghasilkan standar kualitas tinggi bagi bahan baku susu nasional.

    “Nah untuk susu ini kita sudah masuk ke digitalisasi tempat penerimaan susu. Dan itu hasilnya cukup bagus karena kontaminannya dapat diturunkan luar biasa. Jadi kita standarnya itu sudah sangat tinggi untuk yang sudah didigitalisasi,” kata Putu ditemui di sela Pre-Event Specialty Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu di sektor kakao, Kemenperin menginisiasi program pembinaan bagi petani menjadi dokter kakao.

    Dia menuturkan, hasil program Dokter Kakao menunjukkan peningkatan produksi dalam negeri dan pendapatan petani, serta memperluas jangkauan ke daerah seperti Poso, Aceh, dan rencana di Cianjur bersama Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO).

    “Jadi komitmen yang sudah kita dapatkan karena hasil Doktor Kakao ini sangat bagus, jadi sekarang sudah bisa senyum karena kakaonya sudah makin meningkat. Sekian persen dia meningkat dari dalam negeri,” ucapnya.

    Kemenperin mencatat, kebutuhan bahan baku industri nasional mencapai 300 ribu ton kakao dan 4 juta ton lebih untuk susu dalam per tahun, dengan pemenuhan domestik baru mencapai 50 persen kakao, dan 20 persen untuk susu.

    Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyoroti bahwa permasalahan utama sektor industri makanan dan minuman berada di sektor hulu, khususnya keterbatasan bahan baku, yang menyebabkan sebagian harus diimpor untuk memenuhi tingginya permintaan ekspor.

    Ia menekankan pentingnya mendorong pelaku usaha agar mampu mengembangkan ketersediaan bahan baku dalam negeri, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, serta perguruan tinggi.

    Menurutnya, kampus memiliki peran strategis karena memiliki studi dan riset sehingga dapat mempercepat pencarian solusi atas keterbatasan bahan baku nasional.

    Faisol menyebutkan dua bahan baku utama yang masih banyak diimpor, yaitu kakao dan susu, yang menghadapi tantangan tersendiri akibat menurunnya produksi kakao dan sulitnya pengembangan sapi perah karena faktor iklim dan bibit.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan Honorer, Gubernur Muzakir Manaf Mendesak BKN Percepat Pengangkatan PPPK

    Bukan Honorer, Gubernur Muzakir Manaf Mendesak BKN Percepat Pengangkatan PPPK

    FAJAR.CO.ID, BANDA ACEH — Desakan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempercepat pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tampaknya tidak selalu dilakukan kalangan honorer.

    Di Provinsi Aceh misalnya, pemerintah setempat yang justru ikut mendesak BKN agar mempercepat pengangkatan honorer menjadi PPPK.

    Bahkan, desakan itu dikomandoio langsung Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. Dia bahkan rela menemui Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh untuk menyuarakan tuntutan tersebut.

    Pertemuan itu dilakukan dalam rangka menyuarakan percepatan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Aceh.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan instansi terkait.

    “Kami butuh birokrasi yang lincah dan sportif. Jangan biarkan pelayanan publik terhambat karena proses administrasi yang berbelit,” kata Mualem dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (3/7).

    Mualem dalam pertemuan itu menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari percepatan proses pengangkatan sekda, pelimpahan kewenangan pengangkatan pejabat eselon III dan IV ke Kantor Regional XIII BKN Aceh, hingga penyederhanaan mutasi dan penugasan ASN lintas instansi.

    Mualem menekankan perlunya regulasi yang lebih adaptif untuk mutasi ASN suami-istri agar tidak merugikan kehidupan rumah tangga.

    “Negara harus hadir untuk membantu ASN menjaga keharmonisan keluarga tanpa mengorbankan kinerja,” ungkap Mualem.

  • Bareskrim Polri Gagalkan Peredaran Narkotika Jaringan Malaysia di Aceh

    Bareskrim Polri Gagalkan Peredaran Narkotika Jaringan Malaysia di Aceh

    Bisnis.com, Jakarta — Bareskrim Polri telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba jaringan Malaysia di Indonesia yang diduga melibatkan eks kepala desa di Aceh Timur.

    Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 2 orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana narkoba tersebut pada hari Selasa 1 Juli 2024 pukul 02.25 WIB di Jalan Alue Puteh-Blang Geulumpang, Matang Pineung, Kabupaten Aceh Timur, Aceh.

    Dia menjelaskan kedua tersangka itu yakni Teuku Muhammad Akbar dan Khairul yang bertugas sebagai kurir untuk memasukkan narkotika asal Malaysia ke Indonesia.

    “Dari tangan tersangka, tim telah berhasil mengamankan 45 bungkus narkotika yang disimpan di dalam 2 karung dan 1 tas,” tutur Eko di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Menurutnya, setelah diinterogasi, 2 orang tersangka itu mengaku disuruh oleh mantan Kepala Desa bernama Bayhaqi alias Boy untuk mengambil narkotika jenis sabu di pinggir pantai Idi Cut dari kapal dan diberi upah Rp45 juta untuk dua tersangka.

    “Bayhaqi alias Boy ini mantan kepala desa sekaligus caleg DPRD dari Partai Aceh ya,” katanya.

    Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya kini sudah memasukkan Bayhaqi alias Boy ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan.

    “Saat ini tim tengah melakukan pengejaran terhadap DPO atas nama Bayhaqi,” ujarnya

  • Metode ex gratia dinilai dapat selesaikan sengketa Blang Padang

    Metode ex gratia dinilai dapat selesaikan sengketa Blang Padang

    Jakarta (ANTARA) – Jurnalis senior Yuswardi Ali Suud menilai ada jalan lain yang dapat diambil dalam penyelesaian sengketa lahan Blang Padang di Aceh, yakni dengan mekanisme ex gratia.

    “Negara memiliki satu mekanisme yang bernama ex gratia, pengakuan yang diberikan bukan karena diwajibkan hukum, tapi karena dikehendaki oleh rasa keadilan,” kata Yuswardi dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

    Menurut Yuswardi, jalan tersebut layak ditempuh di tengah dua pendekatan berbeda yang digunakan TNI AD dan Pemprov Aceh dalam mengklaim Blang Padang.

    Dari sisi TNI AD, kata Ali, lebih mengedepankan bukti administratif yang sah dan diakui oleh negara. Sedangkan Pemprov Aceh menggunakan pendekatan historis dengan mengacu pada peristiwa sebelum kemerdekaan.

    Dua sudut pandang ini, menurut Yuswardi, berdiri sendiri dan tidak bisa disatukan sehingga sulit untuk menemukan jalan keluar.

    “Dalam kasus Blang Padang, ex gratia adalah jalan pulang yang terhormat. Negara tidak kehilangan wibawa, militer tidak kehilangan muka, dan masyarakat Aceh mendapatkan kembali ruang wakaf yang telah menjadi bagian dari identitas kota Banda Aceh selama lebih dari seabad,” kata Yuswardi.

    Ex gratia ini, lanjut Yuswardi, juga dimungkinkan terjadi setelah sebelumnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) membuka ruang diskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh guna menyelesaikan permasalahan sengketa ini.

    Dengan menggunakan metode ini, Yuswardi berharap persoalan sengketa bisa diselesaikan dengan kondusif dan penuh kedamaian. Dia juga berharap lahan bersejarah itu bisa jatuh ke pihak yang tepat.

    “Kini, keputusan berada di tangan Presiden dan Menteri Keuangan. Apakah mereka bersedia melihat tanah wakaf Blang Padang bukan sekadar persoalan aset, tapi sebagai simbol keadilan yang ditunda?,” tutup Yuswardi

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya siap duduk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh soal permasalahan Lahan Blang Padang.

    “Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan nggak punya kewenangan ngasih,” kata Maruli saat ditemui di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7)

    Menurut Maruli, Kementerian Keuangan adalah pihak yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut.

    Berdasarkan peraturan dan administrasi yang berlaku, lahan tersebut lalu diserahkan ke Kementerian Pertahanan dan selanjutnya dipakai TNI AD untuk dikelola.

    Hal tersebut, lanjut Maruli, membuat TNI AD tidak bisa serta merta memberikan lahan tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi Aceh.

    “Kami kan di situ ada juga surat kami legalitasnya dari Kementerian Keuangan,” jelas Maruli.

    Maruli berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waspada Langit RI Tertutup Awan, BMKG Kasih Peringatan Siaga

    Waspada Langit RI Tertutup Awan, BMKG Kasih Peringatan Siaga

    Jakarta, CNNBC Indonesia – Sejumlah wilayah Indonesia masih tetap berpotensi mengalami hujan lebat. Ini terjadi meskipun 25% daerah telah masuk ke musim kemarau.

    Laporan BMKG mengatakan hujan dengan intensitas tinggi bakal terjadi di sejumlah daerah dalam sepekan ke depan. Alasannya karena adanya faktor regional lokal yang memberikan variasi hujan harian yang tinggi.

    “Tingginya curah hujan yang tercatat di sebagian wilayah Indonesia juga disebabkan oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yang berosilasi di wilayah maritim Indonesia, serta gelombang atmosfer tropis seperti gelombang Kelvin dan Rossby Ekuator yang turut mendukung pembentukan awan hujan,” jelas BMKG dalam situs resminya, dikutip Kamis (3/7/2025).

    “Selain itu, kelembapan udara yang masih relatif tinggi menjadi bahan bakar yang efektif dalam pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia,” BMKG menambahkan.

    Selama satu minggu ke depan, BMKG mencatat sejumlah wilayah Indonesia khususnya bagian selatan dan timur diperkirakan mengalami pertumbuhan awan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari prediksi anomali radiasi gelombang panjang atau Outgoing Longwave Radiation (OLR) yang menunjukkan nilai negatif.

    Menurut BMKG, kondisi tersebut terjadi karena fenomena cuaca global Madden-Julian Oscillation (MJO) di Indonesia khususnya bagian timur. Gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuator juga terlihat aktif di Pulau Jawa dan Sulawesi bagian selatan.

    Begitu juga Gelombang Kelvin yang diprediksi aktif di wilayah Aceh, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.

    “Kombinasi dari semua faktor ini membuat potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih tinggi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan,” tulis lembaga tersebut.

    Sirkulasi sikonik terpantau berada di wilayah perairan barat daya Lampung dan Selat Karimata. Ini membentuk daerah perlambatan kecepatan anging yang memanjang dari Selat Sunda hingga perairan barat daya Lampung, Laut Jawa dan Selat Karimata.

    Sirkulasi tersebut juga membentuk daerah belokan dan pertemuan angin yang memanjang untuk wilayah Laut China Selatan dan Perairan utara Maluku Utara hingga Kepulauan Papua.

    Peningkatan kecepatan angin ( lebih dari 25 knot) terdeteksi di sejumlah wilayah perairan Laut China Selatan, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafuru.

    Cuaca di sejumlah wilayah Indonesia juga terjadi karena dorongan udara kering di belahan bumi selatan yang memperkuat ketidakstabilan atmosfer. Instrusi udara kering bergerak dari selatan dan akan melintasi perairan selatan Jawa.

    Prospek Cuaca Sepekan Ke Depan

    Periode 1-3 Juli

    Kondisi didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Waspadai peningkatan hujan intensitas rendah, terjadi di wilayah sebagai berikut : Aceh, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara,Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    – Hujan intensitas lebat disertai kilat/petir dan angin kencang diprediksi terjadi di beberapa wilayah.

    • Siaga (Hujan lebat): Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Selatan.

    • Angin Kencang: Sulawesi Selatan, Maluku, NTT, dan Papua Selatan.

    Periode 4-7 Juli

    Didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Waspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang di Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    – Hujan intensitas lebat disertai kilat/petir dan angin kencang

    • Siaga (Hujan lebat): Jawa Tengah dan Papua Pegunungan.

    • Angin Kencang: Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua Selatan

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Calang Aceh Jaya, Berikut Daerah yang Rasakan Getaran

    Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Calang Aceh Jaya, Berikut Daerah yang Rasakan Getaran

     

    Liputan6.com, Jakarta – Gempa Magnitudon 4,8 mengguncang wilayah Calang Aceh Jaya, Kamis (3/7/2025), pukul 07.43.47 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasi gempa Calang Aceh Jaya ini berada pada koordinat 4.80 LU, 94.62 BT, dengan episenter gempa berada di laut 108 km barat laut Calang, Aceh Jaya.

    “Kedalaman gempa 7 km,” tulis BMKG.

    BMKG juga menyebutkan, getara gempa dirasakan (MMI), antara lain di II-III Aceh Jaya, II Banda Aceh, II Aceh Besar. 

    BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

    Belum ada laporan kerusakan akibat gempa, namun warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

  • Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran program bantuan subsidi upah (BSU) 2025 hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah. 

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

    Syarat Penerima BSU 2025: 

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan  

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan  

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan  

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.  

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

  • PGN dan Mubadala Energy jajaki potensi pasokan gas dari Blok Andaman

    PGN dan Mubadala Energy jajaki potensi pasokan gas dari Blok Andaman

    Jakarta (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Mubadala Energy South Andaman RSC Ltd akan melakukan kajian bersama untuk menjajaki pemanfaatan gas bumi dan pengembangan infrastruktur gas pipa dan/atau LNG dari Wilayah Kerja Andaman Selatan (WK South Andaman).

    Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihartini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan penjajakan tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti potensi pemanfaatan gas bumi dari Blok Andaman, yang diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PGN dan Mubadala Energy pada Rabu.

    “PGN dan Mubadala Energy meyakini adanya potensi untuk berkolaborasi sebagai aksi korporasi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi di WK South Andaman. Pasokan gas dari Andaman pastinya dapat mendukung peningkatan ketahanan energi domestik, seiring dengan kebutuhan gas bumi dalam negeri yang akan terus mengalami peningkatan,” terangnya.

    Sebelumnya, kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman pada 22 Oktober 2024 untuk melakukan kajian khusus terhadap fasilitas Kilang Arun, Aceh, dan terminal regasifikasi yang ditujukan guna mendukung kegiatan di hulu migas.

    “PGN melibatkan peran anak perusahaan dan cucu perusahaan yaitu Pertagas dan Perta Arun Gas untuk mengkaji kesiapan infrastruktur yang berpotensi dikembangkan dan dimanfaatkan guna mendukung pendistribusian gas bumi dari Andaman ke pelanggan potensial. PGN Group mengedepankan transparansi mengenai data-data yang disampaikan untuk kegiatan wilayah WK South Andaman serta memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG),” ungkap Ratih.

    Dengan prospek produksi yang cukup besar, diharapkan dapat mencukupi kebutuhan akan gas bumi di berbagai sektor.

    Pada masa depan, sumber pasokan dari Andaman memungkinkan untuk dimanfaatkan PGN untuk memenuhi demand di wilayah Sumatera sampai dengan Jawa setelah pipa Duri-Dumai-Medan terbangun, selain itu dapat juga dikembangkan dalam bentuk LNG untuk memenuhi kebutuhan di seluruh area wilayah operasional PGN.

    “Agenda kali ini merupakan langkah penting dalam rangka kerja sama yang menyeluruh perihal pemanfaatan gas dari WK South Andaman. Baik secara komersial maupun infrastruktur yang perlu dipastikan selaras, sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan secara optimal kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujar President Director Mubadala Energy South Andaman RSC Ltd Abdulla Bu Ali.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengguna transportasi udara tujuan internasional di Aceh naik

    Pengguna transportasi udara tujuan internasional di Aceh naik

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat pengguna transportasi udara untuk penerbangan internasional di provinsi tersebut pada Mei 2025 naik 18,4 persen dibanding dengan April tahun yang sama.

    “Kenaikan jumlah penumpang penerbangan tujuan internasional yakni Malaysia bisa disebabkan masyarakat Aceh berobat ke Malaysia dan berlibur ke negeri jiran bersama keluarga,” kata Plt Kepala BPS Aceh Tasdik Ilhamudin di Banda Aceh, Rabu.

    Peningkatan jumlah penerbangan internasional juga bisa dipengaruhi oleh masyarakat yang menggunakan Malaysia sebagai bandara transit menuju ke Jakarta guna meminimalisir biaya yang dikeluarkan, kata Tasdik, menjelaskan.

    “Artinya, harga tiket dari Aceh ke Jakarta dan sebaliknya mahal sehingga (masyarakat) memilih penerbangan internasional untuk menghemat pengeluaran, karena harganya lebih murah,” katanya.

    Ia mengatakan jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, pada Mei 2025 sebanyak 14.115 orang atau naik dari bulan sebelumnya. Jumlah tersebut juga meningkat drastis yakni 75 persen jika dibanding dengan periode yang sama di 2024.

    Sementara itu, untuk jumlah penumpang internasional yang datang dari Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, pada Mei 2025 turun 20 persen dibanding dengan bulan sebelumnya.

    Ia mengatakan jumlah penumpang domestik yang berangkat melalui bandara di Provinsi Aceh pada Mei 2025 mencapai 20.197 orang atau turun 22,05 persen dibanding April 2025 yang mencapai 25.910 orang.

    Berdasarkan perinciannya, total penumpang yang berangkat dengan transportasi udara terbanyak melalui Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda sebanyak 18.994 penumpang, Bandar Udara Lasikin sebanyak 555 orang dan Bandar Udara Malikussaleh sebanyak 203 orang.

    Ia mengatakan salah satu upaya meningkatkan jumlah pengguna transportasi udara ke Aceh untuk domestik adalah tersedianya tiket terjangkau sehingga akan banyak masyarakat yang datang ke provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD siap berdiskusi dengan Pemprov Aceh bahas lahan Blang Padang

    KSAD siap berdiskusi dengan Pemprov Aceh bahas lahan Blang Padang

    “Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan gak punya kewenangan ngasih,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya siap duduk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh soal permasalah Lahan Blang Padang.

    “Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan nggak punya kewenangan ngasih,” kata Maruli saat ditemui di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Maruli, Kementerian Keuangan adalah pihak yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut.

    Berdasarkan peraturan dan administrasi yang berlaku, lahan tersebut lalu diserahkan ke Kementerian Pertahanan dan selanjutnya dipakai TNI AD untuk dikelola.

    Hal tersebut, lanjut Maruli, membuat TNI AD tidak bisa serta merta memberikan lahan tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi Aceh.

    “Kami kan di situ ada juga surat kami legalitasnya dari Kementerian Keuangan,” jelas Maruli.

    Maruli berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    Asal muasal lahan Blang Padang

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan soal asal usul kepemilikan Tanah Lapang Blang Padang yang ada di Provinsi Aceh.

    Dalam pernyataan pers resmi Kadispenad yang diterima TNI AD di Jakarta, Selasa, dijelaskan bahwa tanah tersebut awalnya dipakai oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai tempat pemusatan pasukan di masa perjuangan 1945.

    Setelah itu, KNIL selaku pihak militer Belanda menyerahkan lahan serta tersebut sarana dan prasarananya ke pihak Indonesia.

    “Pada tahun 1950 Pemerintah Belanda melalui KNIL melaksanakan penyerahan seluruh sarpras militer yang berada di atas tanah Blang Padang dan sekelilingnya kepada pihak militer Indonesia dan beberapa dokumen tersimpan di TNI AD terkait hal tersebut,” kata Wahyu dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (1/7).

    Selanjutnya, kata Wahyu, setelah melewati beberapa tahapan administrasi, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Pengelola Barang (PB) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Status Pengguna (PSP) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Surat tersebut mengukuhkan status Kemhan sebagai Pengguna Barang (PB), dalam hal ini lahan tersebut.

    “Tahapan berikutnya, Kemhan selaku Pengguna Barang menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada TNI AD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB),” kata Wahyu.

    Selanjutnya, jelas Wahyu, TNI AD menggunakan lahan tersebut untuk berbagai kebutuhan seperti upacara, sarana olahraga dan sarana yang kerap dipakai masyarakat ataupun pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan.

    Wahyu sendiri menekankan pihaknya tidak masalah jika pemerintah daerah setempat ingin mengambil alih kepemilikan lahan tersebut.

    “Namun hal yang harus dipedomani adalah bahwa perubahan tersebut perlu dilaksanakan sesuai Prosedur yang berlaku,” jelas Wahyu.

    “Secara mekanisme dan prosedur, tentunya TNI AD tidak bisa serta merta menyerahkan kepada Pemprov Aceh,” tambah dia.

    Wahyu pun menjelaskan ada beberapa cara yang bisa ditempuh pihak pemerintah daerah jika ingin mengambil alih lahan tersebut.

    Salah satu caranya yakni Pemprov Aceh bisa berkomunikasi dengan Menkeu selaku pengelola barang untuk merubah PSP yang menetapkan Kemhan sebagai pengguna barang.

    Wahyu berharap, cara yang telah diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat ditempuh Pemprov Aceh untuk menyelesaikan masalah tanah ini.

    “Sekali lagi saya tegaskan bahwa TNI AD tidak mempermasalahkan jika Pemprov Aceh akan mengelola tanah tersebut, tentunya setelah ada perubahan PSP, karena sebenarnya TNI AD juga sudah cukup banyak menerima bantuan tanah dari Pemda di wilayah melalui mekanisme yang berlaku,” tutup Wahyu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.