provinsi: Aceh

  • Silaturahmi Wali Nanggroe Aceh dan Mendagri: Bahas Peran Wali Nanggroe dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Aceh – Page 3

    Silaturahmi Wali Nanggroe Aceh dan Mendagri: Bahas Peran Wali Nanggroe dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Aceh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di kediaman dinasnya pada Sabtu siang (12/7/2025). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut diisi dengan makan siang bersama serta diskusi mengenai berbagai isu strategis terkait percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyambut baik kedatangan Wali Nanggroe dan rombongan. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi tersebut yang sekaligus menjadi ruang diskusi bagi kedua belah pihak.

    Sejumlah isu strategis yang menjadi poin pembahasan di antaranya mengenai penguatan kelembagaan Wali Nanggroe dari aspek struktur, perencanaan, anggaran, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, dibahas pula optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.

    Mendagri mengatakan, upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan membangun iklim kemudahan berinvestasi dan memperluas akses pasar global. Tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di setiap level pemerintahan di Provinsi Aceh juga turut dibahas.

    Lebih lanjut, Mendagri menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kelembagaan Wali Nanggroe. Selain itu, Mendagri menyarankan agar Wali Nanggroe bersama Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh secara lebih komprehensif.

    “Pola pengalokasian Dana Otsus yang diterapkan di Papua, yaitu dengan skema block grant dan sebagian lagi untuk hal-hal tertentu dengan menggunakan skema earmarking, dapat menjadi alternatif model yang juga diterapkan di Aceh,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.

    Sementara rombongan yang mendampingi Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di antaranya anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe sekaligus Guru Besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, Staf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbagian Program dan Perencanaan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe T. Ambral Ponda.

  • BMKG Blak-Blakan, Cuaca Ekstrem Masih Mengintai RI Dalam Sepekan

    BMKG Blak-Blakan, Cuaca Ekstrem Masih Mengintai RI Dalam Sepekan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah. Meski secara klimatologis Indonesia sudah memasuki musim kemarau,

    Hingga akhir Juni 2025, baru 30% zona musim di Indonesia yang benar-benar mengalami kemarau. Sebaliknya, wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua justru masih berisiko diguyur hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dalam sepekan ke depan.

    “Dinamika atmosfer global dan regional masih cukup aktif, sehingga potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem masih tinggi, meski kita berada di musim kemarau,” ujar Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (13/7/2025).

    BMKG mencatat sejumlah fenomena atmosfer seperti gelombang Rossby, Kelvin, serta zona konvergensi dan sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik masih memicu terbentuknya awan konvektif yang menyebabkan hujan lebat.

    Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras dilaporkan mengguyur beberapa wilayah. Pada 9 Juli, intensitas hujan di atas 50 mm tercatat di Nabire dan Kalimantan Barat, sementara sehari sebelumnya hujan sangat lebat terjadi di Papua Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Maluku, dan Papua.

    BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam periode 12-18 Juli 2025. Hujan lebat diperkirakan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Papua Pegunungan, hingga Papua Selatan, dengan status siaga telah diberlakukan.

    Sementara itu, angin kencang diperkirakan melanda dari barat ke timur Indonesia, termasuk wilayah Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, hingga Maluku.

    Tak hanya darat, laut pun diprediksi terdampak. Gelombang tinggi akibat angin kencang (>25 knot) berpotensi terjadi di sejumlah perairan, seperti Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, hingga Samudera Hindia selatan Jawa dan NTT.

    Dwikorita mengingatkan masyarakat agar tidak terlena dengan kalender musim kemarau. Ia menekankan, kondisi cuaca masih sangat labil dan bisa berubah cepat.

    “Masyarakat harus tetap waspada. Jangan anggap remeh cuaca ekstrem. Hindari tempat terbuka saat petir, jauhi pohon atau bangunan tua saat angin kencang, dan tetap jaga kesehatan karena panas terik juga masih bisa terjadi,” tegasnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Atlet Riau Tagih Bonus, Gubernur Bilang Tak Ada Kemampuan Bayar Penuh
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Juli 2025

    Atlet Riau Tagih Bonus, Gubernur Bilang Tak Ada Kemampuan Bayar Penuh Regional 13 Juli 2025

    Atlet Riau Tagih Bonus, Gubernur Bilang Tak Ada Kemampuan Bayar Penuh
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Riau
    , Abdul Wahid, menanggapi soal bonus kemenangan atlet yang belum dicairkan.
    Atlet yang berlaga pada PON Aceh-Sumut 2024, sampai saat ini belum menerima bonus kemenangan.
    Mereka meminta pemerintah agar bonus itu dicairkan seratus persen.
    Namun, pemerintah tidak mampu membayar penuh, karena
    APBD terbatas
    .
    “Mereka minta bayar penuh, cuma kita tidak punya kemampuan,” akui Abdul Wahid saat diwawancarai
    Kompas.com
    di Pekanbaru, Sabtu (13/7/2025).
    Wahid menyebut, pihaknya sudah berdialog dengan para atlet tersebut.
    Dalam pertemuan itu, atlet tetap ngotot bonusnya dibayarkan penuh.
    Namun, pemerintah hanya mampu membayar bonus 45 persen.
    Jika atlet mau menerima bonus 45 persen ini, akan dicairkan langsung oleh pemerintah.
    “Kapan mereka mau kita cairkan bonus 45 persen itu. Cuma mereka menuntut yang lebih, sesuai yang dijanjikan Pak Rahman Hadi (eks Pj Gubernur Riau) waktu itu,” sebut Wahid.
    “Kemarin atlet paralimpik mereka menerima kok ada pemotongan. Sudah mereka terima,” imbuhnya.
    Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjanjikan bonus untuk atlet yang meraih medali PON Aceh-Sumut 2024.
    Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Haryanto, yang kini sebagai Wakil Gubernur Riau, pada 25 Juli 2024, menjanjikan bonus sebesar Rp 40 miliar.
    Hal itu disampaikan SF Haryanto melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Erisman Yahya.
    Erisman waktu itu menyampaikan bahwa tahun 2025 pemerintah telah menyiapkan bonus Rp 40 miliar untuk atlet.
    Hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Riau.
    Sebagaimana diberitakan, atlet yang berlaga pada PON Aceh-Sumut 2024 belum menerima bonus kemenangan.
    Mereka merasa kecewa ketika Gubernur Riau memberikan bonus Rp 20 juta kepada Rayyan Arkan Dikha (11), bocah viral “aura farming”.
    Selain itu, Rayyan juga diangkat menjadi Duta Pariwisata Riau, karena dianggap berjasa mempromosikan tradisi Pacu Jalur ke tingkat dunia.
    Hal inilah yang membuat para atlet merasa iri. Mereka meminta bonusnya segera dicairkan dan diberikan seratus persen.
    Mereka menolak jika bonus dicairkan 45 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menakar Efektivitas Jurus Baru Prabowo Atasi Kemiskinan

    Menakar Efektivitas Jurus Baru Prabowo Atasi Kemiskinan

    Jakarta

    Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan pendekatan lintas sektor. Di tengah kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih membelenggu sebagian besar masyarakat Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengusung pendekatan yang lebih operasional, konkret, dan berbasis akar rumput.

    Presiden Prabowo Subianto sebagaimana yang diungkap oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan akan meluncurkan tiga program prioritas. Ketiga program tersebut ialah Sekolah Rakyat, layanan cek kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih. Program-program ini dirancang bukan hanya sebagai janji kampanye, tetapi sebagai instrumen sistemik dalam membangun fondasi pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dari hulu ke hilir.

    Artikel ini mencoba membedah lebih dalam bagaimana tiga program utama tersebut yaitu Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis di lingkungan pendidikan, dan Koperasi Merah Putih, dirancang untuk bersinergi dalam mendorong transformasi sosial-ekonomi di Indonesia. Ketiganya bukan program parsial, melainkan bagian dari grand design Prabowo dalam memberantas kemiskinan secara struktural, sosiokultural, dan berkelanjutan.

    Kemiskinan di Indonesia bukan semata-mata persoalan tidak adanya penghasilan, melainkan gabungan dari berbagai faktor yaitu rendahnya akses pendidikan berkualitas, keterbatasan layanan kesehatan preventif, ketimpangan distribusi aset dan modal, serta lemahnya pemberdayaan ekonomi lokal.

    Menghadapi tantangan multidimensi seperti ini, dibutuhkan pendekatan yang menyasar langsung akar persoalan dengan kebijakan yang integratif dan berkelanjutan. Di sinilah gagasan Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih menemukan relevansinya.

    Sekolah Rakyat: Pendidikan Untuk Semua

    Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari cita-cita pendidikan inklusif yang selama ini kerap dikoar-koarkan namun jarang benar-benar diimplementasikan secara utuh. Dalam visi Prabowo, pendidikan adalah instrumen utama dalam memotong rantai kemiskinan antar-generasi. Sekolah Rakyat dirancang untuk hadir di daerah-daerah tertinggal, perdesaan, dan kantong-kantong kemiskinan, mulai dari pesisir hingga pedalaman, dari Sabang sampai Merauke.

    Model sekolah ini bersifat gratis, terbuka bagi seluruh anak Indonesia, dan berupaya meminimalisasi hambatan ekonomi, geografis, dan administratif. Lebih dari sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat adalah pusat pemberdayaan masyarakat, tempat bertemunya pendidikan formal, pendidikan karakter, hingga pelatihan keterampilan hidup.

    Sekolah Rakyat tidak sekadar mengandalkan kurikulum nasional, tetapi juga harus dilengkapi dengan modul-modul kewirausahaan, pelatihan agribisnis, penguatan literasi digital, dan kemandirian ekonomi. Di sinilah letak pembeda Sekolah Rakyat dibandingkan dengan sekolah konvensional. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya diajarkan untuk pintar, tetapi juga diajarkan untuk bisa bertahan dan membangun hidup.

    Dalam jangka panjang, output Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja terampil, tetapi juga pengusaha lokal, pemimpin komunitas, dan agen transformasi desa. Program ini juga membuka ruang kolaborasi dengan universitas, LSM, dan dunia industri untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, responsif, dan berdampak langsung bagi pengentasan kemiskinan.

    Cek Kesehatan Gratis di Sekolah

    Dalam visi Prabowo, pendidikan dan kesehatan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin anak-anak miskin bisa belajar optimal jika kondisi kesehatannya buruk. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi sangat strategis. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah dasar dan menengah, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), memiliki fasilitas dan akses layanan kesehatan preventif yang rutin.

    Pemeriksaan kesehatan ini tidak hanya dilakukan secara periodik, tetapi juga terintegrasi dengan pemetaan status gizi, skrining tumbuh kembang, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, serta edukasi pola hidup sehat.

    Program ini dijalankan dengan pendekatan multisektor yaitu Dinas Kesehatan menyediakan tenaga medis dan alat skrining, sementara Dinas Pendidikan memfasilitasi infrastruktur dan keterlibatan sekolah. Tidak hanya itu, kolaborasi dengan universitas kedokteran, rumah sakit daerah, dan kader posyandu pun diperkuat.

    Tujuan utamanya adalah membangun budaya sadar kesehatan sejak dini, mengidentifikasi masalah kesehatan anak sebelum menjadi kronis, dan mengurangi beban biaya pengobatan di masa depan. Dengan demikian, program ini bukan sekadar charity, tapi investasi jangka panjang dalam kualitas SDM Indonesia.

    Koperasi Merah Putih: Ekonomi Rakyat Pilar Ketahanan Sosial

    Koperasi Merah Putih bukan koperasi biasa. Ia merupakan inisiatif strategis yang digagas untuk membangkitkan kembali semangat gotong-royong dan ekonomi kerakyatan sebagai basis pertahanan sosial di tengah gempuran ekonomi pasar bebas. Koperasi ini diarahkan menjadi pusat ekonomi komunitas yang menyediakan pembiayaan murah, pelatihan kewirausahaan, serta wadah distribusi produk UMKM lokal.

    Di bawah arahan Presiden Prabowo, Koperasi Merah Putih juga ditargetkan berperan sebagai jembatan inklusi keuangan, mendekatkan masyarakat pada akses modal, asuransi mikro, serta digitalisasi ekonomi. Koperasi ini memiliki fitur yang membedakannya dari koperasi lama: terhubung dengan platform digital nasional, dikawal oleh tenaga profesional, dan disinergikan dengan BUMDes dan dana desa.

    Melalui Koperasi Merah Putih, petani kecil bisa membeli pupuk dan benih dengan harga murah, nelayan bisa mendapatkan akses cold storage, pedagang bisa memperoleh permodalan berbunga rendah, dan ibu rumah tangga bisa menjual produk olahan melalui marketplace koperasi. Bahkan, koperasi ini didesain untuk terhubung dengan Sekolah Rakyat sebagai penyedia kebutuhan pangan sehat dan alat belajar murah.

    Dalam skema jangka panjang, Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Ia bukan hanya institusi ekonomi, tetapi juga institusi sosial yang mengikat komunitas melalui solidaritas, efisiensi, dan kemandirian.

    Sinergitas Tiga Pilar Dalam Mengentaskan Kemiskinan

    Ketiga program unggulan ini yaitu Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih, sesungguhnya adalah satu kesatuan sistem. Mereka saling menopang dan memperkuat satu sama lain. Anak-anak miskin yang sehat dan cerdas bisa sekolah tanpa beban. Sekolah yang produktif mencetak generasi pekerja dan wirausaha baru. Koperasi menjadi fasilitator ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan membentuk ekosistem berdaya.

    Prabowo memahami bahwa kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial. Diperlukan pendekatan transformasional yang membebaskan masyarakat dari ketergantungan. Bukan hanya diberi ikan, tetapi juga diajarkan cara memancing, diajak membuat kolam, dan diberi akses untuk menjual hasil tangkapan.

    Tentu saja, program-program ini tidak luput dari tantangan. Pertama, implementasi di lapangan akan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dan kemauan politik lokal. Pemerintah daerah harus mampu menjadi perpanjangan tangan visi nasional, bukan malah menjadi penghambat dengan kebijakan sektoral yang tumpang tindih.

    Kedua, masalah pendanaan dan keberlanjutan. Program seperti Sekolah Rakyat dan layanan kesehatan gratis memerlukan alokasi APBN yang besar. Di sinilah pentingnya reformasi fiskal dan optimalisasi anggaran. Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi publik dan sektor swasta.

    Ketiga, digitalisasi dan literasi masyarakat masih menjadi tantangan. Tanpa peningkatan kapasitas SDM lokal, program koperasi digital bisa berakhir sebagai proyek macet. Oleh karena itu, pendidikan literasi keuangan dan teknologi harus dilakukan secara simultan.

    Jika dieksekusi dengan tepat, tiga jurus baru Presiden Prabowo bisa menjadi warisan pembangunan yang monumental. Tidak hanya mengatasi kemiskinan hari ini, tetapi juga menciptakan sistem sosial-ekonomi yang lebih adil untuk generasi mendatang.

    Namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh niat politik yang konsisten, pengawasan publik yang kuat, kolaborasi antarsektor, dan inovasi lapangan yang terus diperbarui. Presiden Prabowo harus memastikan bahwa jurus barunya bukan sekadar jargon kampanye, melainkan bagian dari revolusi kebijakan yang berani menyentuh akar persoalan dengan pendekatan integratif dan humanistik.

    Pada akhirnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi transformasi struktural dan pembangunan manusia secara menyeluruh. Pendidikan yang membebaskan, kesehatan yang merata, dan ekonomi kerakyatan yang kuat. Tiga hal tersebut merupakan fondasi utama yang harus dijaga dan dikembangkan secara konsisten.

    Di tengah gejolak global, ketimpangan digital, dan tantangan perubahan iklim, pendekatan ini menjadi penting sebagai upaya memperkuat kemandirian bangsa dari dalam. Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih adalah mimpi besar yang sedang ditulis bersama. Dan mimpi besar itu kini ada di pundak kita semua yaitu sebagai warga negara, sebagai masyarakat sipil, dan sebagai bagian dari republik.

    Mohammad Nur Rianto Al Arif. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia

    (imk/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Masih Mengintai Sepekan ke Depan, Soroti Wilayah Ini

    BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Masih Mengintai Sepekan ke Depan, Soroti Wilayah Ini

    Jakarta

    Meski secara klimatologis Indonesia sudah memasuki musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah.

    Hingga akhir Juni 2025, baru 30 persen zona musim di Indonesia yang benar-benar mengalami kemarau. Sebaliknya, wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua justru masih berisiko diguyur hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dalam sepekan ke depan.

    “Dinamika atmosfer global dan regional masih cukup aktif, sehingga potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem masih tinggi, meski kita berada di musim kemarau,” ujar Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam keterangan resminya, Jumat (11/7/2025).

    BMKG mencatat sejumlah fenomena atmosfer seperti gelombang Rossby, Kelvin, serta zona konvergensi dan sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik masih memicu terbentuknya awan konvektif yang menyebabkan hujan lebat.

    Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras dilaporkan mengguyur beberapa wilayah. Pada 9 Juli, intensitas hujan di atas 50 mm tercatat di Nabire dan Kalimantan Barat, sementara sehari sebelumnya hujan sangat lebat terjadi di Papua Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Maluku, dan Papua.

    Akibatnya, terjadi sejumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, genangan, hingga pohon tumbang dan kerusakan infrastruktur.

    BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam periode 12-18 Juli 2025. Hujan lebat diperkirakan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Papua Pegunungan, hingga Papua Selatan, dengan status siaga telah diberlakukan.

    Sementara itu, angin kencang diperkirakan melanda dari barat ke timur Indonesia, termasuk wilayah Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, hingga Maluku.

    Tak hanya darat, laut pun diprediksi terdampak. Gelombang tinggi akibat angin kencang (>25 knot) berpotensi terjadi di sejumlah perairan, seperti Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, hingga Samudera Hindia selatan Jawa dan NTT.

    Dwikorita mengingatkan masyarakat agar tidak terlena dengan kalender musim kemarau. Ia menekankan, kondisi cuaca masih sangat labil dan bisa berubah cepat.

    “Masyarakat harus tetap waspada. Jangan anggap remeh cuaca ekstrem. Hindari tempat terbuka saat petir, jauhi pohon atau bangunan tua saat angin kencang, dan tetap jaga kesehatan karena panas terik juga masih bisa terjadi,” tegasnya.

    (naf/naf)

  • Terowongan Geurutee Aceh, Mimpi Lama yang Dinantikan Masyarakat Barsela
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Juli 2025

    Terowongan Geurutee Aceh, Mimpi Lama yang Dinantikan Masyarakat Barsela Regional 13 Juli 2025

    Terowongan Geurutee Aceh, Mimpi Lama yang Dinantikan Masyarakat Barsela
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com –
    Usulan
    pembangunan terowongan
    Geurutee oleh Gubernur Aceh,
    Muzakir Manaf
    , dinilai sebagai langkah tepat untuk pembangunan daerah, khususnya wilayah Barat Selatan (Barsela), Aceh.
    Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, memberikan
    dukungan penuh
    terhadap upaya Muzakir Manaf, atau disapa Mualem, yang terus menyuarakan pentingnya pembangunan terowongan tersebut.
    Safaruddin menilai, pembangunan terowongan Geurutee adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Barsela.
    “Kita sangat apresiasi karena Pak Gubernur terus menyuarakan hal ini. Usulan terowongan Geurutee patut kita dukung, dan perlu dukungan semua pihak agar bisa benar-benar terwujud,” kata Safaruddin saat dihubungi
    Kompas.com
    via WhatsApp, Sabtu (12/7/2025).
    Menurut Safaruddin, pembangunan terowongan Geurutee bukan hanya sekadar infrastruktur, tetapi juga merupakan harapan yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Barsela.
    Pembangunan terowongan
    ini akan menjadi solusi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, serta akses terhadap ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
    “Ketika akses jalan diperbaiki, pergerakan orang dan barang akan menjadi lebih cepat dan efisien. Ini akan berdampak positif pada kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
    Safaruddin mengungkapkan, akses jalan yang baik juga akan mempermudah transportasi bahan baku dan produk industri.
    “Dengan demikian, biaya produksi dapat ditekan dan daya saing produk kita bisa meningkat,” ucapnya.
    Dukungan ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan terowongan ini agar benar-benar terwujud.
    “Pembangunan terowongan Geurutee akan menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan wilayah Barat Selatan Aceh,” tuturnya.
    Safaruddin berharap, pemerintah pusat bisa menyambut baik usulan yang telah disampaikan oleh Muzakir Manaf beberapa waktu lalu.
    “Kita berharap terowongan Geurutee segera menjadi kenyataan, agar bisa membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah,” ucapnya.
    Sebelumnya, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi menyerahkan dokumen usulan pembangunan terowongan Geurutee kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (9/7/2025).
    Pembangunan terowongan Geurutee yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya dinilai sangat krusial untuk menunjang aksesibilitas dan keselamatan lalu lintas di kawasan barat selatan Aceh.
    Lokasi tersebut selama ini dikenal rawan kecelakaan, terutama pada musim hujan dan saat kondisi cuaca ekstrem.
    Dalam sambutannya saat membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh, Mualem mengatakan sangat penting pembangunan terowongan sebagai upaya menyelamatkan nyawa masyarakat yang melintasi jalur tersebut.
    “Terowongan Geurutee, Pak, karena di situ selalu rawan kecelakaan. Hampir setiap bulan ada saja kecelakaan, saya kasihan juga. Satu keluarga kadang terjun ke laut. Ini yang kami harapkan kepada Pak Menteri, ada terowongan nanti,” kata Mualem.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Beras Oplosan Menghantui Pasar
                        Nasional

    9 Beras Oplosan Menghantui Pasar Nasional

    Beras Oplosan Menghantui Pasar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fenomena pengoplosan bahan pangan kembali menyeruak, di mana makanan pokok masyarakat yang menjadi sasaran.
    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan,
    beras
    oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tapi kualitas dan kuantitasnya menipu.
    Hal ini menjadi sebuah keprihatinan serius di sektor pangan nasional.
    Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212
    merek beras
    terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
    Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan “5 kilogram (kg)” padahal isinya hanya 4,5 kg. Lalu banyak di antaranya mengklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa.
    Mentan Amran Sulaiman menegaskan, praktik semacam ini menimbulkan kerugian luar biasa hingga Rp 99 triliun per tahun, atau hampir Rp 100 triliun jika dipertahankan.
    “Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram,” ujarnya dalam video yang diterima Kompas.com, dikutip Sabtu (12/7/2025).
    “Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian,” sambungnya.
    Pemerintah langsung menindaklanjuti isu tersebut dengan melaporkan kasus ke Kapolri dan Jaksa Agung, berharap proses penegakan hukum berjalan cepat dan memberi efek jera ke para pelaku.
    Saat ini, Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum telah memanggil dan memeriksa produsen-produsennya.
    Dalam menangani kasus ini, Kementan dan Satgas Pangan mengoordinasikan langkah-langkah serius.
    Amran mengatakan bahwa temuan 212
    produsen beras nakal
    itu telah diserahkan kepada Kapolri, Satgas Pangan dan Jaksa Agung untuk segera diproses secara hukum agar tidak merugikan masyarakat luas dan petani Indonesia.
    Harapannya proses hukum terhadap pelanggaran tersebut berjalan cepat dan tegas, demi memberi efek jera kepada produsen beras nakal yang bermain di sektor pangan pokok nasional.
    “Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 (Juli) dua hari yang lalu, itu telah dimulai pemeriksaan, kami berharap ini ditindak tegas,” kata Amran.
    Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen (Pol) Helfi Assegaf menegaskan, pihaknya bergerak cepat dalam memeriksa perusahaan-perusahaan produsen beras itu.
    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Helfi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, baru didapati 26 merek beras diduga merupakan hasil praktik penipuan sebagaimana yang diungkapkan Mentan Amran.
    Sebanyak 26 merek beras itu berasal dari empat perusahaan besar produsen beras, yakni
    Wilmar Group
    , PT
    Food Station
    Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (
    Japfa Group
    ).
    Satgas Pangan mengumpulkan sampel produk beras keempat perusahaan dari berbagai daerah dan mendapati bahwa produk mereka tidak sesuai regulasi.
    Wilmar Group diperiksa terkait produk beras merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip, berdasarkan 10 sampel dari wilayah Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, dan Yogyakarta.
    PT
    Food Station Tjipinang Jaya
    dimintai keterangan terkait produk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan Setra Pulen, dari total sembilan sampel asal Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Aceh.
    Sementara itu, PT Belitang Panen Raya diperiksa atas produk Raja Platinum dan Raja Ultima dari 7 sampel yang dikumpulkan di Sulsel, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.
    Sedangkan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) diperiksa atas produk beras Ayana yang sampelnya berasal dari Yogyakarta dan Jabodetabek.
    Merespons temuan Satgas Pangan Polri itu, Kepala Divisi Unit Beras PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group), Carmen Carlo Ongko S tak membantah hal tersebut.
    Kendati begitu, ia memastikan bahwa seluruh proses produksi serta distribusi produk beras kemasannya sudah sesuai dengan standar perusahaan.
    “Dalam menjalankan operasional bisnis, kami memastikan seluruh proses produksi dan distribusi beras PT SUL dijalankan sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku,” kata Carmen dalam pernyataan resminya, Sabtu.
    Pihaknya menghormati proses hukum yang ada. Hal itu disebutnya sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan nasional.
    Sementara itu, Direktur Utama Food Station, Karyawan Gunarso memilih untuk tidak menjawab terlebih dahulu.
    Ia akan berkoordinasi dengan tim internal demi menanggapi kasus ini.
    Kompas.com juga telah berupaya menghubungi Wilmar Group dan PT Belitang Panen Raya, tetapi hingga artikel ini ditayangkan, belum mendapatkan respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan

    Logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 10:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu. 

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Andika Hapsari menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Filipina, perairan barat Sumatera Barat, perairan utara Aceh, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Laut Sawu, Laut Maluku, Laut Banda dan Laut Arafuru.  

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Pekanbaru, Tanjung Pinang, Tanjung Selor, Mamuju, dan Nabire. 

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Mataram, Samarinda, Banjarmasin, Palu, Manado, Makassar, Kendari, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Palangka Raya, Pontianak, Gorontalo, Ambon, dan Sorong.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0.5 hingga 2.5 m, sementara gelombang tinggi hingga 4 m berpotensi terjadi di sekitar perairan Utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timur, Laut Banda, Laut Seram, Samudra Hindia sebelah barat daya Banten dan sebelah selatan NTT.

    Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten hingga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara.

    Sumber : Antara

  • 9
                    
                        Produsen Beras Diduga Tipu Rakyat Indonesia, dari Kurangi Takaran hingga Dioplos
                        Nasional

    9 Produsen Beras Diduga Tipu Rakyat Indonesia, dari Kurangi Takaran hingga Dioplos Nasional

    Produsen Beras Diduga Tipu Rakyat Indonesia, dari Kurangi Takaran hingga Dioplos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah produsen
    beras
    diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia.
    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, ada sekitar 212 merek beras yang tidak sesuai dengan aturan. Perbuatan mereka pun beragam.
    Ada yang mengurangi berat bersih dalam setiap kemasan. Ada pula yang mengoplos beras berkualitas premium dengan beras berkualitas di bawahnya lalu dijual mahal.
    “Contoh, ada volume yang mengatakan 5 kilogram, padahal 4,5 kilogram,” ungkap Amran melalui video yang diterima
    Kompas.com
    , Sabtu (12/7/2025).
    “Kemudian, ada yang mengatakan bahwa ini (produk) premium, padahal itu adalah beras biasa,” lanjut dia.
    Praktik mengoplos beras itu bisa menyebabkan selisih harga Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per kilogram lebih mahal dibandingkan harga asli.
    Amran pun geram dengan praktik penipuan yang disebutnya sudah merugikan rakyat sekitar Rp 100 triliun per tahunnya itu.
    “Ini kan merugikan masyarakat Indonesia. Itu kurang lebih Rp 99, hampir Rp 100 triliun terjadi setiap tahun,” ujar Amran.
    “Katakanlah 10 tahun (praktik penipuan dilakukan), Rp 1.000 triliun. Kalau 5 tahun Rp 500 triliun. Ini kerugian,” lanjut dia.
    Amran sudah melaporkan temuan tersebut ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan berharap para produsen beras yang melanggar mendapat tindakan tegas.

    Ia sekaligus mengimbau kepada seluruh produsen beras se-Indonesia untuk bersikap jujur.
    “Pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan,” tegas Amran.
    Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen (Pol) Helfi Assegaf menegaskan, pihaknya bergerak cepat dalam memeriksa perusahaan-perusahaan produsen beras itu.
    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Helfi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, baru didapati 26 merek beras diduga merupakan hasil praktik penipuan sebagaimana yang diungkapkan Mentan Amran.
    Sebanyak 26 merek beras itu berasal dari empat perusahaan besar produsen beras, yakni
    Wilmar Group
    , PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (
    Japfa Group
    ).
    Satgas Pangan mengumpulkan sampel produk beras keempat perusahaan dari berbagai daerah dan mendapati bahwa produk mereka tidak sesuai regulasi.
    Wilmar Group diperiksa terkait produk beras merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip, berdasarkan 10 sampel dari wilayah Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, dan Yogyakarta.
    PT Food Station Tjipinang Jaya dimintai keterangan terkait produk Alfamidi Setra Pulen,
    Beras
    Premium Setra Ramos, dan Setra Pulen, dari total 9 sampel asal Sulsel, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Aceh.
    Sementara itu, PT Belitang Panen Raya diperiksa atas produk Raja Platinum dan Raja Ultima dari 7 sampel yang dikumpulkan di Sulsel, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.
    Sedangkan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) diperiksa atas produk beras Ayana yang sampelnya berasal dari Yogyakarta dan Jabodetabek.
    Merespons temuan Satgas Pangan Polri itu, Kepala Divisi Unit Beras PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group), Carmen Carlo Ongko S tidak membantah temuan itu.
    Tetapi, ia memastikan bahwa seluruh proses produksi serta distribusi produk beras kemasannya sudah sesuai dengan standar perusahaan.
    “Dalam menjalankan operasional bisnis, kami memastikan seluruh proses produksi dan distribusi beras PT SUL dijalankan sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku,” kata Carmen dalam pernyataan resminya, Sabtu (12/7/2025).
    Meski demikian, pihaknya menghormati proses hukum yang ada. Hal itu disebutnya sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan nasional.
    Sementara itu, Direktur Utama Food Station Karyawan Gunarso memilih untuk tidak menjawab terlebih dahulu. Ia akan berkoordinasi dengan tim internal demi menanggapi kasus ini.
    Kompas.com
    juga telah berupaya menghubungi Wilmar Group dan PT Belitang Panen Raya, tetapi hingga artikel ini ditayangkan, belum mendapatkan respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Dibayangi Megathrust, Cek Zona Merahnya

    RI Dibayangi Megathrust, Cek Zona Merahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia — Wilayah Indonesia yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami. Setidaknya, terdapat 13 segmen Megathrust yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air dan menjadi sumber potensi gempa besar.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa dari 13 segmen tersebut, ada dua yang memiliki potensi risiko tertinggi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono sudah memberikan peringatan bahwa gempa dari 2 zona Megathrust tinggal menunggu waktu.

    Masing-masing adalah Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut. Pasalnya, 2 zona itu sudah lama tak mengalami gempa atau seismic gap, yakni berabad-abad. Biasanya, gempa besar memiliki siklus sendiri dalam rentang hingga ratusan tahun.

    Belum lama ini, pada Rabu (7/5), gempa berkekuatan M5,2 yang mengguncang wilayah Nias Barat dikaitkan dengan Megathrust Mentawai-Siberut.

    Daryono mengatakan, gempa di Nias Barat merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

    “Murni gempa berpusat di zona Megathrust Mentawai Siberut,” kata Daryono dalam keterangannya.

    Gempa Dahsyat Ancam Jawa Barat

    Terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan perlu diwaspadai dampak Megathrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda.

    Para peneliti memperingatkan, energi yang terkunci di zona subduksi ini terus bertambah seiring waktu. Jika energi ini dilepaskan sekaligus, dampaknya bisa memicu gempa besar hingga magnitudo 8,7.

    Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa menjelaskan, pelepasan energi ini tidak hanya memicu guncangan kuat, tapi juga menggerakkan kolom air laut dan membentuk tsunami besar.

    Menurut hitungannya, jika Megathrust di wilayah Pangandaran pecah, gelombang tsunami setinggi 20 meter bisa terjadi dan menjalar ke berbagai wilayah, termasuk Banten, Lampung, bahkan sampai ke Jakarta.

    “Semua pesisir Banten akan terdampak, hanya saja tinggi tsunaminya berbeda-beda,” ujar Rahma kepada CNBC Indonesia belum lama ini.

    Di kawasan pesisir Banten, tsunami diprediksi bisa mencapai ketinggian antara 4 hingga 8 meter. Sementara di pesisir Lampung, kata ia, seluruh wilayah yang menghadap Selat Sunda disebut akan terkena dampaknya.

    Untuk Jakarta, tsunami diperkirakan mencapai pesisir utara dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,8 meter. Namun, waktu kedatangannya lebih lambat dibanding daerah lain, tsunami baru diperkirakan tiba di Jakarta setelah 2,5 jam sejak gempa terjadi.

    “Kalau di selatan Jawa, tsunami sampai dalam waktu 40 menit, bahkan di Lebak hanya 18 menit. Tapi di Jakarta Utara, tsunami datang 2,5 jam setelah gempa,” jelas Rahma.

    BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megathrust. Risiko Megathrust bukan hanya gempa dan tsunami, tapi juga kerusakan infrastruktur, gangguan layanan dasar, dampak sosial ekonomi, hingga korban jiwa.

    Kapan Megathrust Hantam RI?

    BMKG menyebut belum dapat memastikan kapan bencana alam besar tersebut akan terjadi. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.

    “Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita, dikutip dari CNN Indonesia.

    “Jadi tujuannya ke sana; mitigasi dan edukasi, persiapan, kesiapsiagaan,” imbuh dia.

    Dwikorita melanjutkan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi megathrust. Pertama, menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.

    “InaTEWS itu sengaja dipasang untuk menghadap ke arah megathrust. Aslinya tuh di BMKG hadir untuk menghadapi, memitigasi megathrust,” jelasnya.

    Kedua, edukasi masyarakat lokal dan internasional. Salah satu bentuk nyatanya adalah mendampingi pemerintah daerah (pemda) buat menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.

    Selain itu, bergabung dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang juga berkantor di kompleks BMKG. Komunitas ini bertujuan buat mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami.

    “Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami,” kata dia.

    Ketiga, mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemda.

    “Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada,” bongkarnya.

    Keempat, menyebarluaskan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, jika masyarakat harus siap, berarti harus ada penyebarluasan informasi. “Kami dibantu Kominfo,” pungkasnya.

    13 Segmen Megathrust di RI

    Daftar 13 Segmen Megathrust Ancam Wilayah RI

    Mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, berikut daftar 13 segmen megathrust yang mengancam Indonesia:

    1. Megathrust Mentawai-Pagai dengan potensi gempa M8,9

    2. Megathrust Enggano dengan potensi gempa M8,4

    3. Megathrust Selat Sunda dengan potensi gempa M8,7

    4. Megathrust Jawa Barat-Jawa Tengah dengan potensi gempa M8,7

    5. Megathrust Jawa Timur dengan potensi gempa M8,7

    6. Megathrust Sumba dengan potensi gempa M8,5

    7. Megathrust Aceh-Andaman dengan potensi gempa M9,2

    8. Megathrust Nias-Simeulue dengan potensi gempa M8,7

    9. Megathrust Batu dengan potensi gempa M7,8

    10. Megathrust Mentawai-Siberut dengan potensi gempa M8,9

    11. Megathrust Sulawesi Utara dengan potensi gempa M8,5

    12. Megathrust Filipina dengan potensi gempa M8,2

    13. Megathrust Papua dengan potensi gempa M8,7.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]