Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Mengenal Lebih Dekat PPPK Paruh Waktu: Definisi, Aturan, dan Perbedaannya dengan Penuh Waktu – Page 3

    Mengenal Lebih Dekat PPPK Paruh Waktu: Definisi, Aturan, dan Perbedaannya dengan Penuh Waktu – Page 3

    PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu (PKWT). Sifat kontrak ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan dinamika organisasi.

    Perjanjian kerja kontrak PPPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 49 Tahun 2018, setidaknya memuat beberapa poin penting. Ini termasuk tugas dan target kinerja yang harus dicapai, masa perjanjian kerja atau kontrak, hak dan kewajiban pegawai, larangan yang harus dipatuhi, serta sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran.

    Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dapat dilakukan dengan hormat, misalnya dalam kasus meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, pegawai atau ahli warisnya akan diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjamin adanya perlindungan dan kepastian bagi PPPK.

    Implementasi PPPK Paruh Waktu telah mulai berjalan di berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi, misalnya, telah mengusulkan 3.078 formasi PPPK Paruh Waktu dan menunggu penetapan dari BKN, dengan harapan SK penetapan terbit pada Oktober. Di sisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mencatat perbedaan linimasa penetapan antara PPPK penuh waktu yang sudah dijadwalkan pelantikan, dengan PPPK paruh waktu yang masih memerlukan tahapan lebih lanjut sebelum penetapan nomor induk.

  • Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali, yang baru saja dilantik sebagai ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri, berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri menjadi teladan bagi ASN se-Indonesia.

    Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyatakan Korpri memiliki tiga tugas ekstra, yakni pertama, membina kode etik dan pengembangan profesi, dan kedua, bantuan hukum, serta ketiga, peningkatan kesejahteraan.

    Ia mengatakan kepengurusan baru akan bekerja lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan aparatur maupun masyarakat.

    “Korpri Kemendagri harus menjadi teladan, tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi seluruh ASN di Indonesia. Kami akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memperkuat kapasitas ASN, dan menghadirkan layanan publik yang makin cepat, murah, serta berorientasi digital,” ujarnya.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri RI Masa Bakti 2024–2029 berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

    Pelantikan dipimpin oleh Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni’am Sholeh atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor: Kep-32/KU/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor Kep-7/KU/II/2024 tentang Susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029.

    Dalam sambutannya, Asrorun menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru Korpri Kemendagri mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

    Menurutnya, penguatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan ASN harus berjalan beriringan dengan adaptasi teknologi digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa.

    “Korpri diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, modern, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan digitalisasi, layanan publik bisa lebih transparan, cepat, dan berkualitas,” ungkap Asrorun.

    Safrizal bukan orang baru di Kemendagri. Sejak 2001, Safrizal menjabat Kasi Aceh dan DKI Jakarta-Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Depdagri. Pada 2016 menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus.

    Setelah menamatkan S3 di bidang Ilmu Pemerintahan di almamaternya (IPDN), putra Aceh ini diangkat sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

    Dia juga menjadi salah satu wakil Kemendagri dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan lain-lain.

    Selain dikenal sebagai birokrat yang andal dan mumpuni, Safrizal juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan terakhir di Aceh.

    Berikut susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029:
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Penasihat)
    Ribka Haluk (Wakil Penasihat);
    Bima Arya Sugiarto (Wakil Penasihat II);
    Tomsi Tohir (Pengarah).
    Ketua: Safrizal Zakaria Ali
    Wakil Ketua I: Restuardy Daud
    Wakil Ketua II: Anwar Harun Damanik
    Wakil Ketua III: Bahtiar

    Sebelumnya, jabatan Ketua Korpri Kemendagri dijabat Suhajar Diantoro

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Nanggroe temui Dubes RI minta dukungan hasil lawatan di Rusia

    Wali Nanggroe temui Dubes RI minta dukungan hasil lawatan di Rusia

    “Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari partisipasi Aceh (Wali Nanggroe Aceh) dalam Eastern Economic Forum (EEF) 2025 di Vladivostok, Rusia pada 3–6 September serta kegiatan lainnya,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar menemui Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Jose Tavares, di KBRI Moskow dalam rangka melaporkan dan dukungan tindaklanjut hasil lawatannya ke Rusia beberapa hari terakhir ini.

    “Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari partisipasi Aceh (Wali Nanggroe Aceh) dalam Eastern Economic Forum (EEF) 2025 di Vladivostok, Rusia pada 3–6 September serta kegiatan lainnya,” kata Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, di Banda Aceh, Rabu.

    Dalam forum EEF atau ekonomi terbesar di Timur Jauh itu, sebelumnya Wali Nanggroe Aceh menjadi salah satu pembicara pada sesi bertajuk “The Greater Eurasian Partnership: New Paradigms for the Continent’s Development” di Far Eastern Federal University (FEFU).

    Di hadapan Dubes RI di Moskow, Tgk Malik Mahmud menyampaikan bahwa Aceh adalah gerbang barat Indonesia yang memiliki konektivitas, punya potensi investasi berkelanjutan.

    Wali Nanggroe ikut melaporkan lawatannya selama berada di Rusia, selain mengikuti forum EEF, juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan delegasi Oblast Ivanovo, Federasi Rusia.

    Kesepakatan ini, untuk membuka peluang kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, investasi, dan kewirausahaan, termasuk program pertukaran akademik, pelatihan tenaga kesehatan, serta promosi investasi Aceh.

    Selain itu, perusahaan migas terkemuka Rusia, Sakhalin Energy, juga menyatakan minat untuk berinvestasi di Aceh. Hal itu disampaikan manajemen perusahaan dalam pertemuan bersama Wali Nanggroe, pada Sabtu 6 September 2025, di FEFU Vladivostok.

    “Sakhalin Energy menyampaikan ketertarikan untuk menanamkan modal di Aceh sebagai bagian dari ekspansi ke Asia Tenggara,” kata Tgk Malik Mahmud.

    Disampaikan Wali Nanggroe, Manajemen Sakhalin Energy juga telah merespons positif peluang pengangkutan gas melalui Aceh untuk pasar negara lain, dan berencana melakukan kunjungan kerja ke Aceh tahun ini guna melihat langsung potensi energi di lapangan.

    Dalam kesempatan ini, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares menyambut baik langkah Aceh memperluas jejaring kerjasama di Rusia.

    Serta, menegaskan kesiapan KBRI Moskow untuk memfasilitasi tindak lanjut teknis dengan para pemangku kepentingan terkait di Rusia.

    “KBRI Moskow siap mendukung upaya Aceh, tentu sesuai ketentuan yang berlaku, agar kerja sama konkret bisa segera terealisasi,” demikian Dubes Jose Tavares.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investasi KEK Capai Rp294,4 Triliun, Serap 187.376 Tenaga Kerja

    Investasi KEK Capai Rp294,4 Triliun, Serap 187.376 Tenaga Kerja

    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi investasi kinerja 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencapai sebesar Rp294,4 triliun. Di mana penyerapan tenaga kerja pada proyek ini mencapai 187.376 orang.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, KEK merupakan salah satu pilar utama ekonomi ke depan.

    “Kita lihat untuk realisasi investasi itu sekitar Rp294 triliun di 25 KEK. Memang sebagian besar kalau kita bicara mengenai nilai investasi, yang paling besar adalah di KEK yang sifatnya industri manufaktur, industri pengelolaan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 9 September.

    “Kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja juga sampai dengan kumulatif di semester I kemarin sudah mampu menyerap tenaga kerja yang sebanyak 187.000 orang. Khususnya di industri-industri manufaktur besar,” sambungnya.

    Pria yang akrab disapa Susi ini bilang saat ini terdapat 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua, di mana sebanyak 7 KEK ada di Pulau Jawa dan 18 lainnya tersebar di luar Jawa.

    Dari 25 KEK yang sudah beroperasi saat ini, 13 KEK di antaranya bergerak di sektor industri dan 12 KEK lainnya di sektor jasa.

    “Ini bagus karena KEK yang terus dikembangkan ini tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja, tetapi menyebar,” ucapnya.

    Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, realisasi investasi di kawasan KEK sepanjang semester I-2025 mencapai Rp40,48 triliun.

    Angka tersebut setara dengan 48,2 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp84,1 triliun.

    Sepanjang semester I-2025, 25 KEK yang telah beroperasi ini menyerap 28.094 orang dengan melibatkan 65 pelaku usaha. Angka tersebut setara 56,4 persen dari target penyerapan tenaga kerja sepanjang tahun 49.779 orang.

  • Izin Usaha BPR Syariah Gayo di Aceh Dicabut, Ini Alasannya – Page 3

    Izin Usaha BPR Syariah Gayo di Aceh Dicabut, Ini Alasannya – Page 3

    Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat per Juli 2025 jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya hingga Rp 2 miliar mencapai 99,94%.

    “Sesuai amanat Undang-Undang LPS, LPS menjamin setiap rekening nasabah perbankan hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank. Berdasarkan Juli 2025, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai Rp 2 miliar mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 643,52 juta rekening,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, di kantor LPS, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Sementara, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya sampai Rp 2 miliar pada BPR/BPRS mencapai 99,97% atau setara dengan 15.707.607 rekening.

    LPS terus berupaya menjaga tingkat cakupan penjaminan simpanan sebagai bagian dari memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan.

    “Cakupan penjaminan simpanan nasabah secara konsisten dijaga melebihi batas minimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang LPS yakni paling sedikit 90% dari keseluruhan nasabah bank. Upaya ini merupakan bagian untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan stabilitas sistem perbankan secara luas,” jelasnya.

     

  • Pengusaha Waswas, Sengkarut Udang Radioaktif Ancam Ekspor RI ke AS

    Pengusaha Waswas, Sengkarut Udang Radioaktif Ancam Ekspor RI ke AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha udang yang tergabung dalam Shrimp Club Indonesia (SCI) mulai mengkhawatirkan dampak kasus dugaan  radioaktif terhadap ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Mereka berharap pemerintah turun tangan mengatasi masalah tersebut.  

    Diketahui, pada Agustus 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (Food and Drug Administration (FDA) menyarankan masyarakat untuk tidak mengonsumsi, menjual, atau menghidangkan sajian yang mengandung udang beku produksi PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) asal Indonesia, karena diduga terkontaminasi isotop radioaktif.

    Temuan merupakan pengembangan dari laporan Bea Cukai & Perlindungan Perbatasan AS (CBP) yang menginformasikan adanya deteksi Cs-137 dalam kontainer pengiriman di empat pelabuhan, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Ketua Umum SCI Andi Tamsil menegaskan mengatakan bahwa temuan tersebut hanya terbatas pada satu perusahaan dan batch tertentu.  Industri udang Indonesia secara keseluruhan tetap aman dan memenuhi standar baku mutu keamanan pangan.

    “Namun dampak terhadap industri jelas ada, terutama pada kepercayaan pasar internasional. Jika tidak ditangani dengan baik, eksportir lain bisa ikut terkena imbas meski tidak ada kaitannya langsung,” kata Tamsil kepada Bisnis, Selasa (9/9/2025). 

    Tamsil mengatakan selain berdampak pada ekspor, kasus ini juga membuat harga udang di Aceh dan Medan menjadi anjlok. Masyarakat sekitar enggan mengonsumsi udang. 

    Udang hasil panen

    Selain itu diperkirakan sebanyak sekitar 630 pemilik tambak terdampak (intensif dan tradisional) dengan luas 18.000 hektare terdampak isu ini. Masalah udang radiasi membuat sebanyak 3.500 pekerja merasakan dampak langsung. 

    SCI lantas mendorong pemerintah ke FDA agar mengisolisir masalah di BMS Cikande, sehingga BMS Medan dan BMS Makasar tetap bisa menjalankan produksinya, agar petambak (teruatama Aceh Medan) bisa mendapat kepastian pasar. 

    “Saat ini FDA me-recall product dari semua BMS factories,” kata Tamsil.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, kata Tamsil, SCI bersama pemerintah mendorong agar investigasi dilakukan secara transparan dan cepat, agar tidak menimbulkan generalisasi negatif terhadap seluruh produk Indonesia.

    Dia mengingatkan jika dibiarkan kasus ini dapat berdampak pada ekspor karena buyer akan lebih berhati-hati. 

    “Tidak hanya buyer AS, tetapi juga buyer dari negara lain sudah mulai mempertanyakan hasil investigasi final. Namun dengan langkah korektif yang jelas, termasuk penguatan sistem monitoring dan sertifikasi, kami percaya pasar akan kembali pulih,” kata Tamsil. 

    Pemerintah pastikan dampak tidak signifikan …..

  • OJK cabut izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda

    OJK cabut izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda

    Banda Aceh (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gayo Perseroda yang beralamat di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

    Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga di Banda Aceh, Selasa, mengatakan pencabutan izin usaha tersebut sesuai dengan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK tertanggal 9 September 2025.

    “Pencabutan izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga pekerjaan masyarakat,” kata Daddi.

    Ia menyebutkan OJK pada 4 Desember 2024 menetapkan BPR Syariah Gayo Perseroda dalam status penyehatan karena memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum kurang dari 12 persen.

    “Selain itu, rasio kas selama tiga bulan terakhir kurang dari lima persen,” kata Daddi.

    Selanjutnya, kata dia, OJK menetapkan BPR Syariah Gayo Perseroda dalam status resolusi. Penetapan status tersebut dengan pertimbangan OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pemegang saham dan pengurus melakukan penyehatan.

    Penyehatan bank tersebut meliputi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana dalam peraturan OJK tentang penetapan status dan tindak lanjut BPR dan BPR syariah.

    “Namun demikian, pemegang saham dan pengurus BPR Syariah Gayo Perseroda tidak melakukan penyehatan bank termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas,” katanya.

    Kemudian, berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK tertanggal 29 Agustus 2025, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan cara penanganan bank dalam status resolusi dengan melakukan likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda.

    Berdasarkan permintaan LPS, kata Daddi, OJK mencabut izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda. Dengan pencabutan izin tersebut, LPS menjalankan fungsi penjaminan proses likuidasi sesuai perundang-undangan.

    “Kami mengimbau nasabah BPR Syariah Gayo Perseroda tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Daddi.

    Pewarta: M Haris Setiady Agus
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah paparkan perkembangan sejumlah KEK

    Pemerintah paparkan perkembangan sejumlah KEK

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memaparkan perkembangan terkini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dinilai dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, hilirisasi industri, hingga penguatan ekspor.

    “Hingga 30 Juni 2025, terdapat 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai daerah dengan fokus sektor industri, manufaktur, digital, pariwisata dan kesehatan, serta jasa lainnya seperti Maintenance Repair Overhaul (MRO),” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Hingga pertengahan tahun, total realisasi investasi di KEK mencapai Rp294,4 triliun, termasuk tambahan Rp40,48 triliun pada semester I 2025. KEK sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar, seperti Gresik, Galang Batang, Kendal, Tanjung Sauh, dan Sei Mangkei.

    Dari sisi ketenagakerjaan, KEK menyerap 28.094 tenaga kerja baru pada semester I, sehingga totalnya menjadi 187.376 orang dengan 442 pelaku usaha. Sementara itu, kontribusi ekspor dari beberapa KEK antara lain Sei Mangkei, Palu, Bitung, Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Kendal, dan Gresik mencapai Rp20,33 triliun.

    Susiwijono mengatakan sejumlah proyek strategis juga telah berjalan.

    Di KEK Gresik, PT Freeport Indonesia meresmikan smelter tembaga terbesar di dunia yang mampu menghasilkan 52 ton emas per tahun. Kemudian, KEK Kendal meluncurkan pabrik anoda baterai berkapasitas 80 ribu ton per tahun yang mendukung pasokan 1,5 juta mobil listrik.

    Di bidang hilirisasi kelapa sawit, KEK Sei Mangkei menyerap investasi Rp6,5 triliun dari PT Unilever Oleochemical Indonesia, sementara KEK Nongsa mengamankan investasi Rp5,8 triliun untuk pembangunan pusat data.

    Sementara itu, KEK Sanur menghadirkan Bali International Hospital yang diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp86 triliun.

    Selain itu, KEK Singhasari mulai beroperasi dengan menghadirkan King’s College London, dan akan diperkuat oleh Queen Mary University of London pada 2026 dengan target 10.000 mahasiswa.

    “Untuk sektor pendidikan, KEK Singhasari telah memulai perkuliahan di kampus King’s College London (KCL) dengan target 5 program studi dan 750 mahasiswa hingga 2030,” ucap Susiwijono.

    Di sektor mineral, KEK Galang Batang telah mengekspor 2 juta ton Smelter Grade Alumina per tahun, dengan target peningkatan menjadi 4 juta ton.

    Lebih lanjut, ia menegaskan keberadaan KEK merupakan bagian dari strategi mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Salah satu prioritas nasional kita adalah melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Sejalan dengan RPJMN tersebut, ke depan KEK akan terus kita kembangkan, salah satunya dengan mendorong ekspor sekaligus memperkuat substitusi impor,” ujar dia.

    Pemerintah saat ini juga menyiapkan enam KEK baru yang tengah menunggu penetapan, termasuk KEK Industri Halal di Sidoarjo, Jawa Timur, yang diharapkan dapat memperkuat rantai pasok global industri halal.

    Sebagai bagian dari promosi internasional, Dewan Nasional KEK juga akan menggelar Indonesia Special Economic Zone Investment Summit and Awards (SEZ-ISA) 2025 pada 11-12 November mendatang di Jakarta, yang mengundang ratusan investor global dan pemangku kepentingan lintas sektor.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demi Hindari Cicilan, Pria di Deli Serdang Buat Laporan Palsu Dibegal Medan 9 September 2025

    Demi Hindari Cicilan, Pria di Deli Serdang Buat Laporan Palsu Dibegal Medan 9 September 2025

    Demi Hindari Cicilan, Pria di Deli Serdang Buat Laporan Palsu Dibegal
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Febriansyah (25), warga Kabupaten Deli Serdang, ditangkap setelah nekat membuat laporan palsu mengenai perampokan sepeda motor.
    Tindakan ini dilakukannya untuk mendapatkan uang guna membangun usaha dan menghindari cicilan motor yang masih berjalan.
    Kepala Polsek Medan Tembung, AKP Ras Maju menjelaskan, Febriansyah melaporkan kejadian tersebut pada 2 September 2025.
    “Dia mengaku dibegal di daerah Tembung. Katanya motornya, merek Honda Beat, dirampas,” ujar Ras Maju saat ditemui di Polsek Medan Tembung, Selasa (9/9/2025).
    Setelah menerima laporan, petugas langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa lokasi kejadian dan menggali keterangan dari Febri.
    Namun, penyidik menemukan pengakuan Febri tidak konsisten.
    “Itu lah kami dalami lagi sehingga terbongkar rupanya motor pelaku bukan dirampas begal tapi dijual,” jelas Ras Maju.
    Penyidik juga curiga karena motor tersebut masih dalam masa kredit sekitar 1,5 hingga 2 tahun lagi.
    “Curiga lah penyidik,” tambahnya.
    Akhirnya, Febri mengakui bahwa ia telah menjual sepeda motor itu kepada Ramadani Sinaga (33) melalui temannya, Beni Irwan (41), pada 1 September 2025.
    “Ketiganya sudah kami amankan sehari setelah pelaku buat laporan. Jadi, Ramadani ini telah membeli sepeda motor tanpa BPKB itu seharga Rp 7 juta,” kata Ras Maju.
    Setelah itu, Ramadani menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Yosep melalui
    marketplace
    dengan harga Rp 8,5 juta.
    “Tanggal 2 September, motor itu dikirim ke Aceh melalui ekspedisi di Jalan Letda Sujono,” sebut Ras Maju.
    Ras Maju mengungkapkan, Febri melakukan kejahatan ini untuk mengelabui
    leasing
    agar tidak perlu membayar cicilan.
    “Jadi selain biar gak bayar cicilan, pelaku memakai uang hasil kejahatan untuk modal membangun usaha,” ujar Ras Maju.
    Dia juga menambahkan, Beni diupah Rp 1 juta, sedangkan Ramadani mendapatkan Rp 800 ribu atas keterlibatannya dalam penjualan motor tersebut.
    Saat ini, ketiga pelaku telah ditahan di Polsek Medan Tembung dan dijerat dengan Pasal 266 ayat 1 dan Pasal 55, 56 KUHPidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sjafrie Sjamsoeddin, kini jabat Menhan dan Menko Polkam ad interim

    Sjafrie Sjamsoeddin, kini jabat Menhan dan Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi didapuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menggantikan Budi Gunawan.

    Pemberhentian Budi Gunawan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Hari ini Sjafrie tengah memimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa.

    Sjafrie Sjamsoeddin merupakan salah satu orang terdekat Prabowo Subianto. Kedekatan itu terjalin sejak Sjafrie dan Prabowo mengenyam bangku pendidikan akademi militer pada 1974.

    Dalam jenjang pendidikan itu, Sjafrie berhasil lulus dengan menyabet gelar Adhi Makayasa atau lulusan terbaik.

    Pria kelahiran Makasar, 30 Oktober 1952 itu telah banyak mengemban jabatan strategis selama berdinas di TNI AD.

    Lulus dari pendidikan akademi militer, Sjafrie langsung masuk Korps Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopashanda) yang saat ini bernama Kopassus.

    Selama berada di korps Kopashanda bersama Prabowo, Sjafrie telah melakoni beragam penugasan di wilayah konflik seperti Timor-Timor, Aceh, Irian dan Jaya.

    Sjafrie kemudian dipercaya sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang bertugas mengawal dan menjaga keselamatan Presiden Ke-2 RI Soeharto, termasuk pada 1995 saat Soeharto berkunjung ke zona perang di Bosnia Herzegovina.

    Setelah mengemban pangkat perwira menengah TNI selama mengawal Presiden Soeharto, Sjafrie akhirnya mendapat jabatan pemimpin wilayah dengan pangkat yang lebih tinggi yakni bintang satu atau Brigjen TNI.

    Dia sempat mengemban beberapa jabatan strategis diantaranya Komandan Resor Militer (Danrem) 061/Surya Kencana (1995–1996), kemudian Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap) 1-Ibu Kota (1996), Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Jaya (1996), dan Panglima Daerah Militer V Jaya.

    Salah satu puncak karir Sjafrie yakni saat menjadi Pangdam Jaya di tengah terjadinya gelombang aksi massa yang berupaya menurunkan Presiden Soeharto yakni di tahun 1998.

    Kala itu, Sjafrie menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam menjaga keamanan masyarakat di tengah situasi massa yang tidak kondusif.

    Setelah era Soeharto selesai, karir Sjafrie tidak serta merta terhenti. Sjafrie masih mengikuti beberapa jabatan strategis yakni Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Staf Ahli (Sahli) Panglima TNI, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI (2002), dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan atau yang sekarang berubah menjadi Kementerian Pertahanan (2005–2010).

    Setelah purna tugas dari institusi TNI AD, Sjafrie masih dipercaya untuk menempati beberapa posisi strategis di pemerintahan, terkhusus di bidang pertahanan.

    Sjafrie langsung dipercaya membantu pemerintahan, antara lain selama periode kedua pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Menteri Pertahanan (2010–2014), kemudian sebagai Asisten Menteri Pertahanan bidang Manajemen Pertahanan (2019–2024).

    Kini, menteri tertua di Kabinet Merah Putih ini harus mengemban dua jabatan strategis sekaligus yakni Menko Polkam dan Menhan. Dua jabatan penting yang sangat mempengaruhi stabilitas politik, keamanan dan pertahanan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.