Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Pemerintah beri kompensasi pembelian BBM di wilayah terdampak bencana

    Pemerintah beri kompensasi pembelian BBM di wilayah terdampak bencana

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memberikan keringanan pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Ini dilakukan agar masyarakat tetap mudah mendapatkan BBM, menunjang mobilisasi alat berat dan kendaraan operasional pemerintah, serta pelayanan darurat lainnya.

    “Sesuai arahan Presiden dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa prioritas penanganan di wilayah bencana adalah pemulihan ketersediaan listrik, BBM dan LPG,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

    Kata dia, keringanan ini bertujuan untuk mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, yang pelaksanaannya akan dilakukan lebih lanjut oleh PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha pelaksana penugasan.

    Lebih lanjut, kata dia, pihaknya meminta Pertamina agar segera menindaklanjuti ini, dengan memberikan keringanan pembelian JBT minyak solar dan JBKP Pertalite agar dapat dilakukan secara manual tanpa menggunakan QR code, dan memberikan prioritas pembelian JBT minyak solar dalam rangka kelancaran penanggulangan bencana.

    “BPH Migas memberikan keringanan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite untuk kendaraan dinas pemerintah dan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dapat dilakukan secara manual (tanpa menggunakan QR code) di wilayah tanggap darurat pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama masa tanggap darurat sejak 28 November 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Aceh,” kata dia lagi.

    Adapun masa tanggap darurat di Sumatera Utara terhitung sejak 27 November 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

    Sementara masa tanggap darurat di Sumatera Barat terhitung sejak 25 November 2025 sampai dengan 8 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

    Pemerintah kata dia, terus berupaya untuk memulihkan pasokan dan distribusi BBM di tengah kondisi bencana. PT Pertamina Patra Niaga juga telah menjalankan skema alternative dan emergency dalam mendistribusikan BBM di wilayah terdampak bencana.

    “Masyarakat diimbau dapat membeli BBM sesuai kebutuhan, agar kondisi pemenuhan energi, seperti BBM, di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan mengusut perihal kayu gelondongan sisa banjir yang menjadi perhatian publik. Kapolri akan melakukan langkah penegakan hukum bersama dengan Kementerian Kehutanan jika ditemukan pelanggaran hukum perlindungan hutan.

    Kapolri bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan melakukan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan penyelidikan temuan gelondongan kayu yang sudah terkelupas. Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers bersama di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu (03/12).

    “Penegakan hukum terkait masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

    Kapolri juga menegaskan akan memproses penegakkan hukum jika terdapat pelanggaran hukum terkait dengan gelondongan kayu yang diduga kuat berasal dari pembalakan hutan secara ilegal.

    “Tentunya apabila ada ada pelanggaran hukum, kita akan proses” tegasnya.

    Selain membuat korban jiwa dan jutaan orang mengungsi, bencana banjir dan longsor Sumatra turut mengejutkan publik karena terdapat gelondongan kayu yang sudah terkelupas rapih turut terbawa banjir. Melansir kantor berita Antara, gelondongan kayu yang mencurigakan tersebut ditemukan di beberapa daerah berikut:

    – Meureudu, Pidie Jaya, Aceh

    – Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara

    – Nagari Salareh Aia, Agam, Sumatra Barat

    – Pantai Air Tawar, Padang, Sumatra Barat

    – Junjung Sirih, Solok, Sumatra Barat

    Gelondongan kayu yang sangat banyak ditemukan setelah banjir membuat publik marah karena kayu-kayu tersebut tidak mungkin kayu alami biasa, melainkan diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. Kayu tersebut ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapih tanpa ranting-ranting.

    Kemenhut sudah membuat penjelasan mengenai asal dari gelondongan kayu tersebut pada Minggu (30/11/2025). Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho menyebutkan asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), illegal logging, hingga pohon lapuk.

  • Polres Jombang Lakukan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Polres Jombang Lakukan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jombang (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi kemanusiaan berupa penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Rabu (3/12/2025).

    Kegiatan ini dilakukan usai apel pagi di lapangan Polres Jombang, yang dipenuhi semangat kebersamaan dan kepedulian dari seluruh anggota.

    Sejumlah anggota Polres Jombang berkeliling membawa kardus bertuliskan “Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara”. Para personel secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana alam di wilayah-wilayah tersebut.

    Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan penggalangan dana ini adalah bagian dari wujud nyata kehadiran Polri untuk membantu masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan.

    “Kehadiran Polri tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan bantuan. Respon cepat terhadap kondisi darurat tertentu adalah bentuk konkret dari tindakan Polri,” ujar AKBP Ardi.

    Kapolres juga mengapresiasi tindakan solidaritas yang ditunjukkan anggotanya, yang dengan tulus menyumbangkan sebagian dari rezekinya untuk korban bencana.

    “Saya mengapresiasi kepedulian rekan-rekan. Ini menunjukkan bahwa semangat kemanusiaan tidak pernah luntur. Kita ingin memastikan bahwa Polri selalu ada untuk masyarakat, kapan pun dan dalam kondisi apa pun,” tuturnya.

    Penggalangan dana ini tidak hanya dilakukan di Polres Jombang, tetapi juga di Polsek jajaran. Bantuan yang terkumpul nantinya akan disalurkan melalui mekanisme resmi Polri kepada masyarakat yang terdampak bencana.

    “Kita kumpulkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan salurkan dengan koordinasi yang matang agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” jelas AKBP Ardi.

    Bantuan yang dihimpun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar para korban serta memberikan semangat dan dorongan moral untuk proses pemulihan mereka. “Harapan kami, bantuan ini dapat membantu pemulihan korban serta memberikan semangat bagi saudara-saudara kita di daerah terdampak,” pungkasnya. [suf]

  • Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pratikno melanjutkan seluruh kementerian dan lembaga juga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dalam penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

    “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif, dan memastikan (seluruhnya, red.) fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengarahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa dari TNI dan Polri,” ujar Pratikno.

    Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga menekankan Presiden Prabowo menginstruksikan ada peningkatan respons terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.

    “Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, ada peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    “Jadi, yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Presiden, termasuk TNI, Polri, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red.), dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” kata Menko PMK Pratikno menjawab pertanyaan wartawan.

    Di Posko Bantuan Bencana Sumatra Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin jumpa pers mengenai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Jumpa pers terkait penanganan bencana di Halim hari ini dihadiri sejumlah pejabat, selain Menko PMK dan Seskab Teddy, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri-Kemenhut turunkan tim selidiki kayu gelondongan dalam banjir

    Polri-Kemenhut turunkan tim selidiki kayu gelondongan dalam banjir

    “Kami (Polri) secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,”

    Jakarta (ANTARA) – Polri dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan menurunkan tim gabungan untuk menyelidiki temuan kayu gelondongan dalam bencana banjir yang terjadi di Sumatera.

    “Kami (Polri) secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Kapolri memastikan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, maka akan diproses oleh kepolisian.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki asal kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam banjir di Sumatera.

    “Sedang penyelidikan,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni.

    Ia mengatakan bahwa asal kayu gelondongan tersebut belum diketahui. Namun, penyelidikan saat ini tengah berjalan.

    Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah menelusuri sumber-sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, termasuk potensi berasal dari pembalakan dan praktik ilegal lainnya, mengingat sebelumnya terungkap sejumlah kasus peredaran kayu ilegal di wilayah terdampak.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan terkait kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera dapat berasal dari beragam sumber mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar (illegal logging).

    Fokus Ditjen Gakkum, ujarnya, adalah menelusuri secara profesional setiap indikasi pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” jelasnya.

    Hal itu karena sepanjang 2025 saja, Gakkum Kemenhut sudah menangani sejumlah kasus terkait pencucian kayu ilegal di sekitar wilayah terdampak banjir di Sumatera. Termasuk di Aceh Tengah pada Juni 2025 saat penyidik mengungkap penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 meter kubik kayu ilegal.

    Tidak hanya itu, di Solok, Sumatera Barat pada Agustus 2025 berhasil diungkap kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu/log, 2 unit ekskavator, dan 1 unit bulldozer.

    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” tuturnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani/Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi Salurkan 32 Starlink Bantu Korban Banjir-Longsor Sumbar

    Komdigi Salurkan 32 Starlink Bantu Korban Banjir-Longsor Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. 

    Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

    Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus. 

    Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

    Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot. 

    “Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatra Barat, Rudy Rinaldy, menyambut baik dukungan tersebut, khususnya untuk kebutuhan komunikasi darurat. Dia menilai jika kecepatan jaringan mencapai 300 Mbps, perangkat itu mampu melayani hingga 100 pengguna sekaligus. “Ini sangat membantu untuk daerah bencana,” ujarnya.

    Berdasarkan pembaruan data per 3 Desember pukul 24.00 WIB, terdapat 154 BTS dari total 3.739 BTS yang terdampak bencana, atau setara 4 persen. Dari jumlah tersebut, 124 BTS mengalami gangguan akibat terhentinya pasokan listrik PLN. Operator kemudian menurunkan genset untuk menopang layanan. Selain itu, 29 BTS mengalami gangguan transmisi karena putusnya koneksi fiber optik atau radio link, sementara satu BTS mengalami kerusakan fisik setelah terbawa arus banjir.

    Sebaran BTS terdampak meliputi sejumlah wilayah dengan rincian Agam sebanyak 45 BTS, Pasaman 37 BTS, Padang Pariaman 18 BTS, Solok 14 BTS, Kota Padang 12 BTS, Kota Solok 5 BTS, Pasaman Barat 5 BTS, Pariaman 3 BTS, Tanah Datar 2 BTS, serta wilayah Pesisir Selatan, Sijunjung, dan beberapa daerah lainnya yang masing-masing memiliki satu BTS terdampak.

    Operator seluler disebut terus melakukan pemulihan secara bertahap. Hingga 3 Desember 2025, perbaikan telah dilakukan pada 39 BTS dan jumlahnya diperkirakan terus meningkat setiap hari. 

    Untuk mendukung komunikasi darurat, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di Puncak Gunung Senggala yang memiliki jangkauan ke 9 hingga 10 kabupaten/kota. Repeater ini telah dimanfaatkan oleh PPTD, ORARI, RAPI, dan berbagai instansi kebencanaan lainnya, terutama ketika repeater lain mengalami gangguan akibat bencana.

    Komdigi juga memastikan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan longsor terus berlangsung. Selain perbaikan teknis, Komdigi mendirikan sejumlah Posko yang berfungsi sebagai pusat informasi dan media center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. 

    Di Aceh, posko berada di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh; di Sumatra Barat berlokasi di Komplek Kantor Gubernur Sumbar; sementara di Sumatra Utara, posko beroperasi di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

    Posko-posko tersebut melayani kebutuhan kerja jurnalis, penyelenggaraan konferensi pers, serta menjadi titik koordinasi lapangan antara satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. 

    Di tempat yang sama, Balai Monitoring wilayah turut melakukan pemantauan jaringan telekomunikasi dan bertindak sebagai ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, serta konten terkait penanganan bencana.

  • Bantuan Beras untuk Korban Banjir Pecah saat Dijatuhkan dari Helikopter, Panglima TNI Evaluasi

    Bantuan Beras untuk Korban Banjir Pecah saat Dijatuhkan dari Helikopter, Panglima TNI Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Agus Subiyanto mengaku telah mengevaluasi sejumlah metode pengiriman logistik lewat udara untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu di lokasi-lokasi yang terisolasi. Termasuk kasus beras pecah saat dijatuhkan dari helikopter.

    Panglima TNI juga memastikan distribusi bantuan bagi wilayah terdampak bencana di Sumatra terus dilakukan secara intensif, termasuk ke daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

    “Untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara, yaitu menggunakan sistem helibox. Barang itu dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk boks-boks yang pakai baling, jadi saat ke tanah tidak hancur,” jelasnya saat konferensi pers penanganan bencana banjir Sumatra di Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Selain helibox, Panglima TNI juga mengatakan bantuan juga dikirim menggunakan payung udara melalui pesawat Hercules. Upaya tersebut sudah dilakukan di Aceh Tamiang. 

    Dia menekankan bahwa saat ini TNI kembali mengerahkan pesawat CN dan Hercules untuk melanjutkan distribusi menggunakan carrier delivery system.

    Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa cara distribusi sebelumnya menyebabkan beras pecah. Agus menceritakan bahwa dalam operasi sebelumnya, sebuah heli tidak dapat mendarat karena adanya kabel yang menghalangi. Pilot kemudian memutuskan untuk tetap menjatuhkan bantuan agar masyarakat tetap dapat memanfaatkannya, meski ada sebagian beras yang tercecer.

    “Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

    Senada, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjutak menambahkan bahwa proses dropping logistik memang memiliki tantangan tersendiri, terutama karena helikopter tidak bisa mendarat sembarangan.

    “Tadi memang sudah dijelaskan soal dropping. Jadi heli itu tidak bisa mendarat di mana pun, landasannya harus siap. Karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi. Sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah,” ujar KSAD.

  • Update Bencana Sumatra, Seskab Teddy Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang Sudah Tersambung

    Update Bencana Sumatra, Seskab Teddy Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang Sudah Tersambung

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang.

    Dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma. Dia menegaskan bahwa akses darat yang sempat terputus kini telah kembali tersambung sejak 2 Desember 2025.

    Teddy menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari TNI, Polri, BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses distribusi logistik.

    “Update terkait Aceh Tamiang, jadi laporan dari TNI Polri BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, intinya 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung,” kata Teddy.

    Dengan pulihnya jalur tersebut, seluruh truk yang membawa bantuan dari Medan kini dapat mencapai Aceh Tamiang melalui perjalanan darat.

    “Seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang, sejak kemarin dan khususnya hari ini melalui dari Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam,” ujarnya.

    Teddy menambahkan, berdasarkan komunikasi terakhir dengan Bupati Aceh Tamiang sekitar pukul 13.00 WIB, proses penurunan bantuan dari truk-truk tersebut sedang berlangsung. Sebelum tanggal 2 Desember, jalur darat masih terputus sehingga distribusi logistik dilakukan melalui udara dan laut.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa wilayah terdampak cukup luas, mencakup 12 kecamatan dan sekitar 261 desa, dan belum seluruhnya dapat dijangkau secara optimal.

    Kendati demikian, pemulihan akses darat memungkinkan penyaluran bantuan untuk dipercepat dan diperluas.

    “Alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat, kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

    Teddy turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam operasi kemanusiaan ini.

    “Terima kasih kepada seluruh elemen pemerintah, kementerian, pemerintah provinsi dan organisasi kemanusiaan, pribadi, swasta, dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan,” kata Teddy.

  • 200-an SPPG Jadi Dapur Umum Darurat Pengungsi Bencana Sumatera

    200-an SPPG Jadi Dapur Umum Darurat Pengungsi Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa lebih dari 200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini difungsikan sebagai MBG Darurat untuk melayani masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera. Seluruh SPPG tersebut sementara berubah fungsi menjadi dapur pelayanan umum.

    “Kami sangat berterima kasih kepada seluruh SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk milik Polri. Mereka bergerak cepat menjadi dapur pelayanan umum untuk masyarakat terdampak,” ujar Zulhas.

    Ratusan SPPG Beroperasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Zulhas menyampaikan layanan gizi darurat kini tersebar di tiga provinsi utama:

    Aceh: 81 SPPG, melayani ratusan ribu warga terdampak.Sumatera Utara: 129 SPPG, melayani ratusan ribu penerima manfaat.Sumatera Barat: 66 SPPG ikut beroperasi sebagai dapur umum.

    Menurutnya, keberadaan SPPG tersebut sangat strategis dalam menjamin pemenuhan makanan siap konsumsi untuk warga yang kehilangan akses pangan.

    “Ratusan SPPG ini berubah fungsi dengan cepat. Ini bukti besarnya manfaat program MBG bagi masyarakat,” kata Zulhas.

    Polda Aceh, Sumut, dan Sumbar juga mengoperasikan SPPG untuk membantu pelayanan darurat. Total 247.861 porsi makanan telah dibagikan kepada warga terdampak.

    Meski begitu, Polda Aceh menyampaikan bahwa sebagian layanan sempat terhambat akibat kelangkaan bahan baku, sementara Sumut dan Sumbar masih dapat memberikan pelayanan penuh.

    (naf/kna)

  • Bupati Aceh Utara Surati Prabowo, Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana

    Bupati Aceh Utara Surati Prabowo, Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana

    Aceh Utara –

    Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil mengaku tidak mampu melakukan penanganan darurat bencana banjir hingga longsor di wilayahnya. Dia pun menyurati Presiden Prabowo Subianto meminta pusat membantu penanganan.

    Pernyataan ketidakmampuan itu disampaikan dalam surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Dalam surat itu dijelaskan, bencana yang melanda Aceh Utara daya rusaknya melebihi tsunami Aceh tahun 2004 silam. Bencana 21 tahun lalu hanya merusak wilayah daerah pesisir.

    “Sedangkan bencana alam banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 daya rusaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara baik pesisir maupun pedalaman yang terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa,” kata pria yang biasa disapa Ayahwa dalam suratnya, seperti dilansir detikSumut, Rabu (3/12/2025).

    Hingga hari ke delapan, banjir dan longsor telah merenggut 121 nyawa dan 118 warga hilang. Bencana itu juga menyebabkan rusaknya infrastruktur publik, hilangnya tempat tinggal masyarakat di beberapa desa dan sebagian besar lainnya rusak berat.

    Ayahwa menyebutkan, saat ini masih banyak desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau lewat darat karena masih tingginya genangan air. Selain itu, akses putus akibat menumpuknya material kayu, tebalnya lumpur serta pohon dan tiang listrik roboh ke jalan.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/dhn)