Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Banjir dan Longsor Sumatera 2025, BNPB: 812 Orang Meninggal Dunia

    Banjir dan Longsor Sumatera 2025, BNPB: 812 Orang Meninggal Dunia

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mencatatkan korban jiwa. 

    Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan jumlah korban terus meningkat seiring proses evakuasi dan pencarian yang masih berlangsung.

    Per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, BNPB merilis rekapitulasi dampak bencana yang menggambarkan luasnya kerusakan serta banyaknya warga yang terdampak.

    BNPB mencatat 812 jiwa meninggal dunia, 509 jiwa masih hilang, dan lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir November.

    Jika dirinci, korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 325 jiwa, Sumatera Utara: 311 jiwa, dan Sumatera Barat: 176 jiwa.
     

    Hingga kini, tim gabungan masih berupaya melakukan pencarian korban yang belum ditemukan di sejumlah titik yang sulit dijangkau.
    Kerusakan infrastruktur mencapai ribuan unit
    Selain menelan korban jiwa, bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. BNPB mencatat lebih dari 10.500 rumah rusak, dengan tingkat kerusakan bervariasi.

    Fasilitas umum juga ikut terdampak, meliputi:

    Fasilitas pendidikan: 326 unit rusak
    Fasilitas peribadahan: 185 unit rusak
    Fasilitas kesehatan: 25 unit rusak
    Gedung/kantor pemerintahan: 115 unit rusak
    Jembatan: 295 unit rusak

    Secara keseluruhan, 51 kabupaten di tiga provinsi mengalami dampak langsung dari banjir dan longsor ini.

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mencatatkan korban jiwa. 
     
    Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan jumlah korban terus meningkat seiring proses evakuasi dan pencarian yang masih berlangsung.
     
    Per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, BNPB merilis rekapitulasi dampak bencana yang menggambarkan luasnya kerusakan serta banyaknya warga yang terdampak.

    BNPB mencatat 812 jiwa meninggal dunia, 509 jiwa masih hilang, dan lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir November.
     
    Jika dirinci, korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 325 jiwa, Sumatera Utara: 311 jiwa, dan Sumatera Barat: 176 jiwa.
     

    Hingga kini, tim gabungan masih berupaya melakukan pencarian korban yang belum ditemukan di sejumlah titik yang sulit dijangkau.
    Kerusakan infrastruktur mencapai ribuan unit
    Selain menelan korban jiwa, bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. BNPB mencatat lebih dari 10.500 rumah rusak, dengan tingkat kerusakan bervariasi.
     
    Fasilitas umum juga ikut terdampak, meliputi:
     
    Fasilitas pendidikan: 326 unit rusak
    Fasilitas peribadahan: 185 unit rusak
    Fasilitas kesehatan: 25 unit rusak
    Gedung/kantor pemerintahan: 115 unit rusak
    Jembatan: 295 unit rusak
     
    Secara keseluruhan, 51 kabupaten di tiga provinsi mengalami dampak langsung dari banjir dan longsor ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Didesak Jadikan Musibah di Sumatera Berstatus Bencana Nasional, Mensesneg: Pemerintah Masih Sanggup Tangani

    Didesak Jadikan Musibah di Sumatera Berstatus Bencana Nasional, Mensesneg: Pemerintah Masih Sanggup Tangani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh hingga kini masih jadi sorotan dan mendapat perhatian luas publik dunia.

    Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk menetapkan peristiwa itu sebagai bencana nasional. Namun, hingga kini pemerintah belum mau menerapkannya.

    Pemerintah menyatakan belum membutuhkan bantuan luar negeri untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor di ketiga provinsi tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan saat ini pemerintah memusatkan penanganan pemulihan bencana pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Ia tak memungkiri, sejumlah negara telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.

    “Untuk sementara ini belum. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat, baik berupa ucapan keprihatinan maupun tawaran bantuan,” kata Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo memastikan, pemerintah masih mampu menangani seluruh persoalan bencana yang terjadi di Sumatera. Ia juga memastikan ketersediaan pangan dalam negeri mencukupi, karena stok nasional saat ini masih melimpah.

    Sebelumnya, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar meminta agar pemerintah segera menetapkan status musibah tersebut sebagai Bencana Nasional.

    “Apalagi banyak daerah bencana di Sumatra seperti Aceh, Sumut dan Sumbar ini telah meluluhlantakan seluruh infrakstruktur seperti jalan dan jembatan, juga rumah penduduk serta gedung sekolah, tempat peribadatan. Bahkan tidak sedikit korban yang belum ketemu bahkan belum tersentuh bantuan. Sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas,” ujar Kiai Anwar, Sabtu (29/11/2025).

  • 9 Raut Wajah Gibran Sampaikan Permohonan Maaf ke Pengungsi Banjir Sumatera Nasional

    9 Raut Wajah Gibran Sampaikan Permohonan Maaf ke Pengungsi Banjir Sumatera Nasional

    Raut Wajah Gibran Sampaikan Permohonan Maaf ke Pengungsi Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    ACEH, KOMPAS.com
    – Dua kali Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf kepada para pengungsi yang dia kunjungi pada Kamis (4/12/2025) hari ini, pertama di Sumatera Barat dan kedua di Sumatera Utara.
    Pertama, Gibran menyampaikan permohonan maaf di lokasi pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
    “Assalamualaikum warahmatulahi wa barakatuh. Salam dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya haturkan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya…,” kata Gibran di hadapan pengungsi, termasuk pria dewasa, ibu-ibu, dan anak-anak.
    Gibran berbicara dengan tempo pelan. Ada jeda lima detik antara permohonan maaf dan kalimat selanjutnya.
    “Bapak, ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca-bencana ini,” kata Gibran disambut syukur alhamdulillah oleh para pengungsi.
    Raut wajah Gibran saat menyampaikan permohonan maaf terlihat serius, pelan, dan tanpa senyum, memegangi mikrofon merah dengan tangan kanan.
    Di belakangnya ada Gubernur Sumatera Utara Mahyeldi, Bupati Agam Benni Warlis, dan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari Sumatera Barat Andre Rosiade.
    Di tempat kunjungan kedua, Gibran juga meminta maaf ke warga korban banjir.
    Permintaan maaf disampaikannya saat mengunjungi para pengungsi banjir di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
    “Bapak ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Bapak ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami di sini untuk bapak ibu semua, ya,” kata Gibran kepada para pengungsi.
    Raut wajah Gibran pada permohonan maaf kali kedua ini juga serius, tempo penyampaian kalimatnya pelan.
    Dia didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irwan Pasaribu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Haji: Kuota petugas haji dari TNI-Polri akan ditambah

    Kementerian Haji: Kuota petugas haji dari TNI-Polri akan ditambah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Haji dan Umrah menyatakan jumlah petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri akan ditambah.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penambahan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah,” ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dahnil mengatakan penambahan petugas haji dari unsur TNI-Polri tersebut dilakukan untuk memperkuat unsur perlindungan jemaah.

    Dia menjelaskan keberadaan petugas keamanan dari kedua institusi itu dinilai mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan jemaah di lapangan.

    “Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” kata Dahnil.

    Terkait persentase penambahan personel petugas haji dari kedua unsur tersebut, Dahnil mengatakan itu belum ditetapkan karena masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

    “Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” ucap dia.

    Dalam kesempatan itu, Dahnil turut menyinggung mengenai proses rekrutmen petugas haji di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia mengatakan, proses rekrutmen petugas haji di tiga provinsi yang terdampak bencana itu akan ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

    Menurutnya, proses ini baru bisa dilaksanakan setelah kondisi stabil dan menunggu kesiapan dari daerah masing-masing.

    “Kami tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil,” kata Dahnil.

    Dahnil juga menyatakan pihaknya akan memberikan relaksasi proses pelunasan biaya haji kepada para calon jamaah haji 2026 yang terdampak bencana di Sumatera.

    Dia menyebut calon jamaah haji yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mendapatkan perpanjangan waktu untuk melunasi biaya.

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kami akan (beri) relaksasi di tiga daerah ini,” ucapnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri relaksasi pelunasan biaya haji bagi korban bencana

    Pemerintah beri relaksasi pelunasan biaya haji bagi korban bencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan, akan memberikan relaksasi proses pelunasan biaya haji kepada para calon jamaah haji 2026 yang terdampak bencana di Sumatera.

    Ia menyebut calon jamaah haji yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mendapatkan perpanjangan waktu untuk melunasi biaya.

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kami akan (beri) relaksasi di tiga daerah ini,” ujar dia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan, pelunasan pembayaran haji ditetapkan pada Desember 2025. Namun, pemerintah memutuskan untuk memberikan pengecualian terhadap para korban bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu pada Desember ini, tanggal 24. Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kami relaksasi, kami bisa perpanjang,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa relaksasi ini hanya sebatas perpanjangan waktu saja dan tidak ada hal lain yang diberikan kepada calon jamaah haji yang terdampak banjir.

    “Syarat seperti biasa ya. Maksudnya, normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” kata dia.

    Terkait dengan proses rekrutmen petugas haji di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dia mengatakan, akan menunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

    Menurutnya, proses ini baru bisa dilaksanakan setelah kondisi stabil dan menunggu kesiapan dari daerah masing-masing.

    “Kami tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil,” kata dia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Bencana ekologis, yakni banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di pulau Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengundang sorotan dari pakar kebencanaan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hijrah Saputra.

    Hijrah menuturkan bencana yang terjadi di pulau Sumatra tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang tengah melanda Asia Tenggara dan berhubungan dengan perubahan pola hujan. Hal tersebut dibuktikan dengan banjir yang juga terjadi di Malaysia hingga Thailand.

    “Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia,” ujar Hijrah, Kamis (4/12/2025).

    Namun, ia menyebut bahwa terdapat faktor lain yang turut andil memperparah bencana di Sumatra, hingga merenggut ratusan korban jiwa, berbagai fasilitas umum rusak parah, hingga menyebabkan ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal. Faktor tersebut ialah kondisi lingkungan yang telah rusak.

    “Faktor penyebab banjir di Sumatra adalah kondisi lingkungan, seperti lereng gundul, permukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif,” bebernya.

    Menurutnya, aktivitas penebangan kayu di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah faktor yang memperparah bencana tersebut. Dalam ekosistem, pohon berperan vital sebagai penyimpanan cadangan air tanah dan berfungsi menahan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.

    “Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor,” tegasnya.

    Dalam upaya penanganan bencana, Hijrah mengapresiasi langkah cepat pemerintah, seperti evakuasi menggunakan helikopter dan kapal perang, distribusi logistik, pemulihan listrik, hingga operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut menunjukkan respon darurat yang berjalan cukup baik. Namun, menurutnya pemerintah masih perlu meningkatkan antisipasi untuk meminimalisasi kejadian serupa terjadi kembali.

    “Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ucapnya.

    Hijrah mengungkapkan terdapat tiga tahapan langkah konkret yang dapat dijalankan. Pertama, langkah jangka pendek, yakni fokuskan SAR dalam 72 jam pertama usai terjadinya bencana, suplai logistik, dan layanan kesehatan. 

    Langkah kedua, yakni jangka menengah adalah melakukan audit kerusakan, perbaikan infrastruktur, dan relokasi warga dari zona merah. Terakhir, jangka panjang, dengan rehabilitasi DAS, reboisasi lereng, normalisasi sungai, hingga integrasi mitigasi bencana ke RPJMD. 

    “Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” pungkasnya.

  • Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh Nasional 4 Desember 2025

    Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh Nasional 4 Desember 2025

    Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta meningkatnya risiko keselamatan di berbagai daerah.
    Situasi itu tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga dirasakan oleh pegawai
    Jasa Raharja
    dan tenaga pendukung (ARU) yang berada di wilayah terdampak.
    Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Jasa Raharja menjalankan rangkaian program bantuan untuk mendukung
    pemulihan pascabencana
    bagi seluruh kelompok terdampak.
    Salah satu implementasinya adalah
    penyaluran bantuan
    sosial kepada warga di dua desa paling terdampak di
    Kabupaten Pidie
    , Aceh, yaitu Desa Lamkawe dan Desa Kandang, pada Selasa (2/12/2025).
    Kegiatan itu dilaksanakan setelah tim Jasa Raharja melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Kepolisian Resor (Polres) Pidie, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    Dari total 19 desa yang teridentifikasi terdampak banjir, hasil pemetaan menunjuk dua desa tersebut sebagai wilayah dengan dampak paling parah. Desa Lamkawe tercatat memiliki 192 kepala keluarga, sementara Desa Kandang terdampak sebanyak 115 kepala keluarga.
    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk hadir di saat masyarakat membutuhkan.
    “Jasa Raharja berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi situasi darurat yang menuntut respons cepat dan tepat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Dewi menyebut bantuan yang disalurkan di Kabupaten Pidie merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Jasa Raharja untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
    “Kami memastikan seluruh proses berjalan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para
    stakeholder
    agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat,” ucapnya.
    Adapun bantuan yang diberikan meliputi 100 karung beras masing-masing 5 kilogram (kg), 100 bungkus minyak goreng, 100 kotak air mineral, 54 kotak mi instan, serta 150 porsi makanan siap santap berupa nasi ayam.
    Bantuan didistribusikan secara proporsional sesuai jumlah warga terdampak di masing-masing desa. Penyerahan dilakukan langsung oleh perwakilan Jasa Raharja Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh beserta tim kepada kepala desa dan perwakilan warga.
    Pelaksanaan kegiatan tersebut turut didukung oleh berbagai unsur pemerintah daerah, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Asisten I Sekda, Kepala BPBD, Kepala Dinsos, Kepala Satpol PP, Kaur Bin Ops (KBO) Polres Pidie, hingga Komandan Subdenpom Sigli. Kolaborasi tersebut memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat, aman, dan tepat sasaran.
    Selain bantuan untuk masyarakat, Jasa Raharja juga menjalankan program dukungan bagi pegawai Jasa Raharja dan ARU yang terdampak, termasuk penyaluran bantuan finansial secara langsung serta bantuan melalui yayasan di masing-masing kantor wilayah.
    Upaya tersebut menjadi bagian penting dari wujud solidaritas internal perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga besar Jasa Raharja.
    Jasa Raharja menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai
    stakeholder
    untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
    Melalui langkah-langkah sosial yang terarah, perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta memastikan pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BERITA FOTO: Situasi Aceh Tamiang yang Mencekam Saat Malam Regional 4 Desember 2025

    BERITA FOTO: Situasi Aceh Tamiang yang Mencekam Saat Malam Regional 4 Desember 2025

    BERITA FOTO: Situasi Aceh Tamiang yang Mencekam Saat Malam
    Tim Redaksi
    DOKUMENTASI/ Tim Media Gubernur Aceh Kondisi kawasan Aceh Tamiang saat malam haru pasca diterjang banjir. Jalanan gelap, mobil bekas dihantam air masih bertumpukan di jalanan.DOKUMENTASI/ TIM MEDIA GUBERNUR ACEH Kondisi kawasan Aceh Tamiang saat malam haru pasca diterjang banjir. Jalanan gelap, mobil bekas dihantam air masih bertumpukan di jalanan.DOKUMENTASI/ Tim Media Gubernur Aceh Kondisi kawasan Aceh Tamiang saat malam haru pasca diterjang banjir. Jalanan gelap, mobil bekas dihantam air masih bertumpukan di jalanan.DOKUMENTASI/ Tim Media Gubernur Aceh Kondisi kawasan Aceh Tamiang saat malam haru pasca diterjang banjir. Jalanan gelap, mobil bekas dihantam air masih bertumpukan di jalanan.DOKUMENTASI/ Tim Media Gubernur Aceh Kondisi kawasan Aceh Tamiang saat malam haru pasca diterjang banjir. Jalanan gelap, mobil bekas dihantam air masih bertumpukan di jalanan.DOKUMENTASI/ Tim Media Gubernur Aceh Kondisi kawasan Aceh Tamiang saat malam haru pasca diterjang banjir. Jalanan gelap, mobil bekas dihantam air masih bertumpukan di jalanan.DOKUMENTASI/ Tim Media Gubernur Aceh Foto: Kondisi kawasan Aceh Tamiang saat malam haru pasca diterjang banjir. Jalanan gelap, mobil bekas dihantam air masih bertumpukan di jalanan.DOKUMENTASI/ Tim Media Gubernur Aceh Kondisi kawasan Aceh Tamiang saat malam haru pasca diterjang banjir. Jalanan gelap, mobil bekas dihantam air masih bertumpukan di jalanan.DOKUMENTASI/ Tim Media Gubernur Aceh Kondisi kawasan Aceh Tamiang saat malam haru pasca diterjang banjir. Jalanan gelap, mobil bekas dihantam air masih bertumpukan di jalanan.
    ACEH TAMIANG, KOMPAS.com
    – Memasuki hari kesembilan pascabanjir bandang, Kabupaten Aceh Tamiang masih dalam kondisi memprihatinkan. Jalanan berdebu, mobil-mobil bekas hantaman air masih bertumpukan.
    Saat malam hari,
    Aceh
    Tamiang gelap total. Tidak ada jaringan listrik hingga internet yang menyala.
    Masyarakat yang rumahnya hancur berteduh di pengungsian, mereka kekurangan air bersih hingga stok makanan.
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menerobos wilayah
    Aceh Tamiang
    untuk menyalurkan bantuan pada Rabu (3/12/2025) malam.
    Mereka Berangkat dari Kota Lhokseumawe untuk membagikan bantuan kepada warga terdampak hingga pukul 03.15 WIB, Kamis (4/12/2025).
    Di Aceh Tamiang, Mualem mengaku saat ini masyarakat di sana kewalahan untuk memperoleh air bersih.
    “Kita sedih dan pilu melihat kondisi ini. Kita harap rakyat Aceh tabah menghadapi cobaan
    banjir dan longsor
    ,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Relaksasi Pelunasan Biaya Haji 2026 untuk Korban Banjir Sumatra

    Ada Relaksasi Pelunasan Biaya Haji 2026 untuk Korban Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berencana akan memberikan keringanan untuk para korban banjir Sumatra, khususnya dalam pelunasan biaya haji 2026.

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kita akan relaksasi di tiga daerah ini,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenaj) Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Adapun berdasarkan kesepakatan, waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 2026 tahap pertama dimulai pada 24 Desember 2025.

    “Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang,” ungkap Dahnil.

    “Syarat seperti biasa, ya. Maksudnya normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” sambungnya.

    Dahnil juga mengungkapkan, menunda proses seleksi petugas haji 2026 di tiga provinsi Sumatra terdampak banjir. 

    “Jadi untuk daerah Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat itu kita tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil,” tutur Dahnil.

  • Menhut Raja Juli Sebut Deforestasi di 3 Wilayah Banjir Sumatera Turun

    Menhut Raja Juli Sebut Deforestasi di 3 Wilayah Banjir Sumatera Turun

    Sebelumnya, Raja Juli menegaskan, bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melecut dirinya dan para pimpinan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). 

    Hal itu disampaikan Raja Juli saat mengawali pemaparannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

    “Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar Raja Juli. 

    Raja menegaskan bencana Sumatera menjadi pendorong Kemenhut untuk mengevaluasi total kebijakan tata kelola hutan.

    “Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” katanya.

    Selain itu, Raja mengaku telah mengikuti instruksi dari Presiden untuk menggalang bantuan untukmpara korban. 

    “Kami di Kementerian Kehutanan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto melalui mensesneg dan seskab terus menggalang bantuan, terutama dari UPT UPT di Sumatera untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak,” tutupnya.