Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Pemerintah Bentuk Komcad Buat Bangun Kawasan Transmigrasi

    Pemerintah Bentuk Komcad Buat Bangun Kawasan Transmigrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membentuk komponen cadangan (komcad) dari unsur transmigran untuk membangun kawasan transmigrasi di berbagai daerah Tanah Air.

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk transformasi transmigrasi dari aspek pembangunan sumber daya manusia, di samping optimalisasi potensi wilayah. 

    Menurutnya, peran transmigrasi saat ini telah bergeser dari pola lama yang terbatas pada pemindahan penduduk, menuju peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya.

    “Salah satu bentuk transformasinya adalah kita bentuk komponen cadangan. Karena tadi kan, supaya produktif, bagaimana ini manusianya? Nah, manusianya kita latih dalam komponen cadangan,” kata Iftitah dalam kuliah publik di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11/2025).

    Dia melanjutkan, eksistensi komponen cadangan tidak terbatas pada perang, melainkan juga untuk situasi kedaruratan lain seperti bencana.

    Iftitah lantas berujar pemerintah saat ini telah memulai pelatihan bagi satu batalion komponen cadangan unsur transmigrasi dari berbagai daerah di Indonesia.

    Di samping pelatihan militer, pihaknya saat ini juga memberikan pelatihan berbasis kemampuan lainnya, mulai dari bahasa asing hingga pemagangan.

    Harapannya, anggota komcad dari kalangan transmigran itu akan dapat kembali ke kawasan transmigrasi masing-masing untuk menggencarkan pembangunan, serta sebagai tentara cadangan dalam kondisi darurat atau kebencanaan.

    “Jangan dibayangkan misalnya komcad-nya ini pendatang dari Jawa yang datang ke Sulawesi. Bukan. Kita kembangkan justru ya masyarakat Sulawesi itu sendiri, karena transmigrasi hari ini fokus kepada [masyarakat] lokal,” tutur Iftitah.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementrans telah melepas 306 peserta seleksi calon anggota komcad dari unsur transmigrasi pada September lalu. 

    Peserta seleksi tersebut berasal dari berbagai daerah, mulai dari Papua Selatan, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, hingga Aceh.

    Masing-masing peserta mengikuti pendidikan militer dasar selama dua bulan. Anggota terpilih lulusan SMP akan ditempatkan dengan pangkat tamtama, SMA sebagai bintara, sedangkan sarjana menjadi perwira.

  • Kebakaran Hanguskan Gudang Parfum di Turki, 6 Orang Tewas

    Kebakaran Hanguskan Gudang Parfum di Turki, 6 Orang Tewas

    Ankara –

    Sebuah gudang parfum di wilayah Turki bagian barat laut dilanda kebakaran mematikan pada Sabtu (8/11) dini hari waktu setempat. Sedikitnya enam orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka-luka.

    Gubernur Kocaeli, Ilhami Aktas, seperti dilansir AFP dan Turkiye Today, Sabtu (8/11/2025), mengatakan bahwa kebakaran yang melalap sebuah gudang parfum di wilayah Dilavasi telah berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran, tim penyelamat dan staf kota setempat.

    Dilavasi merupakan kota industri utama yang menjadi lokasi banyak depot dan pabrik di Kocaeli, barat laut Turki. Kota ini terletak sekitar 70 kilometer dari Istanbul.

    Laporan media-media lokal menyebut api dengan cepat melalap gudang tersebut dan menyebar ke atap gedung di sebelahnya. Tayangan televisi NTV menunjukkan dua lantai pada bangunan yang digunakan sebagai depot itu hancur akibat kebakaran.

    “Enam warga kami sangat disayangkan telah kehilangan nyawa,” kata Aktas saat berbicara kepada media TRT Haber.

    Dia menambahkan bahwa satu orang lainnya “saat ini dirawat di rumah sakit”.

    Laporan media-media lokal sebelumnya menyebutkan ada dua korban luka dalam kebakaran tersebut.

    Penyebab kebakaran tersebut belum diketahui secara pasti. Penyelidikan terhadap insiden itu masih berlangsung.

    Kesaksian seorang warga setempat, Mehmet Duzguner, yang menyaksikan langsung kebakaran tersebut menyebutkan dirinya bergegas membantu setelah mendengar suara ledakan dari lokasi kebakaran.

    “Ada sebuah ledakan, dan ketika saya pergi keluar, saya melihat seseorang terbakar,” tutur Duzguner kepada wartawan.

    “Saya memadamkan api dengan selang di taman. Saya mendengar suara-suara dari dalam (gudang parfum), tetapi saya tidak masuk karena api. Mereka mengatakan ada empat hingga lima orang di dalam. Saya mendengar jeritan dari dalam, tetapi saya tidak bisa masuk,” ucapnya.

    Tonton juga video “Terungkap Santri Nekat Bakar Pesantren di Aceh Akibat Kesal Dibully”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • dari Misi Menjaga Kesatuan Menjadi yang Penting Cepat

    dari Misi Menjaga Kesatuan Menjadi yang Penting Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan satelit di Indonesia berkembang dengan cukup pesat. Sebagai negara kepulauan, konektivitas yang dihadirkan satelit sangat dibutuhkan karena sangat sulit untuk menggelar infrastruktur telekomunikasi dari ujung Aceh hingga Papua.

    Teknologi satelit pun terus berkembang dari Presiden Soeharto hingga Presiden Prabowo Subianto. 

    Kiprah Indonesia di dunia satelit dimulai 49 tahun silam seiring dengan diluncurkan Satelit Palapa A-1. Satelit pertama Indonesia itu memiliki bobot 574 kilogram dengan tinggi sekitar 3,7 meter (dengan antena) dan diameter 1,9 meter. Satelit Palapa A-1 mengorbit pada 9 Juli 1976 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. 

    Saat itu, Satelit Palapa 1 disebut juga sebagai Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Dipakai kata ‘Domestik’ karena pada tahun tersebut hanya ada 3 negara di dunia yang memiliki satelit sendiri yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia. 

    Sementara itu Presiden Soeharto memilih nama Palapa untuk mengingat janji Gajah Mada yang mempersatukan seluruh wilayah. 

    Dalam konteks satelit Palapa, dengan kehadiran Satelit Palapa I seluruh jengkal tanah Indonesia telah terhubung oleh satelit komunikasi. Layanan radio, televisi, dan telekomunikasi dapat dilayani oleh teknologi ini sehingga Indonesia tidak hanya berdaulat dari sisi militer, juga dari sisi sistem komunikasi. 

    Setelah Palapa A-I, Indonesia kembali meluncurkan satelit kedua yaitu Satelit Palapa A-2. Satelit kedua ini sebenarnya adalah satelit cadangan yang dioperasikan apabila satelit A-1 mengalami kegagalan.

    Ilustrasi satelit Palapa

    Kehadiran satelit cadangan penting agar layanan satelit yang telah dijanjikan tetap dapat melayani. Di sisi lain, satelit cadangan juga dapat menambah kapasitas satelit utama sehingga layanan yang diberikan lebih optimal. 

    Diluncurkan dengan roket yang sama yaitu roket Delta 2914 pada bulan Maret 1977 diharapkan bisa menjaga stabilnya hubungan komunikasi. 

    Pasca Palapa A-2

    Dilansir dari laman Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada tahun 1983-1990, pemerintah selanjutnya meluncurkan Satelit Palapa B-1 melalui pesawat STS misi ke 7 Challenge. 

    Dibuat oleh perusahaan yang sama dengan satelit palapa A, satelit ini dioperasikan oleh stasiun pengendali di Elsegundo California yaitu Pusat Pengendali Operasi dan SPU (Stasiun Pengendali Utama) Cibinong dan Fillmore di Ventura City. 

    Layanan satelit ini lebih luas yaitu mencakup Asia Tenggara, di mana beberapa negara memiliki wilayah kepulauan. 

    Jalan pemerintah dalam meluncurkan satelit tak sepenuhnya mulus. Pemerintah juga sempat gagal dan merugi. Satelit yang merupakan plan B dari Satelit Palapa B-1 dalam peluncurannya mengalami kegagalan pada tanggal 3 Februari 1984 akibat motor perigee tidak dapat berfungsi maksimal. Dampaknya, satelit tersesat di orbit yang salah sehingga tidak dapat digunakan sesuai rencana. 

    Oleh karena itu untuk menggantikan Satelit Palapa A-1 dan Satelit Palapa A-2 yang sudah habis masa pakainya, pemerintah akhirnya membuat proyek Satelit Palapa B-2 Pengganti atau disingkat B2P.

    Pada tanggal 20 Maret 1987 Satelit B2P diluncurkan secara konvensional melalui sistem roket seperti halnya satelit A-1 dan A-2. Hal ini merupakan imbas dari kecelakaan pesawat Challenger yang meledak di udara serta menewaskan kru pesawat. Sehingga peluncuran yang tadinya dijadwalkan pada tahun 1986 ditunda hingga tahun 1987.

    Pada 1996-1999 atau di penghujung pemerintahan Soeharto, pemerintah meluncurkan Satelit Palapa C1. Ini adalah satelit komunikasi pertama dari generasi Palapa C yang diluncurkan pada 31 Januari 1996, tetapi dinyatakan tidak layak beroperasi pada 24 November 1998 karena kegagalan baterai.

    Satelit ini diproduksi oleh Hughes dan diluncurkan oleh PT Satelindo, dengan misi menggantikan satelit Palapa B4 di orbit geosinkron 113°BT. Kegagalan Palapa C-1 menyebabkan peluncuran satelit pengganti, Palapa C2. 

    Setelah 10 tahun, Indonesia kemudian kembali meluncurkan Satelit Palapa D yang dibuat oleh thales Alenia space di Prancis dan dioperasikan oleh PT Indosat Tbk. untuk menggantikan Palapa C2, dengan cakupan wilayah Asia, Asia Tenggara, dan seluruh Indonesia. 

    Era Satria ….

  • Ribuan Bikers Bakal Buat Sesak Garut!

    Ribuan Bikers Bakal Buat Sesak Garut!

    Jakarta –

    Puncak Honda Bikers Day akan digelar di Garut! Ajang bikers Honda dari seluruh Indonesia ini bakal buat padat daerah yang terkenal dengan julukan ‘Swiss Van Java’ dan kerajinan kulitnya tersebut.

    Dikutip dari siaran resmi Astra Honda Motor (AHM), semangat persaudaraan para bikers Honda pada rangkaian gelaran Honda Bikers Day (HBD) 2025 yang telah berlangsung meriah di tiga pulau besar Indonesia.

    Sebanyak 11.909 bikers dari berbagai komunitas dan penjuru wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkumpul, menyambut pesta persaudaraan bikers terbesar di Tanah Air, sebelum menuju puncak perayaan HBD pada 15 November 2025 di Yonif 303 SSM Cibuluh, Garut, Jawa Barat.

    Rangkaian kegiatan HBD dimulai dari Sumatera, tepatnya di Istana Maimun, Medan pada 11 Oktober 2025, dilanjut ke DOME BSCC Balikpapan, Kalimantan Timur pada 25 Oktober 2025, kemudian berlanjut ke pulau Sulawesi yang diadakan di Lapangan KONI Manado, Sulawesi Utara pada 1 November 2025. Pada setiap lokasi, bikers Honda dari berbagai klub dan komunitas berkumpul, merasakan kebersamaan yang erat dengan semangat solidaritas yang semakin kuat. Aksi kebersamaan ini semakin lengkap dengan adanya kegiatan kontribusi bagi keberlanjutan bangsa Indonesia melalui kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga aktivitas sosial bagi masyarakat sekitar.

    Ilustrasi Touring ADV 160 RoadSync di Bali. Foto: dok. Astra Honda Motor (AHM)

    General Manager Marketing Planning and Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM), Andy Wijaya menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme yang luar biasa dari para peserta komunitas sepeda motor Honda di seluruh penjuru Tanah Air.

    “Kami bersyukur rangkaian HBD 2025 di tiga pulau besar ini berjalan dengan sangat baik. Honda Bikers Day bukan hanya ajang kumpul komunitas, melainkan wujud nyata persaudaraan dan kebanggaan menjadi bagian dari keluarga besar Honda. Kami mengundang para bikers hadir pada perayaan puncak HBD di Garut sebagai perayaan kebersamaan penuh arti dengan sepeda motor Honda,” ujar Andy.

    Rangkaian HBD di 3 pulau ini merupakan kerjasama AHM dengan jaringan main dealer Honda yaitu PT Indako Trading Coy, PT Daya Adicipta Wisesa, dan Astra Motor Kalimantan Timur I. Perayaan puncak HBD 2025 yang bekerjasama dengan PT Daya Adicipta Motora, para bikers siap disambut dengan rangkaian kegiatan yang lebih meriah dan berkesan. Final battle Honda Modif Contest, aktivitas komunitas dan generasi muda, hingga hiburan musik spektakuler akan menjadi bagian dari puncak kebersamaan ini.

    Mengusung tema “Brotherhood Festival,” gelaran tahun ini semakin menegaskan posisi HBD sebagai ajang wajib yang selalu dinantikan para bikers di Indonesia setiap tahun.

    HBD menghadirkan semangat kebersamaan yang melampaui pertemuan komunitas, menjadikannya simbol persaudaraan dan ruang ekspresi bikers lintas generasi dan merek motor di Tanah Air. Rangkaian acara di tiap pulau menghadirkan ragam aktivitas kekinian yang dekat dengan semangat dan gaya hidup generasi muda, seperti parade, aktivitas lapak komunitas kalcer, serta hiburan musik yang semakin mengukuhkan identitas persaudaraan.

    HBD telah hadir lebih dari satu dekade sebagai ajang tahunan yang mempertemukan puluhan ribu pengguna sepeda motor Honda dari Sabang hingga Merauke. Melalui gelaran ini, AHM berkomitmen untuk terus mendampingi komunitas Honda dan mendorong budaya berkendara yang aman, solid, dan penuh semangat kebersamaan.

    (lth/din)

  • Kapolda Aceh Beri Kuliah Umum Ribuan Mahasiswa di Auditorium UTU

    Kapolda Aceh Beri Kuliah Umum Ribuan Mahasiswa di Auditorium UTU

    Liputan6.com, Jakarta Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah mengisi acara kuliah umum berjudul “Polda Aceh Meutuah, Green Policing”. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan peserta yang memenuhi Auditorium Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Aceh Barat pada Kamis, 05 November 2025.

    “Ini menjadi sejarah. Baru kali ini, peserta kuliah umum memenuhi balkon,” kata Rektor UTU Ishak Hasan.

    Kapolda memulai kuliahnya dengan meminta delapan perwakilan mahasiswa untuk maju ke panggung. Dia kemudian melontarkan pertanyaan sederhana, yaitu: “coba jelaskan tentang polisi, dan apa yang tidak diketahui tentang polisi.” Jawaban mahasiswa beragam. Ada yang serius menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepolisian, yaitu merawat keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

    Ada juga yang mengatakan polisi ada penjaga lalu lintas. Sedangkan yang tidak diketahui mengenai polisi adalah berapa gaji polisi, dan apa yang dikerjakan oleh polisi selepas menjalankan tugasnya.

    Kapolda pun menjelaskannya dengan ringan mengenai tugas kepolisian. “Sedangkan yang tidak tahu gaji polisi, agar tahu jawabannya maka menikahlah dengan polisi,” kata Kapolda yang disambut riuh tawa mahasiswa.

    Selanjutnya, Kapolda menjelaskan tentang pentingnya merawat Aceh Barat-Selatan, agar investor mau masuk dan membuka usahanya di sini. “Untuk itu ada empat aspek keamanan yang perlu dijaga, yaitu keamanan fisik dan psikis (security), perlindungan dari bahaya (safety), kebebasan dari kekhawatiran (surety), serta kedamaian dan ketenangan (peace),” katanya.

    Selain itu, Kapolda juga menjelaskan mengenai visi dan misi Polda Aceh, yaitu Polda Meutuah menuju Aceh Meusyuhu. Di sini ada tujuh misi, yaitu: masyarakat ta peulindong (melindungi dan mengayomi masyarakat), etika ta jaga (menjaga etika), ureung meutuah (personel berbuat baik), tanggon jaweub (bertanggungjawab), udep sijahtra (hidup sejahtera), amanah dalam buet (bekerja sesuai dengan amanah), dan hukom ta patoh (mematuhi hukum).

    Perbesar

    Agenda kuliah umum di Auditorium Universitas Teuku Umar (UTU). (istimewa)… Selengkapnya

    Selanjutnya, Kapolda juga membahas persoalan yang kontekstual dengan wilayah Aceh Barat-Selatan, yaitu mengenai pertambangan dan perkebunan. “Paling utama adalah menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan,” katanya.

    Karena itu, Kapolda menyebutkan sudah menyelesaikan program kerja yang disebut Green Policing. “Konsepnya sudah selesai, kini tinggal kita terapkan di lapangan. Jadi salah satu yang kita upayakan adalah menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat yang berada dalam ekosistem pertambangan illegal,” katanya.

    Penegakan hukum, kata Kapolda, harus juga humanis. Artinya, penegakan hukum harus jalan, namun sistem sosial kemasyarakat jangan sampai terganggu, mata pencaharian masyarakat untuk kehidupan sehari-hari tetap harus dipikirkan.

    Kuliah umum Kapolda yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB ini baru berakhir pukul 11.30. Mahasiswa tetap antusias mengikutinya, termasuk menjawab berbagai pertanyaan di ujung kuliah umum.

    Pada kesempatan tersebut, ada pula mahasiswa yang bertanya apakah mungkin jika ganja dilegalkan saja untuk medis. “Untuk penelitian ilmiah, tentu bisa dengan menempuh prosedur akademik yang dibenarkan. Namun untuk melegalkan ganja, sampai saat ini saya melihat lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” katanya.

  • Sakit Hati Dibully, Santri Bakar Asrama Ponpes Babul Maghfirah Aceh

    Sakit Hati Dibully, Santri Bakar Asrama Ponpes Babul Maghfirah Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Tragedi kebakaran hebat yang menghanguskan asrama putra Pondok Pesantren (Dayah) Babul Maghfirah di Gampong Lam Alue Cut, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, pada Jumat (31/10/2025) dini hari lalu ternyata dipicu oleh aksi nekat seorang santri yang menjadi korban bullying.

    Hasil penyelidikan Polresta Banda Aceh mengungkap pelaku yang masih di bawah umur membakar asrama karena sakit hati atas perlakuan teman-temannya.

    Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Heri Purwono mengatakan, pelaku merupakan santri aktif yang tinggal di asrama tersebut.

    “Pelaku mengaku sering mengalami tindakan bullying oleh beberapa temannya. Ia merasa tertekan secara mental hingga timbul niat membakar gedung asrama agar barang-barang milik teman-temannya ikut terbakar,” ujar Joko Heri, Kamis (6/11/2025).

    Sebelumnya, polisi telah memeriksa 10 saksi, terdiri dari tiga pengasuh, lima santri, satu penjaga dayah, serta orang tua pelaku. Barang bukti yang diamankan berupa satu jaket hitam dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

    Peristiwa terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, saat salah seorang santri terbangun dan melihat api sudah membesar di lantai dua bangunan asrama kosong. Ia langsung membangunkan penghuni lain karena bagian atas bangunan terbuat dari kayu dan triplek yang mudah terbakar.

    Api cepat menjalar, sehingga menghanguskan seluruh asrama, kantin, dan satu rumah pembina yayasan. Tim pemadam kebakaran bersama santri dan warga sekitar berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama beberapa jam. Kerugian ditaksir mencapai Rp 2 miliar.

    Hasil olah TKP menunjukkan, pelaku menyalakan korek api di sekitar kabel lantai dua hingga memicu percikan yang kemudian membesar. Berdasarkan bukti dan pengakuan, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 187 KUHP tentang Pembakaran yang ancamannya mencapai 15 tahun penjara.

    Namun, karena pelaku masih di bawah umur, penanganan dilakukan sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ia kini dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh untuk proses hukum lebih lanjut.

  • Presiden Bukan Pahlawan!

    Presiden Bukan Pahlawan!

    Presiden Bukan Pahlawan!
    Peneliti & Assessor pada IISA Assessment Consultancy & Research Centre
    ADA
    satu usulan yang belakangan ini kembali muncul ke permukaan: semua presiden Indonesia sebaiknya otomatis diberi gelar pahlawan.
    Sekilas terdengar masuk akal. Bukankah mereka pernah memimpin bangsa ini? Bukankah jabatan tertinggi layak mendapat penghormatan tertinggi?
    Namun, di balik logika yang tampak mulia itu tersembunyi kekeliruan yang tak bisa dibiarkan: kita mencampuradukkan otoritas dengan integritas.
    Kita menganggap bahwa karena seseorang pernah menjadi
    presiden
    , maka ia pasti layak disebut pahlawan.
    Padahal, Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menetapkan syarat yang jauh lebih dalam: integritas moral, keteladanan, perilaku baik, dan bebas dari hukuman pidana berat.
    Mengabaikan syarat-syarat ini demi memudahkan proses bukanlah bentuk penghormatan, melainkan bentuk amnesia kolektif yang disengaja.
    Kita ingin mengenang tanpa mengingat, memuliakan tanpa mengkaji. Kita ingin sejarah yang nyaman, bukan sejarah yang jujur.
    Setiap presiden Indonesia adalah figur yang kompleks. Soekarno adalah proklamator, tapi juga membubarkan DPR dan menerima status presiden seumur hidup.
    Soeharto dikenal sebagai “Bapak Pembangunan”, tapi warisannya dibayangi pelanggaran HAM dan praktik KKN yang diakui secara resmi.
    Habibie membuka ruang demokrasi, tetapi masa jabatannya diwarnai krisis multidimensi. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dijuluki “Bapak Pluralisme”, tapi kepemimpinannya memicu ketegangan politik.
    Susilo Bambang Yudhoyono mendamaikan Aceh, tetapi dikritik atas konflik antara KPK dan Polri. Jokowi membangun infrastruktur masif, tapi mendapat “Rapor Merah” dari mahasiswa atas regresi demokrasi.
    Obsesi terhadap pemimpin sempurna adalah refleksi psikologis yang belum dewasa. Kita ingin pahlawan yang bersih dari cela, padahal sejarah tidak pernah sesederhana itu.
    Kepahlawanan bukanlah hasil jabatan, melainkan hasil evaluasi kritis terhadap jasa dan kontroversi. Mengkultuskan presiden sebagai pahlawan tanpa syarat adalah bentuk pelarian dari kenyataan bahwa pemimpin adalah manusia yang penuh paradoks.
    Jika kita ingin menjadi bangsa yang dewasa, kita harus berani berkata: jabatan bukan jaminan jasa. Presiden bukan otomatis pahlawan. Titik.
    Jika elite politik menawarkan logika otoritas, ruang digital menyodorkan jebakan lain:
    bandwagon fallacy
    . Kita menganggap sesuatu benar karena populer.
    Di era algoritma, kita menyaksikan runtuhnya figur “pahlawan monolitik” yang dulu dinarasikan negara.
    Seperti diungkap Jean-François Lyotard, kita hidup di zaman “ketidakpercayaan terhadap metanarasi”. Narasi pahlawan sempurna adalah metanarasi yang telah runtuh.
    Roland Barthes dalam “The Death of the Author” menekankan bahwa makna kini ditentukan oleh pembaca, bukan penulis. Dalam konteks digital, “pembaca” adalah publik yang dimediasi algoritma.
    Namun, algoritma tidak netral. Ia dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, bukan kebenaran.
    Konten yang sederhana, emosional, dan nostalgik—seperti meme “Piye kabare? Isih penak jamanku, toh?”—lebih mudah viral daripada laporan pelanggaran HAM yang kompleks dan traumatis. Ini bukan ingatan otentik, melainkan produk amnesia historis yang dimediasi teknologi.
    Ketika jumlah
    likes
    dan
    shares
    dianggap sebagai validasi sejarah, kita telah keliru menyamakan legitimasi algoritmik dengan legitimasi historis.
    Akibatnya, memori kolektif terfragmentasi ke dalam perang narasi yang tak kunjung usai. Kita tidak lagi mendidik memori, melainkan memuja popularitas.
    Fenomena ini bukan sekadar soal nostalgia. Ia adalah cerminan dari cara kita mengonsumsi sejarah: cepat, dangkal, dan emosional.
    Kita lebih mudah tersentuh oleh meme daripada oleh arsip. Kita lebih percaya pada viralitas daripada pada verifikasi. Dan dalam proses itu, kita kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kenangan dan kenyataan.
    Ironisnya, artikel ini pun berisiko menjadi bagian dari algoritma yang ia kritik. Namun, lebih baik menjadi virus reflektif daripada menjadi vaksin yang tak pernah disuntikkan.
    Untuk keluar dari jebakan logika dan algoritma ini, kita membutuhkan reformasi sistemik yang membangun kedewasaan historis. Tiga langkah utama dapat ditempuh:
    Pertama, Reformasi Institusional. Proses pemberian gelar pahlawan harus transparan dan deliberatif.
    Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan perlu bertransformasi dari lembaga administratif-seremonial menjadi lembaga edukatif-deliberatif.
    Setiap kandidat kontroversial harus disertai publikasi neraca sejarah yang utuh—kajian komprehensif atas jasa dan kontroversinya. Bukan hanya daftar pujian, tetapi juga daftar kritik. Bukan hanya glorifikasi, tetapi juga evaluasi.
    Bayangkan jika setiap pengajuan gelar pahlawan disertai dengan dokumen sejarah yang jujur dan lengkap. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi pendidikan publik.
    Kita tidak hanya memberi gelar, tetapi juga memberi ruang bagi bangsa untuk belajar dari sejarahnya sendiri.
    Kedua, Reformasi Edukasional. Kurikulum sejarah nasional harus mengadopsi pendekatan
    Critical Historical Thinking
    .
    Sejarah tidak boleh lagi diajarkan sebagai hafalan nama dan tanggal. Ia harus menjadi metode investigasi yang mengajarkan analisis terhadap ambivalensi dan bukti yang saling bertentangan.
    Sejarawan Hilmar Farid menekankan pentingnya menjadi bangsa yang “tidak takut pada sejarah”. Ini berarti berani menghadapi sisi gelap masa lalu, bukan menutupinya demi kenyamanan politik atau nostalgia.
    Anak-anak kita harus diajak untuk bertanya, bukan hanya menghafal. Mereka harus diajak untuk membaca sumber primer, membandingkan narasi, dan memahami bahwa sejarah adalah arena interpretasi.
    Ketiga, Reformasi Kognitif Publik. Kita memerlukan gerakan nasional Literasi Digital Kritis. Ini bukan sekadar cek fakta, tetapi edukasi tentang cara kerja algoritma,
    echo chamber
    , dan bias kognitif.
    Publik harus memahami bagaimana algoritma mengeksploitasi emosi dan preferensi untuk membentuk persepsi sejarah.
    Ketahanan kognitif kolektif adalah benteng terakhir melawan
    bandwagon fallacy.
    Tanpa itu, kita akan terus terjebak dalam narasi viral yang menyesatkan dan kehilangan kemampuan untuk mengevaluasi sejarah secara kritis.
    Gerakan ini harus melibatkan sekolah, media, komunitas, dan platform digital. Kita perlu membangun budaya digital yang tidak hanya cepat dan interaktif, tetapi juga reflektif dan bertanggung jawab.
    Kita perlu mengajarkan bahwa tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang populer itu pantas dikenang.
    Kepahlawanan sejati tidak lahir dari jabatan atau viralitas. Ia lahir dari keberanian kolektif untuk mengingat secara jujur dan mengevaluasi secara kritis.
    Tugas kita bukan mencari pahlawan sempurna, melainkan menjadi bangsa yang dewasa—yang mampu belajar dari pemimpin yang tidak sempurna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Santri di Aceh Nekat Bakar Asrama Pesantren gegara Kesal Dibully Teman

    Santri di Aceh Nekat Bakar Asrama Pesantren gegara Kesal Dibully Teman

    Banda Aceh –

    Seorang santri nekat membakar gedung asrama pondok pesantren di Kuta Baro, Aceh Besar karena kesal mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Pelaku saat ini sudah diamankan pihak kepolisian.

    “Pelaku mengaku telah mengalami tindakan bullying yang dilakukan oleh beberapa temannya, tindakan bullying yang dialami anak pelaku di antaranya anak pelaku sering dikatakan idiot ataupun t****,” kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Joko Heri Purwono dilansir detikSumut, Jumat (7/11/2025).

    Peristiwa itu terjadi pada Jumat (31/10) dini hari. Aksi perundungan menyebabkan pelaku tertekan secara mental hingga timbul niat pelaku untuk membakar gedung asrama di pesantren.

    “Dengan tujuan agar semua barang-barang milik teman-temannya yang selama ini sering melakukan bullying terhadap dirinya agar habis terbakar,” ujarnya.

    Polisi saat ini masih mendalami perundungan yang dialami pelaku. Polisi juga mendalami apakah pelaku sebelumnya pernah melaporkan aksi bullying itu ke pihak pesantren.

    (wnv/wnv)

  • Bareskrim Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Malaysia, Sabu-Ekstasi Disita

    Bareskrim Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Malaysia, Sabu-Ekstasi Disita

    Jakarta –

    Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika yang berasal dari negara Malaysia ke Pekanbaru, Riau. Barang bukti berupa 4,5 kg sabu dan ribuan ekstasi disita polisi.

    “Barang bukti satu tas warna hitam merk puma berisi enam bungkus dilakban kuning yang berisikan lima bungkus sabu dengan total sekitar 4.500 gram dan satu bungkus ekstasi dengan total sekitar 3.000 butir,” kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

    Kasus tersebut diungkap pada Rabu (6/11) pukul 18.45 WIB. Mulanya polisi mendapatkan informasi adanya upaya penyelundup narkoba dari sindikat Malaysia ke wilayah Pekanbaru, Riau.

    “Bahwa sindikat narkoba asal Malaysia telah menyelundupkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia ke wilayah Pekanbaru, Riau yang dikendalikan oleh jaringan Aceh-Pekanbaru Riau,” ujarnya.

    Polisi bergerak melakukan penyelidikan dan menangkap dua orang pelaku yang terlibat berinisial YAL (27) dan SL (30) di sebuah rumah kontrakan di Tenayan Raya, Pekanbaru. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti narkotika.

    Sementara, tersangka YAL mengaku diajak untuk mengambil barang haram tersebut. Dia dijanjikan upah sebesar Rp 30 juta dari rekannya tersebut.

    “Kemudian tim membawa Tersangka dan barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tuturnya.

    (wnv/wnv)

  • IPM Indonesia Naik, Pemerintah Terus Fokus pada Pemerataan

    IPM Indonesia Naik, Pemerintah Terus Fokus pada Pemerataan

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut baik laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. 

    Kenaikan ini menjadi cerminan nyata dari kemajuan pembangunan manusia Indonesia di bawah arahan Presiden. “Di balik angka ini, ada kerja keras jutaan orang: guru yang membimbing dengan sabar, tenaga kesehatan yang menjaga tanpa lelah, dan keluarga yang berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Kenaikan IPM ini adalah hasil gotong royong kita semua,” ujar Menko PMK Pratikno di Jakarta Kamis, 6 November 2025.

    Menurutnya, peningkatan di seluruh komponen IPM mulai dari harapan hidup, harapan lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan manusia dijalankan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan.

    “Ketika kebijakan antar-sektor saling terhubung dan memperkuat, hasilnya tidak hanya tercermin pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat yang kian membaik. Di situlah makna sebenarnya dari koordinasi pembangunan manusia,” ujar Pratikno.
     

    Kenaikan IPM ini sejalan dengan hasil nyata Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Di bidang pendidikan, revitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah serta digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 124.253 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah memperluas akses dan mutu pendidikan.

    Sementara di bidang kesehatan, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjangkau 45,5 juta warga dan skrining massal TBC memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini.
     
    Fokus pada pemerataan

    Meski capaian nasional ini menggembirakan, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian penuh pada tantangan pemerataan pembangunan manusia. Kemenko PMK, terus mengarahkan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat daerah-daerah dengan IPM yang masih tertinggal.

    “Masih ada wilayah yang perlu kita dorong bersama, namun arah kita sudah jelas, menuju Indonesia yang makin setara, sehat, dan cerdas. Pemerintah hadir untuk semua, dan akan terus bekerja agar manfaat pembangunan dirasakan lebih merata,” ungkap Pratikno.

    Data BPS menunjukkan kesenjangan masih terlihat di beberapa wilayah, terutama di lima provinsi dengan IPM terendah: Papua Pegunungan (54,91), Papua Tengah (60,64), Papua Barat (68,48), Papua Selatan (69,54), dan Nusa Tenggara Timur (69,89). Menyikapi hal ini, Pratikno memastikan Kemenko PMK akan memperkuat peran koordinatifnya agar program-program prioritas pemerintah lebih efektif menjangkau masyarakat di wilayah tersebut.

    Ke depan, Kemenko PMK akan terus mendorong pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Tugas kami adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya.

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut baik laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. 
     
    Kenaikan ini menjadi cerminan nyata dari kemajuan pembangunan manusia Indonesia di bawah arahan Presiden. “Di balik angka ini, ada kerja keras jutaan orang: guru yang membimbing dengan sabar, tenaga kesehatan yang menjaga tanpa lelah, dan keluarga yang berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Kenaikan IPM ini adalah hasil gotong royong kita semua,” ujar Menko PMK Pratikno di Jakarta Kamis, 6 November 2025.
     
    Menurutnya, peningkatan di seluruh komponen IPM mulai dari harapan hidup, harapan lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan manusia dijalankan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan.

    “Ketika kebijakan antar-sektor saling terhubung dan memperkuat, hasilnya tidak hanya tercermin pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat yang kian membaik. Di situlah makna sebenarnya dari koordinasi pembangunan manusia,” ujar Pratikno.
     

     
    Kenaikan IPM ini sejalan dengan hasil nyata Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Di bidang pendidikan, revitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah serta digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 124.253 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah memperluas akses dan mutu pendidikan.
     
    Sementara di bidang kesehatan, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjangkau 45,5 juta warga dan skrining massal TBC memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini.
     

    Fokus pada pemerataan

    Meski capaian nasional ini menggembirakan, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian penuh pada tantangan pemerataan pembangunan manusia. Kemenko PMK, terus mengarahkan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat daerah-daerah dengan IPM yang masih tertinggal.
     
    “Masih ada wilayah yang perlu kita dorong bersama, namun arah kita sudah jelas, menuju Indonesia yang makin setara, sehat, dan cerdas. Pemerintah hadir untuk semua, dan akan terus bekerja agar manfaat pembangunan dirasakan lebih merata,” ungkap Pratikno.
     
    Data BPS menunjukkan kesenjangan masih terlihat di beberapa wilayah, terutama di lima provinsi dengan IPM terendah: Papua Pegunungan (54,91), Papua Tengah (60,64), Papua Barat (68,48), Papua Selatan (69,54), dan Nusa Tenggara Timur (69,89). Menyikapi hal ini, Pratikno memastikan Kemenko PMK akan memperkuat peran koordinatifnya agar program-program prioritas pemerintah lebih efektif menjangkau masyarakat di wilayah tersebut.
     
    Ke depan, Kemenko PMK akan terus mendorong pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Tugas kami adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)