Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Setkab: Pemulihan infrastruktur Sumatera pekan keempat signifikan

    Setkab: Pemulihan infrastruktur Sumatera pekan keempat signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretariat Kabinet (Setkab) menginformasikan perkembangan signifikan capaian pemulihan infrastruktur penghubung kawasan di Pulau Sumatera, memasuki pekan keempat pascabencana.

    Setkab dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menginformasikan hal tersebut berdasarkan hasil pertemuan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di kantor Setkab, Jakarta, Selasa.

    “Memasuki minggu keempat pascabencana, sejumlah perkembangan signifikan telah dicapai,” demikian petikan keterangan resmi Setkab.

    Kementerian PU melaporkan bahwa dalam dua pekan terakhir telah berhasil membangun 11 unit jembatan bailey dengan kapasitas beban 30–50 ton untuk menyambungkan sungai selebar 40 hingga 180 meter.

    Selain itu, dari total 52 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami hampir terputusnya akses jalan, kini hanya tersisa empat kabupaten yang jalannya belum dapat beroperasi secara sempurna.

    Terkait kondisi jalan nasional, pemerintah menjelaskan bahwa di Provinsi Aceh terdapat 38 titik jalan putus, dengan 32 titik di antaranya sudah kembali fungsional dan enam lainnya masih dalam tahap perbaikan.

    Di Sumatera Utara, dari 12 titik jalan terputus, di antaranya 10 titik telah berfungsi dan dua titik lainnya masih diperbaiki. Sementara itu, di Sumatera Barat, seluruh 30 titik jalan nasional yang sempat terputus kini telah kembali berfungsi.

    Untuk jembatan nasional, Kementerian PU memaparkan bahwa di Aceh terdapat 16 jembatan putus, dengan enam jembatan sudah fungsional dan 10 lainnya masih dalam proses pemasangan jembatan bailey.

    Di Sumatera Utara, empat jembatan nasional yang sempat putus telah seluruhnya berfungsi kembali.

    Adapun di Sumatera Barat, sebanyak 13 jembatan nasional yang terdampak juga telah kembali beroperasi secara normal.

    Keterangan Setkab menambahkan bahwa pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak serta penyediaan pasokan air bersih menjadi prioritas utama dan saat ini sudah mulai dilaksanakan.

    “Kerja sama dan semangat gotong royong antara warga, relawan, TNI dan Kementerian PU sangat membantu mempercepat proses pembangunan ini,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKB ingatkan pentingnya gotong royong tangani pascabencana Sumatera

    PKB ingatkan pentingnya gotong royong tangani pascabencana Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Ahmad Iman Sukri mengingatkan seluruh pihak mengenai pentingnya gotong royong untuk menangani pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Nilai gotong royong menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yang melambangkan solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan. Untuk penanganan pascabanjir di Sumatera dibutuhkan gotong royong, semua elemen bergerak, dan tidak saling melemahkan,” ujar Iman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia mengatakan gotong royong saat ini diperlukan untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana, meningkatkan efisiensi penanganan, hingga meningkatkan kerukunan dan persatuan.

    Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk bersatu dan fokus membantu, serta tidak saling mencari kesalahan.

    “Saatnya seluruh elemen bersatu. Jangan lagi saling serang, saling menyalahkan, hingga saling merasa paling bisa membantu. Rendahkan ego kita semua untuk membantu saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” katanya.

    Sementara itu, dia menilai pemerintah saat ini sudah bekerja menangani bencana dengan sepenuh hati.

    Para petugas PLN dan Pertamina, kata dia, bahkan berjibaku memastikan pasokan energi di wilayah terdampak bencana.

    “Bahkan, PKB melalui badan sayap partai bekerja siang hingga malam membantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Itu semua kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Korban Meninggal Banjir dan Longsor Sumatra Tembus 1.106 Jiwa

    Korban Meninggal Banjir dan Longsor Sumatra Tembus 1.106 Jiwa

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra terus bertambah.
     
    Berdasarkan data BNPB per Selasa, 23 Desember, tercatat korban meninggal dunia mencapai 1.106 jiwa. Sementara itu, sebanyak 175 jiwa dinyatakan hilang dan 7.000 orang mengalami luka.
     
    Bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini menyebabkan kerusakan pada permukiman warga. BNPB melaporkan setidaknya 158.088 rumah mengalami rusak ringan hingga berat.
     
    Kerusakan juga meluas ke berbagai fasilitas publik. Adapun sekitar 1.600 fasilitas umum, 215 fasilitas kesehatan, 954 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah yang mengalami kerusakan. Selain itu, 290 kantor dan 145 jembatan pun dilaporkan rusak akibat banjir dan longsor.

     

     

    Kabupaten Agam Catat Korban Jiwa Tertinggi
    Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Agam mencatat jumlah korban meninggal dunia tertinggi, yakni mencapai 190 jiwa. Disusul oleh Aceh Utara sebanyak 186 jiwa, Tapanuli Tengah dengan 133 jiwa.
     
    Korban meninggal juga tercatat di Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan, masing-masing 88 jiwa. Korban jiwa di Aceh timur dilaporkan berjumlah 55 jiwa, sedangkan Kota Sibolga mencapai 54 jiwa.
     
    Sementara itu, Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 166.900 jiwa. Diikuti Aceh Tamiang sejumlah 150.500 ribu jiwa, Gayo Lues menampung 33.800 pengungsi, Pidie Jaya 27.300 jiwa, serta Pidie sebanyak 24.400 jiwa.

     

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra terus bertambah.
     
    Berdasarkan data BNPB per Selasa, 23 Desember, tercatat korban meninggal dunia mencapai 1.106 jiwa. Sementara itu, sebanyak 175 jiwa dinyatakan hilang dan 7.000 orang mengalami luka.
     
    Bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini menyebabkan kerusakan pada permukiman warga. BNPB melaporkan setidaknya 158.088 rumah mengalami rusak ringan hingga berat.
     
    Kerusakan juga meluas ke berbagai fasilitas publik. Adapun sekitar 1.600 fasilitas umum, 215 fasilitas kesehatan, 954 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah yang mengalami kerusakan. Selain itu, 290 kantor dan 145 jembatan pun dilaporkan rusak akibat banjir dan longsor.
     
     

     

    Kabupaten Agam Catat Korban Jiwa Tertinggi

    Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Agam mencatat jumlah korban meninggal dunia tertinggi, yakni mencapai 190 jiwa. Disusul oleh Aceh Utara sebanyak 186 jiwa, Tapanuli Tengah dengan 133 jiwa.
     
    Korban meninggal juga tercatat di Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan, masing-masing 88 jiwa. Korban jiwa di Aceh timur dilaporkan berjumlah 55 jiwa, sedangkan Kota Sibolga mencapai 54 jiwa.
     
    Sementara itu, Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 166.900 jiwa. Diikuti Aceh Tamiang sejumlah 150.500 ribu jiwa, Gayo Lues menampung 33.800 pengungsi, Pidie Jaya 27.300 jiwa, serta Pidie sebanyak 24.400 jiwa.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Mantan Kadis Bener Meriah Terdakwa Korupsi Tembakau Dituntut 2,5 Tahun Penjara

    Mantan Kadis Bener Meriah Terdakwa Korupsi Tembakau Dituntut 2,5 Tahun Penjara

    BANDA ACEH – Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bener Meriah, Aceh, menuntut mantan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah yang menjadi terdakwa korupsi pengembangan tembakau dengan hukuman 2,5 tahun atau dua tahun enam bulan penjara.

    Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asmadi Syam dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Senin, 22 Desember.

    Persidangan dengan majelis hakim diketuai Saptika Handhini serta didampingi Ani Hartati dan M Arief Hamdani masing-masing sebagai hakim anggota.

    Terdakwa, Ahmad Ready menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah pada 2013. Terdakwa juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pengembangan tembakau pada di dinas tersebut.

    Selain pidana penjara, JPU juga menuntut terdakwa Ahmad Ready bayar denda Rp50 juta dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan penjara.

    Selain terdakwa Ahmad Ready, JPU juga menuntut terdakwa lainnya dalam perkara yang sama yakni atas nama Usman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) pengembangan tanaman tembakau pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara.

    Terdakwa Usman dituntut secara in absentia atau tanpa kehadirannya di persidangan karena hingga kini namanya sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) setelah berulang kali dipanggil secara patut.

    JPU juga menuntut terdakwa Usman membayar denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

    Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa Usman membayar uang pengganti kerugian negara Rp139,48 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar, maka dipidana selama satu tahun enam bulan penjara.

    JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    Berdasarkan fakta di persidangan, kata JPU, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah pada 2013 mengelola anggaran untuk pengembangan tembakau bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Rp581,7 juta.

    Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan di antaranya pengadaan bibit tembakau, pengadaan pisau rajang tembakau, pengadaan tikar jemur, pengadaan keranjang, sosialisasi dampak merokok, studi banding, dan lainnya.

    Kegiatan, kata JPU, dilaksanakan perusahaan CV Makmur Jaya dan CV Citra Pesangan. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian kegiatan tidak dilaksanakan. Sedangkan anggaran tetap dicairkan.

    “Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, kegiatan pengembangan tembakau tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp443,4 juta,” kata JPU.

    Atas tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan mengajukan nota pembelaan. Majelis hakim melanjutkan persidangan pada pekan dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa.

  • BGN Sebut Anak-anak Tak Dipaksa Ambil MBG Selama Libur Sekolah

    BGN Sebut Anak-anak Tak Dipaksa Ambil MBG Selama Libur Sekolah

    Jakarta –

    Tetap dilanjutkannya program makan bergizi gratis (MBG) di masa liburan sekolah mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, perbaikan gizi anak-anak sekolah perlu dilakukan secara konsisten, meski sedang libur.

    Meskipun demikian, pihak BGN tidak memaksakan anak-anak untuk tetap datang ke sekolah demi mengambil MBG. Nantinya, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menawarkan sekolah, apabila masih mau menerima MBG, dipersilahkan untuk mengajukan.

    MBG nantinya tetap akan diantar sesuai permintaan sekolah dalam bentuk makanan kering.

    “Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya,” ungkap Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang, dikutip dari edaran yang diterima detikcom, Selasa (23/12/2025).

    “Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG,” sambungnya.

    Salah satu tudingan yang muncul dari tetap lanjutnya program MBG selama liburan ini adalah ‘karena menghabiskan anggaran’. Nyatanya, menurut Nanik, anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG di tahun 2025 sangat hemat.

    Nanik menyebut anggaran MBG sebanyak Rp 71 triliun awalnya ditargetkan untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah dan kelompok 3B (bumil, busui, dan balita). Namun, rupanya program MBG menjangkau lebih luas hingga total 50 juta penerima manfaat.

    Ia mengatakan penghematan dapat dilakukan karena ketika ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, ternyata banyak yayasan dan mitra yang mau ikut membangun dapur mandiri.

    “Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu per MBG, gaji karyawan BGN, termasuk SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ), ahli gizi, dan akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Kunjungi Aceh Tamiang, Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Bencana

    Kunjungi Aceh Tamiang, Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Bencana

    Liputan6.com, Aceh Tamiang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025). Dalam kunjungannya tersebut, Mendagri menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di daerah itu.

    Bantuan yang diserahkan sebanyak 62.169 paket, terdiri atas selimut, kemeja, sarung, mukena, pembalut, beras, dan aneka makanan. Bantuan ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat, serta sejumlah perusahaan garmen.

    Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Mendagri mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi perusahaan garmen yang ingin menyalurkan bantuan berupa pakaian. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh Presiden Prabowo.

    “Saya tahu di pengungsian banyak yang kurang pakaian, kemudian juga selimut, kain sarung, kemudian juga ada kebutuhan makanan, kebutuhan untuk wanita, untuk anak-anak, dan lain-lain,” ujarnya.

    Ia berharap berbagai bantuan tersebut dapat membantu para korban. Pemerintah juga berencana kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    “Kami kira itu usaha yang mudah-mudahan ini bisa meringankan, dan ini (bantuan) bukan sekali, kita akan lanjutkan lagi,” tandasnya.

     

  • Tumpukan Kayu Gelondongan Sisa Banjir Sumatera Dibersihkan demi Buka Akses

    Tumpukan Kayu Gelondongan Sisa Banjir Sumatera Dibersihkan demi Buka Akses

    Jakarta –

    Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mempercepat pembersihan tumpukan kayu limbah bencana banjir dan material lumpur di sejumlah wilayah terdampak di Aceh dan Sumatera Utara. Upaya ini dilakukan secara terpadu bersama TNI, Polri, BNPB, Kementerian PUPR, mitra, serta masyarakat setempat.

    Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan mengatakan percepatan pembersihan menjadi prioritas untuk memulihkan akses dan aktivitas masyarakat, terutama di fasilitas umum dan permukiman warga.

    “Kami mengerahkan personel dan peralatan secara maksimal agar pembersihan tumpukan kayu limbah bencana dapat segera diselesaikan. Fokus utama kami adalah membuka akses, membersihkan fasilitas pendidikan dan rumah warga, serta memastikan lingkungan kembali aman,” ujar Subhan dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Di Kabupaten Aceh Tamiang, pembersihan tumpukan kayu di lingkungan Pesantren Darul Mukhlisin melibatkan ratusan personel gabungan dari UPT Kemenhut, TNI, Polri, BNPB, Kementerian PUPR, serta mitra. Hingga 22 Desember 2025, progres pembersihan di lokasi tersebut telah mencapai sekitar 30%.

    Pekerjaan bahkan dilanjutkan hingga malam hari untuk mempercepat penanganan. Selain itu, pembersihan ruang Asrama Putra lantai 1 telah mencapai sekitar 50%, sementara tim lainnya melanjutkan pembersihan di Asrama Putri.

    Pemindahan kayu direncanakan mulai dilakukan pada Selasa (23/12) dengan mekanisme penarikan dan pengangkutan menuju lokasi penumpukan sementara yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

    Sementara di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, tim gabungan Kemenhut, TNI, dan masyarakat memfokuskan kegiatan pada pembukaan akses jalan menuju permukiman warga.

    Hingga saat ini, akses jalan yang berhasil dibuka mencapai sepanjang satu kilometer. Pembersihan juga dilakukan di SD Negeri 12 Langkahan guna mendukung pemulihan kegiatan belajar mengajar.

    Di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana disampaikan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, pembersihan dilakukan di Desa Aek Ngadol, Garoga, dan Huta Godang.

    Tim Kemenhut bersama TNI membersihkan tumpukan kayu dan lumpur di rumah warga, bahu jalan lintas desa, serta fasilitas umum. Untuk mencegah dampak lanjutan, tim juga membuat parit penampungan lumpur cair agar air hujan tidak kembali masuk ke rumah warga yang telah dibersihkan. Novita menambahkan, kegiatan pembersihan akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai rencana kerja harian di lapangan.

    “Kami memastikan sinergi lintas sektor tetap berjalan. Kemenhut berkomitmen hadir di lapangan sampai kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat benar-benar pulih,” katanya.

    Kementerian Kehutanan menegaskan akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan penanganan dampak bencana, demi memulihkan akses, lingkungan, dan kehidupan masyarakat terdampak di Aceh dan Sumatera Utara.

    Lihat juga Video: Misteri Kode Angka di Gelondongan Kayu Banjir Sumatera

    (ily/ara)

  • Satelit Jadi Penopang Konektivitas di Wilayah Terpencil, Ini Manfaatnya

    Satelit Jadi Penopang Konektivitas di Wilayah Terpencil, Ini Manfaatnya

    Jakarta –

    Satelit telah hadir sebagai infrastruktur digital yang menjaga keberlangsungan komunikasi dan layanan digital modern di seluruh penjuru dunia. Satelit berperan mendukung banyak layanan modern, termasuk pengembangan Internet of Things (IoT) di wilayah yang sulit dijangkau.

    Satelit buatan manusia dengan berbagai teknologi yang tersemat di dalamnya menjalankan beragam fungsi untuk membantu aktivitas manusia, seperti komunikasi untuk layanan maritim, pertanian, manajemen bencana, pertahanan, keamanan nasional, serta berbagai sektor lainnya.

    Bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan luas wilayah daratan dan maritim mencapai 6,4 juta km² serta terdiri atas sekitar 17.000 pulau, satelit telah menjadi kebutuhan strategis. Kehadiran infrastruktur satelit di langit Nusantara sangat dibutuhkan untuk menjamin pemerataan konektivitas, menjaga kedaulatan data nasional, serta menopang ketahanan sistem informasi nasional.

    Sebagai anak usaha dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak dalam pengelolaan satelit nasional, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) berkomitmen memperkuat konektivitas ruang digital Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya membuka isolasi wilayah terpencil agar tetap terhubung dengan akses informasi digital, sekaligus menghadirkan pemerataan layanan konektivitas setara dengan wilayah lainnya.

    Melalui pengoperasian lima satelit Geostationary Earth Orbit (GEO) yang mengorbit di ketinggian sekitar 35.786 kilometer (km) di atas permukaan bumi serta eksplorasi konstelasi satelit Low Earth Orbit (LEO) pada ketinggian 200 hingga 2.000 km, Telkomsat memperkuat cakupan layanannya di wilayah Indonesia dan Asia.

    Di sisi lain, perusahaan juga terus berinovasi menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan, seperti IoT, dan Earth Observation (EO). Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjaga konektivitas masa depan.

    “Konektivitas berbasis satelit akan tetap menjadi elemen kunci dalam arsitektur jaringan nasional, terutama untuk menjamin keandalan komunikasi di wilayah terpencil maupun untuk kebutuhan strategis negara. Telkomsat terus berkomitmen menghadirkan layanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Lukman dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Satelit Jadi Masa Depan Ekosistem Digital

    Seiring perkembangan transformasi digital global, teknologi satelit tidak lagi dipandang semata sebagai solusi konektivitas saat ini, melainkan sebagai fondasi strategis bagi masa depan ekosistem digital nasional.

    Kebutuhan akan layanan berbasis data, konektivitas lintas sektor, serta komunikasi yang semakin real-time menuntut infrastruktur yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, satelit menjadi tulang punggung yang memungkinkan integrasi berbagai teknologi masa depan, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis.

    Memasuki 2026, Telkomsat telah menyiapkan langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut melalui penguatan kapabilitas teknologi, kesiapan operasional, serta pengembangan portofolio layanan berbasis multi-orbit. Langkah ini mencakup optimalisasi layanan GEO yang telah beroperasi, pengembangan ekosistem LEO, serta kesiapan layanan generasi berikutnya yang mendukung kebutuhan nasional di masa depan.

    Dengan kesiapan tersebut, Telkomsat menegaskan perannya sebagai penggerak utama konektivitas digital Indonesia yang berkelanjutan. Lukman menegaskan bahwa satelit memiliki peran yang sangat krusial dalam mewujudkan kedaulatan digital serta pemerataan konektivitas nasional.

    “Berdasarkan berbagai data, masih terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang tergolong area minim sinyal atau blank spot. Namun, kondisi tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui pemanfaatan teknologi satelit, khususnya dalam mendukung pemantauan sumber daya alam, mitigasi bencana, serta pengelolaan wilayah perairan secara mandiri,” ujarnya.

    Dengan posisi geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif serta diapit dua benua dan dua samudra, menjadikan negara berpenduduk sekitar 286,7 juta jiwa ini rentan terhadap berbagai bencana alam.

    Dalam kondisi darurat, satelit berperan sebagai tulang punggung komunikasi dan pemantauan ketika infrastruktur terestrial tidak tersedia atau mengalami gangguan. Peran strategis tersebut memungkinkan percepatan koordinasi tanggap darurat, distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran, serta pemantauan dampak bencana secara real-time.

    Lihat juga Video: Penampakan Kondisi Banjir-Longsor di Aceh dari Satelit

    Halaman 2 dari 2

    (ily/ara)

  • Mendagri minta percepatan pembersihan sisa banjir di Aceh Tamiang

    Mendagri minta percepatan pembersihan sisa banjir di Aceh Tamiang

    Saya tahu di pengungsian banyak yang kurang pakaian, kemudian juga selimut, kain sarung, kemudian juga ada kebutuhan makanan, kebutuhan untuk wanita, untuk anak-anak, dan lain-lain

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta percepatan pembersihan lumpur sisa banjir pada berbagai infrastruktur yang terdampak, seperti fasilitas umum, perkantoran, hingga permukiman warga di Kabupaten Aceh Tamiang.

    Mendagri menjelaskan persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama antara dirinya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Intinya adalah kita tadi membicarakan mengenai langkah-langkah penanganan, apa saja yang diperlukan belanja masalah, ya. Belanja masalah yang ada di Tamiang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pembahasan tersebut juga fokus terhadap rencana pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak yang kehilangan rumah atau mengalami rusak berat.

    Mendagri mengatakan, bantuan hunian tetap tersebut salah satunya didukung oleh pihak swasta. Saat ini, Pemkab Aceh Tamiang diminta menyediakan lahan untuk pembangunan hunian tersebut.

    “Sepanjang lahannya sudah siap, kita juga akan cepat bergerak,” ujarnya.

    Sementara itu, bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak ringan atau sedang akan diberikan bantuan berupa uang untuk biaya renovasi.

    “Setelah dapat datanya, mereka akan diberikan bantuan dalam bentuk uang, mereka pulang, bisa untuk melakukan bersih-bersih dan menyiapkan rumahnya kembali,” kata Mendagri.

    Di sisi lain, Mendagri mengimbau berbagai pihak, termasuk Pemda lain yang tidak terdampak bencana, agar dapat bergotong royong membantu para korban.

    Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga turut menyalurkan bantuan kepada para korban, baik dari pemerintah maupun swasta, berupa pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya.

    “Saya tahu di pengungsian banyak yang kurang pakaian, kemudian juga selimut, kain sarung, kemudian juga ada kebutuhan makanan, kebutuhan untuk wanita, untuk anak-anak, dan lain-lain,” ujarnya.

    Ia berharap berbagai bantuan tersebut dapat membantu para korban. Pemerintah juga berencana kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    “Kami kira itu usaha yang mudah-mudahan ini bisa meringankan, dan ini (bantuan) bukan sekali, kita akan lanjutkan lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alat Berat hingga Bantuan Pangan Dikirim ke Wilayah Bencana Sumatera

    Alat Berat hingga Bantuan Pangan Dikirim ke Wilayah Bencana Sumatera

    Jakarta –

    PT Nindya Karya menyalurkan bantuan logistik, dukungan infrastruktur, serta pengerahan sumber daya di lapangan di sejumlah titik terdampak bencana Sumatera. Nindya Karya hadir di lokasi bencana sejak H+3 setelah kejadian bencana 25 November 2025, tepatnya pada 28 November 2025, untuk menyalurkan bantuan.

    Upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Danantara, BUMN, Holding BUMN Danareksa, serta BUMN Karya lainnya, guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

    Penyaluran bantuan difokuskan pada tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan mempercepat pemulihan wilayah, memastikan akses vital kembali berfungsi, serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

    Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap menuju titik-titik terdampak dengan mempertimbangkan keterbatasan akses akibat bencana. Bantuan logistik yang disalurkan meliputi sembako dan pakaian layak pakai yang didistribusikan ke lokasi pengungsian dan permukiman warga sebagai bentuk dukungan awal bagi masyarakat terdampak.

    Dapur Umum

    Sebagai bagian dari kepedulian kemanusiaan, PT Nindya Karya mendirikan satu posko dan dapur umum Nindya Peduli di Batang Toru, Sumatera Utara, yang dilengkapi dengan sarana air bersih.

    Posko dan dapur umum ini menjadi ruang aman bagi warga untuk beristirahat, memperoleh makanan hangat, serta saling menguatkan. Perusahaan juga menghadirkan kegiatan hiburan bagi anak-anak terdampak sebagai bagian dari dukungan pemulihan psikososial.

    Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah, turun langsung meninjau lokasi terdampak di Padang. Sementara Direktur Pengembangan Bisnis dan SDM, Eduard Batubara hadir di Posko Nindya Peduli Batang Toru, Sumatera Utara, untuk memastikan seluruh bantuan dan penanganan berjalan optimal sesuai kebutuhan di lapangan.

    Firmansyah, menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan harapan masyarakat.

    “Bagi kami, pemulihan bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga memulihkan kembali harapan. Melalui penyaluran bantuan sembako, pelayanan di posko dan dapur umum, hingga kerja nyata di lapangan, kami berupaya memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Kirim Alat Berat

    Nindya Karya turut mengerahkan peralatan dan tim lapangan untuk mendukung penanganan darurat infrastruktur. Di Provinsi Aceh, dukungan meliputi 1 unit Wheel Loader, 12 unit Dump Truck, 7 unit Excavator, 1 unit Mobil Tangki Air, dan 1 unit Tandon Air.

    Di Sumatera Utara, perusahaan menurunkan 1 unit Grader, 16 unit IPA Mobile, 2 unit Wheel Loader, 6 unit Dump Truck, 4 unit Excavator, 1 unit Tangki BBM, 1 unit Truck Self Loader, 1 unit Buldozer, 1 unit pengiriman Jembatan Bailey, serta 2 unit Vibro Roller. Sementara di Sumatera Barat, dukungan diberikan berupa 1 unit Wheel Loader dan 10 unit Excavator.

    Di sepanjang jalur terdampak, alat berat, armada logistik, dan personel di lapangan bahu-membahu membuka akses jalan yang tertutup longsor, membersihkan material sisa bencana, melakukan pengerukan sungai untuk mengurangi potensi banjir, serta mendukung perbaikan akses jalan.

    Nindya Karya juga tengah membangun Jembatan Bailey di Desa Aek Garoga, Batang Toru, Sumatera Utara, sebagai penghubung sementara bagi masyarakat yang aksesnya terputus akibat bencana.

    (ily/ara)