Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Baleg DPR-Pemerintah Sepakat RUU Polri hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025 Nasional 18 September 2025

    Baleg DPR-Pemerintah Sepakat RUU Polri hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025 Nasional 18 September 2025

    Baleg DPR-Pemerintah Sepakat RUU Polri hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyepakati perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    Sejumlah RUU strategis, mulai dari RUU tentang Kepolisian hingga RUU Perampasan Aset, resmi masuk dalam daftar tersebut.
    Kesepakatan diambil dalam rapat penetapan perubahan Prolegnas Prioritas 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pemerintah setuju daftar Prolegnas Prioritas yang sudah disepakati itu untuk segera dibawa ke pembahasan tingkat II.
    “Kami sepakat Prolegnas Prioritas 2025 yang besok akan disetujui bersama pada pembahasan tingkat II akan dievaluasi pada Desember 2025 atau Januari 2026,” kata Edward di ruang rapat.
    Setelah itu, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan langsung meminta persetujuan seluruh anggota atas hasil evaluasi perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2025 dapat diproses lebih lanjut sesuai aturan.
    “Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil evaluasi perubahan kedua RUU pada Prolegnas Prioritas 2025 dan penyusunan RUU Prolegnas Prioritas 2026 dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” ujar Bob.
    Peserta rapat kemudian menyatakan setuju.
    Berikut daftar lengkap 52 RUU yang masuk dalam perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2025:
    1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
    2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
    3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
    4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
    5. RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana
    6. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
    7. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
    10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    11. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
    12. RUU tentang Kawasan Industri
    13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
    14. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    15. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    16. RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty
    17. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
    18. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
    19. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
    21. RUU tentang Komoditas Strategis
    22. RUU tentang Pertekstilan
    23. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
    24. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
    25. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
    26. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP
    27. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah
    28. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
    29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
    30. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
    31. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
    32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
    33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
    34. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
    35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
    36. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
    37. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
    38. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    39. RUU tentang Hukum Acara Perdata
    40. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
    41. RUU tentang Desain Industri
    42. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
    43. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
    44. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa
    45. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
    46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
    47. RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
    48. RUU tentang Penyesuaian Pidana dalam UU dan Pemerintah Daerah
    49. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
    50. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
    51. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
    52. RUU tentang Kepulauan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelanggan Smartfren Bisa Telepon Gratis ke Nomor XL dan Axis, Ini Syaratnya – Page 3

    Pelanggan Smartfren Bisa Telepon Gratis ke Nomor XL dan Axis, Ini Syaratnya – Page 3

    Di sisi lain, setelah merger dengan XL Axiata dan menjadi bagian dari PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart), Smartfren memperluas cakupan jaringannya ke sejumlah kota di Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau.

    Jaringan Smartfren sendiri saat ini telah menjangkau 289 kota baru, yang secara total memiliki jaringan di 431 kota.

    Chief Marketing Officer Smartfren XLSmart, Sukaca Purwokardjono, menjelaskan bahwa saat ini Smartfren bahkan sudah meng-cover semua wilayah Aceh, yang sebelumnya hanya sebagian.

    “Bengkulu sekarang juga sudah di-cover Smartfren, sebelumnya tidak ada. Pontianak juga demikian, serta Palangkaraya dan sekitarnya saat ini lebih luas lagi cakupannya,” Sukaca memaparkan, Rabu (17/9/2025) di XLSmart Tower, Jakarta.

    Adapun area-area baru yang sebelumnya tidak tersentuh, seperti Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, hingga Nusa Tenggara Timur kini sudah merasakan layanan Smartfren.

    “Coverage sangat penting, di mana setelah merger kami bisa menambah jaringan di beberapa daerah yang sebelumnya belum tersentuh,” ucap Sukaca.

  • Bos BI Buka Suara soal Pemerintah Tarik Rp 200 T untuk Diguyur ke Bank

    Bos BI Buka Suara soal Pemerintah Tarik Rp 200 T untuk Diguyur ke Bank

    Jakarta –

    Pemerintah telah menarik dana di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik langkah yang dilakukan pemerintah karena hal tersebut memperkuat kebijakan BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansi termasuk tadi adalah pemindahan dana pemerintah yang semula ada di Bank Indonesia kepada perbankan untuk menambah likuiditas, sehingga itu juga memperkuat kebijakan-kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (19/9/2025).

    Perry mengatakan BI saat ini telah melakukan dua ekspansi likuiditas, pertama penurunan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 4,75% dan menurunkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI sebesar Rp 200 triliun.

    “SR-BI turun Rp 200 triliun dari Rp 976 triliun menjadi Rp 716 triliun sekarang. Dan itu juga ekspansi likuiditas dan sekaligus tentu saja membantu fiskal dalam pembiayaan fiskalnya melalui penerbitan SBN,” tuturnya

    “Semua kami lakukan dengan asas-asas dan prinsip kebijakan monoter yang prudent dan terukur, inflasi rendah, rupiah stabil dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sinergitas itu,”tambahnya.

    Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengguyur dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan. Penerima dana tersebut mencakup lima bank.

    Purbaya mengatakan dana tersebut akan diguyur ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.

    “(Ada yang lebih kecil) karena size bank-nya dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

    (ada/rrd)

  • Bos BI Buka Suara soal Pemerintah Tarik Rp 200 T untuk Diguyur ke Bank

    Bos BI Buka Suara soal Pemerintah Tarik Rp 200 T untuk Diguyur ke Bank

    Jakarta –

    Pemerintah telah menarik dana di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik langkah yang dilakukan pemerintah karena hal tersebut memperkuat kebijakan BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansi termasuk tadi adalah pemindahan dana pemerintah yang semula ada di Bank Indonesia kepada perbankan untuk menambah likuiditas, sehingga itu juga memperkuat kebijakan-kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (19/9/2025).

    Perry mengatakan BI saat ini telah melakukan dua ekspansi likuiditas, pertama penurunan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 4,75% dan menurunkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI sebesar Rp 200 triliun.

    “SR-BI turun Rp 200 triliun dari Rp 976 triliun menjadi Rp 716 triliun sekarang. Dan itu juga ekspansi likuiditas dan sekaligus tentu saja membantu fiskal dalam pembiayaan fiskalnya melalui penerbitan SBN,” tuturnya

    “Semua kami lakukan dengan asas-asas dan prinsip kebijakan monoter yang prudent dan terukur, inflasi rendah, rupiah stabil dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sinergitas itu,”tambahnya.

    Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengguyur dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan. Penerima dana tersebut mencakup lima bank.

    Purbaya mengatakan dana tersebut akan diguyur ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.

    “(Ada yang lebih kecil) karena size bank-nya dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

    (ada/rrd)

  • 5 Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo Nasional

    5 Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo Nasional

    Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Lantas, bagaimana latar belakang nama-nama yang dilantik Prabowo? Berikut profil singkatnya:
    Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan AKABRI pada 1971.
    Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kemiliteran, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999.
    Setelah itu, Djamari Chaniago menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000.
    Namanya juga pernah mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 sampai 16 Maret 2004.
    Nama Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisi tersebut didudukinya sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Prabowo kembali menunjuknya sebagai Menteri BUMN setelah terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    Namun, nama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih hanya bertahan kurang dari setahun.
    Kini, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu ditunjuk Prabowo sebagai Menpora, menggantikan Dito Ariotedjo.
    Kompas.com / Rahel Menko Polkam Djamari Chaniago
    Afriansyah Noor sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) era Yusril Ihza Mahendra.
    Namanya juga pernah mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) pada era Presiden ke-7 RI Jokowi.
    Kini di kancah politik, Afriansyah Noor menduduki posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.
    Rohmat Marzuki yang dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) diketahui merupakan Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.
    Ia merupakan anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Grobogan dan Blora.
    KOMPAS.com/Rahel Presiden RI Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    Farida Farichah diketahui merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) oleh Prabowo.
    Di PKB periode 2024-2029, Farida Farichah menduduki posisi Sekretaris DPP PKB. Namanya juga merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).
    Angga Raka Prabowo sebelumnya menduduki posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi). Kini, politikus Partai Gerindra itu ditunjuk Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
    Angga Raka tercatat sebagai politikus Partai Gerindra dan merupakan loyalis Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto.
    Dia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Lalu, sempat dipercaya mengemban posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) sekaligus Ketua Badan Komunikasi.
    Muhammad Qodari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Setelah dilantik Prabowo pada Rabu (17/9/2025), ia dipercaya menjadi Kepala KSP.
    Namanya pernah menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia pada 2005. Berbekal pengalamannya di beberapa lembaga riset, Qodari memutuskan untuk mendirikan Indo Barometer pada 2006.
    Indo Barometer didirikan sebagai lembaga riset yang berfokus pada kajian perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia secara berkala.
    Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang resmi dilantik Prabowo menjadi Wakil Kepala BGN, yang fokusnya adalah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Sosok Nanik tidak dapat dilepaskan dari industri media massa. Selama menjadi wartawan, ia dikenal sosok perempuan yang kritis terhadap berbagai isu baik sosial, politik, dan ekonomi.
    Di dunia politik, Nanik memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hubungan ini tampak saat Pilpres 2019 lalu, dimana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur.
    Hubungan tersebut pun terus terjaga, hingga pada Oktober 2024 Nanik dilantik sebagai Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Prabowo.
    Nama mantan Wakapolri Ahmad Dofiri ditunjuk Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
    Sebelum menjabat sebagai Wakapolri dan pensiun pada Juni 2025, ia pernah menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (14 April 2016-5 Oktober 2016), Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (4 November 2016-6 Desember 2019), dan Asisten Logistik Kapolri (6 Desember 2019-16 November 2020).
    Setelah itu, Ahmad Dofiri pernah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat (16 November 2020-31 Oktober 2021), Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (31 Oktober 2021-26 Februari 2023), dan Inspektur Pengawasan Umum Polri (26 Februari 2023-11 November 2024).
    Sony Sonjaya merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 20 Oktober 1967. Ia diketahui adalah lulusan Akademi Polisi pada 1991.
    Namanya pernah mengisi posisi sebagai Kapolres Simalungun, Kapolres Majalengka dan Kapolres Bandung.
    Setelah itu, ia diketahui pernah menjabat sebagai Wadirreskrimsus Polda Jabar, Kabag Anev Bareskrim Polri, dan Direskrimum Polda Aceh.
    Dilansir dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 1992. Ia kemudian mengambil S2 Master of Science Northeastern University dan lulus pada 1999.
    Namanya pernah mengisi sejumlah posisi di LKPP, seperti Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, dan Direktur Direktorat Pelatihan Kompetensi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PMI berkomitmen tiba di lokasi bencana maksimal enam jam

    PMI berkomitmen tiba di lokasi bencana maksimal enam jam

    Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) berkomitmen bahwa sampai di lokasi bencana maksimal enam jam sebagai upaya penanganan dan penyelamatan warga terdampak bencana.

    “Bagaimana menangani kebencanaan kita mempunyai prinsip enam jam sampai, dimana bencana itu, maka relawan PMI harus ada di tempat tempat kebencanaan, dibutuhkan kecepatan dan pengabdian,” kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla dalam apel HUT ke-80 PMI di Waduk Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu.

    JK mengatakan kehadiran PMI sangat dibutuhkan masyarakat terutama di wilayah bencana.

    Menurut dia, dengan waktu tersebut diharapkan PMI mampu menangani kebencanaan, memberikan bantuan dan meningkatkan layanan kesehatan.

    JK juga menyinggung bencana banjir bandang di Bali beberapa waktu akibat kerusakan lingkungan.

    Pihaknya menegaskan bahwa PMI juga berkomitmen menanam pohon secara besar-besaran sebagai upaya menanggulangi kerusakan lingkungan di Indonesia.

    “Kerusakan lingkungan, di Bali kemarin banjir karena hampir semua hulu sungai dibikin villa ataupun usaha lainnya karena itu salah satu program utama juga ialah memperbaiki lingkungan masyarakat dengan menanam pohon secara besar-besaran. Semua PMI daerah harus seperti itu,” ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI Pusat, AM Fachir mengatakan, bahwasanya peringatan HUT yang dilakukan di 497 markas PMI se-Indonesia ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kemanusiaan.

    “Hari ini dari Papua sampai Aceh semua melaksanakan kegiatan yang sama dan tema yang sama. Semua itu dilakukan untuk menebarkan kebaikan, dengan berbagi, menolong, dan peduli, kita bisa memperkuat persatuan bangsa melalui kemanusiaan,” ucap Fachir.

    Dia menuturkan, dengan HUT ke-80 ini tentunya kepada seluruh pengurus, relawan dan lainnya untuk berpedoman pada tugas PMI yakni menyediakan kebutuhan darah nasional, menangani berbagai bencana dan memberikan pelayanan kesehatan dan sosial.

    Palang Merah Indonesia (PMI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 dengan mengajak masyarakat untuk bergabung dalam kampanye #Tebarkan Kebaikan.

    Puncak peringatan secara nasional berlangsung di Waduk Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang diisi dengan berbagai aksi nyata untuk masyarakat, diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis (golongan darah, gula darah, kolesterol, dan tekanan darah) untuk 500 orang; edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada 250 siswa SDN Ciganjur 02 Pagi.

    Kemudian, sosialisasi pertolongan pertama dan kebersihan lingkungan bagi warga sekitar sekolah; serta penanaman 800 bibit pohon buah produktif dan penebaran 500 benih ikan air tawar di kawasan waduk.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sejumlah Politisi Diduga Punya Dapur MBG, Tere Liye Lontarkan Kritik Nyelekit

    Sejumlah Politisi Diduga Punya Dapur MBG, Tere Liye Lontarkan Kritik Nyelekit

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Penulis buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar, Tere Liye menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekadar hanya jadi bancakan proyek. Itu diungkapkan menanggapi sejumlah politisi punya dapur MBG.

    “Kalian baru tahu? Terus kalian kaget. Aduh. Bahkan sebelum Prabowo menang pun, saya sudah menulis: MBG ini pada akhirnya hanyalah proyek,” tulisnya dikutip dari Instagram @tereliyewriter, Rabu (17/9/2025).

    Ia mengungkapkan, orang-orang berebut bikin dapur. Namun yang ada hanya punya orang dalam yang bisa mengakses.

    “Orang-orang rebutan bikin dapur. Dan siapa yang punya akses ordal, yang bisa bergerak cepat dapat jatah dapur, orang-orang inilah. Politisi,” ujarnya.

    Karenanya, ia mengungkapkan efektivitas MBG hanya mimpi. Bahkan yang terjadi banyak keracunan.

    “Saat orang-orang ini ikutan bisnis MBG, kamu berharap MBG betulan efektif, efisien? Halu! Ngimpi!” ucapnya.

    “Itulah kenapa keracunan terjadi dimana-mana, kualitas makanan begitu-begitu saja,” sambungnya.

    Menurutnya, itu karena pemilik dapur hanya peduli untung.

    “Karena mereka cuma peduli untung. Orang-orang yang mendadak masuk bisnis catering. Mendadak sok paham bikin dapur,” imbuhnya,

    “MBG ini super menggiurkan,” tambahnya.

    Maksudnya, ia mengatakan uang bisa didapat dari 0,1 persen proyek tersebut bisa ratusan miliar per tahun.

    “Ratusan triliun duit MBG ini, bahkan saat kamu hanya dapat 0,1% saja dari nilai proyek, itu sudah setara 100 miliar per tahun. Bancakan ujung ke ujung, dari Aceh sampai Papua.”

    Di sisi lain, ia mengatakan proyek itu seolah dibuat dengan niat yang baik. Digembar-gemborkan sebagai untuk masa depan anak bangsa.

  • Pramono soroti pentingnya transportasi pada Upacara Harhubnas 2025

    Pramono soroti pentingnya transportasi pada Upacara Harhubnas 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti peran penting transportasi bagi masyarakat dan negara pada Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Monas, Jakarta Pusat.

    Membacakan amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwakandi, Pramono yang bertugas sebagai inspektur upacara mengatakan transportasi bukan hanya sekedar infrastruktur, melainkan jalan kehidupan yang menghubungkan harapan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

    “Transportasi yang terhubung dan terintegrasi dengan baik akan mendukung kelancaran distribusi pangan, ketersediaan energi, dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, serta membuka akses pendidikan dan lapangan pekerjaan,” katanya.

    Selain itu, Pramono menyoroti tantangan lain berupa pengelolaan anggaran yang menuntut untuk melakukan pengelolaan anggaran dengan lebih bijak dan efisien guna memastikan tuntutan publik akan layanan transportasi yang lebih baik bisa terpenuhi.

    Meski banyak capaian dan prestasi yang telah diraih khususnya di bidang transportasi, namun Pramono mengatakan masih banyak hal yang harus dibenahi bersama demi kemajuan sektor transportasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita semua perlu memastikan setiap sarana dan prasarana transportasi tidak hanya terbangun secara fisik, tetapi juga berfungsi dengan baik dan optimal sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

    Dalam momen Harhubnas ke-55 ini, Pramono mengajak agar seluruh lapisan masyarakat dapat bahu-membahu dan bekerja sama untuk menjadikan transportasi Indonesia sebagai pilar kokoh dalam memperkuat ketahanan dan kemajuan bangsa.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AirAsia Buka Rute Internasional Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur

    AirAsia Buka Rute Internasional Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur

    Bisnis.com, JAKARTA — AirAsia Malaysia melakukan ekspansi rute yakni Pontianak-Kuching dan Pontianak-Kuala Lumpur dari Bandara Supadio Pontianak, setelah status internasional bandara tersebut dipulihkan pada Juni 2025.

    CEO AirAsia Malaysia, Dato’ Kapten Fareh Mazputra mengatakan setelah keberhasilan peluncuran rute terbaru ke Palembang dan destinasi lainnya, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar terpenting. Penerbangan tersebut sekaligus memperkuat konektivitas antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di Kalimantan.

    “Rute ini tidak hanya memberikan kemudahan lebih bagi para penumpang, tetapi juga membuka peluang baru bagi pariwisata dan bisnis antara Malaysia dan Indonesia,” katanya dalam siaran pers, Rabu (17/9/2025)

    Penerbangan perdana pada 12 September 2025 mencatat tingkat keterisian rata-rata sebesar 80,7% di enam sektor rute Kuala Lumpur – Pontianak dan Kuching – Pontianak. Angka ini menunjukkan tingginya minat penumpang terhadap konektivitas baru ini sejak hari pertama diluncurkan.

    “Dengan jaringan luas dan tarif terjangkau, AirAsia berkomitmen mempererat hubungan antarnegara tetangga sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan,” katanya.

    AirAsia Malaysia terus memperkuat konektivitasnya ke Indonesia dengan melayani penerbangan ke 18 destinasi. Saat ini penerbangan dari Kuala Lumpur telah melayani rute ke Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Palembang, Semarang, serta Pontianak, dengan rute baru ke Banjarmasin yang akan dibuka pada 20 Oktober 2025.

    Selain itu, AirAsia juga menghubungkan Kuching dengan Pontianak, serta Penang dengan Jakarta dan Medan, sehingga semakin memudahkan akses perjalanan antara Malaysia dan Indonesia.

    Sebelumnya, AirAsia membuka rute baru Kuala Lumpur–Semarang seiring dengan kembalinya Bandara Jenderal Ahmad Yani mengoperasikan penerbangan internasional.

    Semarang menjadi salah satu jaringan kota sekunder yang memiliki potensi warisan budaya seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Klenteng Sam Poo Kong, serta kuliner ikonik lumpia.

  • Pimpinan Pesantren di Aceh Utara Cabuli Santriwati, Modus Beri Hukuman di Tengah Malam

    Pimpinan Pesantren di Aceh Utara Cabuli Santriwati, Modus Beri Hukuman di Tengah Malam

    Boestani menambahkan, peristiwa tersebut akhirnya diungkapkan korban ketika semua santri sudah diizinkan pulang ke rumah masing-masing pada 28 Agustus 2025.

    “Kepada keluarganya, korban akhirnya berani menceritakan kejadian tersebut, hingga pihak keluarga melaporkan kasus ini ke Polres Aceh Utara,” katanya.

    Kini, terduga pelaku telah ditahan di Rutan Polres Aceh Utara. Penyidik masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka, korban, serta sejumlah saksi untuk menguatkan pembuktian hukum.

    Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan tindak pidana jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

    “Ancaman hukuman yang menanti pelaku tidak ringan, yakni uqubat cambuk hingga 200 kali, atau penjara paling lama 200 bulan (16 tahun 8 bulan),” ungkap Boestani.