Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri dalam rilis persnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah.
Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat,
at any place
, di mana saja,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru.
Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.
Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian Mendagri, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Ia meminta pemda melakukan langkah antisipasi secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.
Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru.
Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.
“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.
Sebagai informasi, selain dihadiri Mendagri dan kepala daerah rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii.
Lalu hadir pula Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.
Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, serta pihak terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: Aceh
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5429438/original/034310600_1764586791-WhatsApp_Image_2025-12-01_at_17.40.57_d75618f8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Stok Beras Aman, Mendagri Paparkan Penyaluran Bantuan Pangan bagi Daerah Bencana
Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan mekanisme penyaluran bantuan pangan, terutama beras Bulog, bagi daerah terdampak bencana. Ia memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman dan dapat segera disalurkan melalui prosedur yang telah disederhanakan.
“Bulog itu memiliki mekanisme, tadi saya sudah umumkan, dan saya sudah komunikasi dengan Kepala Badan Pangan Pak Amran [yang juga merupakan] Mentan, dan juga dengan Dirut Bulog Pak Rizal,” ujar Mendagri kepada awak media dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
Mendagri mengatakan, pemerintah menerapkan tiga skema dalam penyaluran beras Bulog, yaitu bantuan pangan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, serta bantuan khusus untuk penanganan bencana. Khusus skema terakhir, beras dapat segera disalurkan begitu ada permintaan resmi dari kepala daerah.
Ia menegaskan, proses pengajuan bantuan sangat sederhana. Kepala daerah cukup mengirimkan surat permohonan dalam bentuk softcopy kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Setelah menerima permohonan tersebut, Bapanas akan meneruskan persetujuan kepada Bulog agar bantuan dapat segera dikirim sesuai kebutuhan daerah.
“Contoh kemarin Lhokseumawe membutuhkan 100 ton dia, oke dia (Wali Kota Lhokseumawe) buat surat soft copy-nya saja, dikirim ke saya, kepada Mentan, Kepala Badan Pangan. Setelah itu, Badan Pangan, Mentan, menyetujui enggak usah lama-lama beliau langsung forward kepada Dirut Bulog,” jelas Mendagri.
-

Epidemiolog Wanti-wanti Risiko Polio Muncul Lagi Pasca Bencana Aceh hingga Sumut
Jakarta –
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengingatkan wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh serta Sumatera Utara perlu berada dalam kondisi siaga terhadap kemungkinan munculnya kembali kasus polio. Meski Indonesia telah menerima sertifikat bebas polio pada 2014, risiko kemunculan kembali penyakit lumpuh layu itu tidak pernah benar-benar hilang, seperti yang dilaporkan pada Juni 2024.
Menurut Dicky, deklarasi bebas polio berarti tidak ada virus polio yang sedang beredar secara aktif di masyarakat, baik virus polio liar (WPV) maupun vaccine-derived poliovirus (VDPV). Namun, kondisi tersebut tidak menghapus potensi reemergensi, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan cakupan imunisasi rendah.
“Risiko kembali munculnya kasus tetap ada. Wilayah dengan sanitasi rendah dan imunisasi buruk seperti Aceh, termasuk Pidie Jaya, secara epidemiologis berada dalam status kewaspadaan,” bebernya saat dihubungi detikcom Senin (1/12/2025).
Bencana Perparah Risiko
Dicky menegaskan bencana banjir dan longsor menciptakan lingkungan yang ideal bagi transmisi virus polio. Mekanisme penularan polio yang melalui feses (tinja) membuat penyakit ini sangat sensitif terhadap kerusakan infrastruktur sanitasi.
“Pasca bencana, jamban rusak, akses air bersih terbatas, dan kontaminasi air meningkat. Kondisi seperti ini membuka jalur fecal oral transmission, bahkan dari kasus polio asimptomatik yang tanpa gejala,” kata Dicky.
Ia mencontohkan beberapa negara yang pernah mengalami lonjakan polio setelah banjir besar, seperti Nigeria, Pakistan, dan Yaman, ketika virus yang semula tak terdeteksi kembali menyebar cepat akibat penurunan kualitas sanitasi.
Selain faktor lingkungan, bencana juga menyebabkan terganggunya layanan kesehatan dasar. Di beberapa wilayah Aceh dan Sumut, pelayanan puskesmas terhenti sementara karena fasilitas terdampak atau akses jalan terputus. Kondisi ini membuat imunisasi rutin, termasuk imunisasi polio, menurun drastis.
“Ketika layanan vaksinasi berhenti dan imunisasi anak tertunda, terbentuklah immunity gap di kelompok bayi dan anak kecil. Mereka menjadi kelompok paling rentan ketika virus polio kembali beredar,” jelasnya.
Dicky menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah daerah dan pusat, termasuk penilaian risiko epidemiologis, pendirian posko imunisasi kejar, serta pemulihan sanitasi dasar di lokasi pengungsian. Edukasi mengenai kebersihan tangan dan penggunaan fasilitas sanitasi aman juga harus diperkuat.
“Bencana harus direspons bukan hanya dengan bantuan logistik, tetapi juga kesiapsiagaan penyakit menular, termasuk polio. Kita tidak boleh mengulang pengalaman negara lain yang kecolongan setelah bencana,” tegasnya.
Halaman 2 dari 2
(naf/kna)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3414162/original/087157000_1617016627-WhatsApp_Image_2021-03-29_at_17.38.24.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BTN Buka Lagi Kantor Cabang di Medan dan Aceh Usai Terdampak Banjir, Ini Daftarnya
Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membuka kembali layanan operasional sejumlah jaringan kantor di Kota Medan dan Provinsi Aceh usai bencana banjir yang mulai mereda dan kondisi cuaca di kedua wilayah tersebut berangsur membaik.
Beberapa kantor cabang yang dibuka kembali pada Senin meliputi KCP USU – KC Medan, KCP Helvetia – KC Medan, KCP Simalingkar – KC Medan, KCP M Yamin – KC Medan, KCP Setiabudi – KC Medan, KCP Simpang Limun – KC Medan, KCPS Setia Budi – KCS Medan, serta KCPS Langsa – KCS Lhokseumawe.
“Setelah memastikan kondisi di Medan dan Aceh kembali kondusif serta seluruh aspek keselamatan terpenuhi, BTN kembali membuka layanan di sejumlah outlet yang sebelumnya terdampak banjir. Kami berterima kasih kepada nasabah atas kesabaran dan pengertian selama masa penutupan sementara,” kata Corporate Secretary BTN Ramon Armando dikutip dari Antara, Senin (1/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa pembukaan kembali kantor-kantor tersebut dilakukan setelah proses asesmen keselamatan, pemeriksaan fasilitas gedung, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat hingga dinyatakan aman untuk operasional normal.
Seluruh outlet tersebut juga telah melalui proses pengecekan kondisi bangunan, peralatan operasional, jaringan listrik, sistem komunikasi, kesiapan pegawai, serta keamanan lingkungan kantor sebelum kembali dibuka.
Meski sudah banyak kantor cabang BTN telah dibuka kembali, namun ia mengatakan KCPS Takengon di bawah KCS Lhokseumawe masih belum dapat dibuka kembali.
/data/photo/2025/12/01/692d78b7e830e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5429416/original/048624300_1764585918-Kepala_Badan_Gizi_Nasional__BGN__Dadan_Hindayana.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/01/692d756fc0e85.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5328182/original/018071300_1756200050-IMG_8482.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


