Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Cuaca di Istana Merdeka Jakarta cerah berawan hingga 17 Agustus

    Cuaca di Istana Merdeka Jakarta cerah berawan hingga 17 Agustus

    Ilustrasi – Suasana gedung pusat perkantoran dan bisnis di Jakarta dengan latar belakang langit Jakarta yang cerah berawan. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/pri (.)

    BMKG: Cuaca di Istana Merdeka Jakarta cerah berawan hingga 17 Agustus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 12:59 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah Provinsi Jakarta pada Jumat ini akan cerah berawan hingga peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025.

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa meski sebagian wilayah diperkirakan hujan sedang- lebat, prakiraan cuaca di Provinsi Jakarta cerah berawan-berawan selama periode tersebut.

    “Untuk wilayah DKI Jakarta, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan diprediksi terjadi pada tanggal 17 Agustus 2025,” kata dia.

    Kondisi cuaca dinilai turut berkontribusi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan dan segenap kegiatan kenegaraan yang akan digelar terpusat di Jakarta.

    Tim Meteorologi BMKG dalam prospek cuaca sepekan periode 15–17 Agustus 2025 memprakirakan cuaca di Indonesia secara umum akan didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan lebat.

    Peningkatan hujan berintensitas sedang perlu diwaspadai di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan.

    Hujan berintensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. BMKG mengeluarkan kategori siaga hujan lebat untuk Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Pegunungan.

    Sementara itu, kategori waspada hujan sangat lebat dikeluarkan untuk wilayah Papua Tengah.

    Peringatan dini angin kencang berlaku pada periode tersebut di Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Selatan.

    BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat pada momentum perayaan hari kemerdekaan RI, khususnya di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan mayoritas Papua.

    Adapun Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sementara pada Minggu (17/8), akan dilangsungkan upacara pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih di Istana Merdeka, dan pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang diiringi dengan segenap kegiatan memperingati HUT RI Ke-80.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Sebut Jokowi Tinggalkan Warisan IKN dan Hilirisasi – Page 3

    Prabowo Sebut Jokowi Tinggalkan Warisan IKN dan Hilirisasi – Page 3

    Selanjutnya, BJ Habibie yang dianggap sebagai sosok yang memperkenalkan teknologi tinggi, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi 1998.

    Lalu, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antar suku, agama dan ras. “Sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh,” kata Prabowo.

    Megawati Soekarnoputri sebagai penyelesai proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Prabowo mengapresiasi Megawati yang telah menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang collapse akibat krisis moneter 1998, dan sukses menggelar pemilu langsung untuk pertama kalinya.

    “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008. Berhasil menyelesaikan konflik Aceh, dan meletakan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang merata dan terencana,” pungkas Prabowo.

     

  • DPR RI apresiasi kesigapan Presiden selesaikan berbagai isu strategis

    DPR RI apresiasi kesigapan Presiden selesaikan berbagai isu strategis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran, yang dengan sigap menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang merupakan hajat hidup masyarakat.

    “Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat,” kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Puan kemudian mengungkapkan persoalan tersebut antara lain pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Astacita.

    “Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah,” ujarnya.

    Kedepan, kata Puan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat.

    “Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat,” kata Puan.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, pada Kamis pagi di Ruang Sidang Paripurna telah hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD.

    Ia mengatakan berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR, Pasal 281 Ayat 1 Tata Tertib DPR dan Pasal 256 Ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Sidang Tahunan MPR Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga Negara yang akan disampaikan Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Muzani sambil mengetuk palu sidang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat, dengan menyoroti lebih dulu jasa presiden-presiden pendahulunya, mulai dari Presiden Ke-1 Soekarno sampai Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Presiden dalam Pidato Kenegaraan perdananya itu menegaskan 80 tahun Republik Indonesia bisa sampai seperti saat ini karena jasa-jasa presiden-presiden sebelum dirinya, yang merupakan Presiden Ke-8 RI.

    “Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke NKRI,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Kemudian, Prabowo melanjutkan Presiden Ke-2 Soeharto berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrem.

    Selanjutnya, Presiden Ke-3 B. J. Habibie memperkenalkan Indonesia ke arah teknologi tinggi, mampu memulihkan ekonomi setelah diterjang krisis ekonomi tahun 1998.

    Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, menurut Presiden Prabowo, berhasil menjaga stabilitas bangsa dan memperkokoh kerukunan bangsa.

    Kemudian, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri berhasil menyelesaikan pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi berkepanjangan, dan melaksanakan pemilihan langsung untuk pertama kalinya.

    Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kata Presiden Prabowo melanjutkan, mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia tahun 2008 dan berhasil menyelesaikan konflik Aceh.

    “Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis yaitu pandemi COVID-19,” kata Presiden Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Pada acara sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT RI Ke-80, Menkomdigi Tegaskan Koneksi Digital Menyatukan Bangsa

    HUT RI Ke-80, Menkomdigi Tegaskan Koneksi Digital Menyatukan Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan digitalisasi merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan menyatukan bangsa. Persatuan itu khususnya melalui konektivitas nasional.

    Hal tersebut disampaikan dalam acara Kick Off Komdigi Karnaval 2025 menyambut HUT ke-80 RI di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).

    Meutya menegaskan bahwa digitalisasi berperan penting dalam menyatukan bangsa, yaitu dengan menyediakan konektivitas yang menghubungkan seluruh Indonesia.

    “Digitalisasi merupakan bagian penting dalam kerangka persatuan bangsa karena berperan menghubungkan dari Sabang sampai Merauke,” kata Meutya dikutip dari keterangan resmi.

    Menurutnya, topik digitalisasi sangat relevan dengan semangat yang diusung dalam tema HUT ke-80 RI, yakni Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

    “Digitalisasi juga berperan penting dalam mengawal kedaulatan bangsa dan kemajuan bangsa, khususnya melalui pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Meutya mengajak sivitas Kementerian Komdigi untuk terus bersemangat dalam bekerja mewujudkan digitalisasi di Indonesia sebagai bentuk perjuangan dalam mengisi kemerdekaan.

    “Digitalisasi tidak bisa lepas dari semangat untuk bersatu, berdaulat, dan maju,” tegasnya.

    Tak hanya dalam pekerjaan sehari-hari, Meutya juga mendorong semangat kemerdekaan ditransformasikan ke dalam berbagai kegiatan internal.

    Kerahkan TNI Kawal Digitalisasi RI

    Dalam kesempatan terpisah, Meutya berharap keterlibatan aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengawal proses digitalisasi Indonesia. Di tengah disrupsi teknologi asing yang pesat, keamanan negara perlu dijaga dengan lebih baik.

    Dia mengatakan, dinamika geopolitik global telah membuat beberapa negara jatuh ke dalam situasi konflik. Selain konflik fisik, peperangan juga terjadi di dunia digital sehingga sinergi Kemkomdigi dengan TNI menjadi penting dalam membangun pertahanan digital.

    Meutya berpendapat, tantangan dalam pertahanan digital makin kompleks, seperti munculnya layanan konektivitas satelit Low Earth Orbit (LEO) dari perusahaan asing di Indonesia serta derasnya arus data lintas batas negara yang dapat menimbulkan risiko terhadap pertahanan dan keamanan negara.

    “Di situlah pentingnya digitalisasi dikawal tidak hanya oleh para pakar IT tapi juga orang yang ahli dalam strategi pertahanan,” kata Meutya dikutip Sabtu (9/8/2025).

    Seperti diketahui saat ini satu-satunya satelit orbit rendah LEO yang mengantarkan internet ke Indonesia hanyalah Starlink.  

    Ratusan satelit milik Elon Musk (Amerika Serikat) telah mengorbit di atas langit Indonesia. Mereka menyalurkan internet kepada puluhan ribu pengguna di Tanah Air.

  • Puan: Kekuasaan Bak Cinta Segitiga, Antara Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

    Puan: Kekuasaan Bak Cinta Segitiga, Antara Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menganalogikan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaan bak cinta segitiga, dihadapkan oleh kerumitan antara aspirasi, anggaran, hingga aturan yang ada. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam pidato Sidang Tahunan MPR, DPR & DPD 2025, di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

    Puan menuturkan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri. Sebab, kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat.

    “Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat, meskipun sering kali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan,” ujarnya. 

    Meski demikian, Puan meyakini dengan masalah serumit apapun, pemerintah melalui kekuasaan yang dimiliki dapat menyelesaikannya dengan baik. Meskipun, harus dihadapkan oleh rasa sakit. 

    “Namun serumit-rumitnya ‘cinta segitiga’ itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara, walaupun kadang terasa pedih, patah hati, tetapi kita harus move on,” tambahnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Puan menegaskan pasalnya kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat.

    Karena itu, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan. Kekuasaan adalah soal bagaimana kekuasaan dijalankan dengan nilai, dengan etika, dan dengan tanggung jawab nyata kepada rakyat. 

    Dirinya memandang, bahwa kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Di mana kekuasaan menjadi alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dengan segala sumber daya yang dimiliki,mulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam hingga kewenangan, rakyat menaruh harapan besar bahwa negara akan selalu hadir secara nyata. Hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial.

    Puan pun mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas keberhasilan menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat.

    Misalnya, pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampak, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatra Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, serta berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.

  • Gubernur Riau bantah adanya isu gerakan Riau Merdeka

    Gubernur Riau bantah adanya isu gerakan Riau Merdeka

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gubernur Riau bantah adanya isu gerakan Riau Merdeka
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Riau Abdul Wahid membantah adanya isu gerakan Riau Merdeka yang sempat mencuat di media sosial di mana menurutnya hal itu merupakan gerakan wacana lama dan tidak ada lagi saat sekarang ini.

    Abdul Wahid di Pekanbaru, Kamis mengatakan kondisi daerahnya saat ini kondusif dan masyarakat tetap fokus pada pembangunan daerah. Dia juga tidak melihat ada tokoh-tokoh menggerakkan hal itu.

    “Riau Merdeka saya rasa itu wacana lama. Artinya sejauh ini belum saya lihat ada tokoh yang menggerakkan itu. Di Riau masih adem-adem saja, biasa-biasa saja tidak ada gerakan itu,” kata Abdul Wahid.

    Untuk itu dia mengimbau semua pihak untuk tidak berlebihan menanggapi isu tersebut. Membesar-besarkan wacana semacam itu katanya justru berpotensi mengganggu fokus pembangunan yang sedang dijalankan.

    “Ya, jangan terlalu di-‘framing’ soal-soal begitu. Kita sekarang ini adalah bagaimana membangun Riau dan membangun Indonesia,” tegasnya.

    Abdul Wahid menilai, yang lebih tepat saat ini untuk diperjuangkan adalah status Daerah Istimewa Riau (DIR). Hal itu ebagaimana yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh.

    Status tersebut dapat memberikan keleluasaan pengelolaan daerah, termasuk dalam sektor budaya, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam. Wacana DIR lanjutnya lebih realistis karena tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun memberi ruang khusus bagi kearifan lokal dan kebutuhan daerah.

    Ia menambahkan, status tersebut akan memperkuat Riau sebagai salah satu daerah strategis di Sumatera. “Yang betul itu ada keinginan Daerah Istimewa Riau. Istimewakan seperti Yogja dan Aceh,” ungkapnya.

    Sumber : Antara

  • DKPP periksa Anggota KIP Aceh Tengah terkait dugaan suap

    DKPP periksa Anggota KIP Aceh Tengah terkait dugaan suap

    Sabirin membantah pertemuan 23 November 2024 dan mengklaim dirinya sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Sabang pada 21-24 November 2024

    Banda Aceh (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah terkait dugaan suap.

    Sidang pemeriksaan berlangsung secara hibrida di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, dan Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Kamis.

    Sidang dilaksanakan untuk memeriksa dua Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yaitu Sabirin dan Pajrin, yang diadukan oleh seorang bernama Mukhlis.

    “Para Teradu diduga menerima suap dari satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah pada Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Mukhlis.

    Dalam sidang ini, Mukhlis menyebut kedua teradu telah menerima uang dari seorang berinisial AA untuk memenangkan pasangan calon Bupati Alaidin Abu Abbas dan Wakil Bupati Anda Suhada dalam Pilkada Aceh Tengah 2024.

    Pengadu menyebutkan pada 23 November 2024 diadakan pertemuan antara Sabirin dan Pajrin dengan calon Bupati Alaidin Abu Abbas di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

    Dalam pertemuan tersebut Sabirin dan Pajrin bersedia membantu memenangkan pasangan calon dengan imbalan masing-masing Rp100 juta. Selanjutnya karena belum tersedianya uang, disepakati uang panjar masing-masing Rp15 juta.

    Tudingan ini dibantah oleh keduanya. Sabirin membantah pertemuan 23 November 2024 dan mengklaim dirinya sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Sabang pada 21-24 November 2024.

    Ia menegaskan tidak pernah bertemu AA, apalagi menerima uang sebagaimana disebutkan oleh Mukhlis.

    “Teradu I tidak pernah bertemu atau pun menerima uang dari AA, baik secara langsung atau melalui pihak lain,” kata Sabirin.

    Hal senada juga disampaikan Pajrin. Kepada majelis, ia mengaku tidak berada di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, karena sedang memantau logistik di sejumlah kecamatan.

    “Teradu II pada pokoknya tidak pernah menerima sejumlah uang dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada ataupun dari pihak lain mana pun yang memiliki hubungan dengan pasangan calon tersebut,” kata Pajrin.

    Sidang dengan majelis diketuai I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi serta didampingi Tharmizi (unsur masyarakat), Yusriadi (unsur Bawaslu), dan Iskandar Agani (unsur KPU).

    Sidang dilaksanakan secara hibrida dengan ketua majelis memimpin persidangan dari ruang sidang DKPP di Jakarta. Sedangkan anggota majelis dan para pihak mengikuti sidang di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan Ekor Burung Asal Thailand Gagal Diselundupkan ke Medan, 1 Orang Kabur, 2 Ditangkap Medan 14 Agustus 2025

    Ratusan Ekor Burung Asal Thailand Gagal Diselundupkan ke Medan, 1 Orang Kabur, 2 Ditangkap Medan 14 Agustus 2025

    Ratusan Ekor Burung Asal Thailand Gagal Diselundupkan ke Medan, 1 Orang Kabur, 2 Ditangkap
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Karantina Sumatera Utara bekerja sama dengan Bea Cukai Langsa menggagalkan penyelundupan ratusan ekor burung ilegal asal Thailand.
    Burung-burung tersebut terdiri dari 138 ekor jenis Poksay Hongkong dan 141 ekor jenis Cica Daun.
    Dalam pemeriksaan awal, sebagian burung ditemukan sudah mati dan terindikasi tidak sehat.
    Kepala Karantina Sumatera Utara, Prayatno Ginting menegaskan, risiko penyebaran penyakit dapat sangat tinggi jika burung-burung tersebut lolos ke peredaran.
    “Kami akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan wilayah Indonesia tetap aman dari ancaman itu,” kata Prayatno dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (14/8/2025).
    Penindakan ini bermula ketika tim P2 Bea Cukai Langsa menerima informasi dari intelijen mengenai adanya pemasukan barang impor ilegal pada Sabtu (9/8/2025).
    Penyelundupan tersebut diduga menggunakan speedboat dari Thailand menuju Aceh Tamiang, dengan rencana selanjutnya untuk diangkut menggunakan mobil menuju Medan, Sumatera Utara.
    Tim kemudian bergerak ke Aceh Tamiang pada pukul 18.00 WIB untuk melakukan patroli dan pemantauan di jalur lintas yang dicurigai.
    Pada pukul 21.50 WIB, petugas menghentikan mobil dengan nomor polisi BK 1592 ACO yang menuju Medan dan melakukan penangkapan.
    Sementara seorang penumpang mobil melarikan diri ke hutan sawit, dua orang lainnya berhasil ditangkap.
    “Kedua pelaku berinisial RY dan RN. Muatan dan kendaraan dibawa untuk pemeriksaan lebih mendalam. Ini adalah upaya pemberantasan penyelundupan satwa yang marak terjadi,” ujar Prayatno.
    Dalam pemeriksaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Langsa, ditemukan tujuh koli berisi burung yang diduga hasil impor ilegal.
    Prayatno menambahkan, ratusan burung ilegal tersebut telah dimusnahkan sebagai langkah menjaga wilayah Indonesia dari masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Telkom Siap Bantu Pemerintah Wujudkan Net Zero Emission di 2060

    Telkom Siap Bantu Pemerintah Wujudkan Net Zero Emission di 2060

    Jakarta –

    Telkom Indonesia menyabet penghargaan terkait Inovasi Infrastruktur Telekomunikasi Berbasis Energi Terbarukan, dalam acara Anugerah Ekonomi Hijau by detikcom. Mereka menyatakan siap membantu pemerintah mewujudkan misi mencapai Net Zero Emission pada 2060.

    “Untuk ke sana memang kami punya target jangka pendek di 2030 untuk menurunkan emisi 20% dari 2023. Dan tentunya ini merupakan langkah yang perlu kolaborasi baik dari internal Telkom Group gitu ya, tapi juga kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain,” kata VP Sustainability Telkom Indonesia, Gunawan Wasisto Ciptaning Andri usai menerima penghargaan dalam acara Anugerah Ekonomi Hijau 2025 di Menara Bank Mega, Kamis (14/8/2025).

    Lebih lanjut, Gunawan menyebutkan kolaborasi terutama dengan perusahaan-perusahaan yang berkontribusi besar terhadap penghasil emisi. Menurutnya, untuk bisa mewujudkannya, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

    “Jadi pencapaian energi 2060 itu merupakan sebuah langkah yang kolaborasi bersama,” tambahnya.

    Dalam hal ini, upaya yang sudah dilakukan Telkom Indonesia ialah mengimplementasikan pemanfaatan energi terbarukan dalam operasional infrastruktur telekomunikasinya dengan menggunakan teknologi panel surya, untuk mengoperasikan 274 unit Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Tak hanya itu, karena mereka juga memiliki satu unit BTS di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat yang memanfaatkan energi microhydro. Sebanyak 274 unit Base Transceiver Station yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tersebut membentang dari Sabang hingga Merauke, itu artinya menjangkau daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.

    Selain itu, melalui unit usahanya, yakni PT Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel yang mengoperasikan BTS Telkom, juga melakukan elektrifikasi BTS di wilayah pedesaan.

    Mitratel telah mengganti genset berbahan bakar fosil dengan panel surya pada 615 menara telekomunikasi miliknya, terutama di daerah terpencil seperti Maluku dan Papua. Inisiatif transisi energi ini juga berdampak pada efisiensi biaya operasional sebesar 15-20%.

    Telkom Indonesia juga tengah mengembangkan green data center yang berlokasi di Kabil Integrated Industrial Estate, Batam. Melanjutkan inisiatif sebelumnya, yaitu Hyperscale Data Center di Cikarang melalui unit usaha PT Telkom Data Ekosistem atau NeutraDC, NeutraDC Nxera Batam merupakan bagian dari ekosistem data Telkom yang bertujuan memenuhi kebutuhan terhadap infrastruktur digital yang efisien dan ramah lingkungan.

    NeutraDC Nxera Batam dibangun sesuai dengan standar internasional dan dirancang sebagai pusat data pendukung teknologi AI yang turut memanfaatkan energi terbarukan berupa panel surya.

    Tambahan informasi, Anugerah Ekonomi Hijau adalah apresiasi dari detikcom untuk program dan inisiatif oleh korporasi, lembaga, dan organisasi, dengan visi pembangunan berkelanjutan yang bersandar pada tiga aspek besar, yaitu kepedulian terhadap lingkungan, dampak sosial, serta implementasi tata kelola yang bijak.

    Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Gintings, mengungkapkan dalam proses menuju malam penghargaan ini, pihaknya melibatkan Komite Assessment yang melakukan penilaian dengan menggunakan analisis kualitatif. Mereka melakukan penelusuran terhadap setup kerjaan dan rekam jejak para kandidat penerima, melalui tracking dan telaah sentimen pemberitaan, mempelajari dokumen, media monitoring, media sosial, dan sumber informasi lainnya.

    “Kami menyadari, ekonomi hijau memandukan pertimbangan ekonomi dengan aspek daya dukung lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Ekonomi hijau juga mempromosikan kesetaraan di intra dan antargenerasi atau mendukung pemerataan sosial dan ekonomi,” jelasnya.

    (hps/fyk)