provinsi: Aceh

Kerusakan Lebih Parah dari Tsunami Aceh, Gatot Nurmantyo Dorong Penetapan Bencana Nasional

GELORA.CO – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendorong pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional atas tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Menurutnya, skala kehancuran dan dampak kemanusiaan dari bencana tersebut bahkan disebut melampaui tsunami Aceh 2004.

Hal itu disampaikan Gatot dalam unggahan akun media sosial X/Twitter @indepensumatera, Jakarta, dikutip Senin (22/12/2025).

Ia membenarkan pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menyebut bencana kali ini lebih dahsyat dibanding tsunami.

“Tetapi ini sudah terpisah dan yang dikirim adalah kayu, bukan kayu yang di atas, tapi yang di bawah, lumpur yang tebal,” kata Gatot.

Gatot menjelaskan banjir bandang disertai longsor tidak hanya menghancurkan rumah warga, tetapi juga menghilangkan harta benda, sertifikat tanah, ternak, hingga sumber penghidupan masyarakat. Bahkan, Gatot meyakini jumlah korban jiwa berpotensi jauh lebih besar dari data resmi jika dilakukan pencarian secara menyeluruh.

“Nyawa banyak, dan nyawa saya pikir lebih daripada 3000 kalau dicari dengan benar,” ucapnya.

Gatot menilai dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah berada pada posisi sangat terbatas. Apalagi, situasi anggaran daerah yang sudah menipis di akhir tahun, ditambah pengurangan transfer pusat ke daerah.

“Maka ketika saya menyimak wawancara Mualem dengan Mata Najwa, dia katakan oh, biasa saja, tapi begitu mengatakan bagaimana dengan bantuan nasional, dia menangis. Itu rasa orang patriot sejati. Ketika rakyatnya susah, dia menangis karena apa? Rakyatnya susah, dia sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan,” tuturnya.

Gatot pun menekankan penanganan bencana tidak bisa hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur darurat atau penyaluran bantuan sosial. Ia menilai penanganan komprehensif yang berfokus pada korban selamat juga diperlukan.

“Kalau kita kasih beras dia masak pakai air apa? Pakai apa dia masak? Dibuatkan dapur umum. Di sebelah tempat penampungan ada tenda-tenda kesehatan darurat karena mereka fisiknya pasti terganggu, apalagi mentalnya. Ada juga rehabilitasi mentalnya dengan psikolog-psikolog,” ujarnya menerangkan.

Oleh karena itu, Gatot menegaskan peran pemerintah pusat yang menjadi sumber kekuatan utama bagi setiap daerah yang berdampak. Mengingat daerah yang terdampak lumpuh, maka diperlukan bantuan mereka.

“Ini perlu biaya, pemerintah daerah tidak akan kuat. Dan mereka semuanya ini seperti orang-orang bayi, mereka tidak bisa cari makan sendiri, mereka harus disuapin. Mau kerja apa dia? Enggak ada kerjaan lagi. Hilang semuanya. Di situlah peran pemerintah pusat harus benar-benar berpikir sampai ke arah situ,” paparnya.

Dengan berbagai masalah tersebut, Gatot pun menganggap wajar bila masyarakat krisis kepercayaan kepada pemerintah. Ia bahkan ancaman keamanan nasional jangka panjang berpotensi ketika ketidakadilan ini tetap dibiarkan.

“Jika pusat terus membiarkan mafia hutan dan tambang, lalu hadir terlambat saat bencana, maka wajar bila rakyat bertanya negara ini melindungi siapa? Tapi sudah dijawab tadi, melindungi oligarki. Karena semua ekonomi, hukum, politik semuanya dijaga oleh oligarki,” katanya.

22/12/2025 18:47
Kata Jusuf Kalla soal Pemerintah Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan mekanisme penanganan bencana, termasuk terkait penerimaan bantuan asing.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu melihat pemerintah kini telah membuka ruang bagi bantuan dari luar negeri, khususnya yang disalurkan melalui organisasi sosial internasional. Ia menyebut bantuan tersebut mulai masuk sejak akhir pekan lalu.

“Ya seperti juga ada di media, pemerintah sejak Jumat yang lalu sudah membuka bantuan asing dari organisasi sosial dari internasional seperti yang disumbang di Medan itu oleh Uni Emirat itu dari lembaga sosial hampir sampai Red Crescent atau tempat lain,” kata Jusuf Kalla di Markas Besar PMI, Senin (22/12/2025).

Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah tidak secara resmi mengajukan permintaan atau seruan internasional (appeal) untuk bantuan tersebut. Hal itu menjadi dasar mengapa bantuan asing tidak serta-merta diterima secara terbuka.

“Jadi sudah bisa karena selalu saya gambarkan kalau tetangga kita kena bencana, musibah tanpa diminta kita datang, jadi selama pemerintah tidak minta, tidak appeal, silakan aja bagi itu tidak akan terima. Cuma pemerintah tidak appeal, tidak minta,” ujarnya.

Dia pun membandingkan situasi ini dengan penanganan bencana tsunami di Aceh pada 2004, di mana pemerintah secara aktif meminta bantuan dunia internasional.

“Berbeda dengan waktu tsunami, pemerintah meminta dunia internasional membantu, tapi ini tidak perlu. Tapi kalau orang dengan rela bantu ya silakan itu terjadi di mana-mana,” terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh memastikan bantuan internasional untuk bencana Sumatra dapat masuk ke wilayah bencana, kecuali berasal dari government atau pemerintah negara asing.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, dari konfirmasi yang pihaknya melakukan dengan Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa bantuan internasional yang bersifat non-government to government selama ini dibenarkan. Meski begitu, bantuan government to government belum ada arahan.

“Dengan demikian, pihak NGO’s Internasional atau sejenisnya bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pascabencana. Mereka tentu harus melaporkan kepada BNPB dan BPBA,” katanya dalam keterangan teks yang diterima Bisnis, Senin (22/12/2025).

Lebih lanjut, terkait bantuan barang atau logistik kata dia, akan mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan, sedangkan ihwal program pemulihan akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh.

Pada awal Desember lalu, pemerintah menyampaikan belum membuka peluang untuk menerapkan skema penanganan bencana khusus seperti yang pernah diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) pascagempa dan tsunami Palu pada 2018 untuk membuka keran bantuan dari internasional.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam doorstop usai konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan mempertimbangkan opsi serupa Palu 2018, Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih mampu menangani keseluruhan kebutuhan darurat. “Untuk sementara ini belum ya,” kata Prasetyo.

22/12/2025 18:11
Detik-detik Rakit Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Terbalik saat Tinjau Korban Banjir

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejadian kurang mengenakan harus dialami oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.

Dalam kunjugannya ke lokasi banjir di kawasan Pemeue, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu (21/12/2025) kejadian kurang mengenakan ini terjadi.

Ini berawal ketika Wakil Gubernur Fadhlullah dan 7 orang anggota rombongannya hendak menyeberang sungai guna melihat kondisi sebuah perkampungan lereng pengunungan setempat.

Karena tidak ada jembatan permanen mereka harus menggunakan rakit darurat yang terbuat dari drum oli dan di atasnya berlantai papan.

Sebanyak delapan orang rombongan itu naik keatas rakit dan meluncur dengan dipasang ikatan pada wayer baja hingga ke seberang sungai deras dan keruh itu.

Dalam perjalanan menyeberangi dan derasnya arus, tiba-tiba rakit tersebut terbalik.

Di media sosial X akun @kenhans03 membagikan detik-detik terbaliknya rakit tersebut.

“Rakit darurat yang ditumpangi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, terbalik saat menyeberangi sungai menuju kawasan Pameu, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu, 21 Desember 2025,” tulis akun tersebut.

“Insiden terjadi ketika rombongan Wagub Aceh meninjau langsung wilayah terisolasi akibat banjir dan longsor yang memutus akses jalan utama,” lanjutnya.

“Rombongan terpaksa menempuh jalur alternatif dengan menyeberangi sungai menggunakan rakit seadanya,” paparnya.

Rakit yang terbalik itu memaksa penumpangnya menyelamatkan diri dengan berenang ke tepian seberang sungai.

Sebagian lainnya sempat hanyut terbawa arus deras sungai keruh tersebut.

22/12/2025 18:02
Akses Terbatas, Distribusi BBM di Wilayah Aceh Ini Masih Sulit

Jakarta –

PT Pertamina Patra Niaga mengungkap pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sebagian wilayah di Aceh sudah kembali pulih. Namun, ada beberapa daerah yang masih memerlukan upaya perbaikan akses agar bisa melakukan distribusi BBM dan LPG.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, membeberkan sejumlah wilayah yang masih memerlukan upaya perbaikan akses yaitu di Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tamiang.

“Ada beberapa yang memang kami terus berusaha melakukan upaya recovery seperti di Bener Meriah, di Aceh Tengah, di Gayo Lues, dan juga di Aceh Tamiang. Kami terus melakukan upaya agar pasokan BBM maupun LPG dapat berjalan dengan baik,” ujar Ega dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina Patra Niaga, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Ega menjelaskan, distribusi BBM di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan melalui jalur udara. Sementara itu, kata Ega, saat ini akses distribusi BBM dan LPG menuju Kabupaten Bener Meriah kini sudah dapat ditembus melalui jalur darat.

“Khusus untuk wilayah-wilayah ini bahkan kami juga melakukan akses dari udara seperti di Bener Meriah dan Aceh Tengah, agar pasokan BBM ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun kami mengakui ini tidak mudah, namun kami mendapat informasi bahwa per kemarin, akses jalur darat menuju Bener Meriah ini bisa ditembus. Sehingga kemarin kami sudah berhasil memasok LPG melalui jalur darat,” bebernya.

Hingga saat ini, Ega mengakui pihaknya per besok akan melakukan upaya agar bisa menyalurkan pasokan energi melalui jalur darat menuju Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

“Kami akan teruskan hari ini juga pasokan LPG, besok kami akan uji coba pasokan jalur darat. Apabila pasokan jalur darat ini bisa ditembus, tentunya peningkatan suplai ke wilayah-wilayah ini akan dapat kita tingkatkan, dan untuk bisa segera kita lakukan normalisasi,” tutupnya.

(eds/eds)

22/12/2025 17:19
Pertamina Patra Niaga Jamin Pasokan BBM dan LPG Selama Nataru 2025/2026

Jakarta –

Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan pasokan BBM dan LPG selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui pengoperasian Satuan Tugas (Satgas) Nataru yang telah aktif sejak November. Seluruh upaya difokuskan untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun.

Melalui Satgas Nataru, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya agar masyarakat dapat menjalani mudik, liburan, serta perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman tanpa kendala pasokan BBM maupun LPG.

“Kami berkomitmen penuh agar masyarakat bisa mudik dan berlibur dengan nyaman. Fokus utama Satgas Nataru adalah menjaga kelancaran distribusi energi di seluruh Indonesia,” ujar VP Retail Business Support Pertamina Patra Niaga, Beny Harto Wijaya, saat Press Conference di Kantor Pusat Pertamina Patra Niaga, Jakarta Selatan, pada Senin (22/12/2025).

Beny menjelaskan kesiapan Satgas Nataru dibangun melalui empat pilar utama. Pilar pertama adalah layanan energi, dengan menyiagakan 7.885 SPBU, 6.777 Pertashop, 6.634 agen LPG, 736 SPBE, serta 223 agen minyak tanah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga memastikan kesiapan infrastruktur LPG yang terdiri dari 5.770 agen LPG PSO dan 864 agen LPG NPSO, serta 628 SPBE PSO dan 108 SPBE NPSO, guna menjamin kelancaran pasokan energi rumah tangga dan usaha kecil selama masa libur Nataru.

Pilar kedua adalah wilayah atensi yang difokuskan pada daerah rawan bencana dan wilayah terdampak banjir, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di wilayah tersebut, distribusi energi dilakukan melalui berbagai skema, termasuk jalur darat, laut, hingga alternatif lainnya agar pasokan tetap terjaga.

“Di wilayah dengan kondisi darurat, kami melakukan mitigasi berlapis agar pasokan BBM dan LPG tetap tersedia. Seluruh tim di lapangan kami siagakan untuk merespons cepat setiap dinamika,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Pilar ketiga adalah layanan promosi yang disiapkan selama masa Natal dan Tahun Baru guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mengakses layanan energi. Program ini diharapkan dapat mendukung kenyamanan konsumen selama periode libur.

Pilar keempat adalah layanan tambahan, antara lain penyediaan 34 unit Serambi MyPertamina, yang terdiri dari 5 unit di rest area jalur tol dan 29 unit Serambi Compact/Mini di kawasan wisata, rest area tol, bandara, dan pelabuhan.

“Selain menjaga pasokan energi, kami juga ingin menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman melalui layanan tambahan seperti Serambi MyPertamina dan layanan motoris,” kata Beny Harto.

Dari sisi proyeksi konsumsi energi selama Nataru, Pertamina Patra Niaga memperkirakan konsumsi gasoline meningkat sekitar 3,2%, sementara demand gasoil diproyeksikan turun sekitar 7,6% dibandingkan kondisi normal.

Selain itu, penyaluran LPG diperkirakan meningkat sekitar 7,2%, avtur naik 5,2 %, serta kerosin meningkat sekitar 4,3%seiring meningkatnya aktivitas perjalanan dan pariwisata masyarakat.

“Kami memastikan stok nasional BBM dan LPG berada di atas level aman dan terus dimonitor secara real time melalui command center Satgas agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Mars Ega.

Pertamina Patra Niaga juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi MyPertamina dalam melakukan transaksi non-tunai serta mencari lokasi SPBU terdekat. Layanan informasi dan pengaduan tetap tersedia selama 24 jam melalui Pertamina Call Center 135 selama masa Satgas Nataru.

Press conference kesiapan Satgas Nataru ini turut dihadiri jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga, antara lain Corporate Secretary Roberth MV Dumatubun, VP Retail Business Support Beny Harto Wijaya, VP Industrial and Marine Fuel Business Oos Kosasih, serta VP Business Development and Subsidiary Sigit Setiawan.

(akn/ega)

22/12/2025 17:12
Korban Anak Bencana Sumatera-Aceh Alami Trauma, Menyendiri hingga Tak Mau Makan

Jakarta –

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso SpA mengatakan pihaknya kini juga berfokus dalam memulihkan trauma anak-anak korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Menurut dr Piprim ada banyak tanda trauma yang ditunjukkan oleh anak-anak di lokasi bencana. Perbedaan ini menurut dr Piprim sesuai dengan daya tahan psikologis mereka.

“Ada yang menyendiri saja, kemudian dia jadi nggak mau makan, nggak mau minum, gangguan tidur. Itu berbeda-beda tentu saja, tergantung usia dan juga kematangan mereka,” kata dr Piprim di kantor IDAI, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2025).

Untuk mengatasi hal ini, IDAI bekerja sama dengan psikolog dan psikiater anak. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi dampak jangka pendek maupun Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

“Biasanya dokter anak kan kreatif ya, karena terbiasa bergaul dengan anak-anak. Banyak sekali ide, bisa ngajak main anak, bikin burung-burungan dari kertas, kemudian dia bawa topi spiderman,” kata dr Piprim.

“Jadi ide-ide ini saya kira bisa dikembangkan yang penting anak-anak itu kan memang akan ada trauma ya, trauma bencana. Tapi juga memang sangat tergantung bagaimana kondisi pra-bencana,” lanjutnya.

Menurut dr Piprim, cepat atau tidaknya pemulihan trauma anak-anak pasca-bencana juga dipengaruhi dengan kematangan psikologis mereka. Bahkan, bagi beberapa anak, trauma ini bisa mendalam.

“Mungkin kita bisa mengenalkan konsep-konsep bersabar terhadap bencana, mudah-mudahan ada hikmahnya dan sebagainya,” tutupnya.

Halaman 2 dari 2

(dpy/up)

22/12/2025 17:07
Pengusaha Ungkap Biang Kerok Macet di Penyeberangan Kapal Feri

Jakarta –

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menyampaikan penyebab kemacetan di penyeberangan kapal feri di sejumlah lintas penyeberangan. Menurut Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo, gangguan operasional terjadi dalam beberapa hari terakhir, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni.

Ia menilai peristiwa itu dipicu oleh kombinasi cuaca ekstrem, uji coba sistem SPB online melalui Inaportnet, serta peningkatan volume kendaraan barang menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

“Keterlambatan sandar, antrean panjang, dan gangguan lalu lintas di pelabuhan penyeberangan pada masa peak season bukan disebabkan oleh kekurangan kapal, melainkan faktor masalah struktural yang selama ini diabaikan, yaitu keterbatasan jumlah, kapasitas, dan kualitas dermaga pelabuhan penyeberangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025)

Ia membeberkan kronologi kemacetan yang terjadi. Pada 17-19 Desember, cuaca buruk berdampak langsung pada keselamatan pelayaran dan memicu antrean kendaraan hingga 4 kilometer (km). Pada 19 Desember, kendaraan barang dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) sesuai kebijakan bersama.

Pada 20 Desember, justru terjadi penumpukan parah di Pelabuhan BBJ, sehingga kendaraan harus menunggu hingga dua hari untuk dapat menyeberang. Di saat yang sama, banyak truk tetap bergerak menuju Merak sehingga diterapkan pengaturan buka-tutup yang beberapa kali berubah.

“GAPASDAP menegaskan bahwa armada kapal dalam kondisi siap dan tersedia, bahkan didukung oleh sekitar 70 kapal Ro-Ro berukuran di atas 5.000 GT. Tidak banyak kapal yang menunda pelayaran secara sengaja. Keterlambatan lebih disebabkan oleh keterbatasan sandar, kapasitas dermaga, serta dinamika pengaturan kendaraan di darat,” terangnya.

Yang kerap dilupakan oleh para pengambil keputusan, lanjut Khoiri, Pelabuhan Merak-Bakauheni memiliki 7 pasang dermaga yang sangat kompatibel dengan kapal Ro-Ro, serta merupakan titik temu langsung jaringan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra.

“Namun ironisnya, pada masa peak season, Merak-Bakauheni justru tidak dijadikan pelabuhan utama. Seharusnya seluruh strategi nasional tetap berorientasi pada Merak-Bakauheni sebagai pelabuhan utama, sementara BBJ dan Ciwandan difungsikan sebagai pelabuhan bantuan, bukan sebaliknya,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa seluruh Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera bermuara ke pelabuhan penyeberangan. Setiap penambahan kapasitas tol tanpa diimbangi penambahan dan penguatan dermaga sama artinya dengan menciptakan bom waktu kemacetan di pelabuhan penyeberangan.

“Jika masukan ini terus diabaikan, maka ledakan kemacetan berskala besar di pelabuhan penyeberangan hanya tinggal menunggu waktu,” jelas Khoiri.

Untuk solusi jangka panjang, Khoiri telah mengusulkan langsung kepada pemerintah. Pertama, membangun breakwater dan kolam pelabuhan di pelabuhan penyeberangan strategis guna menahan arus dan gelombang, sehingga proses sandar dan bongkar muat tidak selalu lumpuh saat cuaca buruk.

Sebagai contoh, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Aceh, yang dibangun BRR pasca tsunami, terbukti tetap operasional karena memiliki kolam pelabuhan yang terlindungi. Kedua, menetapkan proyek pembangunan dan penguatan dermaga penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat kedua lintasan ini merupakan urat nadi penghubung Pulau Jawa-Sumatra dan Jawa-Bali.

“Karena tingkat strategisnya sangat tinggi dan menyambung langsung jaringan tol nasional, maka pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, dan breakwater di dua lintasan ini harus dikawal langsung oleh Presiden, agar tidak lagi dilupakan atau dikesampingkan,” jelasnya.

(rea/ara)

22/12/2025 16:17
Alasan Pramono Larang Kembang Api Saat Malam Tahun Baru di Jakarta: Empati Korban Bencana Sumatera

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut perayaan malam Tahun Baru 2026 di Jakarta akan dibalut dengan doa bersama lintas agama sebagai bentuk keprihatinan atas berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Pemprov DKI juga meniadakan kembang api dan menggantinya dengan pertunjukan visual berupa video mapping dan drone yang mengangkat tema kepedulian Jakarta terhadap para korban bencana.

“Jadi ada doa bersama semua agama. Yang jelas, semua agama akan ada di tempat itu (titik-titik perayaan) karena kan apa yang terjadi pada kita semua menyangkut kita semua,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12/2025).

Kebijakan menggelar doa bersama diterapkan di seluruh titik perayaan Tahun Baru yang digelar oleh Pemprov DKI, termasuk di kantor-kantor wali kota. Langkah ini diambil menyusul rentetan musibah yang melanda sejumlah wilayah Tanah Air, terutama di Sumatra.

“Tadi berkembang dalam rapat, karena sekarang ini musibah tidak hanya di Sumatra, meskipun yang utama tetap di Sumatra, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh,” kata Pramono.

Dalam perayaan Tahun Baru kali ini, Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan delapan titik perayaan. Angka ini berkurang dari rencana awal sebanyak 14 titik. Adapun pengurangan dilakukan untuk memusatkan kegiatan dan menjaga kekhidmatan suasana.

“Titik-titik utama yang selama ini menjadi tradisi yang ada di Jakarta, ada beberapa yang dikurangi, di antaranya adalah Monas,” terang Pramono.

Meski begitu, kawasan Monas tetap akan diisi dengan rangkaian perayaan tanpa menghadirkan kerumunan, yakni melalui video mapping.

Pramono menyebut, Bundaran Hotel Indonesia (HI) ditetapkan sebagai titik utama perayaan malam pergantian tahun. Di lokasi tersebut, dia dan Wakil Gubernur Rano Karno akan hadir langsung mengikuti rangkaian acara, termasuk doa bersama lintas agama.

Selain Bundaran HI, kawasan Kota Tua hingga Lapangan Banteng, Jakarta Pusat juga menjadi titik perayaan Tahun Baru 2026.

22/12/2025 15:50
Cek! Ini Kriteria UMKM Terdampak Bencana Sumatera yang Utangnya Dihapus

Jakarta –

Pemerintah memberikan relaksasi bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, salah satunya potensi penghapusan utang. Namun, prosesnya tidak bisa dilakukan secara langsung.

Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyampaikan ada beberapa kriteria debitur terdampak bencana yang utangnya bisa dihapus.

“Bencana itu dampaknya panjang. Saya kemarin balik dari (daerah) bencana. Tidak mungkin itu langsung begitu saja terdampak kemudian langsung hapus, enggak. Itu ada kriterianya,” ujar Helvi usai acara Holding UMKM Expo di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Helvi menjelaskan salah satu kriteria utamanya, yakni melihat rekam jejak debitur. Jika UMKM tersebut disiplin namun usahanya hancur total akibat bencana, pemerintah akan memberikan relaksasi.

“Apakah dia terdampak itu memang tidak ada usaha sama sekali, tetapi track record-nya selama ini bagus, dia bisa jadi direlaksasi, kemudian menumbuhkan usaha baru. Itu artinya diberi kesempatan lagi,” terang Helvi.

Bagi UMKM yang usahanya masih bisa berjalan tapi kehilangan akses pasar, pemerintah akan memberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit. Helvi menjamin Kementerian UMKM akan menjadi garda terdepan jika ditemukan ada UMKM yang tak dapat relaksasi padahal benar-benar layak dibantu.

“Kemudian ada juga yang terdampak karena pasarnya saja yang sudah tidak memungkinkan. Nah itu bisa dengan relaksasi, restrukturisasi. Jadi, kalau misalnya terdampak, kemudian tiba-tiba dihapuskan, ya tidak juga. Karena di sana ada tahapan-tahapan yang ada, ada kriterianya dari aturan pemerintah juga seperti itu,” tambah Helvi.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan pihaknya masih mendata bersama perbankan, lembaga penjamin, dan pemerintah daerah. Menurutnya, prioritas utama saat ini memastikan warga tenang menghadapi musibah sebelum masuk ke tahap mitigasi bisnis.

“Jadi, belum bisa fix-nya angkanya, karena kan semua sedang berproses di lapangan ini, karena kan bencana yang sendiri kan masih ditangani ya,” ujar Riza.

Sebelumnya, terdapat tiga fase relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dari Desember 2025 hingga Maret 2026, debitur diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran. Jadi, lembaga keuangan apapun baik perbankan hingga asuransi juga tidak mendapatkan angsuran atau klaim. Dalam hal ini akan ada subsidi yang ditanggung pemerintah.

Kedua, pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.

Ketiga, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi yakni perpanjangan tenor. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikannya subsidi bunga yakni pada 2026 diberikan nol% dan 2027 3%. Subsidi ini berlaku bagi debitur terdampak yang melanjutkan pembiayaannya dan debitur baru.

(rea/ara)

22/12/2025 15:36
Perbaikan Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Kondisinya

Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Hingga Minggu (21/12/2025) pukul 10.00 WIB, sebagian besar ruas jalan nasional yang sempat terdampak bencana dilaporkan telah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Kementerian PU memastikan lintas timur dan lintas barat Aceh telah kembali berfungsi. Meski demikian, di sejumlah titik masih dilakukan pembersihan material sisa banjir dan longsor.

“Kami terus berupaya agar akses jalan dan jembatan dapat segera pulih karena menjadi urat nadi pergerakan masyarakat serta distribusi logistik,” kata Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

Sementara itu, penanganan di lintas tengah Aceh masih difokuskan pada pemulihan badan jalan yang tergerus aliran sungai serta pemasangan Jembatan Bailey agar konektivitas antarwilayah dapat kembali tersambung secara bertahap.

Di lintas timur Aceh, konektivitas telah kembali terhubung dari Kota Banda Aceh hingga perbatasan Provinsi Sumatera Utara. Ruas Banda Aceh-Meureudu saat ini sudah dapat dilalui, disusul ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen yang kembali fungsional sejak 12 Desember 2025 setelah penimbunan oprit jembatan yang runtuh.

Ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara juga telah dapat dilalui melalui jalur alternatif dengan Jembatan Bailey di Awe Geutah sejak 19 Desember 2025, meski akses masih diberlakukan secara terbatas. Selanjutnya, ruas Kota Lhokseumawe hingga Kota Langsa kembali dapat dilalui setelah pembersihan sedimen rampung pada 10 Desember 2025.

Ruas Kota Langsa-Kuala Simpang menyusul fungsional pada 19 Desember 2025, sementara ruas Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara kini sudah bisa dilalui seluruh jenis kendaraan, meskipun pembersihan lumpur dan kayu masih terus dilakukan.

Di wilayah tengah dan barat Aceh, sejumlah ruas strategis juga mulai pulih. Ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Bener Meriah kembali fungsional sejak 18 Desember 2025 setelah pemasangan Jembatan Bailey di Jembatan Teupin Mane serta penanganan sementara longsoran.

Ruas Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara juga telah terhubung kembali sejak 19 Desember 2025 setelah penanganan longsoran selesai.

Sementara itu, ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya-Lhokseumawe-Jeuram kini dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Pada ruas ini, satu jembatan yang sempat putus ditangani melalui penimbunan oprit, pemasangan jembatan darurat, dan dilanjutkan pemasangan Jembatan Bailey dengan target fungsional pada 25 Desember 2025.

Ruas Kota Kutacane-Batas Provinsi Sumatera Utara juga telah dapat dilalui. Adapun pada ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane, penanganan sembilan titik longsoran telah selesai. Dua jembatan yang terdampak tetap difungsikan melalui jalan sementara sambil menunggu penyelesaian pemasangan Jembatan Bailey yang ditargetkan rampung pada 27 Desember 2025.

Kementerian PU menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan percepatan penanganan di seluruh titik terdampak bersama pemerintah daerah, BUMN Karya, dan TNI untuk memastikan akses jalan nasional di Aceh kembali pulih secara aman dan berkelanjutan.

(acd/acd)

22/12/2025 15:35