Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Telkomsel dan Komdigi Kebut Pemulihan Jaringan di Aceh hingga Sumatera

    Telkomsel dan Komdigi Kebut Pemulihan Jaringan di Aceh hingga Sumatera

    Bisnis.com, Jakarta — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Setelah bencana hidrometeorologi melanda wilayah tersebut, Telkomsel menurunkan perangkat pembangkin sinyal telekomunikasi tambahan untuk menjaga jaringan tetap aman dan terkedali. 

    Telkomsel mengerahkan tim siaga 24 jam, mengoperasikan genset cadangan dan mobil base transceiver station (BTS) hingga melakukan pengalihan backbone. 

    Telkomsel juga bekerja sama dengan PLN untuk penyediaan daya tambahan, hingga menambah kapasitas jaringan sesuai kebutuhan di lapangan. Seluruh proses dilakukan dengan prinsip cepat, terukur, dan tetap aman.

    Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, menyampaikan komitmen perusahaan untuk memastikan layanan komunikasi tetap tersedia bagi masyarakat terdampak. 

    “Fokus kami adalah mempercepat pemulihan jaringan, menyediakan akses komunikasi yang andal, dan menyalurkan bantuan bersama pemerintah,” ujarnya dikutip dari Instagram Telkomsel, Selasa (2/12/2025).

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi kerja cepat semua pihak yang membantu menjaga layanan komunikasi saat kondisi darurat. 

    Dia menekankan bahwa kerja sama ini penting agar warga terdampak tetap bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. 

    Pemerintah juga berkomitmen mempercepat pemulihan jaringan dan menyalurkan bantuan sosial dengan lancar.

    Sekedar informasi, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan konektivitas, Komdigi juga mengaktifkan layanan internet berbasis satelit SATRIA-1 di 10 titik terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Perangkat satelit telah dikirim oleh tim BAKTI Komdigi bersama BNPB, SAR, dan TNI, dan ditargetkan segera beroperasi.

    Meutya menegaskan bahwa akses internet darurat merupakan kebutuhan mendesak agar warga tetap terhubung setelah jaringan utama terganggu.

    SATRIA-1 sendiri dirancang untuk menjangkau wilayah 3T dan area sulit akses, termasuk saat terjadi bencana besar.

    Sebelumnya, Komdigi melaporkan hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025).

    Dengan pulihnya ratusan menara tersebut, warga di sejumlah kecamatan mulai kembali dapat berkomunikasi dengan keluarga. Dari total BTS yang sudah berfungsi normal, 564 berada di Provinsi Aceh, 112 di Sumatra Utara, dan 31 di Sumatra Barat.

    Diketahui terdapat 2.463 menara yang mengalami gangguan akibat banjir. Saat ini, 1.756 menara masih dalam proses perbaikan.

    Menara yang masih terdampak tersebar di Aceh sebanyak 975 dari 3.414 menara, Sumatra Utara sebanyak 707 dari 9.612 menara, dan Sumatra Barat sebanyak 74 dari 3.739 menara.

    Komdigi menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan operator seluler terus berlangsung untuk mempercepat pemulihan layanan, terutama di titik-titik yang terdampak banjir dan longsor.

    Selain BTS, pemerintah juga memperbaiki jaringan tulang punggung (backbone). Di Sumatra Utara, jalur Rantau–Padang Sidempuan serta Sibolga–Barus–Manduamas telah kembali tersambung setelah sebelumnya terputus akibat longsor. 

    Sementara itu, di Aceh, jalur backbone Banda Aceh–Bireun dan Samalanga juga telah berhasil dipulihkan. (Nur Amalina)

  • Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh

    Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.

    Dilansir dari BNPB, hingga kini, sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut.

    Peristiwa ini menjadi bagian dari catatan panjang sejarah banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa.

    Berikut sejarah banjir bandang yang pernah melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat

    1. Banjir Bandang Solok Selatan 1978–1979

    Pada 1978-1979, Solok Selatan dan wilayah sekitar Gunung Marapi diterjang banjir bandang besar. Aliran air membawa kayu dan lumpur, merusak permukiman di lereng, dan memaksa warga untuk mengungsi.

    2. Banjir Bandang Bahorok, Sumatera Utara (2003)

    Di penghujung November 2003, kawasan hulu DAS Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya Bahorok, Langkat, diterjang banjir bandang yang mematikan. Arus deras Sungai Bohorok menghanyutkan banyak korban jiwa sekaligus merusak infrastruktur dan permukiman di sekitarnya.

    Dilansir dari laman langkatkab.go.id, peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 2 November 2003 di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan permukiman warga di bantaran Sungai Bahorok. Banyak warga kehilangan rumah serta mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.

    Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 November 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon

    3. Banjir Bandang Aceh Selatan (2006)

    Aceh Selatan pada tahun 2006 dilanda banjir bandang yang merusak ribuan rumah di beberapa kecamatan. Debit air yang sangat tinggi memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan mereka.

    Dilansir dari laman kemenkes, banjir bandang melanda Kab. Aceh Selatan Prov. NAD pada tanggal 30 Agustus 2006 pukul 01.00 WIB. Ada 3 kecamatan yang terkena yaitu Kec. Meukek, Labuhan Haji Timur (Peulumat) dan Kluet Tengah (Maggamat). Musibah  ini menyebabkan 11 rumah hancur, 22 rusak berat dan 2.064 rusak ringan. Selain itu sarana air bersih di 25 desa rusak berat.

    Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Namun terjadi pengungsian sekitar 5000 penduduk yang berpencar di rumah-rumah penduduk dan masjid.

    Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat kejadian tersebut, Dinkes Kab. Tapaktuan telah mendirikan Pos Kesehatan bekerja sama dengan Muspika di 3 kecamatan yang terkena bencana serta melakukan dropping obat-obatan. Di samping itu pemantauan di lokasi bencana tetap terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan pasca bencana.

    4. Banjir Bandang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (2017)

    Banjir yang melanda Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 2017 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan sungai-sungai meluap dan permukiman terendam. Akibatnya, beberapa warga meninggal dunia dan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

    Dilansir dari laman kemenkes, hujan deras yang terjadi di Wilayah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hampir setiap wilayah didaerah tersebut dilanda banjir bandang. Memang sebelum kejadian, wilayah tersebut sudah dilanda hujan deras. Hujan dengan intensitas lama telah membuat Sungai Batang Ayumi  meluap dan mengakibatkan banjir bandang.

    Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, dalam kejadian tersebut 5 orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Dan berikut dampak banjir bandang di Padang Sidempuan

             Kec Padang Sidempuan Batunadua 6 unit rumah hanyut, 12 unit rusak dan 7 unit mobil rusak,
             Kec Padang Sidempuan Utara : 3 unit rumah hanyut dan 3 unit rumah rusak ;
             Kec PSP Selatan : 8 kontrakan hanyut ;
             Kec Angkola Julu : 2 unit Rumah rusak ;
             Total Rumah Rusak = 17 unit, Hanyut = 17 unit dan Kendaraan 7 unit ;

    Penyebab terjadinya banjir bandang tersebut karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan Sungai Batang Ayumi meluap dan menyapu rumah-rumah di pinggiran sungai. Banjir menghantam beberapa kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Kecamatan yang terkena banjir bandang antara lain, Padang Sidempuan Utara,  Padang Sidempuan Selatan , Padang Sidempuan Batunadua   Padang Sidempuan Tenggara dan  Padang sidimpuan Angkola Julu.

    5. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2018)

    Sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Mandailing Natal, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis, mengalami banjir bandang hebat pada 2018. Material berat seperti batu besar dan kayu gelondongan terbawa arus, menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan infrastruktur.

    Dilansir dari Antara, banjir bandang terjadi di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang.

    6. Banjir Besar Provinsi Bengkulu (2019)

    Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dilanda banjir dan longsor pada 27 April 2019 akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerusakan hutan di hulu sungai, penyempitan daerah aliran sungai, serta pembangunan yang mengurangi daerah resapan air, termasuk proyek tambang dan perumahan, memperparah bencana hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp144 miliar, puluhan korban jiwa, dan ribuan warga harus mengungsi.

    Dilansir dari BNPB, dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau.

    7. Banjir Bandang Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (2020)

    Pada 3 September 2020, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilanda banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Air meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan menggenangi Nagari Simpang Sugiran, namun penanganan cepat dari warga dan pihak terkait berhasil mencegah korban jiwa maupun luka.

    Dilansir dari laman BNPB, bansor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. Adapun lokasi bansor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).

    8. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2025)

    Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dipenghujung November 2025 menimbulkan kerusakan besar dengan ratusan desa terendam serta infrastruktur vital terputus, bahkan menelan lebih dari 600 korban jiwa.

    BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, sehingga ketiga gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. (Angel Rinella)

  • Kriteria Penetapan Bencana Nasional di Indonesia, Banjir Sumatra Masuk Kategori?

    Kriteria Penetapan Bencana Nasional di Indonesia, Banjir Sumatra Masuk Kategori?

    Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada penghujung 2025 ini mendapat keprihatinan mendalam secara nasional maupun internasional.

    Berdasarkan data Geoportal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (1/12) pagi, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi tersebut telah menelan korban jiwa mencapai 442 orang dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang dan tercatat 1,1 juta orang di 47 kota/kabupaten terdampak bencana ini.

    Kerusakan infrastruktur vital hingga luasnya bencana tersebut membuat masyarakat dan warganet mendesak Pemerintah Pusat untuk dijadikan sebagai Bencana Nasional.

    Namun, penetapan status Bencana Nasional tidak semata-mata didasarkan pada jumlah korban atau luasnya wilayah terdampak, melainkan pada indikator-indikator ketat yang diatur oleh BNPB dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    Berikut adalah penjelasan mengenai status keadaan darurat dan mekanisme penetapannya melansir Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dibuat oleh BNPB.

    Apa itu Status Keadaan Darurat Bencana?

    Status keadaan darurat adalah aturan dasar agar pemerintah dapat bergerak cepat menangani dampak bencana. Berdasarkan pedoman BNPB, Status Keadaan Darurat Bencana didefinisikan sebagai keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi BNPB yang dapat dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

    Penetapan tersebut menjadi dasar “kemudahan akses” dalam mengerahkan sumber daya manusia, logistik, hingga pengelolaan anggaran darurat (Belanja Tidak Terduga) untuk penanganan bencana secara maksimal.

    Status ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

    1. Siaga Darurat: Ketika potensi ancaman sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan informasi peningkatan ancaman.
    2. Tanggap Darurat: Keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat.
    3. Transisi Darurat ke Pemulihan: Ketika ancaman bencana cenderung menurun, namun gangguan kehidupan dan penghidupan masih berlangsung.

    Kapan Status Naik Menjadi Bencana Nasional?

    Perbedaan antara bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional terletak pada tingkat kemampuan pemerintahan lokal/pusat dalam menangani bencana, bukan hanya pada besarnya kerusakan fisik.

    BNPB membagi tingkatan keadaan darurat menjadi tiga tingkat: kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kenaikan status didasarkan pada indikator kelumpuhan atau ketidakmampuan pemerintahan daerah dalam tiga aspek: mobilisasi sumber daya, aktivasi sistem komando, dan pelaksanaan penanganan awal (SAR dan pemenuhan kebutuhan dasar).

    1. Status Darurat Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota masih mampu memobilisasi sumber daya, mengaktifkan sistem komando, dan menangani kebutuhan awal korban meskipun terbatas.
    2. Status Darurat Provinsi: Gubernur mengambil alih penanganan bencana jika pemerintah kabupaten/kota kolaps dalam menangani bencana tersebut. Hal ini harus didukung pernyataan resmi ketidakmampuan dari Bupati/Walikota.
    3. Status Darurat Nasional (status tertinggi): dilakukan jika Pemerintah Provinsi terdampak bencana tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya manusia di provinsinya, mengaktivasi sistem komando penanganan darurat, dan melaksanakan penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.

    Dengan kata lain, selama Pemerintah Daerah (Gubernur dan/atau Walikota/Bupati) masih mampu menjalankan aktivitas pemerintahan dan menangani bencana di daerahnya, status Bencana Nasional belum bisa ditetapkan secara teknis, meskipun Pemerintah Pusat tetap turun langsung untuk membantu penanganan bencana.

    Prosedur Penetapan Bencana Nasional

    Saat pemerintah daerah sudah tidak mampu menangani bencana di daerahnya, prosedur penetapan status Bencana Nasional tidak bisa langsung diputuskan Pemerintah Pusat, melainkan bersifat berjenjang seperti berikut:

    1. Surat Pernyataan Gubernur: Gubernur wilayah terdampak harus mengeluarkan surat kepada Presiden yang menyatakan ketidakmampuan provinsinya dalam menangani kedaruratan secara maksimal.
    2. Pengkajian Cepat: Paling lambat 1×24 jam setelah surat dari Gubernur dikeluarkan. BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan pengkajian cepat situasi di lapangan.
    3. Rapat Koordinasi Nasional: Hasil kaji cepat dibahas dalam rapat tingkat nasional untuk membuat rekomendasi tindak lanjut bencana.
    4. Penetapan Presiden: Jika rekomendasi disetujui, Presiden akan menetapkan status darurat bencana nasional. Namun, jika dinilai belum perlu, Pemerintah Pusat akan memberikan pendampingan penuh tanpa mengambil alih status.

    Saat ini, meskipun desakan masyarakat menguat akibat besarnya skala kerusakan di Sumatera, Pemerintah Pusat melalui BNPB masih mengambil langkah penguatan personel dan logistik kepada Pemerintah Daerah, tanpa mengambil alih status menjadi Bencana Nasional, selama fungsi pemerintahan daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar dinilai belum lumpuh total.

    Sebelumnya, Pemerintah Daerah Aceh dan Sumatra Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana daerah sejak Kamis (27/11), sedangkan Sumatra Barat sejak Selasa (25/11). Penetapan tersebut akan berlaku selama 14 hari ke depan di ketiga provinsi tersebut. (Stefanus Bintang Agni) 

  • Kirim Ribuan Sembako, Alumni Akpol 2005 Peduli Korban Banjir di Sumatra

    Kirim Ribuan Sembako, Alumni Akpol 2005 Peduli Korban Banjir di Sumatra

    Jakarta: Paguyuban Alumni Akpol 2005 Tathya Dharaka menunjukkan kepedulian mereka dengan mengirimkan ribuan paket sembako untuk warga Sumatra yang terdampak bencana. 

    Bantuan ini menjadi wujud nyata empati sekaligus dukungan moral bagi masyarakat yang sedang berjuang bangkit setelah banjir bandang, banjir, dan tanah longsor melanda berbagai wilayah di Sumatra.

    Bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) menyebabkan dampak besar bagi masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru bahwa hingga Minggu (30/11/2025) sore WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 316 orang, sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang.

    Perinciannya adalah korban meninggal di Aceh mencapai angka 54 orang dan 55 lainnya masih dicari, di Sumatra Utara tercatat ada 172 orang meninggal dan 147 lainnya hilang, adapun di Sumatra Barat terdapat 90 orang meninggal dan 87 lain masih dicari. 

    Tingginya jumlah korban dan luasnya wilayah terdampak membuat kebutuhan bantuan logistik, pangan, dan dukungan psikososial menjadi sangat mendesak. Kehadiran bantuan dari berbagai pihak, termasuk Paguyuban Alumni Akpol 2005, menjadi harapan bagi banyak keluarga yang kini kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap kebutuhan dasar.
     

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, ikut turun langsung mengantar bantuan tersebut. Sebagai bagian dari keluarga besar Alumni Akpol 2005, ia menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari hati dan rasa kebersamaan.

    “Kami ingin saudara-saudara di Sumatra tahu bahwa mereka tidak sendirian. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” ucap Wahyu Hidayat. 

    Seluruh bantuan dikirim menggunakan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat yang berlayar dari Surabaya menuju Sumatra Utara, sebelum nantinya didistribusikan ke berbagai daerah terdampak.

    AKBP Wahyu Hidayat menutup dengan doa, berharap kondisi di Sumatra segera pulih dan masyarakat dapat kembali bangkit dengan kuat.

    Jakarta: Paguyuban Alumni Akpol 2005 Tathya Dharaka menunjukkan kepedulian mereka dengan mengirimkan ribuan paket sembako untuk warga Sumatra yang terdampak bencana. 
     
    Bantuan ini menjadi wujud nyata empati sekaligus dukungan moral bagi masyarakat yang sedang berjuang bangkit setelah banjir bandang, banjir, dan tanah longsor melanda berbagai wilayah di Sumatra.
     
    Bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) menyebabkan dampak besar bagi masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru bahwa hingga Minggu (30/11/2025) sore WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 316 orang, sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang.

    Perinciannya adalah korban meninggal di Aceh mencapai angka 54 orang dan 55 lainnya masih dicari, di Sumatra Utara tercatat ada 172 orang meninggal dan 147 lainnya hilang, adapun di Sumatra Barat terdapat 90 orang meninggal dan 87 lain masih dicari. 
     
    Tingginya jumlah korban dan luasnya wilayah terdampak membuat kebutuhan bantuan logistik, pangan, dan dukungan psikososial menjadi sangat mendesak. Kehadiran bantuan dari berbagai pihak, termasuk Paguyuban Alumni Akpol 2005, menjadi harapan bagi banyak keluarga yang kini kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap kebutuhan dasar.
     

     
    Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, ikut turun langsung mengantar bantuan tersebut. Sebagai bagian dari keluarga besar Alumni Akpol 2005, ia menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari hati dan rasa kebersamaan.
     
    “Kami ingin saudara-saudara di Sumatra tahu bahwa mereka tidak sendirian. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” ucap Wahyu Hidayat. 
     
    Seluruh bantuan dikirim menggunakan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat yang berlayar dari Surabaya menuju Sumatra Utara, sebelum nantinya didistribusikan ke berbagai daerah terdampak.
     
    AKBP Wahyu Hidayat menutup dengan doa, berharap kondisi di Sumatra segera pulih dan masyarakat dapat kembali bangkit dengan kuat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Menkomdigi Targetkan Sinyal Internet di Aceh, Sumut & Sumbar Pulih 4 Hari

    Menkomdigi Targetkan Sinyal Internet di Aceh, Sumut & Sumbar Pulih 4 Hari

    Medan –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menargetkan pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dalam empat hari. Ketiga provinsi tersebut mengalami gangguan sinyal internet akibat banjir dan tanah longsor.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan koordinasi terbaru dengan penyelenggara telekomunikasi, yakni Telkom, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart. Pada kesempatan yang sama hadir pula perwakilan Starlink.

    “Kalau Sumut dan Sumbar pemulihannya sudah mencapai di atas 95% untuk seluruh operator. Untuk Sumut pemulihan mencapai 90% untuk seluruh operator. Kita masih punya PR untuk Aceh yang saat ini down-nya masih di angkat 60%,” ujar Meutya dalam konferensi pers penanganan akses telekomunikasi di Balai Monitoring Medan, Senin (1/12/2025).

    Aceh diketahui yang paling terdampak dalam bencana kali ini, di mana jumlah base transceiver station (BTS) yang mati lebih besar dari yang terjadi di Sumut dan Sumbar. Persoalan ketersediaan listrik, bahan bakar, hingga akses ke lokasi membuat proses pemulihan terkendala.

    Usai melakukan koordinasi dengan operator seluler dan menemukan kesepakatan bahwa sinyal internet akan kembali hidup diakses oleh masyarakat sekitar dalam empat hari.

    “Fokus dari teman-teman operator itu untuk melakukan percepatan di Aceh dengan catatan jika listrik sudah tersedia, karena teman-teman dan kami juga berkoordinasi dengan PLN. PLN mengatakan kalau dalam 4 hari begitu dulu ya, itu mudah-mudahan sudah bisa menyalakan listriknya. Maka dengan demikian kita cukup optimis bahwa di tanggal 5 itu untuk Aceh dengan catatan jika listrik maka ini bisa up 75%,” tutur Meutya.

    Lebih lanjut Menkomdigi mengatakan pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh saat ini mencapai 40%. Dengan target penanganan dalam empat hari, diharapkan mencapai 75%, yaitu tanggal 5 Desember.

    “Kemudian kami juga dalam empat hari itu tentu melakukan percepatan yang di luar perdekatan koneksi dari BTS, yaitu dari satelit. Dari Bakti Komdigisudah menurunkan saat ini 10 titik masih akan bertambah lagi 5. Tidak tertutup kemungkinan kita akan tambah terus jika diperlukan,” ungkap Menkomdigi.

    “Dan kemudian dari starlink tadi kita sudah membantu lebih dari 100 titik tetap 149 ya yang disebarkan di tiga wilayah provinsi. Kita dapat bekerjasama keras untuk penentuan titik dengan pemerintah,” pungkasnya.

    (agt/afr)

  • Telkomsel Pulihkan hingga 79,7% Layanan di Sumatera-Aceh

    Telkomsel Pulihkan hingga 79,7% Layanan di Sumatera-Aceh

    Jakarta –

    Telkomsel memastikan percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga saat ini, 76,5% layanan seluler Telkomsel telah kembali normal (5.851 dari total 7.640 site).

    Selain itu, 79,7% layanan IndiHome Telkomsel juga telah normal kembali (422.551 dari total 530.502 line). Pemulihan ini tak lepas dari berbagai upaya untuk menjaga konektivitas masyarakat di titik pengungsian dan area tanggap darurat, termasuk dengan menghadirkan Paket Siaga Peduli Sumatera.

    “Telkomsel menyampaikan empati dan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Kami berkomitmen untuk hadir di setiap situasi, memastikan layanan komunikasi tetap tersedia, dan memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak. Bersama Kemkomdigi, pemerintah daerah, serta berbagai instansi, kami terus berupaya mempercepat pemulihan jaringan dan menyalurkan bantuan agar masyarakat dapat kembali bangkit,” ujar Direktur Utama Telkomsel, Nugroho dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

    Adapun dalam proses pemulihan jaringan, Telkomsel menggunakan berbagai skema, antara lain mobilisasi 346 personel teknis, penempatan genset tambahan dan pengalihan rute backbone dan jalur transmisi. Kemudian, penggunaan perangkat alternatif dan penggelaran BTS mobile di lokasi prioritas

    Telkomsel juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, PLN, serta pemangku kepentingan setempat untuk memastikan layanan komunikasi tetap tersedia.

    Pemulihan jaringan Telkomsel pun difokuskan mulai dari area pengungsian, lokasi kritikal, dan terus diperluas. Hingga kini, tercatat sejumlah capaian pemulihan per provinsi:

    – Aceh: 36% site Telkomsel pulih (708 dari 1.964 site), 41,2% line IndiHome pulih (59.836 dari 145.384 line)

    – Sumatera Utara: 90% site pulih (4.136 dari 4.610 site), 93,3% line IndiHome pulih (293.911 dari 314.957 line)

    – Sumatera Barat: 94% site pulih (1.007 dari 1.066 site), 93,3% line IndiHome pulih (68.804 dari 70.161 line)

    Sebagai bentuk kepedulian sekaligus kompensasi bagi kepada pelanggan terdampak, Telkomsel menghadirkan juga Paket Siaga Peduli Sumatera. Paket ini dapat diakses melalui UMB *888*20#, berisi 3 GB paket data untuk 7 hari, atau 300 menit telepon + 3.000 SMS ke semua operator untuk 7 hari. Paket ini dapat diaktifkan 1 (satu) kali dan berlaku di wilayah terdampak.

    Telkomsel juga membuka Posko Layanan Pelanggan Tanggap Bencana, termasuk di sekitar 100 titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Posko ini menyediakan sejumlah dukungan bagi pelanggan terdampak antara lain:

    – Telepon dan SMS gratis di daerah bencana sampai proses recovery selesai

    – Penggantian kartu gratis dan perpanjangan masa aktif untuk pelanggan terdampak

    – Penyesuaian paket data prabayar dan tagihan pascabayar/IndiHome

    – Penggantian modem ONT dan STB pelanggan Indihome terdampak

    – Penyediaan layanan Indihome 3P dan Telkomsel Orbit di kantor Basarnas

    Hingga saat ini, Telkomsel bersama Telkom Group terus memantau dan memastikan layanan komunikasi tetap tersedia, serta mengajak pelanggan di wilayah terdampak untuk memanfaatkan Paket Siaga Peduli Sumatera. Hotline Pusat Layanan Tanggap Bencana Sumatera juga dapat diakses melalui Call Center 24/7 Bebas Pulsa di 0800-111-9000.

    Telkomsel juga berkoordinasi dengan Telkom Group dalam pemulihan layanan telekomunikasi, dukungan tanggap darurat, konektivitas, hingga bantuan kemanusiaan. Bantuan yang diberikan, di antaranya pendirian sejumlah Posko Tanggap Darurat (Medan, Binjai, Padang Sidempuan, Aceh, Bukittinggi, Padang), penyediaan 8 titik WiFi gratis dan bantuan dapur umum.

    Kemudian, mobilisasi logistik sembako dan material perbaikan via kapal (Idi & Langsa) dan pesawat (Sibolga & Takengon), penambahan kapasitas jaringan, serta instalasi 120 unit satelit segmen komersial dan CSR dari Telkomsat (Starlink Business, VSAT Star, MangoStar, Internet Merah Putih).

    Aksi cepat tanggap ini pun mendapat apresiasi dari Kemkomdigi. Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyampaikan saat ini pemerintah juga terus berupaya memulihkan jaringan kepada masyarakat terdampak bencana.

    “Kemkomdigi mengapresiasi langkah cepat Telkomsel dan seluruh pihak dalam memastikan layanan komunikasi tetap tersedia di tengah kondisi darurat. Kolaborasi ini penting agar masyarakat terdampak tetap terhubung dan mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan. Pemerintah juga terus berkomitmen mendukung percepatan pemulihan jaringan dan distribusi bantuan sosial,” pungkas Meutya.

    (ega/ega)

  • Terisolir Usai Bencana: Ini Daerah di Sumatra yang Belum Bisa Dijangkau

    Terisolir Usai Bencana: Ini Daerah di Sumatra yang Belum Bisa Dijangkau

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumtara Barat dan Aceh terisolir karena sulitnya akses untuk menjangkau para korban banjir.

    Pemerintah Aceh mencatat masih ada 3 wilayah yang hingga saat ini masih terisolir usai dilanda banjir. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang masih melanda sejumlah wilayah Aceh, baik evakuasi warga terisolir, pembukaan konektivitas, hingga tambahan logistik.

    “Kami berharap bantuan cepat dari pemerintah pusat, untuk menghindari memburuknya kondisi warga terdampak, terutama di daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau,” kata ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Nasir menegaskan  ada tiga fokus penanganan yang sangat membutuhkan intervensi pusat untuk bencana Aceh.

    Pertama, evakuasi warga yang masih terisolasi di beberapa titik, terutama di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

    Kedua, lanjut dia, penambahan logistik darurat, terutama beras dan kebutuhan pokok lainnya yang bisa segera didistribusikan, karena beberapa wilayah telah melaporkan stok menipis, sementara akses darat masih terputus.

    Ketiga, pemerintah pusat diharapkan segera membantu pembukaan konektivitas, mengingat sejumlah jembatan dilaporkan putus total akibat banjir dan longsor.

    “Pemerintah Aceh meminta Kementerian PU membangun infrastruktur darurat untuk memastikan jalur mobilisasi bantuan dapat dibuka kembali,” katanya.

    Dalam kesempatan itu Nasir juga menyoroti kebutuhan transportasi udara berskala besar untuk mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi, terutama di dataran tinggi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    “Kami butuh Hercules untuk mendistribusikan sedikitnya 500 ton logistik ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Stok kebutuhan masyarakat di sana hanya cukup untuk dua hari lagi,” ucap M Nasir.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan terdapat lima lokasi yang jaringan jalannya masih terputus di Sumatra Barat. BNPB dan BPBD mengidentifikasi jalan terputus berada di Kecamatan Malalak, Matur, Palupuh, Palembayan dan Koto Alam. Semua akses ini merupakan jalan provinsi.

    Adapun sebanyak 10 alat berat diturunkan di sejumlah wilayah terdampak guna memastikan akses. Pihaknya masih mengupayakan tambahan 10 unit untuk mempercepat perbaikan darurat yang dikerahkan untuk Kecamatan Palembayan, Palupuh, Tanjung Raya, dan Malalak.

    Selain itu, katanya, BNPB juga mengupayakan untuk memulihkan jaringan komunikasi. Berbagai pihak telah membantu untuk penanganan komunikasi, seperti bantuan Presiden, Komdigi maupun provider telekomunikasi.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk mempercepat pendistribusian logistik ke wilayah terdampak bencana melalui pengaktifan 13 pos lapangan.

    “Dengan adanya pos lapangan ini, bantuan dapat lebih cepat terdistribusi ke wilayah terdampak atau yang masih terisolir,” katanya.

    Pemerintah Kebut Bantuan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah yang mengalami bencana, terlepas dari mampu atau tidaknya pemerintah daerah terkait menangani bencana di daerahnya.

    Hal tersebut disampaikan Mendagri terkait sejumlah kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana bencana berskala besar yang terjadi di wilayahnya.

    “Pemerintah pusat, mau dia (pemda) masih mengatakan mampu, mau dia katakan menyerah, enggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” kata Mendagri dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Menurutnya adalah hal yang wajar pemda yang tidak bisa menangani bencana meminta bantuan kepada pemerintahan yang lebih tinggi.

    Tito menambahkan pemerintah pusat juga telah melakukan penilaian terhadap masing-masing pemda terkait kemampuan penanganan bencana.

    “Kami menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kami anggap mampu pun kami bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu dan memang kami melihat wajar dia mengatakan enggak mampu, karena di daerah yang tersulit,” ujarnya lagi.

    Mendagri mengungkapkan ada daerah yang benar-benar terisolir karena bencana longsor dan banjir, sehingga satu-satunya jalan adalah meminta bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat.

    Dia kemudian mencontohkan Kota Takengon, yang aksesnya terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.

    Pemerintah daerah lain yang juga menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

    Tito mengaku paham dengan situasi yang dihadapi para kepala daerah yang wilayahnya tengah menghadapi bencana. Para kepala daerah tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan berat dan akses.

    “Dia (pemda) dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya? Terus bagaimana dia mau mobilisasi alat berat? Tidak mungkin, tidak mampu dia, dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat,” kata Mendagri pula.

  • Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

    Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal dan Tahun Baru 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    “Inti dari rapat ini ada dua, antisipasi bencana dan persiapan Nataru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Tito menegaskan bahwa dalam tiga pekan terakhir telah terjadi dua bencana hidrometeorologi besar, yakni longsor dan banjir bandang di Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itu, mitigasi dari pemda penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

    Tito juga mengingatkan pemda untuk memperkuat kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Nataru, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

    Selain itu, Nataru berpotensi memicu kenaikan harga pangan karena tingginya kebutuhan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. 

    “Oleh karena itu, stok pangan dan kesiapan distribusi perlu diperhatikan,” kata Tito.

    Selain kesiapan pangan, Tito meminta pemda dan aparat keamanan memantau titik-titik keramaian pada puncak malam pergantian tahun. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan berlebih yang bisa memicu insiden fatal, seperti Tragedi Halloween Itaewon, Korea Selatan, pada 29 Oktober 2022 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

    “Dimensi keamanan juga penting, baik lalu lintas maupun lokasi wisata dengan potensi bahaya seperti ombak besar. Pada malam tahun baru, titik keramaian seperti di Ancol harus dijaga agar tidak terjadi situasi seperti tragedi Itaewon,” tegas Tito.

    Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa dua bulan ke depan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) , sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Ia juga menyebut adanya potensi bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, serta selatan Papua.

    Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yakni Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    “BMKG terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem pada puncak musim hujan dan libur Nataru. Namun, teknologi modifikasi cuaca saat ini masih belum mampu mencegah pembentukan bibit siklon atau mengurangi intensitas siklon,” jelas Fathani.

    Dia menambahkan, periode November 2025–April 2026 merupakan fase pertumbuhan bibit atau siklon tropis di selatan Indonesia yang berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang.

  • Bencana Banjir Sumatra, Netizen Kangen Sutopo, Doni Monardo, dan Yurianto

    Bencana Banjir Sumatra, Netizen Kangen Sutopo, Doni Monardo, dan Yurianto

    Jakarta –

    Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sejak akhir November 2025 memicu gelombang keprihatinan publik. Di tengah duka lebih dari 200 korban jiwa dan hampir 300 ribu warga terdampak, jagat maya justru dipenuhi nostalgia. Netizen merindukan sosok-sosok BNPB era sebelumnya, seperti almarhum Sutopo Purwo Nugroho, Letjen (Purn) Doni Monardo, dan dr. Ahmad Yurianto.

    Kerinduan ini memuncak setelah pernyataan kontroversial Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada 28 November 2025. Dalam konferensi pers, ia menyebut banjir Sumatra ‘terlihat mencekam di media sosial’, dan belum layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan tersebut menuai kritik keras, apalagi ketika data BNPB menunjukkan 217 korban meninggal, 79 hilang, serta akses yang sulit dijangkau.

    Keesokan harinya, Suharyanto turun langsung ke Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, dan menangis ketika melihat kerusakan hebat. Ia meminta maaf kepada Bupati Gus Irawan Pasaribu, mengakui bahwa situasi lapangan jauh lebih parah dari laporan awal. Meski begitu, permintaan maaf tersebut tidak sepenuhnya meredakan kemarahan publik.

    Kenang SutopoSutopo Purwo Nugroho Foto: Twitter dan Instagram Sutopo Purwo Nugroho

    Sejak 29 November,lini masa X dipenuhi tagar #PrayForSumatera dan unggahan rindu pada sosok alm Sutopo Purwo Nugroho. Sutopo yang wafat pada 2019 setelah berjuang melawan kanker paru-paru, dikenal sebagai ‘pahlawan informasi BNPB’. Meski sakit parah, ia rutin menggelar konferensi pers harian, meluruskan hoaks, dan memberikan data akurat soal gempa, tsunami, hingga erupsi gunung.

    Akun @SBKCF mengenang, “Wah banyak yg kangen sama pak @Sutopo_PN nih sama sy juga, setiap ada peristiwa bencana alam, langsung inget sama bapak.”

    “Saat bencana gini, keinget Beliau. Dulu waktu Beliau menjabat sebagai Kepala BNPB, informasinya selalu akurat dan tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Alfatihah buat Pak Sutopo Purwo Nugroho,” ujar @irenejuliency.

    Kenang Doni MonardoDoni Munardo di Maumere NTT Foto: Doni Munardo di Maumere (dok. BNPB)

    Nama alm Letjen Doni Monardo, Kepala BNPB periode 2019-2021, juga sering disebut. “Putra asli Batusangkar, Sumbar, yg tidak pernah ‘asal ngomong’ tentang bencana, tegas, dan selalu berkerja keras”, ujar akun @s4br1na.

    Doni yang wafat pada 2023 akibat stroke, dikenang karena respons cepat dan cekatannya dalam berbagai situasi genting, antara lain saat gempa Cianjur 2022 dan banjir besar di Jawa. Ia sering turun langsung ke lokasi, berkoordinasi dengan TNI-Polri, dan memastikan logistik sampai ke korban.

    “Alm Bp Sutopo, alm Letjen Doni Monardo. Kangen dgn statementnya yg lembut dan menenangkan para korban musibah,” kata @are_inismyname.

    Kenang Ahmad YuriantoJuru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (dok. BNPB) Foto: Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (dok. BNPB)

    Tak ketinggalan, netizen juga mengenang mendiang dr. Ahmad Yurianto, juru bicara Covid-19 yang juga bagian BNPB. Netizen dengan akun @shura_ni menulis, “Juga almarhum pak Ahmad Yurianto, yang selama Covid selalu kasih update. Saya tahu banyak soal BNPB ya karena beliau2 ini. Al Fatihah buat pak Sutopo, pak Doni Monardo dan pak Ahmad Yurianto.”

    Yurianto, wafat pada 2022 karena kanker. Ia dikenal dengan konferensi pers rutinnya yang tenang, jelas, serta faktual. Ia menjadi ‘wajah’ pemerintah saat pandemi, dengan data kasus harian yang transparan.

    @Amelianovtrii mengenang, “Jadi inget alm Bapak Sutopo… Statement beliau juga gak asbun, kalo ada statement2 yg gak bener beliau jg langsung meluruskan.”

    Banyak netizen yang berharap BNPB punya juru bicara sekaliber ini lagi.

    (afr/afr)

  • Muncul Gelondongan Kayu Saat Bencana Sumatera, PKB Kaji Pansus Pembalakan Liar

    Muncul Gelondongan Kayu Saat Bencana Sumatera, PKB Kaji Pansus Pembalakan Liar

    Jakarta –

    Gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir di Sumatera kini menuai sorotan publik. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pihaknya akan mengkaji pembentukan panitia khusus (pansus) pembalakan liar untuk mengusut adanya dugaan perusakan hutan di Sumatera.

    “Kita akan koordinasikan dan konsultasikan dengan pimpinan dan fraksi-fraksi untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait perlunya pansus pembalakan liar atau perusakan hutan,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).

    Anggota Komisi IV DPR ini menilai keberadaan pansus pembalakan liar penting untuk mengungkap adanya berbagai faktor dari kejadian bencana yang menimpa warga di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pansus tersebut, kata Daniel, juga bisa dipakai untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan aspek kelestarian lingkungan.

    “Pansus juga penting untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pembangunan yang ada dan ini menyangkut lintas kementerian baik itu Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan stakeholder lainnya,” terang Daniel.

    Di satu sisi, Daniel juga mengapresiasi respons pemerintah dalam menghadapi peristiwa bencana alam di Aceh dan Sumatera. Namun, ia menyebut Komisi IV akan memanggil Menteri Kehutanan pada Kamis (4/12) pekan ini untuk mendapatkan penjelasan lebih detail terkait bencana alam yang terjadi di Sumatera dan Aceh, termasuk munculnya gelondongan kayu setelah banjir terjadi di wilayah tersebut.

    Diketahui, gelondongan kayu ikut terbawa arus di peristiwa banjir Sumatera. Kumpulan kayu dalam jumlah banyak itu juga menjadi sorotan anggota DPR RI.

    Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tak hanya di Sumut, dilansir Antara, Sabtu (29/11), gelondongan kayu juga berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    (ygs/idn)