Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Natal Sederhana di Tengah Luka: Kesaksian Korban Banjir Bandang di Tapanuli Utara Regional 25 Desember 2025

    Natal Sederhana di Tengah Luka: Kesaksian Korban Banjir Bandang di Tapanuli Utara Regional 25 Desember 2025

    Natal Sederhana di Tengah Luka: Kesaksian Korban Banjir Bandang di Tapanuli Utara
    Tim Redaksi
    SALATIGA, KOMPAS.com
    – Bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera masih menyisakan kepedihan mendalam.
    Begitu juga dengan sanak keluarga yang hidup di perantauan dan mencari kabar kondisi keluarganya. Akhir tahun ini bagi Lasran Dryan (20) menjadi tahun terberat.
    Pada Rabu (26/11/2025) pagi tersiar kabar mengenai banjir bandang dan longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Lasran yang sedang menempuh studi Teologi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga cepat-cepat mencari informasi kondisi terkini kampung halamannya yang berada di Desa
    Sibalanga
    , Kecamatan Aden Koting, Kabupaten
    Tapanuli Utara
    , Provinsi Sumatra Utara, melalui media sosialnya.
    “Saya buka Facebook dan lihat tetangga memposting video banjir bandang di Sibalanga, desa saya. Saya langsung menghubungi keluarga, termasuk ayah ibu, tapi tidak bisa dihubungi. Saat banjir bandang, jaringan masih ada sedikit sehingga tetangga bisa posting, tapi setelah itu lumpuh total,” ujarnya saat dihubungi kompas.com pada Selasa (23/12/2025).
    Selama dua hari Lasran merasakan gusar karena tak kunjung mendapatkan kabar kondisi keluarganya, hingga pada hari Jumat (28/12/2025) sesaat masih menjalani perkuliahan, tiba-tiba bapaknya meneleponnya.
    “Di sini semua keluarga aman, tapi ada korban jiwa. Stok makanan mulai habis. Doakan Bapak, Mamak, dan keluarga supaya kuat,” ujar bapak Lasran yang menelepon kurang dari dua menit.
    Selanjutnya, pada Senin (5/12/2025) Lasran mendapatkan kabar bahwa di desanya mendapatkan bantuan internet Starlink sehingga mendapatkan kabar kondisi kampung halamannya secara bertahap.
    “Dua hari pertama saya lemas banget, Mas. Tidak nafsu makan, sempat sakit. Saat itu ada ujian, tapi kurang semangat. Setelah dapat jaringan lagi sekitar 5 Desember, saya telepon Mama tanya kondisi. Mama suruh tanya Bapak. Bapak bilang, ‘Pulang saja, bisa bantu-bantu di sini.’ Akhirnya, tanggal 14 Desember saya naik pesawat dari Salatiga ke Jakarta, lalu ke sini tanggal 15 sore,” ujarnya.
    Lasran menceritakan kondisi di Desa Sibalanga mendapatkan dampak yang lumayan parah dengan 21 korban dan lumpuhnya perekonomian masyarakat.
    “Perekonomian masyarakat lumpuh total, karena kebanyakan petani karet, cabai, dan padi. Saat banjir dan longsor semua habis, Mas. Akses jalan utama terputus dan harus memutar berjam-jam, terutama dua hari pertama saat jaringan dan listrik lumpuh total—tidak ada yang bisa dihubungi,” ujarnya.
    Lasran menyampaikan bahwa
    Natal
    tahun ini tidak dirayakan meriah seperti biasanya, sederhana dengan sisa-sisa harapan.
    “Masyarakat di sini tidak begitu antusias lagi menyambut Natal. Bagaimana bisa bahagia, sedangkan banyak saudara rumahnya hancur, kehilangan keluarga? Natal di sini terganggu total. Tanggal 24-25 Desember, semua digabung jadi satu,” ujarnya.
    Lasran berpesan kepada teman-temannya yang belum bisa pulang agar selalu yakin bahwa semua akan pulih.
    “Untuk teman-teman yang belum bisa pulang, yakinlah orang tua kita selalu mendukung kita di mana pun. Mereka tak ingin kita terus sedih. Kita harus kuat, berusaha memulihkan keadaan. Percayalah Tuhan yang mengatur dan menguatkan—ini waktu terbaik-Nya,” jelasnya penuh harap.
    Lasran mengonfirmasi bahwa pihak kampusnya juga memberikan bantuan berupa sejumlah uang dan penawaran beasiswa.
    “Mungkin ke depan perekonomian keluarga akan terganggu satu tahun ke depan. Bapak saya yang sehari-hari bertani lumpuh total. Saya berdiskusi dengan orang tua soal penawaran UKSW bantu uang kuliah. Mereka bilang sangat perlu, karena pemasukan terbatas meski makanan cukup. Kami tak minta lunas, cukup dipertimbangkan kondisi kami,” ujarnya.
    Dihubungi terpisah, Pdt Ferry Nahusona, Kepala Campus Ministry UKSW, menjelaskan semenjak tersiar kabar mengenai kabar bencana alam di Sumatra, kampus sudah melakukan berbagai tindakan untuk mendata mahasiswa yang terdampak.
    “Saat peristiwa terjadi, Rektor memberikan nota dinas penugasan kepada dua unit, yaitu Campus Ministry—yang saya pimpin, dirangkap dengan Kemahasiswaan. Kami langsung koordinasi membentuk tim kecil dari dua unsur ini. Langkah pertama adalah pendataan bersama bagian
    database
    kampus. Kami membuat
    flyer
    untuk disebarkan, agar mahasiswa yang terdampak bisa registrasi,” ujar Ferry.
    Dari informasi awal, tidak ada rumahnya yang hancur atau keluarga terdekat meninggal. Namun lahan kebun mereka hancur. Akibatnya orangtua kesulitan mata pencaharian, sehingga mahasiswa juga kesulitan membayar kuliah.
    Setelah data jelas, pihaknya memberikan uang Rp 500 ribu per mahasiswa selama dua minggu pertama masa darurat.
    “Awalnya mau memakai sistem kupon kantin khusus, tapi aspirasi mereka bilang kurang praktis karena harus datang dari kos. Jadi, kami setuju transfer langsung, biar mereka atur sendiri,” ujarnya.
    Ferry menegaskan, kampus mendata 11 mahasiswa yang terkena dampak banjir bisa mengajukan keringanan biaya kuliah dengan mengonfirmasikan ke pihak kemahasiswaan agar dapat mengukur kebutuhannya.
    “UKSW buka kebijakan khusus. Bentuknya beasiswa, sudah dibahas rektorat. Kami minta mereka daftar sendiri kebutuhannya. Semua bisa di-
    cover
    untuk semester berikutnya jika sampaikan,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kardinal Suharyo Soroti Peran Manusia yang Rusak Lingkungan di Balik Bencana Alam Megapolitan 25 Desember 2025

    Kardinal Suharyo Soroti Peran Manusia yang Rusak Lingkungan di Balik Bencana Alam Megapolitan 25 Desember 2025

    Kardinal Suharyo Soroti Peran Manusia yang Rusak Lingkungan di Balik Bencana Alam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, menegaskan bahwa bencana yang terjadi tidak semata-mata disebabkan faktor alam, melainkan juga berkaitan erat dengan perilaku manusia terhadap lingkungan.
    Hal itu disampaikan
    Kardinal Suharyo
    usai Misa Pontifikal
    Natal 2025
    di Gedung Karya Pastoral, Paroki Katedral Jakarta, Kamis (25/12/2025).
    “Bencana-bencana yang kita alami ini tidak hanya karena faktor alam, tetapi juga karena peran manusia yang merusak lingkungan hidup,” ujar Suharyo.
    Menurut dia, Natal seharusnya menjadi momentum refleksi iman yang diwujudkan dalam tanggung jawab konkret terhadap sesama dan alam ciptaan.
    Ia menjelaskan, pesan Natal tahun ini menekankan bahwa makna keselamatan tidak berhenti pada perayaan liturgi, melainkan harus diterjemahkan dalam tindakan nyata untuk memulihkan dan menguatkan kehidupan bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga bangsa.
    Kardinal menuturkan, kerusakan lingkungan merupakan persoalan global yang sangat kompleks, mulai dari konsumsi energi berlebihan hingga pemberian izin eksploitasi alam tanpa analisis dampak yang memadai.
    Mengutip ensiklik Laudato Si’ Paus Fransiskus, Suharyo menyebut dunia sebagai “rumah bersama”, di mana kerusakan yang dilakukan kelompok kuat dan kaya sering kali ditanggung oleh mereka yang lemah dan miskin.
    “Pesan Gereja adalah pesan moral. Harapannya, para pemimpin yang memikul mandat rakyat bekerja sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kebaikan bersama,” ujar dia.
    Kardinal Suharyo melanjutkan, Keuskupan Agung Jakarta pada 2026 akan memberi perhatian khusus pada isu lingkungan hidup melalui konsep “
    pertobatan ekologis
    ”.
    Pertobatan ekologis, kata dia, tidak selalu berbentuk tindakan besar, melainkan bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari.
    Misalnya, mengurangi sampah makanan, membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi plastik, hingga menyisihkan dana untuk memulihkan lingkungan sebagai kompensasi emisi karbon saat bepergian.
    “Hal-hal kecil seperti itu adalah bentuk pertobatan yang menyentuh seluruh wilayah kehidupan manusia,” ujar Suharyo.
    Kardinal juga menyerukan pertobatan nasional untuk mengembalikan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang berakar pada pertobatan batin dan tanggung jawab moral.
    Kardinal Suharyo menegaskan bahwa pertobatan bukan sekadar ritual sesaat, melainkan gaya hidup yang berlandaskan iman.
    “Dalam konsep Kristiani, manusia diciptakan untuk memuliakan dan berbakti kepada Allah. Memuliakan Allah itu diwujudkan dalam ibadah, tetapi harus diterjemahkan secara konkret dalam bakti kepada sesama,” kata dia.
    Menurut Suharyo, kegagalan manusia memuliakan Allah kerap muncul dalam bentuk memuliakan diri sendiri, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan.
    “Jabatan itu bukan untuk diduduki demi kepentingan pribadi, melainkan dipangku sebagai amanah untuk kebaikan bersama. Ketika jabatan digunakan untuk diri sendiri, di situlah akar banyak persoalan, termasuk korupsi,” ujar dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Kardinal Suharyo menjelaskan mekanisme solidaritas Gereja Katolik dalam membantu korban
    bencana alam
    , khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
    Ia menyebut, melalui Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), seluruh keuskupan dan paroki di Indonesia menggalang dana lewat kolekte khusus.
    Dana tersebut kemudian dikelola dan disalurkan melalui Caritas Indonesia, lembaga gereja yang fokus pada penanganan kebencanaan.
    “Namun, karena kebutuhan sangat besar dan mendesak, beberapa keuskupan juga menyalurkan bantuan langsung ke keuskupan setempat, seperti Padang, Sibolga, dan wilayah Aceh,” kata dia.
    Menurut Suharyo, pemulihan pascabencana bukan proses singkat.
    Berdasarkan berbagai kajian, proses pemulihan sosial, ekonomi, hingga persoalan pertanahan dan trauma korban bisa memakan waktu 20 hingga 25 tahun.
    “Ini bukan soal satu atau dua bulan. Membayangkan rumah tertimbun longsor saja sudah sulit, apalagi mengembalikan kehidupan seperti semula,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksa Agung Sebut Bencana Banjir Sumatra Terkait Alih Fungsi Lahan

    Jaksa Agung Sebut Bencana Banjir Sumatra Terkait Alih Fungsi Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan dari hasil kerja sama Satgas PKH dengan Pusat Riset Interdisipliner ITB bahwa dampak bencana di Sumatra-Aceh berkaitan alih fungsi lahan.

    Hal tersebut terkuak setelah Satgas PKH mengidentifikasi sejumlah entitas korporasi dan perorangan yang diduga berkontribusi terhadap bencana tersebut. Burhanuddin mengatakan Satgas PKH melakukan klarifikasi ke 27 perusahaan di 3 provinsi tersebut.

    “Diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatra bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan,” katanya saat sambutan dalam acara penyerahan uang hasil denda administratif dan korupsi di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu (24/12/2025).

    Peralihan fungsi lahan terjadi di hulu sungai sehingga ketika intensitas hujan tinggi mengakibatkan daya serap tanah berkurang dan volume air meningkat secara cepat. Alhasil, katanya, air meluap ke permukaan.

    “Rekomendasi Satgas PKH menyikapi hal tersebut yakni melanjutkan investigasi terhadap subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh, maupun Sumbar,” jelasnya.

    Dia menyebutkan bahwa proses investigasi akan melibatkan berbagai stakeholder seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertahanan, dan Polri-TNI.

    Menurutnya, kerja sama tersebut sebagai langkah antisipasi tumpah tindih pemeriksaan sehingga penuntasan kasus berlangsung secara cepat dan efektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Di sisi lain, terhadap relokasi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), sebanyak 1.465 Kartu Keluarga (KK) didaftarkan untuk mengikuti program relokasi. Burhanuddin menjelaskan pemerintah telah menyiapkan 8.077 hektare lahan dari hasil penguasaan kembali.

    “Telah melakukan relokasi tahap 1 pada tanggal 20 Desember 2025 terhadap 277 KK dari lahan perkebunan sawit seluas 6.330, 78 hektare,” tandasnya.

  • SBY Minta Publik Stop Bandingkan Dirinya dan Prabowo soal Banjir Sumatera, Penanganan Bencana Tidak Semudah Itu

    SBY Minta Publik Stop Bandingkan Dirinya dan Prabowo soal Banjir Sumatera, Penanganan Bencana Tidak Semudah Itu

    GELORA.CO –  Polemik penanganan banjir besar di Sumatera yang menimbulkan ribuan korban dan kerusakan masif dalam beberapa pekan terakhir akhirnya membuat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara.

    Di tengah ramainya perdebatan publik yang membandingkan cara dirinya menangani bencana dengan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

    SBY memberikan pernyataan tegas jangan lakukan perbandingan yang tidak relevan dan tidak produktif.

    SBY menyampaikan pesan itu dalam unggahan video dan komunikasi pribadinya kepada sejumlah tokoh daerah.

    Ia menekankan bahwa penanganan bencana skala besar seperti banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Bukan sesuatu yang sederhana, dan tidak bisa dijadikan ajang membandingkan efektivitas dua rezim pemerintahan.

    Menurut SBY, setiap bencana memiliki karakter, kompleksitas, dan tantangan unik yang berbeda antara satu kejadian dengan kejadian lainnya.

    “Penanggulangan bencana tidak semudah yang dibayangkan. Jangan bandingkan masa saya dulu dengan sekarang. Fokus kita adalah bagaimana menyelamatkan rakyat,” ujar SBY dikutip pojoksatu.id dari sindonews

    Komentar SBY muncul setelah perdebatan publik semakin panas.

    Di media sosial, sebagian masyarakat menyebut penanganan banjir Sumatera kali ini lebih lambat dibanding saat SBY menangani bencana besar di era pemerintahannya.

    Termasuk tsunami Aceh 2004 dan banjir besar di berbagai provinsi.

    Sebagian lainnya menilai situasi sekarang jauh lebih kompleks karena tingginya curah hujan ekstrem, kerusakan hulu sungai, serta akses logistik yang sangat sulit.

    Dalam konteks itu, pernyataan SBY menjadi sorotan.

    Apalagi, beberapa tokoh nasional seperti Dino Patti Djalal juga sempat menyarankan agar pemerintah saat ini belajar dari pengalaman SBY dalam mengelola bencana besar masa lalu.

    Namun SBY justru memilih meredam tensi perdebatan dengan meminta publik berhenti membuat perbandingan yang justru mengalihkan fokus dari upaya penyelamatan warga terdampak.

    Di sisi lain, bencana di Sumatera memang tengah memasuki fase kritis.

    Data berbagai lembaga resmi menunjukkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, ratusan ribu rumah rusak, serta banyak wilayah terisolasi karena akses putus diterjang banjir dan longsor.

    Pemerintah pusat telah mengerahkan tim SAR gabungan, bantuan logistik, hingga alat berat untuk membuka jalur yang tertutup material tanah.

    Meski begitu, kritik tetap mengalir.

    Sejumlah pengamat menilai pemerintah kurang cepat merespons situasi di 72 jam pertama pascabencana.

    Ada pula keluhan soal distribusi bantuan yang dinilai belum merata. Situasi ini semakin memicu publik membandingkan penanganan bencana lintas pemerintahan.

    Namun, pesan SBY menyoroti hal yang berbeda bahwa penanganan bencana adalah kerja kemanusiaan, bukan arena kompetisi politik.

    Ia mengajak semua pihak menahan diri dari narasi pembanding yang hanya memperkeruh suasana. “Bencana ini besar. Pemerintah pasti bekerja keras. Sudah saatnya semua pihak bergotong royong,” demikian salah satu kutipannya.

    Pernyataan itu mendapat respons beragam.

    Sebagian publik memuji sikap SBY yang dinilai menenangkan dan berjiwa kenegarawanan.

    Sebagian lainnya justru menilai SBY menghindari perbandingan karena kritik terhadap pemerintah lama maupun baru sama-sama tidak produktif.

    Meski demikian, pernyataan SBY jelas memperlihatkan satu hal bahwa isu penanganan bencana tidak hanya menyangkut teknis lapangan, tetapi juga persepsi publik dan dinamika politik nasional.

    Di tengah bencana yang menciptakan luka mendalam bagi warga Sumatera.

    Ajakan SBY agar masyarakat berhenti membandingkan dan kembali fokus pada penyelamatan warga menjadi salah satu suara yang paling mencuri perhatian.***

  • Lengkap! Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi

    Lengkap! Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi

    Liputan6.com, Jakarta – Hampir seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Kenaikan cukup variatif mengikuti perkembangan ekonomi di masing-masing wilayah.

    UMP 2026 paling tinggi ada di DKI Jakarta dengan Rp 5,7 juta. Sementara itu, UMP Jawa Barat menjadi yang terendah dengan Rp 2,3 juta per bulan.

    Secara persentase, kenaikan tertinggi ada di Sulawesi Tengah dengan 9,09 persen. Diikuti oleh Sulawesi Tenggara 7,58 persen, Jambi 7,33 persen, Jawa Tengah 7,28 persen, serta Sulawesi Selata 7,21 persen.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan sebagai acuan penghitungan UMP 2026. Formula baru ini memandatkan penetapan UMP dilakukan oleh Gubernur masing-masing provinsi atas hitungan bersama Dewan Pengupahan Daerah.

    Asal tahu saja, 24 Desember 2025, kemarin, menjadi batas akhir pengumuman kenaikan UMP 2026. Meskipun, hingga saat ini masih ada beberapa wilayah yang belum menetapkan UMP-nya. Termasuk, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

    Berikut Daftar Lengkap UMP 2026 di setiap provinsi:

    1. Aceh

    Pemerintah Provinsi Aceh belum menetapkan kenaikan UMP 2026.

    2. Sumatera Utara

    Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution sudah mengumumkan kenaikan UMP 2026 sebesar 7,9 persen. Sehingga UMP 2026 Sumut naik Rp 236.412 jadi Rp 3.228.971.

    3. Riau

    Pemerintah Provinsi Riau diketahui telah menetapkan besaran UMP 2026 menjadi Rp 3.780.495,85 atau naik 7,74 persen sekitar Rp 271.719,63.

    4. Sumatera Barat

    Pemerintah Provinsi Sumatra Barat juga telah menetapkan kenaikan UMP 2026 sebesar 6,3 persen. Sehingga UMP Sumbar menjadi Rp 3.182.955.

    5. Kepulauan Riau

    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan kenaikan UMP 2026 sebesar 7,06 persen. Dengan begitu, UMP Kepri menjadi Rp 3.879.520 atau naik Rp 255.877.

  • Momentum Nataru, Bos Bulog Pastikan Harga Beras di Bawah HET

    Momentum Nataru, Bos Bulog Pastikan Harga Beras di Bawah HET

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, tetap terjaga menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bersama jajaran melakukan pemantauan langsung harga dan pasokan pangan di sejumlah titik, mulai dari Pasar Rawamangun, Pasar Induk Beras Cipinang, hingga ritel modern di kawasan Cempaka Putih. Sejumlah komoditas yang dipantau, antara lain beras, minyak goreng, dan telur ayam ras.

    Rizal mengatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga wajar dan sesuai ketentuan pemerintah, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.

    “Di beberapa pasar tadi, khususnya untuk komoditas beras, kami melihat harga relatif stabil dan bahkan berada di bawah harga eceran tertinggi [HET],” kata Rizal dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/12/2025).

    Dia memerinci, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.900 per kilogram. Namun, di lapangan harga rata-rata beras medium ditemukan di bawah Rp13.000 per kilogram, sedangkan beras premium dijual di bawah Rp14.000 per kilogram.

    Selain itu, sambung Rizal, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan oleh Perum Bulog juga ditemukan dijual sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional (Bapanas), yakni Rp12.500 per kilogram. Rizal menilai keberadaan beras SPHP berperan penting dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus menekan potensi kenaikan harga di pasar.

    Meski demikian, Bulog mengungkap terdapat sejumlah komoditas yang harganya sedikit melampaui HET, seperti minyak goreng rakyat Minyakita dan telur ayam ras. Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) Pangan perlu melakukan penindakan tegas dan terukur apabila ditemukan permainan harga di tingkat pengecer.

    Rizal menegaskan Bulog akan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan melalui pengawasan langsung di lapangan. Dengan sinergi antarinstansi, pemerintah optimistis masyarakat dapat menyambut Natal 2025 tanpa kekhawatiran lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pangan pokok.

    Selain beras, pemerintah juga mencermati perkembangan harga komoditas pangan lainnya, termasuk cabai yang sempat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pasokan cabai sebenarnya melimpah, namun hujan mengganggu kelancaran panen dan distribusi ke pasar.

    “Produksi cabai sangat banyak, tetapi kondisi hujan memang mengganggu. Kemarin Pak Mentan [Amran Sulaiman] sudah mendorong hampir 40 ton cabai dari Bener Meriah, Aceh, ke Jakarta. Dampaknya sudah terlihat, harga cabai mulai turun,” tutup Ketut.

  • Menkes Soroti 6 Desa Masih Terisolir Pascabencana di Aceh

    Menkes Soroti 6 Desa Masih Terisolir Pascabencana di Aceh

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih adanya desa-desa yang terisolasi pascabencana di Aceh. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi rumah sakit rujukan, melainkan menjangkau masyarakat di wilayah yang aksesnya sama sekali terputus.

    “Itu yang nggak bisa jalan. Tahap ketiga sekarang kita mulai ini terkait desa-desa yang terisolasi,” kata Menkes dalam arahannya dengan para relawan melalui zoom, Selasa (24/12/2025).

    Menkes menjelaskan pemerintah tengah merevitalisasi layanan kesehatan secara bertahap. Tahap pertama difokuskan pada rumah sakit karena menjadi titik paling parah terdampak bencana.

    “Layanan kesehatan kita mulai dari rumah sakit duluan. Itu yang paling berat. Tapi alhamdulillah dalam dua minggu sudah mulai berjalan,” ujarnya.

    Tahap kedua diarahkan ke layanan kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas pembantu dan fasilitas kesehatan dasar lainnya. Menurut Menkes, terdapat lebih dari 300 titik layanan yang tersebar di seluruh kecamatan.

    “Ini kita harapkan sekitar 2,5 minggu lagi selesai. Mereka semua beroperasi, meskipun tidak 100 persen. Ada yang 25 persen, 50 persen, 75 persen. Tapi yang penting beroperasi dulu untuk layanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

    6 Desa Tak Bisa Diakses

    Adapun tahap ketiga, yang kini menjadi fokus utama, adalah penanganan desa-desa yang masih total terisolasi. Menkes menyebut sedikitnya terdapat enam desa yang hingga kini belum memiliki akses sama sekali.

    “Ada enam desa terisolasi. Orang jalannya saja susah. Aksesnya belum ada sama sekali. Makanannya pun masih harus di-drop,” ungkap Menkes.

    Enam desa tersebut yakni Serule, Desa Alupayung, Jambur Konya, Kelitu, Sintep, dan Gegara. Seluruh wilayah itu belum bisa dilalui kendaraan dan masih mengandalkan distribusi logistik dari udara maupun jalur darurat.

    Untuk menjangkau wilayah tersebut, Menkes meminta agar tim relawan kesehatan khusus segera diterjunkan. Namun ia menegaskan, relawan yang dikirim harus benar-benar tangguh, mandiri, dan siap bertahan di kondisi ekstrem.

    “Saya minta ini nggak boleh relawan yang cengeng-cengeng. Harus yang kuat, berani, tahan banting. Karena mereka di-drop dua minggu sendiri,” tegasnya.

    Tim relawan tersebut akan diatur bersama pusat krisis kesehatan dan lembaga kebencanaan. Para relawan akan diterjunkan dan tinggal di lokasi selama dua pekan penuh.

    “Mereka harus hidup mandiri. Kita bekali tenda, genset, starlink, makanan, BBM, obat-obatan, dan logistik selama dua minggu,” kata Menkes.

    Lebih dari sekadar memberikan layanan pengobatan, relawan juga diharapkan aktif membantu pemulihan kehidupan warga.

    “Kerjanya bukan cuma ngobatin atau nunggu pasien. Tapi harus punya inisiatif, bersihin rumah, bangun ini-itu. Betul-betul relawan kelas A,” minta Menkes.

    Menkes bahkan mengibaratkan tim tersebut seperti pasukan khusus relawan yang dilepas mandiri di lapangan. Selain fisik yang kuat, aspek psikologis juga menjadi perhatian utama.

    “Relawan itu harus bisa membangkitkan motivasi masyarakat. Jangan datang malah sedih, nangis. Kalau relawannya nangis, masyarakat bisa tambah tertekan,” kata Menkes.

    Ia menambahkan, pemerintah juga telah mengidentifikasi puluhan desa lain yang berpotensi masih terisolasi.

    “Kita sudah identifikasi mungkin masih ada lebih dari 50 desa terisolasi. Rencananya akan kita drop dari puskesmas-puskesmas terdekat dengan paket yang sama,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Kejagung Ungkap 27 Perusahaan Ditelisik Terkait Bencana Sumatra

    Kejagung Ungkap 27 Perusahaan Ditelisik Terkait Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung mengungkapkan Satuan Tugas Pengamanan Investasi dan Pengelolaan Hutan (Satgas PKH) telah memeriksa 27 perusahaan terkait dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Perusahaan-perusahaan itu bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

    Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin menyampaikan hasil analisis Satgas PKH bersama Pusat Riset Interdisipliner ITB menunjukkan adanya dugaan kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap besarnya dampak bencana Sumatra yang  berdampak bencana banjir serta longsor yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Ia menuturkan, temuan itu memperlihatkan adanya korelasi kuat antara banjir besar dan alih fungsi lahan.

    “Diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Rabu (24/12/2025).

    Menurut Burhanuddin, alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai membuat daya serap air berkurang saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut memicu volume air cepat meluap dan memperparah bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera.

    Pemeriksaan tidak hanya menyasar korporasi, tetapi juga dilakukan terhadap pihak perorangan.

    Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa dari 27 perusahaan diantaranya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan.

    “Ada di bidang kelapa sawit ada. Tambang juga ada. Ada beberapa tambang juga,” ujar Anang.

    Anang menjelaskan, pemeriksaan dilakukan ketika Satgas PKH turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak. Namun, hingga kini Kejaksaan belum mempublikasikan identitas perusahaan yang diperiksa.

    Anang menyampaikan bahwa pemeriksaan ketika Satgas PKH menyambangi sejumlah lokasi di tiga provinsi itu. Namun, Anang belum dapat memaparkan identitas perusahaan yang telah diperiksa. Dia akan menjelaskan ketika informasi yang dihimpun sudah cukup kuat.

  • Kejagung Ungkap 27 Perusahaan Ditelisik Terkait Bencana Sumatra

    Kejagung Ungkap 27 Perusahaan Ditelisik Terkait Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung mengungkapkan Satuan Tugas Pengamanan Investasi dan Pengelolaan Hutan (Satgas PKH) telah memeriksa 27 perusahaan terkait dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Perusahaan-perusahaan itu bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

    Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin menyampaikan hasil analisis Satgas PKH bersama Pusat Riset Interdisipliner ITB menunjukkan adanya dugaan kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap besarnya dampak bencana Sumatra yang  berdampak bencana banjir serta longsor yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Ia menuturkan, temuan itu memperlihatkan adanya korelasi kuat antara banjir besar dan alih fungsi lahan.

    “Diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Rabu (24/12/2025).

    Menurut Burhanuddin, alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai membuat daya serap air berkurang saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut memicu volume air cepat meluap dan memperparah bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera.

    Pemeriksaan tidak hanya menyasar korporasi, tetapi juga dilakukan terhadap pihak perorangan.

    Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa dari 27 perusahaan diantaranya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan.

    “Ada di bidang kelapa sawit ada. Tambang juga ada. Ada beberapa tambang juga,” ujar Anang.

    Anang menjelaskan, pemeriksaan dilakukan ketika Satgas PKH turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak. Namun, hingga kini Kejaksaan belum mempublikasikan identitas perusahaan yang diperiksa.

    Anang menyampaikan bahwa pemeriksaan ketika Satgas PKH menyambangi sejumlah lokasi di tiga provinsi itu. Namun, Anang belum dapat memaparkan identitas perusahaan yang telah diperiksa. Dia akan menjelaskan ketika informasi yang dihimpun sudah cukup kuat.

  • Natal Itu Keberpihakan bagi Korban Bencana

    Natal Itu Keberpihakan bagi Korban Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) mengucapkan Selamat Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semangat Natal tahun ini sangat relevan di tengah situasi bencana alam di beberapa wilayah Indonesia

    “Natal adalah karya penyelamatan Allah dari awal, melalui Bayi Kristus yang lahir secara sederhana penuh dengan solidaritas sosial,” ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

    Hasto mengatakan Natal tahun ini dirayakan dalam suasana berbeda. Bencana banjir dan longsor di Sumatra dan di beberapa wilayah lain di Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.

    “Perayaan Natal DPP PDI Perjuangan akan dilakukan di Tapanuli Tengah. Natal itu keberpihakan, termasuk mereka yang sedang susah akibat bencana alam. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana, terutama di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dan di wilayah lainnya,” lanjut Hasto.

    Hasto mengatakan bencana yang sedang dihadapi ini merupakan ujian yang dapat memperkuat iman dan kesabaran kita. “Mari kita jadikan momentum Natal ini untuk berbela rasa, melakukan langkah konkret membantu korban bencana, sambil menggelorakan harapan dengan bergotong royong dan mempercepat rehabilitasi seluruh fasilitas fisik,” ucap Hasto.

    Dia menambahkan PDIP menunjukkan kepedulian dan ikut bergotong royong membantu korban bencana dengan langsung menurunkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP bersama tim medis dan bantuan kemanusiaan yang diturunkan di sejumlah wilayah.