provinsi: Aceh

Seskab Pastikan Bantuan ke Sumatera Mengalir: 100 Kapal-Heli Dikerahkan

Jakarta –

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera akan terus mengalir. Ratusan kapal dan helikopter pengangkut bantuan telah dikerahkan ke lokasi.

“Dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter, sudah ke sana. Ada alat berat dari PU (Pekerjaan Umum) mungkin, totalnya sekitar seribu mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Pernyataan itu disampaikan Teddy saat menjawab anggapan pemerintah tidak serius menangani bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh karena tidak berstatus nasional. Teddy mengatakan pemerintah telah melakukan mobilisasi nasional dalam membantu penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.

“Sejak hari pertama, tanggal 26 (November), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional,” katanya.

Dia menjelaskan ada 50 ribu lebih personel TNI-Polri yang telah dikerahkan ke lokasi. Petugas dari Basarnas dan BNPB beserta relawan juga berjibaku sejak hari pertama bencana Sumatera dan Aceh terjadi.

“Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota, 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu,” jelas Teddy.

Teddy memastikan pemerintah tidak akan setengah hati dalam menangani bencana Sumatera. Dia menyebut banyak infrastruktur di Aceh dan Sumatera yang saat ini juga telah diperbaiki usai terjadinya bencana.

“Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh, jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah, dukung semuanya, kita saling dukung di sini,” pungkas Teddy.

(ygs/imk)

19/12/2025 15:22
Kami Susah, Ini Musim Kerja Keras

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan, tidak ada pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi pegawai Kementerian PU.

Hal tersebut merespons usulan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta adanya kebijakan WFA selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) kepada Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini.

Menurut Dody, pada saat-saat Nataru seperti ini justru pegawainya akan bekerja ekstra lantaran sudah memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrem.

“Pokoknya kalau PU tidak ada WFA. Kayaknya PU susah kalau WFA karena ini justru musim-musim kami kerja keras di PU, ya. PU itu kerja keras karena ini, kan, musim ber, ber, ber, musim bencana,” ujar Dody dalam media briefing Kesiapsiagaan Infrastruktur Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Kamis, 18 Desember.

Dody bilang, seluruh wilayah di Indonesia berpotensi menghadapi cuaca ekstrem pada akhir tahun hingga awal 2026 mendatang. Untuk itu, kata dia, Kementerian PU harus siap siaga demi menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem tersebut.

“Ini, kan, musim bencana di mana-mana. Tidak cuman di Sumatera dan Aceh, tapi di semua tempat kalau kami lihat. Sehari-hari ada banjir, tanah longsor. Jadi, sepertinya di kami tidak ada WFA,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan usulan penerapan skema WFA selama libur Nataru 2025/2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Airlangga, kebijakan WFA dinilai penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini.

Usulan tersebut disambut positif dengan tepuk tangan dari para menteri serta Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember.

“Kami usulkan karena tanggal 29, 30, 31 di antara hari libur pak. Kami usul untuk WFA and everywhere pak,” ujarnya.

Dia menuturkan, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pergerakan masyarakat dan konsumsi selama periode Nataru 2025/2026.

Meski begitu, Airlangga mengakui kemungkinan Presiden tetap mengagendakan rapat di Hambalang.

19/12/2025 14:29
Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sama sekali tidak mengetahui soal surat permohonan bantuan ke dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF.
Tito menjelaskan, ternyata, staf
Mualem
yang mengirim surat ke
PBB
, dengan berbekal tanda tangan elektronik milik Mualem. Ia mengakui keberadaan surat tersebut, yang mana ditembuskan ke Kemendagri juga.
“Berkaitan dengan surat yang tadi disampaikan oleh Gubernur
Aceh
, kami sudah mengecek yang
UNDP
dan
UNICEF
, berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
“Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan (ttd) elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” sambungnya.
Meski begitu, Tito tetap mengecek bantuan berupa apa yang bisa diberikan UNDP dan UNICEF kepada korban banjir dan longsor di Aceh.
Dia membeberkan, yang paling memungkinkan saat ini adalah bantuan konseling.
“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuh Tito.
Sebelumnya,
Gubernur Aceh Muzakir Manaf
alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).
Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.
Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru. Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.
“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 13:56
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf dan Akui Ada Kendala Tangani Bencana

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambah jumlah personelnya ke daerah lokasi terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Nantinya, para prajurit TNI akan membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah-daerah terdampak.

Mulai dari, pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan tetap, pembersihan lumpur dan kayu, hingga distribusi logistik. Agus menyebut saat ini jumlah personel TNI yang sudah ada di daerah bencana mencapai 36.636, sebelum ada penambahan.

“Saya laporkan pelibatan personel TNI yang sudah existing sekarang jumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel, yaitu dalam tahap rekonstruksi, rehabilitasi nanti dari batalyon zeni dan yontap dan Nakes,” kata Agus dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Yaitu akan membantu pemasangan jembatan bailey, kemudian pembuatan perumahan sementara dan perumahan tetap, kemudian pembersihan lumpur dan kayu, kemudian normalisasi jalan, dan melanjutkan distribusi logistik,” sambungnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa personel Polri yang berada di lokasi bencana saat ini mencapai 11.625 orang. Dia menuturkan 239 personel Polri tambahan saat ini sedang dalam perjalanan ke lokasi-lokasi bencana dan diperkirakan sampai pada 23 Desember 2025.

“Saat ini ada 239 personel yang saat ini sedang dalam perjalanan, estimasi akan tiba di tanggal 23 Desember. Ini penambahan sebagai personel yang tentunya nanti akan kita tugasi untuk melakukan tugas-tugas lanjutan yang akan diperintahkan,” jelas Listyo.

Menurut dia, personel tambahan ini ditugaskan untuk mendukung program-program penanganan bencana, salah satunya dengan pembangunan hunian untuk warga terdampak. Polri juga menyiapkan 1.000 personel untuk Natal-Tahun Baru (Nataru) yang dapat diperbantukan ke wilayah bencana Sumatra.

“Jika diperlukan kekuatan ini bisa kami dorong untuk membantu wilayah bencana Sumatera pasca Operasi Nataru. Kemudian ada 7.269 relawan yang kami rekrut yang saat ini juga kami dorong ke Sumbar, Aceh, dan Sumut,” pungkas Listyo.

19/12/2025 13:32
Seskab Teddy Jawab Anggapan Pemerintah Lambat Tangani Bencana Sumatera

Jakarta –

Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab anggapan pemerintah lambat menangani bencana Sumatera. Teddy mengatakan pemerintah sudah bekerja sejak bencana pertama kali dilaporkan.

Teddy awalnya menjelaskan bahwa Kepala BNPB Suharyanto sudah berada di Sumatera sejak awal bencana, berangkat dari Lumajang, Jawa Timur. Suharyanto dari Lumajang karena di wilayah tersebut juga terjadi bencana.

“Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Setelah menerima laporan bencana banjir dan longsor di Sumatera, pemerintah mengerahkan personel TNI, Polri, BNPB, hingga BPBD untuk menuju lokasi bencana. Personel awal dikerahkan untuk evakuasi warga terdampak hingga penanganan awal bencana.

Presiden Prabowo Subianto, kata Teddy, juga langsung menelepon kepala daerah di Sumatera usai menerima laporan adanya bencana. Prabowo menelepon kepala daerah untuk memastikan kondisi lapangan dan koordinasi penanganan.

Dalam beberapa hari awal penanganan bencana, pemerintah juga mengerahkan pesawat hingga helikopter untuk penanganan bencana di Sumatera. Pesawat dan helikopter yang berada di Jawa dan Sumatera dikerahkan ke lokasi, total diperkirakan berjumlah 80 unit.

“Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat genset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” ucap Teddy.

Teddy menegaskan pemerintah sudah bekerja menangani bencana Sumatera sejak awal laporan diterima. Semua unsur, bergerak menangani bencana Sumatera.

“Jadi itu semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana. Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu rekan-rekan semuanya,” imbuhnya.

(rfs/gbr)

19/12/2025 13:15
Panglima TNI-Kapolri Tambah Personel ke Sumatra untuk Bangun Hunian Tetap hingga Bersihkan Lumpur

Selain itu, kata dia, personel TNI akan ditugaskan untuk membantu penyiapan air bersih dan pendistribusian hasil tani warga ke daerah lain. Di sisi kesehatan, personel TNI akan membantu proses trauma healing atau proses pemulihan psikologis.

“Kemudian proses kesehatan, melakukan trauma healing, penyiapan air bersih, pendistribusian hasil bumi yang sudah dilakukan dari Bener Meriah dibawa ke Medan dan Halim, yaitu sayur-mayur dan cabai kemarin sejumlah 52 ton,” ujarnya.

Adapun alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah dikerahkan TNI sebanyak 84 unit untuk distribusi logistik ke daerah terdampak bencana. Termasuk, membawa peralatan PLN serta BBM, alat berat hingga kendaraan kesehatan.

“Logistik yang sudah didistribusi sejumlah 2.428 ton yang melalui angkutan udara, melalui air drop, melalui KRI, melalui kapal ADRI, dan bantuan melalui jalur darat,” tutur Agus.

19/12/2025 13:13
Mayoritas Jalan Nasional-Provinsi di Daerah Terdampak Banjir Kembali Terhubung

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangumam Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan sebagian besar jalan nasional dan provinsi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang rusak akibat banjir, sudah mulai terhubung. Namun, beberapa akses jalan masih beroperasi secara terbatas.

“Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya,” jelas Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Dia mengatakan sejumlah ruas strategis di Aceh yang sudah terhubung dan dapat dilalui masyarakat yakni, jalan Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, Kuala Simpang-batas Sumatera, jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Takengon

Kemudian, jembatan Awe di Awe Goutah dan Teupin Reudup, akses jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues, jalur Banda Aceh-Aceh Tengah melalui Blangkejeren. Pratikno memastikan pemerintah terus memperbaiki akses jalan rusak untuk mobilitas masyarakat.

“Terus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Sementara itu, jalan utama di Sumut seperti, Padan Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah sebagian besar telah pulih. Kendati begitu, Pratikno mengakui masih terdapat beberapa titik longsor, jalan ambles, dan penggunaan jembatan-jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari masyarakat.

“Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan bailey,” kata Pratikno.

19/12/2025 13:04
BNPB Imbau Warga Aceh-Sumatra Waspada Banjir dan Longsor Susulan

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih berisiko mengalami banjir dan tanah longsor lanjutan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan tanah di beberapa wilayah terdampak masih dalam kondisi labil dan berlumpur. Hal tersebut menyulitkan proses pemulihan infrastruktur, termasuk jaringan kelistrikan.

“Jika hujan lebat terjadi, kondisi ini berpotensi memicu banjir dan longsor lanjutan,” kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Dia menuturkan tanah di wilayah terdampak hingga kini masih labil dan tertutup lumpur tebal. Jika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi, lumpur berisiko kembali bergerak dan memicu banjir maupun longsor susulan.

BNPB menyoroti akan adanya risiko banjir dan longsor susulan masih cukup besar karena stabilitas tanah di sejumlah daerah terdampak belum sepenuhnya pulih.

Terkait wilayah rawan, lanjutnya, BNPB saat ini masih melakukan asesmen menggunakan citra satelit. Fokus utama diarahkan pada daerah yang terdampak banjir besar, khususnya di wilayah Aceh.

Berdasarkan analisis sementara, Kabupaten Aceh Utara disebut memiliki cakupan wilayah terdampak yang sangat luas, bahkan hampir mencakup seluruh wilayah kabupaten.

“Kondisinya berubah setiap hari. Ada daerah yang sudah kering, tetapi ada juga yang masih tergenang bahkan ada banjir susulan. Karena itu, kajian terus kami lakukan,” ujarnya.

Dengan situasi yang masih dinamis, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti arahan resmi pemerintah, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat pascabanjir.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan kelistrikan. Ini demi menjaga aktivitas masyarakat dan stabilitas pelayanan publik.

Darmawan mengatakan, keberhasilan dalam menstabilkan sistem kelistrikan Aceh menandai kembalinya suplai listrik untuk Banda Aceh ke kondisi normal.

“Kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, proses ini dapat berjalan lancar dan sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (19/12/2025).

19/12/2025 12:35
Jawaban Mendagri Tito Karnavian soal Pengibaran Bendera Putih di Aceh

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menanggapi pengibaran bendera putih di Aceh. Menurutnya pengibaran tersebut bentuk aspirasi masyarakat atas terjadinya bencana.

Hal itu disampaikan saat konferensi pers tanggap bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025). Tito mengatakan bahwa pemerintah mendengar setiap kritik dari masyarakat.

“Menurut kami wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik masukan dan sikap masyarakat dan upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatra,” kata Tito.

Dia memahami bahwa kondisi pemerintah masih memiliki kekurangan dalam menangani peristiwa alam yang telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terus membantu masyarakat Indonesia atas urunan tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga mengibarkan bendera putih di depan rumah mereka yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Desa Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh

Pengibaran bendera putih tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan seruan masyarakat kepada pemerintah pusat agar menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebagai bencana nasional.

Warga menilai penetapan status tersebut diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana secara lebih maksimal.

Masyarakat berharap dengan ditetapkannya status bencana nasional, bantuan dari negara-negara internasional dapat segera masuk guna mempercepat proses evakuasi, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data korban jiwa menjadi 1.068, hilang 190 orang, dan 537.185 jiwa pengungsi per Kamis (18/12/2025).

Kepada Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan terdapat penambahan 9 korban jiwa, di mana hari sebelumnya Rabu (17/12/2025), korban jiwa sebanyak 1.059. Penambahan korban jiwa ditemukan di beberapa titik lokasi bencana.

“3 di Aceh Utara, 2 di Aceh Timur, 1 di Tapanuli Selatan, 1 Langkat, 1 di Agam, dan 1 di Pariaman,” kata Abdul dalam konferensi pers, dikutip dari akun YouTube @BNPB Indonesia.

Dari data yang dipaparkan, operasi SAR masih terus berlangsung di sejumlah titik dan sedangkan di 4 sektor di Sumatra Utara akan berakhir pada 22 Desember 2025.

19/12/2025 12:30
Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan

Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa jaringan internet di Aceh belum pulih 100 persen pascabencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Sumatera.
Oleh karenanya, ia meminta operator seluler fokus pada pemulihan menara telekomunikasi yang menjadi titik akses nirkabel, Tower BTS (Base Transceiver Station), dan jaringan internet di wilayah
Aceh
.
“Kita nitip nanti tolong (operator seluler) fokus ada daerah-daerah memang yang masih berat, seperti tadi Bener Meriah, Aceh Tamiang, Gayo Lues, untuk kemudian disegerakan,” kata Meutya di halaman kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Meutya mengungkapkan bahwa Aceh menjadi wilayah yang persentase pemulihan internetnya lebih kecil dibanding dua wilayah lain, yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Berdasarkan data yang dilaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto per Senin (15/12/2025), ada 452 tower BTS di Aceh yang belum pulih sejak 26 November 2025.
Secara keseluruhan, total BTS yang terdampak di wilayah itu mencapai 3.735.
Sebanyak 3.283 BTS atau sekitar 87,89 persen sudah pernah dipulihkan sejak terjadi bencana.
“PR kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil. Jadi untuk Aceh ini yang sedang kita giatkan terus,” ucap Meutya.
Di sisi lain, ia mengaku mengapresiasi operator seluler yang telah bekerja memulihkan jaringan.
Tingkat pemulihan itu terus naik dari hari ke hari, termasuk di wilayah Aceh.
“Kita melihat ada kenaikan yang cukup baik untuk on air BTS di wilayah Aceh. (Sudah) 73 persen (BTS dipulihkan), meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100 persen. Jadi kita memang terus menggiatkan lagi angka 73 persen ini untuk menyemangati teman-teman (operator) saja, ini kita bisa naikkan, berarti harus bisa lebih naik lagi dalam waktu dekat,” jelas Meutya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (
Telkomsel
), Nugroho (Nugi) mengungkapkan bahwa
pemulihan jaringan
internet terkendala oleh jaringan listrik yang belum stabil.
Pasalnya, akibat bencana, banyak tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang roboh dan belum tersambung kembali.
Integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya.
“Sampai saat ini masih ada kurang lebih 4, ya, 4 pembangkit listrik yang masih belum bisa beroperasi secara normal,” beber Nugi.
Tak hanya itu, banyak fiber optic yang mengalami gangguan sehingga aksesnya terputus.
“Dan ini tentu perlu dilakukan upaya ekstra. Upaya baik listrik, menggunakan apa itu genset, atau dari sisi transport, apakah kita menggunakan satelit, apakah kita menggunakan jalur baru yang melalui kabel bawah laut. Itu kita lakukan semaksimal mungkin,” tandas Nugi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 12:15