Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • LPG berhasil masuk di Bireun dan Tapteng yang terisolir akibat bencana

    LPG berhasil masuk di Bireun dan Tapteng yang terisolir akibat bencana

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bersama Pertamina akhirnya berhasil memasok kebutuhan LPG masyarakat di wilayah-wilayah yang terisolir akibat terputusnya jalur pasokan pascabanjir dan longsor seperti di Bireun, Aceh dan Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

    Terputusnya jembatan di Bireun, Aceh, menyebabkan pemerintah memasok kebutuhan LPG di wilayah terdampak Aceh bagian utara melalui dua jalur. Pertama, dari sisi utara melalui kapal yang memuat skid tank dari terminal LPG Arun (Lhokseumawe) ke Banda Aceh.

    “Kapal akan tiba di Lhokseumawe Kamis hari ini dan akan tiba di Banda Aceh Jumat (5/12) besok,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

    Jalur kedua adalah pengiriman melalui sisi selatan dan barat Aceh dengan mengirimkan tabung isi dari Sumatera Utara (Sumut), serta menyiapkan gudang darurat di Aceh Barat. Untuk pasokan LPG pertama, menurut dia, sudah tiba pada Kamis ini

    Sementara itu, ia mengatakan untuk pasokan LPG kebutuhan masyarakat Sibolga, Tapanuli Tengah dan Nias, pengiriman juga akan dilakukan melalui dua jalur. Pertama melalui jalur laut menggunakan skid tank dan pengiriman tabung isi dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, ke Nias, Sibolga, dan Tapanuli Tengah.

    Kedua melalui jalur darat, lewat Pakpak Bharat ke Tapteng—Sibolga.

    “Pengiriman pertama sudah tiba kemarin (Rabu, 3/12) melalui dua jalur alternatif ini,” kata Bahlil.

    Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi beban masyarakat terdampak bencana yang terisolir, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

    Pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di daerah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman, meski distribusi di sejumlah titik masih mengalami kendala akibat akses jalan yang terputus.

    Stok BBM di daerah terdampak bencana dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kisaran tujuh hingga delapan hari atau sesuai dengan standar kecukupan.

    “Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus, itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu, kita sebagian ada pakai genset, pakai tangki, terus dilakukan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titiek Soeharto Singgung Jenderal Bintang 2 atau 3 Diduga Bekingi Ilegal Logging, Siapa?

    Titiek Soeharto Singgung Jenderal Bintang 2 atau 3 Diduga Bekingi Ilegal Logging, Siapa?

    GELORA.CO – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyinggung sosok siapa yang membekingi penebangan atau pembalakan kayu secara liar dan tidak sah (illegal logging) yang diduga kuat sebagai biang kerok bencana alam yang melanda Sumatera hingga Aceh.

    Meski Titiek tidak menyebut secara jelas siapa pembeking itu, hanya saja dia menyinggung jenderal bintang 2 hingga bintang 3. Hal itu disampaikan Titiek usai rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di komplek DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

    Bahwa, Titiek meminta kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang saat ini dipimpin Raja Juli untuk menyetop segala pemotongan pohon, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Maka dia meminta Kemenhut tidak takut kepada siapapun dibelakang perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan pohon tersebut.

    “Kemenhut gak usah takut apakah itu di belakangnya. Mau bintang 3, bintang 3 atau berapa, itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi, tidak hanya di tiga daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia,” tegas Titiek.

    Titiek pun meminta aparat penegak hukum menghukum mereka yang menebang pohon serampangan baik untuk perkebunan maupun pertambangan dan lain sebagainya. 

    Pasalnya, batang kayu gelondongan sebelumnya terpantua terbawa aliran banjir bandang di Sumatera. Kemudian adanya pengangkutan kayu dari Sibolga pasca-bencana banjir dan longsor.

    “Kemudian mencari tahu, menghukum siapa saja yang menyebabkan pohon, batang-batang kayu yang sampai segitu banyak memenuhi aliran sungai maupun laut, pantai.”

    “Jadi kami minta itu supaya ditindak. Terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan, atau pertambangan itu dikaji lagi amdalnya. Jangan main kasih aja,” timpal politikus Partai Gerindra itu.

    Di lain sisi, Titiek memberi sinyal bahwa pihaknya bersama pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus kewajiban mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% per pulau atau daerah aliran sungai (DAS) yang sebelumnya diatur dalam UU Kehutanan

    “Segala sesuatu yang merugikan masyarakat apakah itu undang-undang, tentunya kami menginginkan kamii sebagai wakil rakyat menginginkan untuk itu diperbaiki untuk kepentingan masyarakat banyak,” demikian Titiek.

     Izin Lingkungan Perusahaan Biang Kerok Banjir Sumatera Dicabut

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mencabut semua persetujuan lingkungan terhadap perusahaan yang ada di lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Hanif mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut juga dipanggil ke Kementerian LH pada pekan depan. 

    Total ada 8 perusahaan yang dipanggil. Dia menyebut, perusahaan-perusahaan ini kedapatan memperparah banjir di Sumatera berdasarkan analisis satelit.

    “Mulai dari sisi korporasi, tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah bencana banjir ini,” ujar Hanif, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

    Lalu, berhubung bencana di Sumatera menimbulkan korban jiwa, maka Kementerian LH juga akan melakukan pendekatan pidana. Selain perusahaan yang merusak lingkungan, pemerintah daerah yang terbukti memberikan izin juga akan disanksi. 

    Hanif kembali menekankan bahwa semua dokumen lingkungan, khususnya di daerah aliran sungai (DAS), sudah dicabut.

    “Untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian. Kami telah me-review, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS itu untuk kemudian kita melakukan review,” tandasnya.

  • Menkeu Purbaya Turunkan Target Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 Jadi 5,5 Persen, Apa Alasannya?

    Menkeu Purbaya Turunkan Target Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 Jadi 5,5 Persen, Apa Alasannya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengoreksi target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025. Jika sebelumnya dipatok pada rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen, kini target diturunkan jadi 5,5 persen.

    Koreksi target pertumbuhan ekonomi untuk kuartal IV-2025 itu dilakukan Menkeu Purbaya setelah terjadinya bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Purbaya memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 akan bergerak sedikit melambat dari yang ditargetkan.

    “Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12).

    Sebelumnya, Purbaya mematok rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen untuk pertumbuhan pada kuartal IV lantaran menilai tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan. Namun, dengan terjadinya bencana, dia menurunkan target ke level 5,5 persen.

    Karena itu, sebagai langkah mitigasi pemerintah akan terus memantau kondisi keuangan di sistem finansial sambil bersiap untuk kembali menyuntikkan injeksi dana ke perbankan agar perekonomian kembali terdongkrak.

    “Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” ujarnya.

    Secara paralel, Bendahara Negara juga bersiap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bila jumlah yang dibutuhkan melampaui anggaran yang ada saat ini. Hal ini mengingat dampak bencana yang terjadi berskala luas hingga mencapai tiga provinsi.

  • Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani Nasional 4 Desember 2025

    Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani Nasional 4 Desember 2025

    Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan dua pesan Presiden Prabowo Subianto sejak dia menjabat sebagai bos Kemenhut.
    Hal tersebut disampaikan usai Raja Juli menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI yang membahas soal musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera.
    “Saya diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto itu dua: Pertama, jaga hutan. Kedua, harus berani,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
    Raja Juli mengatakan bahwa ia berusaha sekuat tenaga dengan pengalaman birokrasi seperti Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Kepala OIKN, serta pengalamannya sebagai aktivis dan akademisi untuk menjaga hutan.
    Dalam hal ini, Raja Juli menyinggung soal dirinya yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 18 perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan pada Februari 2025.
    “(Itu) bagian dari berbenah sektor kehutanan, saya sudah mencabut 500.000 (hektar), setengah juta PBPH, dan (ini) bagian dari menjaga hutan,” tegas dia.
    Di sisi lain, Raja Juli masih menunggu restu dari Prabowo untuk kembali mencabut PBPH 20 perusahaan dengan total luas lahan 750.000 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia.
    “Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat),” ucap dia.
    Dalam hal ini, Raja Juli mengungkapkan bahwa tim
    Penegakan Hukum
    (Gakkum) Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang memperparah bencana di Sumatera.
    “Dan saya kira dalam satu-dua hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan,” ujar dia.
    “Jadi sekali lagi, keberanian, Pak Prabowo memerintahkan saya untuk berani. Dan Alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH. Dan dengan Satgas ini, keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik,” tambah dia.
    Oleh karena itu, amanah dari Prabowo ini bagi Raja Juli merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kepala negara dan rakyat.
    “Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami sudah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan Bahlil ke SPBU Swasta: Kalo Mau Berbisnis Monggo, Tapi Patuhi Aturan

    Pesan Bahlil ke SPBU Swasta: Kalo Mau Berbisnis Monggo, Tapi Patuhi Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) berada dalam kondisi aman.

    Menjawab pertanyaan mengenai kesiapan pasokan BBM selama masa libur akhir tahun, Bahlil menegaskan bahwa stok nasional berada dalam batas aman.

    “Natal dan Tahun Baru untuk stok [BBM] nasional masih sesuai standar kita, 18 sampai 21 hari. Insyaallah tidak ada masalah,” ujar Bahlil usai melaporkan perkembangan penanganan bencana di Sumatra kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Menurutnya, Pemerintah memastikan kesiapan energi dan distribusi BBM menjadi salah satu fokus utama menjelang lonjakan mobilitas masyarakat pada periode Nataru.

    Tak hanya itu, dia juga menambahkan bahwa pihak swasta tetap diperbolehkan terlibat dalam bisnis BBM selama mengikuti regulasi yang berlaku.

    “Menyangkut dengan swasta, ya kalau mereka mau berbisnis monggo, enggak ada masalah kan. Tapi ikut aturan yang berlaku dong di republik kita, ya,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil melaporkan perkembangan terkini penanganan krisis energi dan logistik di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan terakhir hasil kunjungan saya ke lokasi bencana. Baik di Aceh, di Bireuen, kemudian di Sumatera Utara, di Tapsel, Tapteng, dan di Sibolga. Kemudian di Sumbar, di Kabupaten Agam,” ujar Bahlil.

    Bahlil menjelaskan, gangguan listrik di Aceh disebabkan putusnya jaringan transmisi akibat banjir. PLTG Arun berkapasitas 200 megawatt sempat padam tetapi kini sudah mulai menyala kembali.

    “Urusan listrik untuk di Aceh, untuk meng-cover Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt PLTG kita yang mati karena Sutet-nya terkena banjir, dan sekarang sudah dinaikkan. Insyaallah besok malam itu sudah bisa, listriknya bisa jalan, paling lambat hari Sabtu,” katanya.

    Untuk wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), listrik mulai pulih sejak malam sebelumnya meskipun belum optimal. 

    “Jadi mungkin juga besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik,” imbuhnya.

    Ketika ditanya soal kondisi Aceh Tamiang, Bahlil menyebut masih perlu memastikan detail lapangannya.

    Namun dia memastikan bahwa perbaikan jaringan transmisi utama yang mengaliri sekitar 600.000 rumah terus dilakukan.

    “Memang sekarang ada lagi sebagian yang Sutet kita jatuh lagi. Dan tim SDM dan PLN jalan terus,” katanya.

  • Kemenko IPK: Tata ruang menjadi kunci untuk mengantisipasi bencana

    Kemenko IPK: Tata ruang menjadi kunci untuk mengantisipasi bencana

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan tata ruang menjadi kunci untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

    ” Hal yang tidak kalah pentingnya dari kementerian di bawah koordinasi kami itu adalah tata ruang. Tata ruang jadi penting juga, mari kita jaga dimana ruang yang cocok untuk dijadikan misalnya tempat tinggal, tetapi di ruang tersebut misalnya terdapat sesar gempa atau mudah longsor, mungkin bisa diingatkan juga,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Muhammad Rachmat Kaimuddin dalam konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, soal tata ruang tersebut tentunya bukan wewenang pemerintah pusat semata karena hal tersebut juga wewenang bersama dengan pemerintah daerah.

    “Dan ini tentunya tidak semua adalah wewenang pusat semata, itu juga bareng-bareng dengan pemerintah daerah yang tentunya lebih mengetahui situasi daerahnya,” katanya.

    Saat ini, kata Rachmat, pemerintah berfokus pada upaya penyelamatan korban bencana di Sumatera dan ketika tahap penyelamatan sudah selesai lalu masuk ke tahap pasca bencana di mana pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang mengalami kerusakan.

    “Tentunya untuk bencana, pertama saat ini kita fokus dulu penyelamatan. Nanti setelah selesai di tanggap bencana tentunya kemudian adalah pembangunan infrastruktur pasca bencana dikarenakan terdapat infrastruktur-infrastruktur yang mengalami kerusakan, jadi perlu kita lakukan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan melakukan evaluasi tata ruang pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Nusron menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakter lingkungan serta meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

    “Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai dengan pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai,” ujarnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap akses jalur darat di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh hingga Sibolga, Sumatra Utara (Sumut) telah terbuka dan mulai dapat dilintasi kendaraan usai bencana banjir bandang dan longsor.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengerahkan alat berat untuk penanganan lumpur pascabencana di sejumlah titik lokasi bencana.

    “Hari ini beritanya untuk yang [Aceh] Tamiang itu sudah terbuka semuanya. Saya juga mengutip dari informasi yang disampaikan Pak Seskab ya kemarin pada saat Posko terpadu, jadi sudah bisa dilewati. Sibolga itu juga sudah bisa dilalui semuanya,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, Diana menyebut saat ini Kementerian PU juga tengah melakukan identifikasi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Khususnya, pada akses jembatan hingga jalan. Di mana, proses perbaikan dilaporkan bakal dijalankan secara bertahap.

    Dia menargetkan, penanganan lumpur tersebut dibidik rampung dalam kurun waktu satu minggu ke depan.

    “Kita harus mengidentifikasi dulu [anggaran yang dibutuhkan berapa], kemudian nanti kita cek verifikasi, kerusakannya seperti apa, kita butuhnya seperti apa. Tetapi untuk tanggap darurat sekarang ya mesti harus dilakukan,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Ditjen Bina Marga Kementerian PU hingga 3 Desember 2025, sejumlah ruas strategis yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor kini telah kembali terhubung dan fungsional. 

    Sejumlah ruas jalan nasional yang telah berhasil dipulihkan dan dapat dilalui antara lain ruas Banda Aceh–Meureudu yang kini kembali terhubung. Ruas Batas Kota Lhokseumawe–Kota Langsa juga sudah dapat dilalui, dengan pembersihan sedimen yang terus dilakukan di lapangan. 

    Selanjutnya, ruas Kota Langsa–Kota Kuala Simpang telah tertangani dari endapan material banjir. Ruas Kota Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara per 3 Desember 2025 sudah dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Saat ini masih dilanjutkan pembersihan dengan dukungan alat berat berupa 4 unit excavator backhoe, 2 unit wheel loader, dan 2 unit motor grader. 

    Kemudian ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara kini juga telah kembali dapat dilalui. Ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya yang berada di wilayah dataran tinggi saat ini telah terhubung untuk kendaraan roda dua. 

    Sementara itu, ruas Simpang Uning–Uwaq–Blangkejeren juga telah terbuka bagi kendaraan roda dua dan tengah dipersiapkan agar segera dapat dilalui kendaraan roda empat.

  • Bahlil Evaluasi Total Tambang di Wilayah Bencana Sumatera!

    Bahlil Evaluasi Total Tambang di Wilayah Bencana Sumatera!

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi total pada pengelolaan tambang di wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Ramai anggapan operasional tambang menjadi biang kerok parahnya dampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurutnya, tambang yang ada kebanyakan di Sumatera Utara. Di Aceh, pihaknya masih melakukan pengecekan dan di Sumatera Barat tidak ada.

    “Kalau di Sumbar itu nggak ada. Di Aceh pun kita lagi pengecekan. Nah kalau di Sumut tim kita lagi evaluasi, kalau tim evaluasi saya akan cek dampaknya, apakah tambang ini ada apa tidak,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Dia menegaskan apabila tambang-tambang yang sudah dievaluasi memiliki dampak lingkungan yang tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, pihaknya akan mengambil langkah tegas kepada perusahaannya.

    “Saya pastikan kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai kaidah dan aturan berlaku, kami akan berikan sanksi tegas,” kata Bahlil.

    Dalam keterangan tertulis, sebelumnya Bahlil mengatakan kegiatan pertambangan adalah salah satu cara perbaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat bukan mendatangkan bencana. Namun jika yang terjadi malah merusak lingkungan, maka hal tersebut harus ditindak tegas.

    “Ini menyedihkan. Saya pastikan akan menindak tegas para penambang yang bekerja serampangan tidak sesuai ketentuan, jika benar musibah ini terjadi akibat kegiatan pertambangan,” kata Bahlil.

    Jika terbukti banjir dan longsor ini terjadi imbas penambangan yang serampangan, Bahlil meminta kondisi ini harus disudahi karena tidak boleh ada kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan. Bahlil menekankan pentingnya mitigasi bencana agar tidak lagi terjadi.

    “Tidak boleh ada lagi kejadian bencana yang memakan korban 770 jiwa dan ribuan masyarakat mengungsi,” ujar Bahlil.

    Lihat juga Video ‘Kata Bahlil Soal Dugaan Banjir di Sumatera Akibat Tambang Ilegal’:

    (acd/acd)

  • Korban Hilang Akibat Banjir dan Longsor di Sumut Bertambah Jadi 205 Orang, Berikut Rinciannya

    Korban Hilang Akibat Banjir dan Longsor di Sumut Bertambah Jadi 205 Orang, Berikut Rinciannya

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan sebanyak 207 truk logistik diberangkatkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai wujud percepatan dukungan pemerintah dalam situasi darurat.

    “Hari ini kita kirimkan Rp34,8 miliar nilainya, dalam bentuk barang bukan uang, ada beras, susu, sosis, mie instan, hingga air mineral,” kata Mentan dalam pelepasan bantuan kemanusiaan 207 truk logistik untuk daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bantuan kemanusiaan itu bagian dari donasi yang dihimpun dari seluruh jajaran Kementerian Pertanian termasuk pengusaha mitra kementerian itu hingga BUMN.

    Adapun dana bantuan yang sebelumnya dihimpun mencapai Rp75,85 miliar.

    Amran menyebutkan ratusan truk itu memuat 25 ton beras, 35 ton minyak goreng, 38 ton gula pasir, 1.780 dos susu, hingga 2.480 dus air mineral.

    “Masih banyak lainnya ada sarden, teh, kopi, baju, pampers, telur, pembalut, peralatan sholat, perlengkapan mandi, selimut, telur, obat-obatan,” jelas Mentan.

    Amran menjelaskan pengiriman logistik dilakukan melalui jalur laut menggunakan KRI Banda Aceh, dengan pembagian 70 truk untuk Aceh, 70 truk untuk Sumatera Utara, dan 67 truk untuk Sumatera Barat sesuai kebutuhan di tiap daerah.

    “Insya Allah nanti kapal ini sandar pertama di Sumbar, Padang. Kemudian bergerak ke Sibolga, Sumut. Kemudian terakhir di Aceh, kami sudah bagi,” jelasnya.

    Ia menyampaikan apresiasi kepada para mitra, pengusaha, BUMN, hingga pegawai Kementerian Pertanian yang secara sukarela memberikan donasi, sehingga terkumpul Rp75 miliar lebih yang digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

    Amran menegaskan seluruh bantuan dikawal langsung tim Kementerian Pertanian di lapangan, sementara jajaran Bulog juga bekerja siang malam, bahkan tinggal di tenda selama beberapa hari untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

    “Semua yang kita kirim ini dikawal oleh Kementerian Pertanian. Kenapa? Ini amanah dari teman-teman pegawai. Pegawai kami (menyumbang) Rp50.000, Rp200.000 per, terkumpul Rp10 miliar. Tapi, ada (perusahaan) yang (donasi) Rp20 juta, ada yang Rp10 juta, ada Rp5 juta, ada Rp1 juta, ada Rp200 jutaan,” jelasnya.

  • Menteri ESDM pastikan pemulihan listrik di Tapanuli Tengah dipercepat

    Menteri ESDM pastikan pemulihan listrik di Tapanuli Tengah dipercepat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan percepatan pemulihan pasokan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan menargetkan seluruh jaringan kembali normal pada Jumat (5/12/2025).

    Menurut Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, pemulihan menjadi instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Pada Selasa (2/12/2025) malam, Bahlil menggelar rapat darurat di Kantor Bupati Tapanuli Tengah di tengah kondisi penerangan yang masih tidak stabil pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

    Hadir dalam rapat itu Gubernur Sumut, Bupati Tapanuli Tengah, serta Direktur Utama PT PLN dan Dirut PT Pertamina.

    “Sekarang tower-tower yang jatuh, materialnya sudah ada dan saya meminta kepada PLN, insya Allah hari Jumat ini semuanya clear. Jadi, Jumat malam kita doakan lampu sudah nyala sebagaimana mestinya,” kata Bahlil usai rapat.

    Ia menjelaskan fokus pemulihan berada pada jaringan transmisi utama, khususnya jalur SUTT Tarutung-Sibolga yang telah mencapai progres 70 persen melalui pembangunan tower emergency untuk menggantikan tower yang roboh.

    Percepatan juga dilakukan pada jalur SUTT Bireuen-Arun yang telah mencapai progres 60 persen.

    Bahlil menambahkan bahwa Gardu Induk (GI) Sibolga sudah beroperasi penuh sejak 2 Desember 2025, sehingga pasokan siap disalurkan begitu jaringan transmisi kembali tersambung.

    Data PLN per 3 Desember 2025 pukul 13.00 WIB tercatat sebanyak 87 persen atau 473.055 pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik.

    Beban listrik pulih 93,4 persen atau 246,63 MW, didukung pemulihan 96 penyulang.

    Pemerintah masih memprioritaskan pemulihan untuk 70.993 pelanggan yang masih terdampak pemadaman di delapan wilayah UP3, termasuk Sibolga dan Padang Sidimpuan.

    “Ini sebagai bentuk keseriusan atas arahan dan perintah Bapak Presiden ketika kemarin datang untuk memastikan agar listrik di minggu ini selesai,” ujarnya.

    Untuk kebutuhan darurat, Kementerian ESDM dan PLN menyalurkan 40 unit genset berkapasitas 6.000 watt dan 200 lampu darurat kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk ditempatkan pada titik-titik prioritas.

    Selain listrik, pemerintah juga mempercepat pemulihan pasokan energi lain seperti BBM dan LPG.

    Pertamina diminta mengoperasikan SPBU selama 24 jam, menambah jumlah SPBU aktif dari tiga menjadi lima unit, dan menghapus sementara kewajiban penggunaan barcode untuk pembelian BBM.

    Distribusi LPG juga diubah dengan mengalihkan hub pasokan dari Dumai ke Padang serta menyiapkan empat kapal khusus untuk melayani wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Nias.

    Bahlil juga melanjutkan bermalam di posko siaga bencana di Sibolga untuk memantau langsung progres perbaikan.

    “Saya Menteri ESDM hanya ingin memastikan atas perintah Bapak Presiden adalah segera listrik nyala, harus ada LPG, BBM harus jalan. Itu tugas tupoksi saya yang diperintah oleh Bapak Presiden untuk datang ke sini,” katanya.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.