Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Menteri Maman: Pemerintah akan tetapkan skema pemulihan UMKM terdampak

    Menteri Maman: Pemerintah akan tetapkan skema pemulihan UMKM terdampak

    Medan (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah akan menetapkan skema pemulihan bagi pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatra.

    Menurut Maman, pemerintah menyiapkan langkah khusus respons kerusakan usaha dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Senin (8/12) depan, kami akan rapat dengan 44 penyalur. Fokusnya memetakan UMKM terdampak di tiga provinsi, dan merumuskan insentif yang paling tepat,” kata Maman usai menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Gedung Serbaguna STAIN Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis.

    Ia mengatakan penanganan pemulihan bagi pelaku UMKM di tiga provinsi tersebut harus dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan usaha.

    “Perlakuannya tentu berbeda antara wilayah yang terdampak permanen, dan yang tidak permanen,” kata Maman.

    Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian UMKM perlu menyinkronkan dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar pemulihan berjalan sistematis.

    “Yang pasti, perlindungan bagi pelaku UMKM yang terdampak menjadi prioritas. Itu pesan dari Pak Prabowo,” kata Maman, menegaskan.

    Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti mengatakan Bank Sumut menjadi salah satu lembaga keuangan paling terdampak secara operasional.

    “Hingga akhir November tercatat 339 debitur UMKM di Sumatera Utara masuk kategori terdampak setelah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor melanda 17 kabupaten/kota dalam beberapa pekan terakhir,” kata Arieta, menjelaskan.

    Ia mengatakan telah melakukan pendataan lapangan dan asesmen terhadap kondisi usaha debitur Bank Sumut, khususnya di Sumatera Utara.

    Selain itu ia juga mengatakan menyiapkan berbagai alternatif penanganan kredit yang bersifat adaptif, namun tetap berada dalam koridor regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Kami berempati atas situasi yang dialami para pelaku UMKM, dan pendataan terus kami lakukan. Kami menunggu pedoman dari pemerintah untuk memastikan seluruh langkah pemulihan berjalan seragam, dan tepat sasaran,” katanya.

    Arieta pun merinci, hal itu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan di Daerah Terdampak Bencana.

    Terdapat sejumlah opsi yang dapat diterapkan oleh Bank Sumut dalam mendukung pemulihan UMKM meliputi restrukturisasi kredit, penetapan ulang kualitas kredit hingga pemberian pembiayaan baru.

    Meski demikian, lanjut dia, keputusan pemerintah pekan depan menjadi momentum penting. “Setelah regulasi ditetapkan, Bank Sumut memastikan akan bergerak cepat mengimplementasikan kebijakan pemulihan sesuai arahan pemerintah dan OJK”.

    “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyalur pembiayaan lainnya. Dengan harapan pemulihan UMKM bisa berjalan cepat, dan masyarakat kembali punya harapan untuk memulai usaha,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhut Klaim Deforestasi Turun di Aceh, Sumut dan Sumbar Dibanding 2024

    Menhut Klaim Deforestasi Turun di Aceh, Sumut dan Sumbar Dibanding 2024

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan terjadi penurunan deforestasi atau penggundulan hutan secara permanen di tahun 2025. Ia menyebut data itu dikumpulkan pihaknya membandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember,” kata Raja Juli mengawali pernyataannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Raja Juli mengatakan deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun 23,01% dari tahun 2024. Ia menyebut penurunan ini juga terjadi di tiga provinsi terdampak bencana.

    “Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” ujar Raja Juli.

    Menhut tunjukkan data deforestasi turun saat rapat di DPR Foto:(Tangkapan layar TV Parlemen)

    Ia menampilkan gambar adanya penurunan penggundulan hutan di Aceh dari 2024 sebesar 11.228 hektar menjadi 10.100 Ha di 2025. Raja Juli menyebut di Aceh deforestasi menurun sebesar 10,04%.

    “Di Aceh menurun sebesar 10,04%,” ujar Raja Juli.

    “Di Sumatera Utara menurun sampai 13,98%,” katanya.

    Hal serupa disebut juga berlaku di Sumatera Barat. Penurunan deforestasi sebesar 14 persen dari 6.634 Ha menjadi 5.705 Ha.

    “Dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14%, sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024,” imbuhnya.

    (dwr/maa)

  • LPG Mulai Masuk ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatera

    LPG Mulai Masuk ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) memasok LPG ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dalam hal ini, wilayah terdampak bencana di Bireun, Aceh dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) merupakan dua daerah yang relatif sulit dijangkau untuk distribusi LPG.

    “Untuk kebutuhan LPG masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kita akan ambil dari hub Sumatera Barat yang tadinya itu dari Dumai agar lebih cepat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Kamis (4/11/2025).

    Ia menjelaskan akibat terputusnya jembatan di Bireun, pasokan LPG di wilayah terdampak Aceh bagian utara akan dikirim melalui dua jalur. Pertama, dari sisi utara melalui kapal yang memuat skid tank dari terminal LPG Arun (Lhokseumawe) ke Banda Aceh.

    Sementara jalur kedua adalah pengiriman melalui sisi selatan dan barat Aceh dengan mengirimkan tabung isi dari Sumut serta menyiapkan gudang darurat (gudang emergency) di Aceh Barat. Untuk pasokan LPG pertama sudah tiba hari ini.

    “Kapal akan tiba di Lhokseumawe Kamis hari ini dan akan tiba di Banda Aceh Jumat besok,” lanjut Bahlil.

    Sementara pasokan LPG kebutuhan masyarakat Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias, pengiriman juga akan dilakukan melalui dua jalur.

    Pertama melalui jalur laut menggunakan skid tank dan pengiriman tabung isi dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, ke Nias, Sibolga, dan Tapteng. Kedua melalui jalur darat, lewat Pakpak Bharat ke Tapteng-Sibolga.

    “Pengiriman pertama sudah tiba kemarin melalui dua jalur alternatif ini,” jelas Bahlil.

    Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi beban masyarakat terdampak bencana yang terisolir, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

    (igo/hns)

  • Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara bertahap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan logistik antara lain sembako, obat-obatan, perlengkapan kebersihan pribadi, perlengkapan bayi, peralatan komunikasi modem berbasis satelit, tenaga dokter dan perawat,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa di Jakarta, Kamis.

    Ia menyatakan tanggap darurat dilakukan berkoordinasi intensif dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan (KOBU II) dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang (KOBU VI).

    Hal tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan termonitor dengan baik karena lokasi terdampak bencana merupakan wilayah kerja KOBU II dan KOBU VI.

    Ia menuturkan Kantor Otoritas Bandara melakukan koordinasi dengan Bandar Udara (Wilayah Kerja) terdampak, setelah itu pendistribusian bantuan dilakukan melalui pesawat udara dari Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

    “Keberadaan BBKFP sekaligus melakukan melakukan evakuasi pegawai dan personel Bandar Udara,” ucap Lukman.

    Lukman menyampaikan sumber bantuan yang didistribukasikan berasal dari unit kerja di lingkungan Ditjen Hubud yaitu Kantor OBU Wilayah II Medan, Kantor OBU Wilayah VI Padang, BBKFP, Balai Kesehatan Penerbangan (BKP).

    Selanjutnya Balai Teknik Penerbangan (BTP), Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU), Poltekbang Medan, AirNav cabang terdampak, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Darma Wanita Persatuan (DWP) Perhubungan.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan bandar udara wilayah kerja terdampak terkait perkembangan kondisi pasca bencana, dan akan terus melakukan pendistribusian bantuan dari berbagai pihak.

    “Sampai saat ini terdapat 39 pesawat udara dan helikopter yang siap beroperasi melayani pendistribusian bantuan dan evakuasi (penyelamatan),” ujarnya.

    Dia menyebutkan 39 pesawat udara dan helikopter itu meliputi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mengoperasikan 2 pesawat King Air dan 1 Longitude dan 1 Helikopter Bell 429 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh serta 1 Helikopter EC 135 tujuan Sibolga.

    Lalu Susi Air mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, 1 Caravan dan 1 Pilatus Porter tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Smart Aviation mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, Padang, Kualanamu, serta 1 PAC 750 tujuan Sibolga dan 1 Helikopter S-76 tujuan Silangit;

    Berikutnya Wings Air mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Dabi Air Nusantara mengoperasikan 1 helikopter Bell 430 tujuan Aceh; Falcon Patriot, SGI dan Fly Bali mengoperasikan 2 helikopter (Bell 206 dan Bell 407) tujuan Lhokseumawe.

    Selanjutnya Aero Nusantara Cargo mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim – Lhokseumawe, Rembele, Banda Aceh; Genesa Dirgantara mengoperasikan 1 helikopter Airbus 365 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, 2 Helikopter Airbus 355 serta 1 Heli Airbus 365 tujuan Silangit

    Kemudian Trigana Air Service mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Elang Nusantara mengoperasikan 1 Caravan tujuan Silangit, serta 1 Helikopter Bell 505 tujuan Padang.

    Citilink mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Persada Perkasa Airnesia mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Pelita Air Services mengoperasikan 1 Helikopter bell 412 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh.

    Travira Air mengoperasikan 1 ATR-72 tujuan Halim-Kaualanamu-Lhokseumawe; Volta Pasifik mengoperasikan 1 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Banda Aceh, serta 1 Heli EC-155 tujuan Silangit; Pegasus Air mengoperasikan 1 Heli R66 tujuan Kualanamu-Banda Aceh.

    PPIC Curug bekerja sama dengan CEO Jet Set mengoperasikan 1 Piper Seneca tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; National Utility Helicopter (NUH) mengoperasikan 2 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Lanud Suwondo medan ke daerah Sumut dan Aceh; hingga Indonesia Air Transport (IAT) mengoperasikan 1 ATR 42 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, juga 1 EC 155 tujuan Padang ke daerah Sumbar.

    “Semoga bantuan yang kita distribusikan dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana, Ditjen Hubud berkomitmen akan terus mendukung dan menyiapkan transportasi udara sehingga penyaluran bantuan dan pergerakan orang dan barang kembali normal,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah petakan UMKM terdampak bencana di Aceh dan Sumatra

    Pemerintah petakan UMKM terdampak bencana di Aceh dan Sumatra

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan segera memetakan kondisi para pelaku UMKM yang terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

    Maman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pemetaan tersebut menjadi fondasi penting untuk mengetahui jumlah, tingkat dampak, serta kebutuhan penanganan yang tepat bagi para pelaku usaha di wilayah terdampak.

    “Pekan depan, kami akan menggelar rapat koordinasi dengan para bank penyalur KUR, khususnya yang memiliki portofolio pembiayaan di tiga provinsi tersebut,” kata Maman saat kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

    Melalui pertemuan tersebut, ia mengatakan ingin memastikan data UMKM terdampak benar-benar akurat agar langkah penanganan tepat dan dapat segera dijalankan.

    Ia menyatakan penanganan pascabencana harus memperhitungkan tingkat keparahan dampak di setiap wilayah. Zonasi diperlukan untuk menentukan tingkat kelumpuhan usaha para pengusaha UMKM.

    Ia menegaskan skema pemulihan tidak dapat hanya diserahkan kepada pemerintah daerah atau pihak bank di lapangan. Menurut dia, diperlukan kebijakan nasional yang memberikan kepastian, ruang gerak, dan payung regulasi bagi seluruh pihak dalam penanganan pascabencana.

    “Saya meyakini persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh teman-teman di daerah. Harus ada kebijakan dari pemerintah pusat agar langkah-langkah pemulihan di lapangan dapat berjalan lebih leluasa dan terarah,” katanya.

    Untuk penanganan jangka pendek, Menteri UMKM meminta perbankan mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bentuk respons cepat membantu pengusaha UMKM terdampak bencana.

    Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kebijakan terkait lainnya untuk merumuskan formula penanganan khusus bagi UMKM yang mengalami dampak permanen.

    Pemerintah menargetkan pemetaan kondisi UMKM terdampak bencana selesai dalam waktu dekat, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemulihan yang terukur, tepat sasaran, dan berpihak pada keberlanjutan usaha masyarakat.

    Maman menegaskan kembali komitmennya bahwa pemulihan UMKM di wilayah bencana akan dilakukan secara bertahap, menyeluruh, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi masyarakat agar para pengusaha UMKM dapat kembali bangkit dan berdaya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Mensos RI Tri Rismaharini Hadir di Lokasi Bencana Aceh

    Mantan Mensos RI Tri Rismaharini Hadir di Lokasi Bencana Aceh

    Surabaya (beritajatim.com) – Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI 2020 – 2024, Tri Rismaharini, mendatangi lokasi bencana alam banjir bandang di Provinsi Aceh, sekaligus menyalurkan bantuan kepada korban, hari Kamis (4/12).

    Kedatangan Tri Risma di lokasi bencana Aceh itu dibenarkan oleh Fuad Benardi, putranya. Bahwa ia telah tiba di Aceh sejak tanggal 1 Desember 2025 lalu.

    “Mengecek secara langsung kondisi di lapangan dan juga memberikan bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan untuk warga terdampak di tempat-tempat pengungsian,” terang Fuad, Kamis (4/12/2025).

    Fuad menyampaikan, Risma hadir ke Aceh sejak beberapa hari lalu membawa mandat dari partai PDI – Perjuangan, sebagai penjabat Ketua Bidang Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).

    “(Kedatangan Risma sebagai) Ketua DPP PDI Perjuangan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna),” jelasnya.

    Menurut Fuad, Mantan Wali Kota Surabaya yang menjabat dua periode 2010-2015 dan 2016-2020 itu telah mendatangi sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh, di antaranya adalah Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun.

    “(Mendatangi sejumlah desa) di Ulee Ceu, Kuala Ceurape, Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun. (Berlangsung) mulai hari Senin kemarin sampai hari ini,” tutup Fuad. [rma/aje]

  • Gerindra Jatim Kirim Bantuan Rp805 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra-Aceh

    Gerindra Jatim Kirim Bantuan Rp805 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra-Aceh

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai Gerindra Jawa Timur mengirimkan bantuan makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk korban bencana di Sumatra-Aceh. Total bantuan itu senilai Rp805 juta.

    Bendahara DPD Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kader Gerindra di Bumi Majapahit terhadap bencana yang terjadi.

    “Kita tahu saat ini Indonesia sedang berduka karena bencana banjir di Sumatera Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Instruksi dari Sekjen DPP Gerindra, Bapak Sugiono, seluruh kader Gerindra di Indonesia bergerak membantu,” kata Alvisa di Kantor DPD Gerindra Jatim, Kamis (4/12/2025).

    “Alhamdulillah dalam waktu dua hari terkumpul dana Rp 805 juta dari seluruh kader Gerindra Jatim,” tambahnya.

    Alvisa mengatakan bantuan dari Gerindra Jatim mayoritas adalah bahan makanan, terutama yang siap saji dan mudah dimasak.

    “Kita komunikasi dengan DPD yang di Sumatra, mereka membutuhkan barang. Bantuan berupa barang seperti pop mie, bubur, susu, biskuit, kasur, selimut, cangkul, dan timba dikirimkan ke Sumatera karena beras sudah melimpah,” bebernya.

    “Bantuan ini murni dari kader Gerindra se-Jawa Timur dengan harapan dapat meringankan beban korban,” tambahnya.

    Lebih lanjut kata politikus asal Blitar ini, total ada 7 truk yang mengangkut bantuan dari Gerindra Jatim. Nantinya, bantuan itu akan didistribusikan melalui DPD Gerindra di masing-masing provinsi.

    “Nanti yang mengelola di sana DPD Gerindra Sumatera. Kita harap bisa membantu meski jumlahnya tidak seberapa. Kader Gerindra Jatim siap membantu masyarakat yang sedang tertimpa bencana,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Ogah Buka 12 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera, Gerindra Keberatan Raja Juli Bawa Nama Presiden

    Ogah Buka 12 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera, Gerindra Keberatan Raja Juli Bawa Nama Presiden

    GELORA.CO – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Melati mempertanyakan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni yang enggan mengungkapkan 12 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir Sumatera.

    Alasan Menhut Raja Juli, pengungkapan 12 perusahaan tersebut harus mendapat izin dari presiden. Melati menyindir Menhut Raja Juli yang terkesan melempar bola panas ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri (Menhut Raja Juli) adalah yang membantu Presiden. Jadi, tidak usah melibatkan, harus persetujuan beliau (presiden). Harusnya ya Pak Menteri. Kan, kalau presiden tidak tahu secara teknis,” tegas Melati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    “Pak menteri yang membantu beliau, jadi saya sepakat jangan sampai nanti bola panasnya dilemparkan ke Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang punya tanggung jawab,” lanjut Melati.

    Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita yang awalnya mempertanyakan Menhut Raja Juli yang tidak menegaskan adanya praktik ilegal logging yang menjadi pemantik banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

    Padahal, kata dia, banyaknya kayu gelondongan yang ikut dalam banjir di Pulau Sumatera itu, membuktikan maraknya praktik pembalakan liar (ilegal logging). Bukan hanya dilakukan perseorangan atau perusahaan ecek-ecek, bisa jadi melibatkan korporasi besar.

    “Tetapi mungkin juga korporasi besar dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan nakal yang akan dicabut izinnya ke depan,” kata Sonny.

    “Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu, butuh persetujuan presiden. Setahu saya, regulasinya yang sekarang sudah berubah,” sambungnya.

    Sonny menekankan, ia tidak ingin niat Presiden Prabowo yang ingin merehabilitasi hutan dan lahan, serta menjaga alam, justru tertahan dengan izin yang tidak dicabut.

    “Ini nantinya Presiden akan vis avis dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai nanti yang salah adalah Kementerian kehutanan kemudian presiden yang kena,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menhut Raja Juli menegaskan, pemerintah akan segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Langkah ini dilakukan melalui dua upaya besar: penegakan hukum terhadap perusahaan bermasalah dan pencabutan izin pemanfaatan hutan yang bermasalah.

    Menhut Raja Juli menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    “Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumut dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” ujar Menhut Raja Juli.

    Ia menambahkan, hasil penegakan hukum terhadap 12 perusahaan itu nantinya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR serta diumumkan ke publik.

    Selain itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, menegaskan, pencabutan izin perusahaan bermasalah juga menjadi fokus. “Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) seluas 526.114 hektare pada 3 Februari 2025,” jelasnya.

    Menhut Raja Juli menjelaskan, sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana mencabut izin 20 PBPH lain yang dinilai bermasalah.  Total luasannya mencapai 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi yang didera bencana banjir dan tanah longsor itu.

    “Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan saat ini, karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ungkapnya.

  • Daftar 43 Cagar Budaya yang Terdampak Banjir dan Longsor Sumatera Nasional 4 Desember 2025

    Daftar 43 Cagar Budaya yang Terdampak Banjir dan Longsor Sumatera Nasional 4 Desember 2025

    Daftar 43 Cagar Budaya yang Terdampak Banjir dan Longsor Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mengatakan, terdapat 43 cagar budaya yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Dari 34 dari Aceh, 7 dari Sumatra Utara, dan 2
    cagar budaya
    dari Sumatra Barat,” kata
    Fadli Zon
    di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
    Beberapa cagar budaya tersebut di antaranya Rumah Tjong A Fie, Situs Bukit Kerang, Kompleks Masjid Tengku Di Kila, Rumah Rasuna Said, Kompleks Bangunan Masjid Tua Kebayakan, Kompleks Benteng Indrapatra, dan Jalur Kereta Api Sawahlunto.
    Fadli mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung upaya perlindungan warisan budaya serta membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak.
    “Selain itu, Kementerian Kebudayaan terus memantau kondisi cagar budaya dan SDM kebudayaan yang terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” jelasnya.
    Dia menegaskan, Kemenbud juga mendukung upaya-upaya mitigasi, terutama terkait dengan aset-aset budaya seperti situs cagar budaya, artefak di museum, di rumah-rumah, dan aset-aset budaya lainnya.
    “Kami, Keluarga besar Kementerian Kebudayaan sangat terbuka dan terus melakukan komunikasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan serta pihak lain untuk melakukan intervensi kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Kebudayaan,” tutup Menbud.
    Berdasarkan data yang dihimpun dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah I, II, dan III hingga 4 Desember 2025, beberapa cagar budaya yang terdampak, di antaranya Aceh sebanyak 34 cagar budaya, Sumatra Utara sejumah 7 cagar budaya, dan di Sumatra Barat terdapat 2 cagar budaya, dengan total cagar budaya yang terdampak sejumlah 43.
    Sementara itu, jumlah cagar budaya dalam kawasan terdampak (Risk Exposure), baik dalam tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/Kota, diantaranya Aceh sejumlah 84, Sumatra Utara sebanyak 32, Sumatra Barat sebanyak 239, dengan total 355.
    Dari total tersebut, jumlah cagar budaya terdampak sebanyak 43, cagar budaya aman sebanyak 311, dengan total keseluruhan 354 cagar budaya.
    Berikut daftar cagar budaya yang terdampak:
    Aceh (34 objek terdampak)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kondisi Terkini Pasokan Listrik di Aceh-Sumut Usai Banjir Bandang

    Kondisi Terkini Pasokan Listrik di Aceh-Sumut Usai Banjir Bandang

    Jakarta –

    Pasokan listrik di wilayah bencana Sumatera bakal segera pulih sepenuhnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan untuk wilayah Aceh, PLTG Arun akan mensuplai kebutuhan listriknya.

    Targetnya, besok malam atau paling lambat hari Sabtu, listrik akan teraliri di Aceh. Mulai dari Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa daerah lainnya yang terdampak bencana.

    “Urusan listrik untuk di Aceh, untuk meng-cover Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt. PLTG kita yang mati karena Sutet-nya terkena banjir, dan sekarang sudah dinaikkan. Insyaallah besok malam itu sudah bisa, listriknya bisa jalan, paling lambat hari Sabtu,” ungkap Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Kemudian, untuk Sumatera Utara, sejauh ini yang mulai pulih dengan baik adalah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Paling lambat hari Sabtu semua pasokan listrik bisa dipulihkan.

    “Kemudian kalau untuk Tapteng, itu sejak saya kemarin malam sudah mulai menyala, tapi belum maksimal. Jadi mungkin juga besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik,” ujar Bahlil.

    Bahlil melanjutkan di Aceh pihaknya akan segera menyelesaikan perbaikan untuk lima Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) yang dapat mengaliri listrik ke 600 ribu rumah.

    “Tapi kalau itu sudah jalan yang Sutet yang lima ini, itu kan meng-cover 600.000 rumah. Insyaallah itu juga bisa, kalau sudah ter-cover, masuk. Memang sekarang ada lagi sebagian yang Sutet kita jatuh lagi. Dan tim ESDM dan PLN jalan terus,” lanjut Bahlil.

    (acd/acd)