Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • BMKG prakirakan sebagian besar wilayah RI berawan tebal pada Jumat

    BMKG prakirakan sebagian besar wilayah RI berawan tebal pada Jumat

    Ilustrasi – Awan tebal yang menyelimuti pemukiman dan gedung bertingkat di Jakarta. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt/am

    BMKG prakirakan sebagian besar wilayah RI berawan tebal pada Jumat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan tebal akan menyelimuti sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Jumat. Prakirawan BMKG Andika Hapsari pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatera, cuaca diprakirakan berawan di Kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang, sedangkan Banda Aceh dan Medan diprediksi berawan tebal.

    “Cuaca diprakirakan asap atau kabut di wilayah Kota Padang,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatera, cuaca diprakirakan berawan untuk wilayah Jambi dan Palembang, serta hujan ringan di Bandar Lampung.

    “Waspadai potensi hujan yang dapat disertai petir di wilayah Bengkulu dan Pangkal Pinang,” ujar dia.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan cerah berawan di Kota Semarang, berawan tebal di Kota Yogyakakarta, dan udara kabur di Kota Surabaya. Untuk Kota Serang, Jakarta, dan Bandung berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

    Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi berawan di Kota Denpasar dan Kupang, serta berawan tebal di Kota Mataram. Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan di Banjarmasin, berawan tebal di Pontianak dan Samarinda, serta udara kabur di wilayah tanjung Selor.

    “Hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Palangkaraya,” ucap Putri.

    Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan tebal di Makassar, Gorontalo, dan Kendari. Kota Palu berpotensi hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Mamuju diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Masyarakat di Kota Manado diminta untuk waspada potensi petir.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian timur, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Ternate, hujan ringan di wilayah Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.

    “Sementara Kota Nabire dan Merauke diprediksi hujan dengan intensitas sedang,” tuturnya.

    Selain itu, BMKG juga memperingatkan potensi banjir rob yang dapat terjadi di pesisir Jambi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua Selatan. Suhu maksimum mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius juga diprakirakan dapat terjadi di Bengkulu, Medan, dan Pekanbaru, sehingga masyarakat di wilayah tersebut diimbau untuk selalu mengenakan pelindung seperti topi dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan.

    Sumber : Antara

  • Dukung Prof Sofian Effendi Cabut Pernyataan soal Jokowi, Dokter Tifa: Untuk Hindari Hal Terburuk

    Dukung Prof Sofian Effendi Cabut Pernyataan soal Jokowi, Dokter Tifa: Untuk Hindari Hal Terburuk

    GELORA.CO – Salah satu alumnus Universitas Gajah Mada (UGM), Tifauzia Tyassuma atau dokter Tiga memahami langkah mangan Rektor UGM Prof Sofian Effendi yang menarik pernyataannya soal skripsi dan ijazah Jokowi

    Hal tersebut, menurut salah satu terlapor kasus penyebaran ijazah palsu Jokowi itu, untuk melindungi prof Sofian dari kemungkinan-kemungkinan terburuk.

    “Apabila seorang hamba telah mencapai batas kemampuannya dalam menegakkan kebenaran, dan tak ada lagi kekuatan yang bisa ia andalkan, maka Allah akan turun tangan—dengan cara-Nya yang misterius namun pasti,” tulis dokter Tifa di X, dikutip pada Jumat (18/7/2025)

    Dokter Tifa menilai, Profesor Sofian Effendi tidak perlu dilibatkan lagi dalam kasus Ijazah 

    “Beliau sudah sepuh, harus kita lindungi dan kita hindarkan dari akhir yang buruk. Misal ada ancaman atas kebijakan beliau di masa lalu dan sebagainya,” katanya

    Pencabutan pernyataan Profesor Sofian Effendi, menurut dokter Tifa, sebagai cara Tuhan untuk menutupi dan melindungi beliau.

    “Cukup satu kali pernyataan jujur beliau yang sudah beredar menjadi data digital abadi, yang tak akan terhapus dengan surat pernyataan dan klarifikasi apapun berikutnya. Itu sudah cukup. Allah selalu bekerja dengan caraNya yang Maha Luarbiasa. Kebenaran itu milikNya,” kata dia

    “Kita semua ini, Roy, Rismon, saya, Eggi, Rizal, Kurnia dkk, hanyalah alatNya. Di tanggal 16 Juli 2025 Profesor Sofian Effendi sudah menjadi alatNya, yang bekerja satu kali saja, tetapi sangat efektif.Pencabutan pernyataan di tanggal 17 Juli 2025, tak ada artinya, ketika Kebenaran sudah dikumandangkan.”

    Diancam dipolisikan

    Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2002-2007, Prof. Dr. Sofian Effendi memutuskan untuk menarik semua pernyataannya mengenai sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi

    Dia menyebut, pernyataannya itu telah menimbulkan gejolak

    Dia tidak ingin ikut terlibat dalam perdebatan mengenai ijazah Jokowi

    Setelah video itu viral, Sofian mengakui ada goncangan di kampus UGM hingga munculnya bentuk ancaman pelaporan kepada polisi dari pendukung Jokowi.

    Sofian mengatakan dirinya mengetahui ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah ke media online.

    Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya.

    “Para pendukung mantan presiden itu, mereka gerah sepertinya karena soal ijazah disebut. Mereka menyebut akan mengadukan saya pada Bareskrim. Maka, saya meminta maaf atas pernyataan saya. Saya tidak mau harus berurusan dengan polisi soal ini, apalagi saya sudah berusia 80 tahun dan keluarga saya juga terganggu,” bebernya.

    Minta ditake down

    Pernyataan dari Prof Sofian menjadi perhatian publik lantaran menyangsikan Jokowi lulus sebagai sarjana S1 Fakultas Kehutanan UGM

    Pernyataan itu disampaikan Prof Sofian dalam sesi wawancara dengan Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar yang ditayangkan pada Rabu (16/7/2025

     Percakapan itu kemudian diunggah ke YouTube, Rabu (16/7/2025).

    Kepada wartawan di kediamannya, Sofian membenarkan, Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya.

    Mereka mengajak Sofian Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda membicarakan kebebasan akademik.

    “Mereka hanya bilang, ini kita ngomong-ngomong dengan para alumni dari kota lain. Memang ada mantan murid saya dulu dari Aceh, kemudian Kalimantan yang berhubungan di situ. Itu pembicaraan orang dalam lah,” kata Sofian menjelaskan, Kamis (17/7/2025).

    Sofian mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

    Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik.

    “Saya tidak sadar itu akan dipublikasikan. Saya tidak menyangka akan dipublikasikan seperti itu. Omongan saya tidak pantas untuk diomongkan (ke publik),” beber dia.

    Untuk itu, Sofian meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut, tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Prof. Ova Emilia.

    
“Saya tidak ingin diadu dengan Prof. Ova. Itu tidak baik. Bagaimanapun, Saya adalah anggota organisasi UGM,” jelasnya.

    Dalam kesempatan ini, Sofian mengaku keberatan terkait peredaran video tersebut.

    Dia bahkan berencana untuk melayangkan langsung surat keberatan kepada Rismon dan kawan-kawan.

    Sofian meminta, video pembicaraan tentang ijazah Jokowi tersebut bisa ditarik dari peredaran.

    Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk tetap menjaga ketenangan UGM dan mempertahankan ketentraman secara nasional

    Klarifikasi UGM

    Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya buka suara terkait pernyataan Rektor UGM periode 2002-2007, Prof. Dr. Sofian Effendi terkait polemik ijazah Jokowi.

    Prof Sofian sempat menduga bahwa Jokowi tidak menyelesaikan pendidikan sarjana lantaran nilai yang buruk

    Dia juga menyebut bahwa skripsi Jokowi tidak pernah disahkan

    Namun, belakangan Prof Sofian menarin pernyataannya

    Pihak UGM pun menyebut bahwa pernyataan dari Prof Sofian tidak benar

    UGM juga menyayangkan sejumlah pihak yang menggiring pernyataan Rektor UGM periode 2002-2007, Prof. Dr. Sofian Effendi menyangsikan status mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai alumnus UGM dalam sebuah tayangan live streaming di channel YouTube pada Rabu (16/7/2025).

    UGM menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan data akademik resmi yang dimiliki oleh institusi, khususnya dari Fakultas Kehutanan tempat Jokowi menempuh pendidikan.

    Dalam pernyataan resminya, UGM menilai bahwa opini yang disampaikan oleh Sofian Effendi merupakan opini yang keliru dan tidak berdasar.

    “Kami menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring beliau untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasar,” ujar Sekretaris Universitas, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa pernyataan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang menjadi risiko pribadi bagi Sofian Effendi.

    UGM menegaskan kembali bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang sah.

    Berdasarkan data resmi, Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dengan nomor 80/34416/KT/1681 yang memulai studi pada tahun 1980 dan lulus pada 5 November 1985.

    Pihak kampus juga mengingatkan bahwa UGM adalah institusi publik yang tunduk pada peraturan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik.

    Karena itu, data pribadi hanya dapat diungkap atas permintaan resmi dari aparat penegak hukum.

    “UGM tidak terlibat dalam konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dengan Saudara Joko Widodo,” tegas Sandi.

    Dengan penegasan ini, UGM berharap tidak ada lagi penyebaran informasi yang menyesatkan terkait status akademik Presiden Jokowi.

    Tarik pernyataan

    Seperti diketahui, Prof. Sofian Effendi secara tiba-tiba menarik semua pernyataannya terkait polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

    Melalui pernyataan tertulisnya, dia kini sependapat dengan keterangan yang pernah disampaikan Rektor UGM Prof.Dr.Ova Emilia mengenai status ijazah Jokowi

    “Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan Judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!” pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas,” ungkap Prof Sofian, Kamis (17/7/2025)

    “Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran,” ungkapnya

    Prof Sofian pun meminta maaf kepada semua pihak terkait pernyataannya tersebut 

    “Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih,” ungkapnya

    Isi pernyataan sebelumnya

    Seperti diketahui, Prof Sofian menyebut bahwa Joko Widodo bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan beberapa orang

    Dia mengungkapkan, nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan, bahkan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. 

    Menurutnya, transkip nilai yang dipampang oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda

    Pernyataan itu disampaikan Prof Sofian dalam sesi wawancara dengan Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar yang ditayangkan pada Rabu (16/7/2025), Prof Sofian Effendi mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan.

    Dia bercerita, Joko Widodo memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM.

    Dia masuk pada tahun 1980.

    “Jadi Jokowi kan masuk pada saat dia lulus SMPP di Solo yang menjadi SMA 6 di Tahun 1985. Jadi, dia itu ada sedikit masalah, masih SMPP kok bisa masuk UGM. Itu ada kontroversi. Ada masalah,” kata Prof Sofian

    Pada 1980, menurut Prof Sofian, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono

    Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara Jokowi dan Hari Mulyono

    Hari Mulyono, saat itu, dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi.

    Secara akademik, nilai Hari Mulyono cukup menjanjikan

    Berbeda dengan Jokowi, menurut Prof Sofian, di dua tahun kuliahnya, nilainya buruk

    “Kemudian, pada waktu tahun 1980 masuk, ada dua orang yang masih bersaudara yang masuk (fakultas) Kehutanan. Satu Hari Mulyono kemudian Joko Widodo. Hari Mulyono ini aktivis, dikenal di kalangan mahasiswa. Dan juga secara akademis dia perform. Dia tahun 1985 lulus. Tapi Jokowi itu menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada empat semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai,” terang Prof Sofian

    Transkip nilai di dua tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu

    “Saya lihat di dalam transkip nilai itu juga yang ditampilkan bareskrim, IPKnya itu nggak sampai dua kan. Kalau sistemnya benar, dia tidak lulus atau di DO istilahnya. Hanya boleh sampai sarjana muda,” katanya

    Menurutnya, tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat.

    Maka, dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1

    “Jadi (karena nilainya tidak memenuhi) dia belum memenuhi persyaratan melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya prof Sunardi, salah satu dekan setelah Pak Soemitro. Tidak pernah lulus. Tidak pernah diujikan. Lembar pengesahannya kosong,” ungkapnya

    Karena penasaran, Prof Sofian sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal sripsi Jokowi yang beredar itu

    Saya tanya ke petugasnya, ‘mbak ini kok kosong’? Dia bilang iya pak itu sebenarnya nggak diuji. Nggak ada nilainya. Makanya nggak ada tanggal, nggak ada tandatangan dosen penguji,” sebutnya

    Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Prof Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah s1

    “Kalau dia mengatakan punya ijazah BsC (sarjana muda) mungkin betul lah. Kalau yang ijazah sarjana, nggak punya dia,” kata Prof Sofian

    Di sisi lain, Prof Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu

    “Hari Mulyono lulus, kawin dengan adiknya dia, Idayati, punya dua anak. Itu kabarnya dia pinjem ijazahnya Hari Mulyononya ini. Kemudian ijazah ini yang dipalsuin dugaan saya. Jadi itu kejahatan besar itu. Dia kan selalu mengenalkan, bahwa untuk ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, itu kan bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu,” jelasnya

    Di kesempatan sama, Prof Sofian juga memastikan Kasmudjo tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi.

    Prof Sofian Effendi lahir 28 Februari 1945. Dia adalah seorang akademisi Indonesia. Sofian pernah menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada dari tahun 2002 sampai 2007.

     Dia adalah Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada.Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 1999 hingga 2000. Prof Sofian menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 sampai 3 Oktober 2019.

    Rismon laporkan Jokowi ke polisi

    Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Kasmudjo terkait dugaan penyebaran berita bohong

    Laporan dilayangkan ke Mapolda Metro Jaya pada Selasa (15/7/2025)

    “Hari Selasa 15 Juli 2025, saya Rismon Sianipar bersama TIPU UGM melaporkan dugaan penyebaran berita bohong Jokowi dan Kasmudjo tahun 2017 saat Dies Natalis UGM terkait dosen pembimbing skripsi dan akademik,” ungkap Rismon Sianipar dalam video yang dibagikan.

    Rismon menyebut, Jokowi dan Kasmudjo pernah terlibat dalam sebuah dialog saat Jokowi berkunjung ke UGM pada 2017 lalu

    Saat itu, Jokowi beberapa kali menegaskan bahwa Kasmudjo adalah ‘pembimbingnya’ yang galak.

    Jokowi juga menyebut bahwa saat dibimbing Kasmudjo, dia harus bolak-balik memperbaiki skripsinya

    Namun, belum lama ini Kasmudjo sendiri membantah bahwa dirinya adalah pembimbing skripsi Jokowi

    Dia juga membantah sebagai pembimbing akademik Jokowi

    Berkaca dari hal itu, Rismon menganggap bahwa Jokowi diduga telah melakukan kebohongan publik

    “Bahwa di tahun 2017 Pak Jokowi dan pak Kasmudjo di situ berdialaog, ada bimbingan skripsi bolak-balik dan galak segala macam dan publik menyimpulkan bahwa Pak Kasmudjo adalah pembimbing skripsinya, tapi dibantah langsung tahun 2025 oleh Pak Kasmudjo sendiri,” terang Rismon

    Laporan ini sekaligus untuk menguji pihak kepolisian agar menerapkan prinsip persamaan hukum bagi semua warga negara

    “Asas persamaan di depan hukum, maka kami mendesak supaya Polda DIY memproses ini dan memanggil orang-orang yang diduga melakukan kebohongan tersebut. Jadi, tidak ada istilahnya mantan pengusaha, rakyat sipil, itu sama di depan hukum,” katanya

    Laporan ini, kata Rismon, juga untuk menguji kepatuhan hukum Jokowi yang telah melaporkanya ke Mapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu

    “Kami dilaporkan oleh Pak jokowi di Polda Metro Jaya, kita datang, kita patuh hukum. Nah, sekarang kita uji apakah pak Jokowi patuh hukum nggak ketika dipanggil Polda DIY,” ungkap Rismon

  • Ketika Suara Rakyat Ditukar dengan Liter Dolar

    Ketika Suara Rakyat Ditukar dengan Liter Dolar

    OLEH: DENNY JA

    PADA awal Januari 2012, Presiden Goodluck Jonathan mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar bensin. Maka harga yang selama ini sangat murah, sekitar ?65, naik menjadi ?141 per liter. 

    Kenaikan harga ini memicu kemarahan publik. Terutama ibu-ibu dan keluarga miskin protes.  Mereka mengandalkan transportasi murah untuk kebutuhan dasar seperti pergi ke pasar atau ke puskesmas.

    Seorang ibu di Lagos, Antonia Arosanwo, menggambarkan efeknya dengan jelas:

    “Saya marah. Biaya perjalanan saya di bus melambung dua kali lipat sejak subsidi dihapus.”   

    Gerakan ini meluas menjadi protes nasional yang dikenal sebagai Occupy Nigeria (2?”14 Januari 2012). 

    Unjuk rasa besar dilakukan. Bus dihentikan, jalan diblokir. Dan puluhan orang tewas akibat bentrokan dengan aparat  .

    Hanya dalam dua minggu, pemerintah tersentak, mengembalikan harga bensin ke level sekitar ?97 per liter. 

    Ketika pencabutan subsidi menentukan nasib pemimpin, apakah ini jenis demokrasi yang sehat?

    Dalam sejarah negara-negara berkembang, subsidi energi adalah candu politik. Ia menenangkan protes, menekan inflasi, dan membeli loyalitas instan. 

    Di Mesir, revolusi Arab Spring dipicu bukan hanya oleh otoritarianisme, tapi juga pencabutan subsidi bahan pokok. 

    Di Venezuela, rezim Chávez bertahan bertahun-tahun di atas fondasi bensin gratis. Di Indonesia, lebih dari Rp500 triliun anggaran pernah dikucurkan hanya untuk menjaga harga BBM tetap “terasa murah”.

    Padahal, data membongkar ilusi itu. Menurut Bank Dunia, 70% subsidi BBM di Indonesia justru dinikmati oleh 30% kelompok terkaya. 

    Pemilik mobil SUV mendapat porsi lebih besar dibanding pengayuh becak atau nelayan. Subsidi ini bukan keadilan sosial.

    Melainkan ini hadiah politik untuk kelas menengah urban yang paling vokal di media sosial dan paling menentukan di TPS kota.

    Kita dimenangkan hari ini. Tapi esok hari, sekolah anak kita kekurangan guru. Puskesmas tak punya vaksin. Jalan desa tetap berlubang.

    Inilah ironi: energi memberi panas yang cepat, tapi meninggalkan arang yang panjang. Subsidi memang populis. Tapi ia seringkali memiskinkan.

    Jauh di balik kampanye dan baliho, ada sumber uang yang lebih berkuasa daripada rakyat: sumur minyak dan tambang batu bara. 

    Kita hidup di era ketika industri energi bukan sekadar penggerak ekonomi, tapi pendonor utama pesta demokrasi.

    Contoh paling vulgar adalah Brasil: skandal Petrobras menyeret presiden, anggota parlemen, hingga eksekutif top ke penjara. 

    Di Nigeria, “oil bunkering” ilegal melahirkan tentara bayaran yang lebih setia pada pengusaha energi daripada konstitusi.

    Dan Indonesia? Kita punya cerita sendiri: Petral, anak usaha Pertamina yang pernah menjadi ladang mafia impor minyak. 

    Ada juga permainan tender yang membiayai koalisi politik. Surat izin tambang berubah menjadi mata uang politik: siapa mendukung siapa, akan dapat konsesi dimana.

    Banyak suara rakyat ditukar satu kontrak blok migas. Itulah mata uang baru demokrasi.

    Negara yang hidup dari rente minyak kerap menjadi negara yang malas. Pajak tak lagi dikembangkan secara adil. 

    Regulasi tunduk pada pemain besar. Dan pembangunan institusi demokrasi tertunda, karena yang diperlukan bukan sistem meritokrasi, tapi jaringan loyalis yang bisa mengamankan blok eksplorasi.

    Kita bisa belajar dari sejarah: di era Orde Baru, Soeharto membagikan ladang minyak kepada kroni dan militer. Dari sinilah tumbuh kekuatan bisnis-politik yang kini masih bertahan, dengan wajah baru.

    Di Malaysia, Petronas pernah menjadi ATM partai penguasa UMNO. Transparansi hanya menjadi etalase.

    Di Meksiko, selama puluhan tahun, minyak adalah milik negara?”tapi negara hanya milik satu partai.

    Negara tidak lagi rasional. Ia menjadi korporasi raksasa dengan dewan direksi yang dipilih bukan oleh rakyat, tapi oleh pemilik modal.

    Kita tahu kekayaan alam Indonesia melimpah. Tapi siapa yang menikmatinya? Di Aceh, ladang gas Arun mengalir ke Jakarta, tapi desa sekitar tak punya listrik. Konflik bersenjata ikut lahir dari rasa ketidakadilan itu.

    Di Papua, tambang emas dan eksplorasi migas berjalan, tapi kampung-kampung adat hanya menerima debu dan penggusuran. 

    Di sana, suara rakyat tak pernah diukur dalam desibel, hanya dalam meter kubik minyak yang bisa ditambang.

    Inilah luka struktural yang tak kunjung sembuh. Ketika energi tak dibagi secara adil, maka demokrasi tak akan lahir secara utuh.

    Kita tak perlu pesimis. Dunia telah menunjukkan jalan lain. Norwegia, negeri penghasil minyak, justru menjadi salah satu negara paling demokratis. 

    Dana abadi mereka menyimpan ratusan miliar dolar, dikelola secara transparan, dan setiap warga bisa mengakses informasi keuangan negara secara daring.

    Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) jadi standar global. Negara yang mau jujur, akan dihormati pasar dan rakyat sekaligus.

    Bahkan di Afrika, negara seperti Botswana berhasil mengelola kekayaan tambang secara relatif adil?”bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka berani.

    Maka pertanyaannya bukan: apakah bisa? Tapi: apakah kita cukup berani?

    Indonesia: Di Persimpangan Sumur dan Suara

    Indonesia kini bukan lagi negara pengekspor minyak. Kita sudah menjadi importir. Tapi mentalitas elite kita masih seperti pemilik sumur raksasa.

    Politik masih didanai oleh bisnis batu bara, kontrak migas, dan rente eksplorasi. Transisi energi dibicarakan, tapi tak sungguh dijalankan, karena para pemilik warisan lama belum rela melepaskan kendali.

    Apakah koperasi energi lokal bisa lahir? Apakah rakyat bisa terlibat dalam tata kelola sumber daya? Apakah kita bisa menciptakan demokrasi yang tak lagi tunduk pada harga bensin?

    Jalan tengah itu masih belum jelas. Tapi sejarah menanti mereka yang berani menulis bab baru.

    Demokrasi bukan hanya pemilu lima tahunan. Ia hidup dari kontrol rakyat atas sumber dayanya. Jika sumur dimiliki rakyat, suara pun tak bisa dibeli.

    Tapi jika energi hanya dikuasai oleh elite yang takut kehilangan kuasa, maka demokrasi kita bukan sedang tumbuh?”melainkan dalam koma yang panjang.

    Apa yang bisa Indonesia pelajari?

    Bahwa kedaulatan energi bukan tentang siapa yang menguasai ladang, tapi siapa yang berani membagi hasilnya secara adil. 

    Bahwa demokrasi bukan soal harga BBM, tapi siapa yang menentukan anggaran negara: suara, atau rente?

    Indonesia wajib membentuk badan independen pengawas energi dengan kewenangan memveto kontrak merugikan. 

    Juga ia mengalokasikan 30% pendapatan migas langsung ke dana desa terpencil.”

    Jika kita ingin demokrasi yang sehat, maka energi harus kembali ke tangan rakyat.

    “(Energi adalah darah negara. Tapi jika darah itu hanya mengalir ke jantung oligarkhi elite, maka demokrasi kita bukan sedang hidup -melainkan koma.”)

  • Demi Penuhi Suplai Gas, PGN Terus Berburu Pasokan LNG Baru

    Demi Penuhi Suplai Gas, PGN Terus Berburu Pasokan LNG Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sedang berupaya mendapatkan pasokan gas baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) di dalam negeri. Berbagai sumber telah dibidik oleh perusahaan untuk menambah suplai gas yang saat ini dinilai terus menurun.

    Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan pihaknya sedang melirik beberapa sumber LNG dari Banggai, Sulawesi Tengah oleh PT Donggi Senoro, proyek LNG Bontang, Kalimantan Timur oleh PT Badak NGL, hingga proyek LNG Tangguh Teluk Bintuni, Papua Barat oleh BP.

    “LNG yang kita upayakan mendapat dari Donggi Senoro, Bontang ataupun di Tangguh. Cuma, PGN ini sampai sekarang kan belum dapat term kontrak ya, hanya spot-spot ya,” jelasnya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Yang terpenting, kata Arief, dari sumber-sumber gas baru itu, PGN berharap bisa membeli dengan harga ekonomis. Tidak lain, supaya distribusi yang dilakukan kepada konsumen juga bisa dibeli dengan harga terjangkau.

    “Nah saya berharap ke depan itu kami dapat term kontrak, kalau term kontrak itu memang harganya lebih steady dan jauh lebih murah dibanding saat kita mendapatkan spot market. Jadi kita beli dari domestik tapi spot. Sama kayak dari luar kan kadang-kadang nyari LNG dari spot,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, PGN menyalurkan hingga 90% kebutuhan gas nasional. Paling besar, kata Arief, konsumen gas berasal dari wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Nah, untuk mencukupi kebutuhan itu, PGN akan menggantikan sebagian kekurangan gas itu dengan LNG. “Makanya kita aktif nyari-nyari gas dari sumber-sumber yang ada di upstream,” tandasnya.

    Untuk diketahui, di Indonesia Bagian Barat, PGN Group telah memiliki Pipa Transmisi Sumatera – Jawa, unit regasifikasi dan penyimpanan gas terapung (FSRU) Lampung, FSRU Jawa Barat dan fasilitas LNG Arun yang saat ini menjadi tulang punggung penyaluran gas bumi nasional. Apabila Pipa Dumai – Sei Mangkei telah terbangun, PGN juga siap untuk mengoptimalkannya.

    Bila Pipa Dumai – SEI Mangkei selesai terbangun, artinya jaringan pipa gas bumi akan tersambung dari Aceh hingga Jawa Timur. Seiring dengan penyelesaian ruas Pipa Cirebon Semarang (Cisem) Tahap II. Maka, masyarakat akan menerima manfaat dari konektivitas tersebut, baik industri maupun jargas rumah tangga.

    Agar pemanfaatan gas bumi di Indonesia semakin berkelanjutan, PGN tengah mengembangkan LNG Hub di Arun dengan merevitalisasi tangki tua dan membangun tangki baru. Keberadaan LNG Hub Arun akan meningkatkan pemanfaatan LNG, sehingga meningkatkan sumber pasokan gas bumi untuk pelanggan di berbagai sektor. PGN juga tengah menjajaki peluang untuk mengembangkan terminal penerimaan LNG di Jawa.

    Selanjutnya, permintaan yang potensial di wilayah Indonesia bagian Timur didominasi oleh industri, kelistrikan dan smelter. Salah satu proyek yang sedang digarap adalah gasifikasi LNG untuk pembangkit listrik di Papua Utara dan bekerja sama dengan PLN EPI.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rute Alternatif di Kota Bandung Saat Penutupan Jalan 19-20 Juli 2025, Mana Saja?

    Rute Alternatif di Kota Bandung Saat Penutupan Jalan 19-20 Juli 2025, Mana Saja?

    Liputan6.com, Bandung – Sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, Jawa Barat akan ditutup pada akhir pekan ini Sabtu, 19 Juli 2025 sampai Minggu, 20 Juli 2025. Oleh karena itu, masyarakat yang hendak beraktivitas dapat melintasi beberapa jalur alternatif.

    Sebagai informasi, penutupan jalan sementara ini berkaitan dengan digelarnya acara Pocari Sweat Run 2025, event lari tahunan berskala nasional. 

    Rute yang akan dilalui pelari akan ditutup sementara mulai pukul 00.00 WIB hingga 10.00 WIB. Oleh karena itu, pengalihan lalu lintas diterapkan. Berikut sejumlah rute alternatif yang dapat dilalui:

    Sabtu, 19 Juli 2025 

    Arah Dago menuju Kiara Artha Park

    Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Dipatiukur – Jalan PHH. Mustofa

    Jalan Supratman – Jalan Ahmad Yani – Kiara Artha Park

    Arah Dago menuju Asia Afrika

    Jalan Ir. H. Juanda – Flyover – Jalan Cihampelas – Jalan Wastukencana – Jalan Pajajaran – Jalan Cicendo – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Braga – Jalan Lembong – Jalan Asia Afrika

    Arah Dago menuju Stasiun Bandung

    Jalan Ir. H. Juanda – Flyover – Jalan Cihampelas – Jalan Wastukencana – Jalan Pajajaran – Jalan Cicendo – Jalan Kebon Kawung

    Arah Pajajaran menuju Gor Saparua

    Jalan Pajajaran – Jalan Cicendo – Jalan Kebon Jukut – Jalan Lembong – Jalan Veteran – Jalan Sunda – Jalan Aceh

    Arah Simpang Dago menuju Trans Studio Mall (TSM)

    Jalan Ir. H Juanda – Jalan Dipatiukur – Jalan PHH. Mustofa – Jalan Supratman – Jalan Ahmad Yani – Jalan Bogor – Jalan Jakarta – Jalan Sukabumi – Jalan Laswi – Jalan Gatot Subroto

    Arah Simpang Dago menuju Terminal Cicaheum

    Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Dipatiukur – Jalan PHH. Mustofa – Jalan Surapati – Flyover – Jalan Dr. Djundjunan

    Arah Cicaheum menuju Tol Pasteur

    Jalan AH. Nasution – Jalan PHH. Mustofa – Jalan Surapati – Flyover – Jalan Dr. Djundjunan

    Arah Supratman menuju Cisarua

    Jalan Supratman – Jalan Cendana – Jalan LL. RE. Martadinata – Jalan Gandapura – Jalan Aceh

     

    Minggu, 20 Juli 2025

    Dari Dago menuju Tol Pasteur

    Jalan Wastukencana (Kebun Binatang) – Flyover Pasupati

    Dari Dago menuju Kiara Artha Park

    Jalan Surapati – Jalan PJ. Mustofa – Jalan Cikutra  (Santo Yusuf) – Jalan Ahmad Yani – Terusan Kiaracondong

    Dari Simpang Dago menuju Saparua

    Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Dipatiukur – Jalan Surapati – Jalan Diponegoro – Jalan Citarum – Jalan Lombok – Jalan Aceh

    Dari Pasteur menuju Kiara Artha Park

    Jalan Dr. Djundjunan – Flyover Pasupati – Jalan Surapati – Jalan PHH. Mustofa – Jalan Cikutra (Rumah Sakit Santo Yusuf) – Jalan Ahmad Yani – Jalan Ibrahim Adjie

    Dari Simpang Dago menuju Stadion Siliwangi

    Jalan Surapati – Jalan Sentot – Jalan Citarum – Jalan LL. RE. Martadinata – Jalan Lombok

    Dari Simpang Dago menuju TSM

    Jalan Dipatiukur – Jalan Surapati – Jalan PHH. Mustofa – Jalan Pahlawan – Jalan Supratman – Jalan Ahmad Yani – Jalan Bogor – Jalan Jakarta – Jalan Sukabumi – Jalan Laswi – Jalan Gatot Subroto

    Dari Pasteur menuju Terminal Cicaheum

    Jalan Dr. Djundjunan – Flyover Pasupati – Jalan Surapatul PH. Mustofa – Jalan AH. Nasution

    Dari Simpang Dago menuju Masjid Agung

    Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Tamansari – Flyover – Jalan Cihampelas – Jalan Rajiman – Jalan Pajajaran (GOR) – Jalan Cicendo – Jalan Kebon Kawung – Jalan Kebon Jati – Jalan Otista – Jalan Kepatihan

    Dari Alun-Alun Kota Bandung menuju Bandung Electronic Center (BEC)

    Jalan Asia Afrika – Jalan Gardujati – Jalan Pasirkaliki – Jalan Padjajaran – Jalan Cicendo – Jalan Kebon Jukut – Jalan Wastukencana – Jalan LL. RE. Martadinata – Jalan Purnawarman

    Dari Simpang Dago menuju Stasiun Bandung

    Jalan Tamansari – Jalan Flyover Cihampelas – Jalan Abdul Rivai – Jalan Cokroaminoto – Jalan Padjajaran – Jalan Cicendo – Jalan Kebon Kawung

    Dari Cichaeum menuju Stasiun Bandung

    Jalan PHH. Mustofa – Jalan Surapati – Flyover Pasupati – Jalan Cihampelas – Jalan Abdul Rivai – Jalan Cokroaminoto – Jalan Padjajaran – Jalan Cicendo – Jalan Kebon Kawung

    Dari Stasiun Bandung menuju Dipatiukur

    Jalan Kebon Kawung – Jalan Cokroaminoto – Jalan Pasteur – Jalan Flyover – Dago Cikapayang – Jalan Dipatiukur

    Antapani menuju Soekarno-Hatta

    Jalan Antapani – Jalan Terusan Jakarta – Pasar Kiaracondong – Jalan Kiaracondong – Soekarno-Hatta

    Gatot Subroto menuju Pindad

    Jalan Gatot Subroto – Putar arah di Pasar Kiaracondong – Jalan Kiaracondong – Pindad

    Dari Stasiun Bandung menuju Dipatiukur

    Jalan Kebon Kawung – Jalan Cokroaminoto – Jalan Pasteur – Jalan Flyover – Dago Cikapayang – Jalan Dipatiukur

    Antapani menuju Soekarno-Hatta

    Jalan Antapani – Jalan Terusan Jakarta – Pasar Kiaracondong – Jalan Kiaracondong – Soekarno-Hatta

     

    Penulis: Arby Salim

  • Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat Regional 17 Juli 2025

    Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat Regional 17 Juli 2025

    Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat
    Tim Redaksi
    ACEH BARAT DAYA, KOMPAS.com
    –
    Bupati Aceh
    Barat Daya (Abdya),
    Safaruddin
    , ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (
    Apkasi
    ) untuk periode 2025-2030.
    Penunjukan tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI Apkasi Tahun 2025. Para Bupati dan Wali Kota yang tergabung dalam Dewan Pengurus Apkasi 2025-2030 dikukuhkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2025).
    “Kita ditunjuk sebagai Korwil Aceh Apkasi periode 2025-2030. Selain saya, ada juga beberapa Bupati lainnya dari Aceh yang masuk dalam Dewan Pengurus,” kata Safaruddin saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui telepon.
    Ia menjelaskan, Apkasi periode 2025-2030 dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, sebagai ketua umum, dan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, sebagai ketua harian.
    Adapun sejumlah kepala daerah dari Aceh yang juga masuk dalam kepengurusan, di antaranya Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, sebagai Ketua Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan; Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan (TRK), sebagai Ketua Bidang Pertanian; dan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris (Syech Muharram), sebagai Sekretaris Bidang Pengentasan Kemiskinan.
    Safaruddin menyebutkan, penunjukan dirinya sebagai Korwil Aceh menjadi momen untuk meningkatkan kolaborasi antarkabupaten/kota di Aceh dalam rangka memajukan daerah.
    “Tentunya kita berharap ke depan dapat menjalin kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah pusat dan daerah lain demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
    Ia juga mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota di Aceh untuk bersama-sama membawa perubahan yang lebih baik bagi daerah masing-masing, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
    “Seperti halnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Aceh dalam kancah nasional melalui peran Apkasi,” ucap Safaruddin.
    “Mari sama-sama kita memperlihatkan ke nasional bagaimana kolaborasi antar kabupaten/kota di Aceh, dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan juga Pusat,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sahdan Ketua RT Gen Z Jadi Duta Anti Narkoba, Apa Program Kerjanya? Megapolitan 17 Juli 2025

    Sahdan Ketua RT Gen Z Jadi Duta Anti Narkoba, Apa Program Kerjanya? Megapolitan 17 Juli 2025

    Sahdan Ketua RT Gen Z Jadi Duta Anti Narkoba, Apa Program Kerjanya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Sahdan Arya Maulana
    (19) ketua rukun tetangga (RT) 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja,
    Jakarta Utara
    , didapuk menjadi
    Duta Anti Narkoba
    DKI Jakarta.
    Sahdan dipilih langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta Brigjen Pol Awang Joko Rumitro saat acara pengungkapan kasus narkotika di kantornya, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
    Meski baru ditunjuk, Sahdan mengaku sudah punya program kerja dalam menanggulangi pengedaran narkoba di lingkungannya.
    “Kita ingin melakukan program di wilayah kita, yaitu pengecekan tes urine per tiga bulan,” ungkap Sahdan kepada Kompas.com, Kamis.
    Program ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disebut akan membantu dalam pengadaan alat tes urine.
    Sahdan mengaku berterima kasih atas penunjukan dirinya menjadi Duta Anti Narkoba dan berharap tidak ada lagi pengedar dan pemakai barang haram tersebut di Tanah Air.
    “Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Awang karena melantik kami dan juga semoga di lingkungan kita tidak ada lagi pengedar dan pemakai,” kata Sahdan.
    Dalam kesempatan itu, ia bersama jajaran pengurus RT 07 ikut melihat langsung pengungkapan kasus narkoba jaringan Madura dan Aceh.
    Sahdan mengaku sempat bertemu Awang dan berdiskusi langsung terkait penanggulangan narkoba yang perlu digencarkan.
    Sementara itu, Awang mengungkapkan dukungannya atas program Sahdan dengan membantu menyediakan alat tes urine yang rencananya mulai digalakkan pada Agustus mendatang.
    “Alhamdulillah saya dapat hibah dari Pak Gubernur dan mungkin bulan Agustus bisa,” ujar Awang.
    Ketika ditanya kenapa memilih Sahdan sebagai Duta Anti Narkoba, Awang menjawab sosok Sahdan saat ini tengah menjadi ikon Gen Z yang sedang digandrungi.
    “Sebenarnya semua tidak harus Gen Z, tapi kebetulan dia jadi ikon juga dan beliau mau, ya boleh saja,” ungkapnya.
    Sebelumnya, seorang mahasiswa semester empat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sahdan Arya Maulana (19), dipercaya menjadi Ketua RT 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 
    Sahdan terpilih dalam pemilihan langsung pada 25 Mei 2025. Ia meraih 126 suara, jauh mengungguli lawannya yang hanya memperoleh 17 suara. 
    “Jalur voting kita. Kemarin sempat ada lawannya juga. Hasil suaranya jauh sekali. Lawannya 17, saya 126,” kata Sahdan saat ditemui Kompas.com, Sabtu (12/7/2025). 
    Selain kuliah di jurusan Teknik Industri, Sahdan kini memimpin lingkungan berisi sekitar 150 kepala keluarga atau 750 jiwa.
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Viral, Sahdan Ketua RT Gen Z Kini Jadi Duta Anti Narkoba Megapolitan 17 Juli 2025

    Usai Viral, Sahdan Ketua RT Gen Z Kini Jadi Duta Anti Narkoba Megapolitan 17 Juli 2025

    Usai Viral, Sahdan Ketua RT Gen Z Kini Jadi Duta Anti Narkoba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Sahdan Arya Maulana
    (19), ketua RT 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara kini didapuk menjadi Duta Anti Narkoba DKI Jakarta.
    Ia dipilih langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta Brigjen Pol. Awang Joko Rumitro saat acara pengungkapan kasus narkotika di kantornya, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
    Sahdan mengaku berterima kasih atas penunjukkan dirinya menjadi Duta Anti Narkoba dan berharap tidak ada lagi pengedar dan pemakai barang haram tersebut di Tanah Air.
    “Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Awang karena melantik kami dan juga semoga di lingkungan kita tidak ada lagi pengedar dan pemakai,” kata Sahdan kepada Kompas.com, Kamis.
    Dalam kesempatan itu, Sahdan bersama jajaran pengurus RT 07 ikut melihat langsung pengungkapan kasus narkoba jaringan Madura dan Aceh.
    Sebelumnya, dia juga sempat bertemu Awang dan berdiskusi langsung terkait penanggulangan narkoba yang perlu digencarkan.
    Setelah didapuk sebagai Duta Anti Narkoba, Sahdan mengaku sudah punya program pencegahan narkoba di lingkungannya, yakni dengan rutin pengecekan urine setiap tiga bulan sekali.
    “Kita ingin melakukan program di wilayah kita yaitu pengecekan tes urine per tiga bulan,” ungkap dia.
    Sementara itu, Awang mengungkapkan dukungannya atas program Sahdan dengan membantu menyediakan alat tes urine yang rencananya mulai digalakkan pada Agustus mendatang.
    “Alhamdulillah saya dapat hibah dari Pak Gubernur dan mungkin bulan Agustus bisa,” ujar Awang.
    Ketika ditanya kenapa memilih Sahdan sebagai Duta Anti Narkoba, Awang menjawab sosok Sahdan saat ini tengah menjadi ikon Gen Z yang sedang digandrungi.
    “Sebenarnya semua tidak harus Gen Z tapi kebetulan dia jadi ikon juga dan beliau mau ya boleh saja,” ungkapnya.
    Sebelumnya, seorang mahasiswa semester empat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sahdan Arya Maulana (19), dipercaya menjadi Ketua RT 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sahdan terpilih dalam pemilihan langsung pada 25 Mei 2025.
    Ia meraih 126 suara, jauh mengungguli lawannya yang hanya memperoleh 17 suara.
    “Jalur voting kita. Kemarin sempat ada lawannya juga. Hasil suaranya jauh sekali. Lawannya 17, saya 126,” kata Sahdan saat ditemui Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
    Selain kuliah di jurusan Teknik Industri, Sahdan kini memimpin lingkungan berisi sekitar 150 kepala keluarga atau 750 jiwa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons BPOM RI soal Viral Temuan Belatung di Menu MBG Tuban

    Respons BPOM RI soal Viral Temuan Belatung di Menu MBG Tuban

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menanggapi viral temuan belatung di menu makan bergizi gratis di dua sekolah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dia mengatakan pihaknya tengah turun tangan untuk mencegah kejadian serupa.

    “Kami sudah dapat laporan dan tentu tim kami akan turun ke lokasi tersebut,” kata Ikrar saat ditemui di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    BPOM berharap para petugas di lapangan untuk lebih memerhatikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Selain itu, jika ada siswa yang melihat adanya kejanggalan dalam makanan, seperti ada ulat, untuk tidak mengonsumsi agar terhindar dari keracunan.

    Ikrar menambahkan, peran BPOM di program MBG ini sebagai adalah pendukung Badan Gizi Nasional (BGN). Seperti menyiapkan dapur serta sumber daya manusia (SDM).

    “Menyiapkan sumber daya manusia, termasuk menyiapkan dapur-dapurnya. Kami sudah menyiapkan sekitar 900 tenaga pembantu dari Sabang sampai Merauke,” sebut dia.

    Sebelumnya viral di media sosial, menu makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Tambakboyo, Tuban ada belatungnya. Makanan dengan belatung tersebut divideo oleh siswa.

    “Hahaha, iki loh makanan bergizi, makanan bergizi guys! Mbok gedene ngene (hahaha, ini loh makanan bergizi, makanan bergizi guys! Wow, besar begini (belatungnya),” kata siswa seorang siswa dalam rekaman video, dikutip dari detikJatim Kamis (17/7/2025).

    Camat Tambakboyo Ari Wibowo Waspodo mengatakan hewan yang menggeliat di makanan itu adalah larva, bukan belatung. Menurutnya ini bisa berasal dari buah atau sayuran.

    “Kami berharap penyedia mengecek kembali, agar tidak ada keluhan lagi,” kata Ari.

    (dpy/kna)

  • Fakta-fakta Temuan Jejak Tsunami Purba di Kulon Progo hingga Gunung Kidul

    Fakta-fakta Temuan Jejak Tsunami Purba di Kulon Progo hingga Gunung Kidul

    Bisnis.com, JAKARTA – BRIN melakukan riset paleotsunami, yaitu studi ilmiah untuk mendeteksi jejak tsunami purba berdasarkan data geologi melalui lapisan sedimen yang tersimpan di tanah dan batuan. Riset ini memungkinkan tim bisa memetakan peristiwa tsunami yang terjadi bahkan ribuan tahun lalu.

    Berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan sejak 2006 hingga 2024, tim mencatat adanya lapisan endapan tsunami purba, salah satunya diperkirakan berasal dari kejadian tsunami sekitar 1.800 tahun yang lalu. Endapan tersebut tersebar di wilayah selatan Jawa, seperti Lebak, Pangandaran, Kulon Progo, hingga Pacitan.

    Berikut fakta-fakta temuan bekas tsunami di Indonesia

    Periset Bidang Sedimentologi, Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Purna Sulastya Putra mengatakan.

    Temuan endapan tsunami dengan umur yang sama di berbagai lokasi sepanjang selatan Jawa mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut sangat besar (tsunami raksasa), kemungkinan merupakan akibat dari gempa megathrust bermagnitudo 9 atau lebih, seperti yang terjadi pada tsunami Aceh 2004.

    Untuk melengkapi temuan tersebut, pada Mei 2025, BRIN melanjutkan kegiatan survei di wilayah selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul, dengan fokus pencarian jejak tsunami yang lebih muda usianya, karena secara hipotesis perulangan gempa besar dengan magnitudo >9.0 di selatan Jawa adalah sekitar 675 tahun sekali.

    “Metode yang digunakan adalah pemboran tangan, trenching atau pembuatan kolam paritan, dan pemetaan LiDAR,” jelas Purna.

    “Ekspedisi kami kali ini difokuskan untuk mencari jejak paleotsunami yang usianya lebih muda dari sekitar 1.800 tahun yang lalu, agar kami bisa merekonstruksi berapa kali tsunami raksasa akibat gempa megathrust bermagnitudo lebih dari 9 pernah terjadi di selatan Jawa,” ujar Purna.

    Hasil trenching di kawasan Kulon Progo membuahkan hasil berupa ditemukannya tiga lapisan pasir yang diduga kuat sebagai endapan tsunami purba. Lapisan tersebut mengandung foraminifera laut dan memiliki struktur khas akibat hempasan gelombang besar.

    Purna menerangkan bahwa salah satu lapisan yang ditemukan diduga berasal dari kejadian tsunami sekitar 1.800 tahun lalu. Ia juga menambahkan bahwa terdapat lapisan-lapisan lain yang usianya lebih muda, yang mengindikasikan bahwa tsunami besar kemungkinan telah terjadi berulang kali di wilayah tersebut.

    Saat ini, proses analisis terhadap sampel-sampel sedimen tersebut masih berlangsung.  Sampel dengan analisis radiocarbon dating sedang dikirim ke laboratorium luar negeri untuk mengetahui waktu kejadian tsunami purba.

    “Temuan paleotsunami ini bukan sekadar catatan akademik. Data tersebut sangat penting untuk menyusun zonasi wilayah rawan bencana, menjadi pertimbangan tata ruang dan pembangunan wilayah pesisir, serta meningkatkan kesadaran publik termasuk simulasi evakuasi tsunami (tsunami drill), khususnya di kawasan wisata Pantai,” tegas Purna. 

    Dirinya berharap, temuan ini menjadi bagian dari pengambilan kebijakan berbasis data ilmiah. Sehingga, mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat, efektif, dan menyeluruh.

    Sebagai negara yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, terutama di wilayah pesisir selatan Jawa.

    Namun, catatan sejarah mengenai peristiwa tsunami di wilayah ini masih sangat terbatas.