Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Bos WHO Respons Bencana Banjir Asia Termasuk yang Terjadi di Indonesia

    Bos WHO Respons Bencana Banjir Asia Termasuk yang Terjadi di Indonesia

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti terkait bencana banjir besar yang melanda sejumlah negara Asia, termasuk di Indonesia. Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan pihaknya kini berkomunikasi erat dengan pemerintah dan mitra kesehatan di kawasan untuk memastikan dukungan dapat diberikan secara cepat dan tepat.

    Dalam pernyataan terbarunya melalui media sosial, Dr Tedros menyebut WHO telah menjalin koordinasi intensif dengan Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Negara-negara tersebut terdampak banjir besar yang disebut sebagai salah satu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kami berkomunikasi erat dengan mitra di Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam menanggapi banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat badai siklon #Ditwah,” ungkap Dr Tedros, dikutip Jumat (5/12/2025).

    WHO saat ini tengah mengerahkan tim tanggap cepat (rapid response teams) ke negara-negara yang telah meminta dukungan. Pihaknya juga memperkuat sistem pengawasan penyakit untuk mencegah terjadinya wabah, serta memastikan layanan kesehatan esensial tetap berjalan di wilayah-wilayah yang terdampak parah.

    “Kami sedang mengerahkan tim tanggap cepat ke negara-negara yang telah meminta dukungan, memperkuat pengawasan penyakit, dan mendukung keberlangsungan layanan kesehatan esensial bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.

    Dr Tedros juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan luas yang ditimbulkan oleh banjir dan longsor di kawasan Asia.

    “Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kepada masyarakat dan negara-negara yang telah kehilangan orang-orang terkasih dan kehidupan mereka terdampak oleh tragedi ini.”

    Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan laporan terkini kondisi kesehatan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Berdasarkan data 3 Desember 2025, terdapat tiga keluhan kesehatan yang paling banyak muncul. Berikut datanya dihimpun dari laman Kemenkes:

    AcehPenyakit kulit: 238 kasusISPA: 126 kasusDiare: 49 kasusSumatera UtaraPenyakit kulit: 2.824 kasusISPA: 2.436 kasusInfluenza like illness (ILI): 738 kasusSumatera BaratISPA: 181 kasusDemam: 131 kasusDarah tinggi: 103 kasus

    Prioritas penanganan kesehatan yang diberikan mulai dari layanan darurat yang mencakup pemeriksaan kesehatan, pemberian obat dasar dan penanganan luka.

    Di samping itu juga dilakukan pengendalian penyakit seperti fogging, disinfeksi area tergenang dan pemakaian masker.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/kna)

  • Banjir Bandang Sumatera, PPN Tambah Mobil Tanki dan Modular Pertashop di Aceh

    Banjir Bandang Sumatera, PPN Tambah Mobil Tanki dan Modular Pertashop di Aceh

    Selain fokus pada pemulihan distribusi energi, Pertamina Patra Niaga melalui Pertamina Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan dasar ke posko-posko di wilayah Aceh Tamiang,Bireuen, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Lhokseumawe.

    Dukungan lintas lembaga juga dilakukan secara intensif bersama Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Kolaborasi ini mencakup opsi penyaluran energi melalui udara untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi seperti Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan wilayah terdampak lainnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPMA, Nasri Djalal, menegaskan bahwa pihaknya menjalankan fungsi koordinasi sesuai arahan Gubernur Aceh untuk memastikan informasi penanganan energi tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

    “BPMA adalah badan pengatur hulu, namun dalam kondisi darurat ini kami ditugaskan untuk menjembatani koordinasi dan informasi publik bersama BPH Migas dan Pertamina. Kami siap membantu 24 jam selama masa pemulihan,” kata Nasri.

  • 12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

    12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan longsor Sumatra yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, semakin diperparah dengan adanya aksi korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum kehutanan.

    Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir di Pulau Sumatra. Pemerintah akan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini bakal segera dimulai.

    “Gakkum [Penegakan Hukum] Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Ada 12 perusahaan di Sumatra Utara dan penegakan hukum terhadap subjek-subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

    Raja Juli tidak memerinci nama-nama perusahaan tersebut, tetapi ia memastikan hasil dari proses hukum ini akan dilaporkan ke Komisi IV DPR RI dan publik.

    Selain itu, Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan awal Desember 2025 telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra.

    Seiring dengan hal ini, Kemenhut juga bakal melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap seluruh pemanfaatan kayu di areal PHAT.

    Dalam siaran pers, Ditjen Gakkumhut menjelaskan telah mengidentifikasi sejumlah pola pencucian kayu melalui skema PHAT. Sejumlah modus yang paling umum dipakai pelaku antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kemudian kayu dari luar areal PHAT “dititipkan” menjadi seolah-olah berasal dari PHAT. Kayu dari kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) juga dibawa masuk dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) fiktif dengan volume yang dinaikkan.

    Modus pencucian ini juga meliputi pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan; perluasan batas peta PHAT yang melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara; dan penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai “nama pinjam” oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar.

    Selain itu, terdapat pula modus pengiriman kayu yang melampaui volume LHP atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui penggunaan berulang dokumen yang sama; dan penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik.

    Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan melaporkan telah menangani sejumlah perkara illegal logging dengan modus pencucian kayu melalui PHAT di berbagai wilayah Sumatra.

    Beberapa di antaranya adalah pengungkapan penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 m³ kayu ilegal di Aceh Tengah pada Juni 2025. Kemudian temuan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu bulat, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer di Solok, Sumatra Barat pada Agustus 2025.

    Menteri Lingkungan Hidup Bakal Cabut Izin 8 Perusahaan

    Duka akibat bencana Sumatra dan banjir yang belum surut, semakin menimbulkan kepedihan. Bencana Sumatra ini mendapatkan penanganan nasional, sebab masih banyak daerah-daerah yang terisolir dan akses infrastruktur yang terputus karena bongkahan kayu dan batu yang melanda desa-desa.

    Merespon ini, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

    Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut. Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025).

    “Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit. Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

    Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

  • Korban Banjir Sumatera Bisa Ganti Oli Motor Gratis di Bengkel-bengkel Ini

    Korban Banjir Sumatera Bisa Ganti Oli Motor Gratis di Bengkel-bengkel Ini

    Jakarta –

    Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, PT Pertamina Lubricants (PTPL) melalui program Peduli Sumatera memberikan bantuan darurat berupa ganti oli motor gratis, serta paket sembako untuk warga di sejumlah titik lokasi terdampak banjir dan longsor. Catat lokasinya.

    Program ini adalah bagian dari komitmen Pertamina Lubricants dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar serta pemulihan mobilitas masyarakat pascabencana, sekaligus mempercepat penanganan pasca bencana di wilayah terdampak.

    Ganti Oli Gratis & Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak

    Masyarakat yang motornya terdampak banjir dapat memanfaatkan layanan ganti oli gratis di sejumlah mitra bengkel Pertamina Lubricants hingga 5 Desember 2025. Pertamina Lubricants juga akan mengirimkan 105 drum kosong dan 10 intermediate bulk container (IBC) untuk membantu mobilisasi bahan bakar ke area yang aksesnya tidak bisa dijangkau kendaraan berat.

    Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Sigit Pranowo, menyampaikan bahwa program ini berfokus pada kebutuhan paling mendesak masyarakat.

    “Kami mendoakan seluruh warga yang terdampak diberikan keselamatan, kekuatan, dan pemulihan yang cepat. Semoga layanan ganti oli gratis serta bantuan sembako dari Pertamina Lubricants dapat sedikit meringankan beban di masa sulit ini. Kami akan terus mendampingi masyarakat hingga kondisi berangsur pulih,” ujar Sigit dalam keterangannya.

    Selain untuk masyarakat umum, Pertamina Lubricants juga memberikan dukungan kepada bengkel mitra dan distributor di wilayah terdampak dalam bentuk sembako, tenaga pembersihan rumah, sebagai bagian dari kepedulian berkelanjutan perusahaan.

    Setelah Sumatera Utara dan Barat, PTPL selanjutnya akan menyalurkan program bantuan ini ke beberapa wilayah terdampak banjir yang ada di Aceh. “Program bantuan oli gratis ini diharapkan bisa meminimalisasi dampak kerusakan kendaraan bermotor warga di wilayah terdampak banjir dan longsor,” tambah Sigit.

    Pertamina Lubricants bagi-bagi sembako dan program ganti oli motor gratis buat korban baniir di Sumatera Foto: Dok. Pertamina Lubricants

    Cara Menyelamatkan Motor yang Terendam Banjir

    Salah satu dampak dari banjir yang dirasakan masyarakat di lokasi bencana adalah kerusakan pada kendaraan bermotor mereka. Banyak warga mencoba menyalakan motor setelah banjir surut, padahal langkah tersebut dapat memperparah kerusakan.

    Menurut Technical Specialist Pertamina Lubricants, Tri Purwanto, air yang masuk ke mesin dapat mengubah karakteristik pelumas secara signifikan sehingga tidak lagi mampu melindungi komponen mesin dari gesekan.

    Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat mempercepat keausan komponen, menurunkan performa mesin, dan meningkatkan risiko kerusakan serius termasuk korosi.
    Tri menjelaskan bahwa oli yang tercampur air harus segera dikuras atau dilakukan flushing untuk memastikan tidak ada sisa air di dalam mesin sebelum diisi oli baru. Warna oli yang sudah berubah menjadi kecokelatan dan berbusa seperti susu merupakan tanda jelas bahwa air telah masuk.

    Selain penggantian oli, Tri menyarankan beberapa langkah penting berikut:

    1. Periksa ruang bakar dan lepaskan busi untuk memastikan tidak ada air yang masuk.
    2. Untuk motor matic, cek oli gear dan ganti jika ditemukan indikasi pencampuran air.
    3. Cek filter udara dan knalpot agar benar-benar kering sebelum motor dinyalakan.
    4. Periksa sistem kelistrikan, terutama kabel dan soket, untuk menghindari korsleting akibat sisa air.

    Daftar Bengkel di Sumatera yang Sediakan Program Ganti Oli Motor Gratis:

    Provinsi Sumatera Utara

    1. Pool & Car Wash PT Pertamina Patra Niaga MOR I Pertamina Mor 1: Office, Jl. Yos Sudarso No.8-10, Silalas, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20111

    2. PEMS Murah Rezeki Motor: Jl. Perniagaan No. 8A Stabat, Kec. Langkat, Kab. Langkat, Sumatera Utara

    3. Budi Motor: Jl. Mesjid No. 58 Pangkalan Brandan, Kab. Langkat, Sumatera Utara

    4. Tan Jaya Servis: Jl. Tanjung Pura Plawi No. 120 Pangkalan Brandan, Kab. Langkat, Sumatera Utara

    5. PEMS Motor Sumatera Perkasa: Jl. Perhubungan Lau Dendang Depan SPBU 14.203.1149, Medan Tembung, Sumatera Utara

    6. PEMS Linus Jaya Motor: Jl. Sei Merah No. 18E, Bandar Labuhan, Kec. Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362

    7. PEMS Wahyu Motor: Jl. Marelan Raya Ps. II No.226c, Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara 20245

    8. Cahaya Kharisma: Jl. Titi Pahlawan No.10, Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20254

    9. Rezeki Makmur: Jl. Pinang Baris No. 89C, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara

    10. PEMS Katamso Jaya Motor: Jl. Brigjend Katamso No.245A, Kp. Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20215

    Provinsi Sumatera Barat

    1. SMKN 5 Padang: Ganti oli di lokasi pengungsian Kab. Agam

    2. ⁠Assaru Motor: Jl. Raya Siteba No.29 c, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25146

    3. ⁠Bilboy Motor 2: Jl. Raya Kurao No. 1, Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173

    4. EQ Motor: Jl. By Pass Km. 18., Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tangah, Kota Padang

    5. Yudira Motor: Jl. Raya Padang Bukittinggi 2×11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat

    6. RPM Motor: Jl. Djamaluddin Wak Ketok Ps. Ambacang, Kec. Kuranji, Kota Padang

    7. MW Motor: Jalan Simpang Piai No 74, Kelurahan, Cupak Tangah, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25162

    (lua/din)

  • Didampingi Bobby, Gibran Cek Bantuan Pangan di Gudang Logistik Medan

    Didampingi Bobby, Gibran Cek Bantuan Pangan di Gudang Logistik Medan

    JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau dan memeriksa stok bantuan pangan di gudang logistik yang berada di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan.

    Kunjungan ini menjadi titik akhir Gibran setelah meninjau tiga titik lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, dimulai dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan Aceh Singkil, Aceh, guna memastikan jalur distribusi bantuan bagi para korban berjalan cepat dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat tiba di lokasi, Wapres berkeliling gudang untuk memeriksa berbagai bahan kebutuhan pokok untuk para korban, serta mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Teritorial Lanud Soewondo Kolonel Pas Firman Manurung.

    “Ini salah satu satgas udara yang ada di wilayah Sumatera Utara. Bantuan ini sebagian dari masyarakat Medan, dan ini yang terkirim dari Jakarta,” kata Firman dilansir ANTARA, Kamis, 4 Desember.

    Dalam peninjauannya, Wapres melihat secara langsung kondisi penyimpanan berbagai pasokan bantuan yang dialokasikan bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera tersebut.

    Wapres menegaskan seluruh proses distribusi bantuan harus berjalan cepat, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor.

    Gibran meminta agar manajemen pergudangan, proses bongkar-muat, serta koordinasi antarinstansi terus ditingkatkan agar tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan, terutama ke daerah yang aksesnya masih terbatas.

    Wapres juga menginstruksikan agar data penerimaan dan penyaluran bantuan dikelola secara transparan dan terintegrasi, sehingga seluruh pihak dapat memantau pergerakan logistik secara akurat.

    Ia menekankan arahan Presiden Prabowo adalah memastikan seluruh korban bencana segera tertangani, serta bantuan menjangkau setiap wilayah tanpa terkecuali.

    Adapun seluruh bantuan yang masuk dari berbagai pihak melalui Lanud Soewondo akan terus disalurkan ke berbagai wilayah, antara lain Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Lhoksumawe, Rembele, dan berbagai daerah lainnya.

    Sebelum bertolak ke Jakarta, Wapres sempat berpesan kepada Gubernur Bobby dirinya akan kembali meninjau lokasi bencana sepekan ke depan guna memastikan distribusi alat berat berjalan lancar.

    “Minggu depan kita ke sini lagi, ya,” kata Gibran.

  • Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    GELORA.CO – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terjadi karena curah hujan yang tinggi.

    Hal itu dinyatakan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 4 Desember 2025.

    “Ya ini hujannya yang tinggi, ya. Ya, itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam, ya,” kata Bahlil, Kamis.

    Bertemu Prabowo, Bahlil mengaku menyampaikan laporan perkembangan penanganan bencana di Sumatra, mulai dari urusan listrik, BBM, hingga LPG.

    Bahlil juga mengaku Prabowo memintanya terus melakukan percepatan penanganan bencana dan mengerahkan segala upaya melayani masyarakat terdampak.

    “Bapak Presiden memerintahkan agar bisa lebih cepat. Makanya saya kemarin tiga hari di sana kan, di lokasi memastikan itu semua,” ujarnya.

    Bahlil memastikan aliran listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra juga mulai menyala.

    “Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, insyaallah besok malam (hari ini) listrik di Sumatera Utara, di Tapteng, Tapsel, kemudian Sibolga sudah menyala berangsur-angsur dan mulai membaik,” tandasnya.

    Korban Jiwa Capai 836 Orang

    Sementara, berdasarkan laporan BNPB jumlah korban jiwa banjir bandang dan longsor di Sumatra telah mencapai 836 orang dan 518 lainnya masih hilang.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, jumlah korban jiwa mencapai 836 orang berdasarkan data pukul 16.00 WIB, Kamis 4 Desember 2025.

    Baca Juga:

    Jejak Senso di Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatra, Aroma Kriminal Menyeruak

    “Untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” ujar Abdul dalam keterangannya, mengutip Jumat 5 Desember 2025.

    Dia mengatakan, korban meninggal dunia paling banyak ditemukan pada satu hari di Aceh yakni, 48 korban tertimbun tanah longsor. Total, korban meninggal dunia di Aceh menjadi 325 jiwa.

    “Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh, hari ini sebanyak 48 korban sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia,” tuturnya.

    Di Sumut, sebanyak 12 jenazah ditemukan, tepatnya di Adiankoting. Lalu, enam jenazah di Sumbar.

    “Di Sumatra Utara, di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting itu ditemukan 12 jasad sehingga Sumatra Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa,” ujarnya.

    “Untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia,” imbuhnya.

    Untuk korban yang masih hilang di Aceh sebanyak 170 jiwa. Di Sumut 127 jiwa dan di Sumbar 221 jiwa.

    “Sumbar masih cukup banyak 221 jiwa sehingga total korban hilang di tiga provinsi yang masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 518 jiwa,” katanya.***

  • Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

    Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

    Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

    Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

    Peran BPDLH

    Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

    Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).  

    Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

    Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

    Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

    Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

    Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

    Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

    Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

    Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

    Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!

  • Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Banjir dan Longsor Gratis

    Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Banjir dan Longsor Gratis

    Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. 

    Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.

    Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian. 

    Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.

    Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut? 

    Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.
     

    Apa itu LARASKA?
    ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana. 

    Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.

    Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.

    Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
    Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
    Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.

    Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:

    – Akta kelahiran
    – Akta perkawinan
    – Ijazah
    – Kartu Keluarga (KK)
    – KTP
    – Sertifikat tanah

    Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan. 

    Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
    Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
    Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:

    1. Arsip asli 
    Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.

    2. Batas maksimal jumlah dokumen
    Arsip tekstual maksimal 10 lembar
    Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar

    3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
    Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.

    4. Mengikuti ketentuan ANRI
    Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.

    5. Mengambil dokumen setelah selesai
    Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
    Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
    Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya. 

    – MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
    – Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
    – Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
    – Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
    – Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

    Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. 
     
    Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.
     
    Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian. 

    Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.
     
    Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut? 
     
    Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.
     

    Apa itu LARASKA?
    ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana. 
     
    Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.
     
    Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.
     
    Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
    Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
    Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.
     
    Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:
     
    – Akta kelahiran
    – Akta perkawinan
    – Ijazah
    – Kartu Keluarga (KK)
    – KTP
    – Sertifikat tanah
     
    Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan. 
     
    Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
    Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
    Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:
     
    1. Arsip asli 
    Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.
     
    2. Batas maksimal jumlah dokumen
    Arsip tekstual maksimal 10 lembar
    Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar
     
    3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
    Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.
     
    4. Mengikuti ketentuan ANRI
    Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.
     
    5. Mengambil dokumen setelah selesai
    Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
    Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
    Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya. 
     
    – MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
    – Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
    – Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
    – Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
    – Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Kemendagri minta Aceh percepat pencairan BTT untuk tangani bencana

    Kemendagri minta Aceh percepat pencairan BTT untuk tangani bencana

    Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali meminta Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera mencairkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan bencana di daerah tersebut.

    “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Safrizal dalam Rapat Percepatan Penanganan Bencana di Aceh digelar di Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Sekda Provinsi Aceh, dan pihak terkait lainnya.

    Salah satu kendala utama penanganan bencana di Aceh adalah belum dicairkannya dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang sangat dibutuhkan dalam mempercepat penanganan bencana. Rapat ini dimaksudkan pula untuk mengonsolidasikan percepatan pemanfaatan BTT tersebut.

    “Regulasi telah jelas mengatur terkait penggunaan BTT yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan darurat yang memenuhi kriteria penggunaan dana Belanja BTT adalah bencana alam. Ini harus dipahami, bahwa kebutuhan dan kendala biaya dapat dipecahkan dengan pemanfaatan BTT sebagai solusi,” ujarnya.

    Dana BTT dapat dimanfaatkan untuk melakukan di 8 area pengadaan barang dan jasa, yakni pencarian dan pertolongan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan hunian sementara. Pengaturan ini termaktub dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

    “Dengan skema pengadaan di 8 area, maka dana BTT ini dapat mengurai kebutuhan yang mendesak disamping pemanfaatan BTT ada juga bantuan keuangan dari berbagai Provinsi lainnya seperti Jawa Timur, NTT, Kaltara dan Sulut. Sumber daya ini harus dioptimalkan sesegera mungkin untuk pemulihan” kata Safrizal.

    Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Aceh Muhammad Nasir menyampaikan bahwa proses pencairan BTT akan dituntaskan besok. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga mendorong pemanfaatan Rp143 miliar di 18 kabupaten/kota se Aceh.

    “Selesai rapat ini, seluruh SKPA terkait harus menuntaskan pekerjaan malam ini juga, sehingga besok BTT dapat dicairkan” kata Nasir.

    Terhambatnya proses pencairan BTT tersebut, menyebabkan tidak optimalnya penanganan bencana banjir, padahal peraturan dengan tegas mengamanatkan langkah percepatan saat terjadi bencana.

    Situasi ini justru berbanding terbalik dengan pemerintah provinsi lain yang berlomba-lomba menyumbangkan APBD-nya untuk membantu penanganan bencana banjir di Sumatera, termasuk Aceh.

    Tercatat Pemprov Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat telah mencairkan dana BTT untuk dialokasikan bagi bantuan bencana banjir Sumatera.

    Safrizal juga kembali menegaskan meski pemerintah pusat hadir untuk membantu, tanggungjawab pemda tidak bisa diwakilkan. Pemerintah hadir langsung untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masa tanggap darurat.

    Kementerian Dalam Negeri juga menaruh perhatian serius terhadap percepatan pemanfaatan dana BTT baik di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Sepekan sudah berlalu pascabanjir bandang yang berdampak di 18 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, upaya pemulihan terus berlangsung ditengah kondisi masih terputusnya infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan komunikasi, dan pengadaan logistik kebutuhan pokok bagi pengungsi dan warga.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Medan Terisolasi Tak Jadi Halangan, XLSMART Maksimalkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatra

    Medan Terisolasi Tak Jadi Halangan, XLSMART Maksimalkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatra

    Liputan6.com, Tapanuli Selatan – Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November tidak hanya merusak berbagai fasilitas umum, tetapi juga membuat banyak daerah terisolasi. Jalan yang tertutup material longsor, genangan banjir yang masih tinggi, hingga akses yang terputus mempersulit pergerakan bantuan menuju lokasi pengungsian. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi berbagai pihak yang berupaya mengirimkan bantuan darurat bagi warga terdampak.

    Di tengah situasi kritis tersebut, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) berkomitmen untuk hadir melalui program CSR XLSMART Peduli Bencana Sumatera. Tidak hanya memulihkan jaringan telekomunikasi, perusahaan juga bergerak cepat menyalurkan paket bantuan ke wilayah yang mengalami dampak terparah, bekerja sama dengan sejumlah mitra di lapangan.

    Bantuan XLSMART Menembus Daerah Terisolasi

    XLSMART memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan terukur untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi. Bantuan didistribusikan melalui kolaborasi dengan DT Peduli, UMKM lokal, mitra diler, dan aparat setempat, sehingga memungkinkan mobilisasi logistik ke wilayah yang rutenya sulit diakses.

    Paket bantuan yang dikirimkan mencakup sembako, makanan ringan, minuman, serta kebutuhan bayi dan anak. Seluruh bantuan diarahkan ke enam titik terdampak terberat, yaitu Kabupaten Pidie Aceh, Lhoksumawe, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

    Distribusi sudah dimulai sejak Jumat (28/11) oleh tim XLSMART Aceh bersama perwakilan DT Peduli, kemudian dilanjutkan kembali pada Senin (1/12) untuk wilayah Padang Pariaman, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. Untuk titik lainnya, proses distribusi terus berjalan seiring membaiknya akses dan kondisi lapangan.

    Medan Sulit Tak Hentikan Penyaluran Bantuan

    Kondisi geografis dan situasi pascabencana membuat jalur distribusi sangat menantang. Banyak jalur akses yang masih tertutup material longsor, sementara beberapa titik tergenang air sehingga sulit dilintasi kendaraan. Dalam kondisi tertentu, tim harus melakukan evakuasi mandiri terhadap logistik agar bantuan tetap bisa sampai ke titik pengungsian.

    Group Head Region Tradi Sales West Region SMARTFREN XLSMART, Winetou Lubis, menegaskan bahwa perusahaan berupaya maksimal agar bantuan tak terhambat.

    “Selain memaksimalkan terus perbaikan jaringan, kami juga pastikan bahwa kami akan terus mendistribusikan bantuan-bantuan ini ke semua wilayah yang terdampak. Saat ini kami sudah melakukan penyerahan bantuan di 2 titik lokasi yang terdampak yaitu Pidie Aceh dan Padang Pariaman, 2 lokasi yaitu Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal sedang dalam proses perjalanan menuju titik target lokasi, dan akan berlanjut ke 2 lokasi lainnya yaitu Tanah Datar dan Lhoksumawe. Dengan keterbatasan kondisi di lapangan, kami berupaya maksimal agar bantuan bisa didistribusikan ke wilyah-wilayah lainnya yang terdampak. Semoga bantuan yang kami berikan ini dapat sedikit membantu meringankan beban para korban di pengungsian di enam lokasi tersebut.“

    Upaya penyaluran bantuan ini tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan dukungan moril bagi warga yang terdampak langsung oleh bencana.

    Pemulihan Jaringan Tetap Berjalan Bersamaan

    Di tengah fokus penyaluran bantuan, XLSMART tetap melanjutkan proses pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak parah. Hingga kini, tercatat 691 BTS mengalami gangguan, terdiri dari 538 BTS di Aceh, 120 BTS di Sumatra Utara, dan 33 BTS di Sumatra Barat.

    Tim teknis bekerja 24 jam penuh, meski akses jalur yang tertutup dan pasokan BBM untuk genset menjadi kendala utama. Namun beberapa area yang sebelumnya padam sudah mulai pulih secara bertahap.

    Tak lupa Winetou juga menyampaikan, “Kami turut berduka dan prihatin atas bencana banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatra. Saat ini tim teknis di lapangan terus bekerja intensif selama 24 jam untuk memastikan layanan telekomunikasi tetap tersedia bagi masyarakat serta pihak otoritas yang menangani penanggulangan bencana. Tim kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan memobilisasi genset untuk menjaga operasional BTS”.

    Dalam situasi bencana ini, XLSMART menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas jaringan agar tetap dapat mendukung kelancaran komunikasi seluruh pihak di lapangan. Saat ini, layanan XLSMART digunakan oleh sekitar 14 juta pelanggan di Sumatra dan didukung lebih dari 47.000 BTS.

     

    (*)