Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana Aceh, Komisi II: Tak Pantas secara Etika Kemanusiaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, tidak pantas dilakukan secara etika kemanusiaan.
Di tengah bencana dan penderitaan yang dialami masyarakat Aceh Selatan, pemimpinnya justru meninggalkan wilayahnya.
“Secara etika dan kemanusiaan, yang bersangkutan tidak pantas untuk meninggalkan daerahnya di tengah derita warga dan daerahnya yang sedang terkena musibah,” kata Rifqinizamy kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2025).
Pria yang akrab dipanggil Rifqi ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendalami apakah keberangkatan
Mirwan
sudah mendapatkan izin resmi.
Sebab, Komisi II DPR mendapat informasi bahwa Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran larangan bepergian ke luar negeri untuk semua kepala daerah dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.
“(Larangan ke luar negeri) Sampai dengan Januari 2026 yang akan datang di tengah situasi seperti ini,” kata Rifqi.
“Nah, karena itu perlu ditelisik apakah keberangkatan yang bersangkutan, kendati atas nama melaksanakan ibadah
umrah
, telah melakukan persetujuan, meminta izin, atau tidak dari Kemendagri,” sambung dia.
Diketahui, kabar
Bupati Aceh Selatan
, Mirwan, berada di Tanah Suci dalam rangka ibadah umrah mendapatkan sorotan dan viral di media sosial (medsos).
Sorotan ini lantaran kondisi Aceh sedang dilanda banjir.
Adapun Bupati Aceh Selatan itu telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya.
Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, mengatakan bahwa keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci dilakukan setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
“Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/12/2025).
Denny membantah bahwa Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya.
Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian.
“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika
bencana banjir
melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: Aceh
-
/data/photo/2025/09/03/68b7fef3bb71e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "7
Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana Aceh, Komisi II: Tak Pantas secara Etika Kemanusiaan
Nasional")
7 Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana Aceh, Komisi II: Tak Pantas secara Etika Kemanusiaan Nasional
-
Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?
Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul.
Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.
Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
Tugas utama Menteri Kehutanan
Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:1. Merumuskan kebijakan kehutanan
Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.
3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim
Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.
4. Penegakan hukum di bidang kehutanan
Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.
5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
Bencana Sumatera jadi alarm
Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.
Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul.
Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.
Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.
Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
Tugas utama Menteri Kehutanan
Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:
1. Merumuskan kebijakan kehutanan
Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.
3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim
Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.
4. Penegakan hukum di bidang kehutanan
Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.
5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
Bencana Sumatera jadi alarm
Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.
Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.
Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(ANN)
-
Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?
Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul.
Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.
Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
Tugas utama Menteri Kehutanan
Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:1. Merumuskan kebijakan kehutanan
Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.
3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim
Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.
4. Penegakan hukum di bidang kehutanan
Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.
5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
Bencana Sumatera jadi alarm
Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.
Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul.
Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.
Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.
Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
Tugas utama Menteri Kehutanan
Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:
1. Merumuskan kebijakan kehutanan
Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.
3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim
Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.
4. Penegakan hukum di bidang kehutanan
Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.
5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
Bencana Sumatera jadi alarm
Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.
Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.
Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(ANN)
-
Terkuak! 23 Tambang Tersebar di Aceh, Sumut, Sumbar
Jakarta –
Kementerian ESDM mengungkapkan ada 23 aktivitas pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan izin-izin pertambangan tersebut diterbitkan pemerintah daerah pada periode 2010 hingga 2020. Aktivitas pertambangan tersebut berupa komoditas emas, bijih besi, pasir, dan tembaga.
“Ada tuh total 23 ya untuk ketiga provinsi itu. Ada IUP ada Kontrak Karya,” ujar Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Selanjutnya Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang di tiga provinsi tersebut. Hal ini merupakan respons dari adanya banjir dan longsor di tiga wilayah tersebut yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan.
Jika terbukti telah menyebabkan kerusakan lingkungan izin pertambangan akan dicabut
“Iya (Seluruhnya akan dievaluasi). Clear dari pak Menteri kalau ada perusahaan yang melakukan aktivitas merusak lingkungan akan dievaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan jika mungkin dibekukan bahkan sampai dicabut izinnya jika memang terbukti melakukan aktivitas pertambangan yang berdampak kerusakan lingkungan,” terang Anggia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bakal menindak tegas pelaku penambangan yang terbukti melanggar ketentuan pertambangan yang berlaku.
Menurut Bahlil, kegiatan pertambangan adalah salah satu cara perbaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat bukan mendatangkan bencana. Namun jika yang terjadi malah merusak lingkungan, maka hal tersebut harus ditindak tegas.
“Ini menyedihkan. Saya pastikan akan menindak tegas para penambang yang bekerja serampangan tidak sesuai ketentuan, jika benar musibah ini terjadi akibat kegiatan pertambangan,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).
Jika terbukti banjir dan longsor ini terjadi imbas penambangan yang serampangan, Bahlil meminta kondisi ini harus disudahi karena tidak boleh ada kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Bahlil menekankan pentingnya mitigasi bencana agar tidak lagi terjadi. “Tidak boleh ada lagi kejadian bencana yang memakan korban 770 jiwa dan ribuan masyarakat mengungsi,” ujarnya.
Tonton juga video “Bahlil Sebut Banjir di Sumbar Bukan karena Tambang, Aceh-Sumut Masih Dicek”
(hrp/hns)
-
TNI pastikan penanganan pasca bencana banjir berjalan maksimal
Jakarta (ANTARA) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita memastikan penangan pasca bencana banjir di wilayah Sumatera dilakukan secara maksimal.
Hal tersebut dipastikan Tandyo kala dia meninjau proses penanganan pasca banjir yang dilakukan TNI di wilayah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Kamis (4/12).
Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat mengatakan Wakil Panglima TNI memeriksa beberapa fasilitas dari mulai posko pengungsian, dapur lapangan hingga peralatan lain di yang menunjang proses evakuasi.
“Setelah itu, beliau melanjutkan pengecekan alur pelayanan bagi para pengungsi, termasuk penyediaan kebutuhan mendesak seperti makanan siap saji, air bersih, dan perlengkapan harian,” kata Agung.
Agung melanjutkan Wakil Panglima TNI juga sempat meninjau secara langsung proses evakuasi yang sedang berlangsung di lokasi.
Dari hasil peninjauan tersebut, Wakil Panglima TNI menilai prajuritnya dan petugas dari instansi terkait telah melakukan upaya yang maksimal.
“Seluruh kegiatan berlangsung dengan dukungan penuh personel TNI yang bergerak bersama pemerintah daerah, instansi terkait, dan para relawan sehingga pelayanan bagi warga dapat berjalan cepat dan terkoordinasi,” kata Agung.
Agung memastikan prajurit TNI yang ada di lokasi bencana akan memperkuat koordinasi dengan seluruh elemen demi memaksimalkan proses pemulihan pasca bencana dari mulai distribusi logistik, evakuasi hingga pemberian fasilitas kesehatan untuk para korban.
“TNI berkomitmen untuk terus mengawal proses penanggulangan bencana hingga kondisi di Aceh, khususnya di wilayah Takengon dan Pidie Jaya, kembali pulih serta masyarakat dapat beraktivitas normal seperti sediakala,” ucap Agung.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/12/05/693273dd68d41.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera
Nasional
5 Desember 2025")
Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera Nasional 5 Desember 2025
Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih fokus serta tanggap dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Dia menegaskan bahwa keselamatan warga terdampak, termasuk yang kini masih berada di posko pengungsian, menjadi prioritas utama yang harus diutamakan saat ini.
“Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menangani kejadian ini lebih efektif, lebih baik, dan lebih tanggap,” ujar Puan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).
Ketika ditanya soal upaya
penanganan bencana
yang harus ditingkatkan, Puan menekankan bahwa fokus utama saat ini tetap pada upaya penyelamatan dan pemulihan korban.
“Yang pertama-tama difokuskan adalah menangani penanganan bencana dahulu,” ujar politikus PDI-P tersebut.
Puan mengatakan Komisi IV DPR sebelumnya telah memanggil Menteri Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas penanganan bencana di wilayah terdampak.
Namun, hasil evaluasi itu akan dibahas lebih lanjut setelah situasi darurat terkendali.
Meski begitu, Puan meyakini seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana di lapangan telah menjalankan tugas secara maksimal.
“Tapi kami meyakini semuanya sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Juga teman-teman di DPR pun juga sudah berusaha untuk membantu, melakukan semua hal yang bisa kami bantu, melaksanakan apa yang bisa kami lakukan,” kata Puan.
Diberitakan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban terdampak
banjir dan longsor
di Aceh,
Sumatera
Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah.
Hingga Jumat (5/12/2025), sebanyak 836 orang meninggal dunia, 209 orang masih hilang, dan 2.700 orang mengalami luka-luka.
Korban jiwa terbanyak tercatat di Aceh dengan 325 orang, disusul Sumatera Utara 311 orang, dan Sumatera Barat 200 orang.
Selain itu, kerusakan fasilitas publik juga cukup luas.
Tercatat 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, 115 kantor, serta 295 jembatan rusak akibat bencana tersebut.
Data ini diperoleh dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang dirilis Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin) BNPB.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Pemda Ikut Patungan Bantu Aceh-Sumut Tangani Dampak Bencana
Jakarta –
Beberapa pemerintah daerah patungan untuk membantu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana alam. Bantuan finansial hingga logistik mulai diberikan ke daerah bencana.
Hal ini diungkapkan dalam publikasi terkini dari Badan Komunikasi Pemerintah di Instagram resmi @bakom.ri, Jumat (5/12/2025). Bakom menyebutkan bantuan dari berbagai pemerintah daerah telah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya kerja bersama dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia mengerahkan dukungan bagi wilayah terdampak melalui bantuan logistik, dana tanggap darurat, dan penguatan operasional di lapangan. Penanganan ini menjadi prioritas nasional, dengan seluruh kekuatan pemerintahan digerakkan sebagaimana satu keluarga besar yang saling menjaga,” tulis Bakom dalam publikasinya.
Dalam publikasinya, Bakom menjabarkan sudah ada 11 Pemerintah Provinsi yang memberikan bantuan untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berikut ini daftar Pemerintah Provinsi yang ikut patungan membantu Aceh-Sumut:
Sumatera Selatan: bantuan Rp 2,65 miliar dalam bentuk logistik
Banten: bantuan finansial Rp 3 miliar dan bantuan logistik
DKI Jakarta: bantuan 6.000 paket logistik dan kebutuhan dasar
Jawa Barat: bantuan Rp 7 miliar dalam bentuk logistik
Jawa Tengah: bantuan Rp 1,3 miliar dalam bentuk logistik dan 40 personel lapangan
Jawa Timur: bantuan 26,5 ton logistik dan bantuan finansial Rp 10,5 miliar
Kalimantan Tengah: bantuan finansial Rp 3 miliar
Kalimantan Utara: bantuan finansial Rp 1 miliar
Kalimantan Timur: bantuan finansial Rp 7,5 miliar
Sulawesi Selatan: bantuan finansial Rp 1,5 miliar
Sulawesi Barat: bantuan finansial Rp 1 miliarTonton juga video “Geger Isu 250 Orang di Desa Aceh Tamiang Meninggal Akibat Banjir”
(acd/acd)
-
Kemenhan terima hibah empat kendaraan taktis untuk operasional bencana
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan menerima hibah dari PT Agrinas Pangan Nusantara berupa empat unit kendaraan taktis dobel kabin Scorpio Vigar untuk operasional penanganan bencana di Pulau Sumatera, Jumat.
Mengenai penempatan keempat kendaraan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenhan Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satuan Tugas Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Tentu seyogyanya kami harapkan bisa untuk membantu di tiga daerah terdampak tersebut ya,” ucapnya dalam konferensi pers usai kegiatan simbolis penerimaan hibah.
Dengan adanya kendaraan hibah yang diberikan, ia berharap distribusi logistik bisa lebih mudah karena Scorpio Vigar dibekali mesin M-Hold yang bertenaga dan sistem penggerak shift-on-the-fly 4×4.
Oleh karena itu, kata dia, kendaraan tersebut mampu beralih mode penggerak secara instan tanpa berhenti sehingga sangat krusial saat melintasi jalur evakuasi yang berubah-ubah dari aspal rusak ke medan lumpur ekstrem.
Selain itu, ia menambahkan kendaraan taktis itu juga memiliki kabin belakang yang memungkinkan untuk membawa logistik untuk didistribusikan kepada para masyarakat terdampak bencana.
Dengan rancangan yang baik, Tri menuturkan kendaraan taktis yang dihibahkan tersebut pun sudah memiliki sistem efisiensi bahan bakar minyak (BBM) agar tidak terlalu boros, mengingat di daerah terdampak bencana biasanya mengalami kelangkaan BBM.
“Kami berharap agar ini bisa lebih banyak operasionalnya dibandingkan kendaraan-kendaraan yang boros BBM,” tuturnya.
Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak akhir November hingga awal Desember 2025 tersebut telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur parah, memutus akses jalan nasional, dan mengisolasi puluhan kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Untuk itu, Tri mengatakan medan yang tertutup lumpur tebal dan material longsor menuntut kehadiran kendaraan dengan spesifikasi khusus.
Dengan demikian, ia menegaskan bahwa bantuan kendaraan taktis sangat vital untuk mendukung operasi kemanusiaan yang diinstruksikan menjadi prioritas nasional.
Keempat unit tersebut akan segera diberangkatkan untuk menembus isolasi di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Langkah ini merupakan wujud nyata sinergi pertahanan nir-militer dalam menanggulangi bencana nasional, memastikan setiap elemen bangsa bahu-membahu memulihkan kondisi di Sumatera,” ujar Tri menambahkan.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5434348/original/048421700_1764924191-WhatsApp_Image_2025-12-05_at_15.21.47.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dapur Lapangan Brimob Suplai Bantuan Makanan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang")
Dapur Lapangan Brimob Suplai Bantuan Makanan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang
Bagi warga, kehadiran dapur umum ini bukan hanya menjawab kebutuhan dasar akan makanan, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kepedulian negara di tengah situasi darurat. Di sela-sela antrean, warga saling menyapa dan saling menguatkan, menciptakan suasana kebersamaan di tengah bencana.
Sejumlah warga menyampaikan apresiasi atas respons cepat Brimob yang dinilai hadir pada saat yang paling dibutuhkan. Mereka berharap layanan dapur lapangan dapat terus berlanjut hingga kondisi berangsur normal dan warga dapat kembali ke rumah masing-masing.
Upaya Brimob I melalui pengoperasian dapur lapangan ini menjadi bagian dari dukungan nyata kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat banjir, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
-
Harga Pangan di Aceh Naik, Mentan Ungkap Kondisi Stok Terkini
Jakarta –
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman buka suara soal kenaikan harga pangan di Aceh. Dia mengakui terjadi kenaikan, namun diyakini harga akan berangsur turun karena stok pangan di daerah tersebut mencukupi.
Amran mengatakan stok beras di Aceh saat ini mencapai 81.000 ton. Produksi beras di daerah tersebut juga surplus sebesar 871.000 ton.
“Jadi berasnya banyak. Tinggal distribusinya. Kalau (harga) naik dikit, wajar. Tapi nanti turun banyak. Kenapa? Berasnya ada. Jadi berasnya ada, sudah di Aceh,” kata dia di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Untuk daerah lainnya yang tengah mengalami bencana banjir juga diyakini memiliki stok beras mencukupi. Seperti Sumatera Utara, stok berasnya 29.000 ton dan di Sumatera Barat sebanyak 7.000 ton.
“Jadi nggak ada masalah. Ya itulah karena Indonesia sudah swasembada, stoknya banyak. Ini stok sekarang tertinggi selama merdeka. Hari ini (stok cadangan beras pemerintah) 3,7 juta ton. Dulu sejak merdeka maksimal 2 juta ton, itu pun impor. Ini 3,7 ton tetapi produksi anak bangsa,” tegasnya.
Kepala Badan Pangan Nasional itu mengatakan untuk saat ini kesiapsiagaan pangan terus dilakukan pemerintah, terutama untuk korban bencana banjir. Pihaknya menyiapkan stok tiga kali lipat, utamanya untuk pasokan beras.
“Tapi alhamdulillah pangan kita aku siapkan, aku siapkan tiga kali dari kebutuhan. Kalau butuhnya 10.000, kami siapkan 30.000. Supaya tidak ada keraguan, maaf, tidak rebutan,” jelasnya.
Dalam membantu korban bencana banjir Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Kementerian Pertanian telah mengumpulkan bantuan dari pegawai, pengusaha hingga publik senilai Rp 75 miliar. Sebagai tahap pertama, Kementan telah mengirimkan bantuan sebanyak 207 truk atau senilai Rp 34,8 miliar.
Bantuan tersebut dikirim menggunakan kapal perang TNI AL KRI Banda Aceh 593. Kapal tersebut mulai berlayar pagi ini, dari Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keberangkatan kapal tersebut dilepas secara langsung oleh Amran.
Bantuan secara rinci berisi beras 25 ton, minyak goreng 35 ton, gula 38 ton, susu 1.780 dus, mi instan 3.115 dus, air mineral 2.480 dus, dan kebutuhan lainnya, seperti sarden, teh, kopi, pakaian, pampers, pembalut, perlengkapan salat, perlengkapan mandi, selimut, telur, obat-obatan, hingga genset.
Terkait kenaikan harga pangan di wilayah bencana seperti Aceh, dalam catatan detikcom memang terjadi kenaikan pada sejumlah komoditas di daerah tersebut. Pantauan detikSumut di Banda Aceh dan Aceh Besar, Jumat (28/11/2025), penjual telur sebagian memilih tidak berjualan karena tidak ada persediaan telur. Kalau pun buka, hanya barang lain yang tersedia.
Beberapa warga mengaku membeli telur pada Kamis (27/11) malam dengan harga berkisar Rp 65.000 hingga Rp 70.000 per papan. Namun hari ini, telur susah ditemukan.
Selain telur, harga sejumlah sembako juga mengalami kenaikan. Seorang pembeli di Pasar Almahirah, Banda Aceh, Nurus mengaku kaget dengan harga cabai dan bawang.
“Cabai merah Rp 250 ribu/kilogram, bawang bombay Rp 40 ribu/kilogram dan bawang merah Rp 50 ribu/kilogram,” kata Nurus kepada wartawan.
Harga cabai merah melonjak drastis karena pedagang tidak mendapatkan pasokan dari Sumatera Utara maupun Aceh Tengah. Stok cabai di sejumlah pasar di Banda Aceh dan Aceh Besar juga mulai menipis.
Tonton juga video “Warga Aceh soal Banjir: Ini Lebih Dahsyat daripada Tsunami”
(acd/acd)