Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Anggota DPR minta pemerintah gerak cepat perbaiki rumah korban banjir

    Anggota DPR minta pemerintah gerak cepat perbaiki rumah korban banjir

    “Pada beberapa minggu ini banyak provinsi yang terdampak bencana, termasuk dapil (daerah pemilihan) saya. Saya baru tadi pagi dari Padang, meninjau wilayah banjir di Sumatera Barat. Rata-rata kebutuhan pertama warga, selain air bersih, adalah rumah,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bergerak cepat memperbaiki kerusakan rumah korban bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Zigo menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan percepatan pemulihan rumah warga yang terdampak karena kondisi bencana yang dia lihat saat turun langsung ke daerah terdampak menjadi persoalan paling mendesak setelah kebutuhan air bersih.

    “Pada beberapa minggu ini banyak provinsi yang terdampak bencana, termasuk dapil (daerah pemilihan) saya. Saya baru tadi pagi dari Padang, meninjau wilayah banjir di Sumatera Barat. Rata-rata kebutuhan pertama warga, selain air bersih, adalah rumah,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Zigo juga memaparkan data kerusakan rumah berdasarkan laporan sementara dari pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut.

    “Rumah yang hanyut lebih kurang 428 unit, rusak berat 1.301 unit, rusak sedang 1.429 unit, dan rusak ringan 1.302 unit. Total warga terdampak lebih kurang 37.406 rumah,” jelasnya.

    Langkah percepatan itu, menurut Zigo, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga Kementerian PKP perlu mempercepat penanganan yang terukur.

    Selain itu, kata Zigo, Kementerian PKP perlu menyiapkan skema percepatan meski APBN 2026 telah ditetapkan dan mengusulkan agar rumah-rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya pernah dibangun kembali diusulkan jika kini masuk kategori terdampak berat.

    Selain itu, Zigo juga mengingatkan target pembangunan tiga juta rumah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pembangunan di kawasan rawan bencana dapat menggagalkan target tersebut.

    “Fakta di lapangan menunjukkan banyak perumahan dibangun di kawasan rawan bencana. Ini perlu evaluasi agar target yang kita tetapkan tidak sia-sia,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang berbeda, Menteri PKP Maruarar Sirait menanggapi dorongan tersebut. Ia menyatakan kementeriannya siap meninjau ulang aturan BSPS bagi korban bencana serta menegaskan perlunya kebijakan khusus bagi daerah yang mengalami kerusakan masif.

    “Dalam kondisi force majeure seperti sekarang, menurut saya perlu ada kebijakan khusus. Kalau yang kena bencana, saya ubah aturannya. Bisa dapat BSPS lagi walaupun belum 10 tahun,” kata Maruarar.

    Maruarar pun menyampaikan bahwa pendekatan kemanusiaan menjadi dasar kebijakan kementerian, terutama bagi masyarakat di wilayah yang tengah menghadapi bencana besar.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aceh dan Sumut Masih Kurang Dokter hingga Perawat untuk Layani Korban Banjir Nasional 5 Desember 2025

    Aceh dan Sumut Masih Kurang Dokter hingga Perawat untuk Layani Korban Banjir Nasional 5 Desember 2025

    Aceh dan Sumut Masih Kurang Dokter hingga Perawat untuk Layani Korban Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan, mereka membutuhkan puluhan tenaga kesehatan untuk membantu pelayanan korban terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    “Kalau ditanya berapa yang dibutuhkan? Sebaiknya sebanyak mungkin karena apa? Lelah itu akan terjadi pergantian,” kata Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
    Kemenkes
    , Sumarjaya, dalam keterangan pers yang dilihat dari Kompas TV, Jumat (5/12/2025).
    Kemenkes juga memiliki data terkait permintaan daerah yang kekurangan dokter dan
    tenaga kesehatan
    lainnya.
    Provinsi Aceh membutuhkan tambahan dokter spesialis di berbagai bidang, di antaranya spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah ortopedi, dokter pulmonologi, obstetri dan ginekologi, hingga apoteker.
    “Berdasarkan permintaan dari daerah, itu untuk lima kabupaten: Aceh Tamiang, Aceh Utara, Langsa, Aceh Tengah, dan Bener Meriah,” lanjut dia.
    Provinsi Aceh juga masih butuh tambahan 34 dokter umum untuk puskesmas hingga posko kesehatan.
    “Kita butuh dokter umum itu 34, saat ini, ya, 34 orang. Kemudian perawat 17, sampai bidan, petugas farmasi, petugas kesling, dan juga kespro, dan juga ambulans. Jadi, ini juga untuk 13 kabupaten/kota di Aceh,” ujar dia.
    Begitu juga dengan
    Sumatera
    Utara (Sumut) yang masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan.
    “Sumatera Utara ini khusus daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kami punya data, nanti kita kasihkan, dokter spesialis bedah, dokter umum, dan semacamnya,” lanjut Sumarjaya.
    Selain tenaga kesehatan, ahli elektromedis juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi alat-alat kesehatan yang terdampak.
    “Apakah bisa difungsikan kembali atau tidak. Nah, ini juga kita akan kirimkan tenaga untuk mengidentifikasi, mengecek alat-alat yang mungkin bisa difungsikan kembali, karena cukup mahal alat-alatnya,” kata Sumarjaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemulihan Jaringan Aceh Jadi Prioritas, Komdigi Kerahkan Komunikasi Darurat Starlink

    Pemulihan Jaringan Aceh Jadi Prioritas, Komdigi Kerahkan Komunikasi Darurat Starlink

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan perkembangan terbaru pemulihan jaringan telekomunikasi yang terganggu pascabencana banjir di Provinsi Aceh, serta wilayah terdampak lainnya di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Dari ketiga wilayah tersebut, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan tingkat gangguan layanan telekomunikasi yang signifikan, seiring dengan dampak banjir yang menyebabkan terputusnya pasokan listrik, rusaknya akses jalan, dan terganggunya infrastruktur jaringan.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pemulihan layanan telekomunikasi di Aceh menjadi prioritas utama pemerintah dalam masa tanggap darurat ini.

    “Kita semua tentunya bergotong royong untuk memulihkan keadaan dan berharap semua bisa memberikan simpatinya yang tinggi kepada sesama,” ujar Nezar dikutip Jumat (5/12/2025).

    Berdasarkan data per 5 Desember 2025, dari total 3.414 BTS di Provinsi Aceh, sebanyak 1.789 BTS atau 52,4% telah kembali aktif.

    Nezar menjelaskan seiring dengan mulai pulihnya pasokan listrik, persentase BTS aktif dapat ditingkatkan hingga sekitar 75%, dan pada pekan ini jaringan diharapkan dapat pulih mendekati kondisi normal.

    “Mudah-mudahan pekan ini bisa pulih seperti sediakala. Karena kendala yang kami temukan masih seperti pada hari-hari sebelumnya, yaitu berupa energi listrik,” ucapnya.

    Ia juga mengatakan bahwa Komdigi bersama operator terus melakukan koordinasi intensif dan pemantauan lapangan secara berkala untuk memastikan proses pemulihan jaringan berlangsung cepat, terukur, dan mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.

    “Laporan perkembangannya setiap hari, bahkan juga jam per jam bagaimana perbaikan telekomunikasi itu dilaporkan,” jelasnya.

    Dalam mendukung pemulihan di wilayah yang masih mengalami isolasi telekomunikasi, Komdigi juga menyalurkan solusi komunikasi darurat berbasis satelit melalui perangkat Starlink yang dilengkapi dengan genset sebagai sumber energi sementara.

    Perangkat komunikasi darurat tersebut berfungsi sebagai sistem penyangga utama (buffer system) agar komunikasi publik tetap terjaga di tengah kondisi darurat, khususnya saat jaringan BTS dan pasokan listrik belum sepenuhnya pulih.

    Kehadiran Starlink memungkinkan proses evakuasi, distribusi logistik, layanan kesehatan, serta pelaporan data korban dan kondisi wilayah tetap berjalan secara real-time dan terkoordinasi.

    Seluruh layanan komunikasi darurat ini diberikan secara gratis, tidak bersifat komersial, dan sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan.

    Komdigi pun melakukan koordinasi dengan PLN serta instansi terkait agar perbaikan jalur koneksi dan perangkat BTS dapat berjalan paralel dengan pemulihan pasokan listrik.

    “PLN mengatakan Jumat mudah-mudahan listrik bisa pulih kembali, ini akan mempercepat kerja kita untuk memulihkan jaringan telekomunikasi di Aceh,” pungkasnya.

    (agt/rns)

  • Dikabarkan Umrah, Bupati Aceh Selatan Sempat Ajukan Izin ke Luar Negeri Tapi Ditolak Gubernur Mualem

    Dikabarkan Umrah, Bupati Aceh Selatan Sempat Ajukan Izin ke Luar Negeri Tapi Ditolak Gubernur Mualem

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau karib disapa Mualem mengaku kecewa jika kabar itu benar adanya. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan jika benar Mirwan melakuka perjalanan itu maka yang bersangkutan tidak mengindahkan keputusan Gubernur Aceh, Mualem.

    Sebab ternyata, Mualem sudah menolak permohonan izin perjalanan ke luar negeri yang diajukan Mirwan pada 24 November 2025. Lewat surat balasan pada 28 November 2025, permohonan itu ditolak seiring status Darurat Bencana Hidrometeorologi di provinsi tersebut.

    Oleh karena itu, Mualem memerintahkan anak buahnya mengecek kebenaran kabar Mualem umrah.

    “Gubernur telah menegaskan, apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” tegas Muhammad MTA, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Jumat malam (5/12/2025).

  • PLN Kerahkan 500 Personel Kebut Pemulihan Jaringan Listrik di Aceh

    PLN Kerahkan 500 Personel Kebut Pemulihan Jaringan Listrik di Aceh

    Jakarta –

    PLN mengerahkan 500 personel dari berbagai unit di Indonesia untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik yang rusak akibat banjir dan longsor di Aceh. Ratusan personel tersebut diberangkatkan pada Minggu (30/11) ke tiga titik kritis tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV.

    Adapun persebaran personel yaitu 258 personel untuk SUTT 150 kV Arun-Bireuen, 178 personel ke SUTT 150 kV Bireuen – Peusangan, dan 64 personel ke SUTT 150 kV P. Brandan – Langsa.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan sinergi dengan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Darat berperan penting dalam mempercepat pemulihan.

    Foto: PLN

    “Kami sangat berterima kasih kepada TNI yang turut andil memperkuat upaya ini. Kolaborasi yang terjalin menjadi faktor penting dalam proses pemulihan jaringan transmisi yang mengalami kerusakan,” ujar Darmawan, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Banjir dan longsor menyebabkan banyak akses jalan utama terputus. Sejumlah wilayah pun masih sulit dijangkau dengan kendaraan darat. Untuk memastikan personel, material tower emergency, perlengkapan kerja, serta logistik tiba tepat waktu, PLN memanfaatkan dukungan TNI AU untuk melakukan distribusi udara.

    “Pendistribusian ke wilayah terisolir menggunakan helikopter menjadi salah satu langkah strategis agar personel dan perlengkapan dapat segera sampai ke lokasi terdampak,” ucap Darmawan.

    Selain helikopter, PLN bersama TNI AD juga mengerahkan truk untuk menjangkau titik yang masih memungkinkan ditembus jalur darat.

    Foto: PLN

    Darmawan menegaskan bahwa seluruh proses pemulihan terus dipantau agar masyarakat bisa kembali menikmati layanan listrik dalam waktu dekat.

    “Para personel terus bekerja nonstop dengan semangat tinggi untuk memastikan sistem kelistrikan pulih secara cepat dan aman,” tegasnya.

    General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera, Amiruddin, menyampaikan bahwa personel dan material darurat telah tiba di area tower yang terdampak.

    “Personel dan material darurat sudah berada di titik-titik kritis tower yang terdampak. Kami berupaya agar pembangunan tower darurat segera terselesaikan dan pasokan listrik Aceh segera pulih secepat mungkin,” pungkas Amiruddin.

    (anl/ega)

  • Kemenkes: Ratusan Ribu Bumil dan Balita Terdampak Bencana Sumatera, Aceh Terparah

    Kemenkes: Ratusan Ribu Bumil dan Balita Terdampak Bencana Sumatera, Aceh Terparah

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI mengungkap ratusan ribu kelompok rentan terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, terparah di Aceh. Kepala Pusat Krisis Kesehatan (Pusdatinkes) Kemenkes, Agus Jamaludin, SKM, M Kes, menyebut kondisi di Aceh masih sangat menantang karena banyak akses jalan terputus.

    Agus menekankan banyak dari kelompok rentan di Aceh kesulitan mendapat layanan kesehatan akibat fasilitas kesehatan rusak, terendam, bahkan tidak dapat beroperasi. Beberapa rumah sakit dan puskesmas dilaporkan terputus aksesnya akibat jembatan ambruk, jalan longsor, serta pasokan listrik dan BBM yang tidak tersedia.

    “Ini data untuk menambah pemahaman kondisi di Aceh. Untuk bayi saja ada 104.623 orang. Kemudian balita 101.008 orang. Ibu hamil 394.250 orang. Ibu menyusui 2.380 orang. Lansia 459.428 orang. Disabilitas 17.077 orang. Dan pasien yang perlu hemodialisa 545 orang,” kata Agus dalam konferensi pers Jumat (5/12/2025).

    Data tersebut mencakup seluruh 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

    Banyak dari mereka seharusnya bisa mendapatkan pelayanan, tetapi faskes-nya kolaps.

    Situasi ini sangat berisiko, terutama bagi:

    Ibu hamil yang membutuhkan pemeriksaan berkalaBayi dan balita yang rentan terhadap penyakit infeksi di pengungsianLansia yang membutuhkan obat harianPenyandang disabilitas yang membutuhkan pendampinganPasien hemodialisa (HD) yang harus menjalani cuci darah rutin dan tidak boleh terlambat

    Pasien cuci darah merupakan salah satu yang paling darurat. Banyak di antara mereka harus segera dirujuk ke fasilitas di luar daerah karena unit HD di beberapa rumah sakit terdampak tidak dapat berfungsi.

    Pusat krisis kesehatan kini memprioritaskan pemulihan layanan kesehatan dasar, suplai obat-obatan, vaksin, dan logistik medis untuk kabupaten/kota yang paling parah. Pendataan kelompok rentan dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan sesuai kebutuhan di lapangan.

    “Kami pastikan semua kelompok rentan ini menjadi prioritas dalam penanganan,” kata Agus.

    (naf/kna)

  • Menhub Ungkap Rel Kereta di Aceh Rusak Parah, Perbaikan Bakal Lama

    Menhub Ungkap Rel Kereta di Aceh Rusak Parah, Perbaikan Bakal Lama

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan rel kereta di Aceh mengalami kerusakan parah imbas bencana banjir dan longsor.

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga belum dapat merinci total kerusakan maupun kerugian karena karena akses ke lokasi bencana belum bisa disentuh.

    “Khususnya yang di Aceh jalur kereta itu setop operasi, karena memang kita tidak bisa mencapai jalur kereta tersebut untuk dilakukan perbaikan,” katanya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Terkait perbaikan, Menhub mengatakan butuh waktu lama karena belum bisa dijangkau oleh tim.

    “Kita berhentikan dulu karena kesulitan untuk mengakses jalur kereta untuk dilakukan perbaikan dan sepertinya mungkin perbaikannya akan memakan waktu yang lama karena kondisinya lumayan parah,” katanya.

    Menhub menambahkan jalur kereta Sumatera Utara sudah bisa beroperasi, sehingga kegiatan masyarakat sudah kembali berjalan.

    “Alhamdulillah kalau Sumatera Utara untuk jalur transportasi kereta kemudian bandara dan perhubungan semuanya bisa beroperasi dengan baik,” katanya.

    (hrp/hns)

  • Google Aktifkan Label SOS untuk Pencarian Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Google Aktifkan Label SOS untuk Pencarian Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    JAKARTA – Google memastikan fitur SOS Alert telah diaktifkan untuk bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Fitur ini muncul otomatis di halaman teratas pencarian ketika pengguna mencari informasi terkait bencana di wilayah tersebut dengan label berwarna merah yang bertuliskan “flood alert”. 

    Communication Manager Google Indonesia, Feliciana Wienathan, menegaskan bahwa aktivasi SOS Alert merupakan prosedur standar yang langsung muncul ketika terjadi keadaan darurat berskala besar.

    “Kalau teman-teman sekarang mungkin cek banjir Aceh, bencana alam Sumut, atau Sumbar, itu sudah ada SOS alert. Jadi itu memang selalu ada ketika ada bencana alam, ketika ada emergency, itu selalu diaktifkan, khususnya untuk bencana sebesar ini,” kata Feli saat ditemui pada Kamis, 4 Desember di Jakarta. 

    Fitur ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi cepat dan tepercaya saat terjadi bencana besar seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran hutan. 

    Label flood alert juga diikuti dengan berita-berita tentang kata kunci yang dicari, serta titik-titik lokasi yang terdampak pada bagian General Info. 

    Saat Anda mengklik opsi View Map di bawahnya, Anda akan langsung dialihkan ke halaman Google Maps dengan titik-titik banjir yang ditandai secara spesifik dengan ikon merah bergelombang sebagai sinyal lokasi darurat.  

  • Bahlil Turun Langsung Pastikan Percepatan Pemulihan Kelistrikan di Aceh

    Bahlil Turun Langsung Pastikan Percepatan Pemulihan Kelistrikan di Aceh

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia turun langsung meninjau sejumlah titik terdampak bencana Aceh untuk memastikan percepatan pemulihan kelistrikan berjalan optimal. Langkah ini adalah respons pasca 12 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLN roboh diterjang banjir bandang dan longsor akhir November lalu.

    Bireuen menjadi salah satu wilayah yang disambangi Bahlil. Sebelumnya, sebanyak 5 tower SUTT 150 kilovolt (kV) Bireuen – Arun roboh. Tower transmisi tersebut berperan sentral sebagai penghubung akses listrik dari pembangkit Arun dan Nagan Raya ke sejumlah wilayah di Aceh.

    “Memang banyak daerah yang kena banjir dan masih banyak daerah yang terisolir. Di samping itu, banyak infrastruktur listrik kita, termasuk tower-tower transmisi roboh. Ini sangat memprihatinkan dan kita fokus untuk perbaiki secepatnya,” ujar Bahlil, dalam keterangan tertulis, Jumat (05/12/2025).

    Ia menjelaskan, proses pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh mempunyai tantangan yang cukup besar, khususnya di sisi pendistribusian material perbaikan dan mobilisasi personel. Akses ke titik-titik lokasi tower SUTT terdampak mayoritas terputus dan hanya dapat dilalui menggunakan helikopter.

    “Hari ini kami meninjau beberapa tower induk yang strategis yang harus kita segera pasang. Tapi mobilisasi materialnya sangat susah, semuanya pakai heli. Dan saya bersama Direktur Utama (Dirut) PLN, Dirut Pertamina, kita akan clear-kan tentang pasokan BBM (avtur) dan bagaimana untuk bisa mempercepat agar listrik bisa nyala,” ucap Bahlil.

    Foto: Dok. PLN

    Bahlil juga mengapresiasi atas upaya PLN dalam pemulihan kelistrikan di Aceh. Dirinya menegaskan pentingnya kerja kolaboratif dan gotong royong lintas sektoral agar suplai listrik untuk masyarakat terdampak kembali pulih.

    “Saya apresiasi atas kerja keras dari PLN. Mereka kerja sudah sangat luar biasa. Sekarang waktunya kita kerja untuk Ibu Pertiwi. Jangan kenal lelah. Saya tahu medannya tidak gampang, dari helikopter tadi saya lihat sendiri betapa beratnya. Tetapi ini panggilan untuk mengabdi kepada negara dan mengurus rakyat,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan Pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mempercepat proses pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Darmawan menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja 24 jam nonstop untuk memastikan agar suplai listrik di Bumi Serambi Mekah segera pulih.

    Foto: Dok. PLN

    “Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang kami miliki dan all out untuk mempercepat penormalan sistem kelistrikan pascabencana Aceh sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan dukungan pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, kami optimistis pemulihan kelistrikan Aceh dapat segera dituntaskan dan masyarakat bisa kembali menikmati layanan listrik dengan aman dan andal,” tegasnya.

    Selain meninjau titik-titik lokasi pembangunan tower darurat di wilayah Bireuen, Bahlil juga mengunjungi daerah terdampak dan Posko Siaga Bencana di Desa Blang Panjo sekaligus menyerahkan bantuan kemanusiaan. Bantuan paket sembako berupa 700 kilogram (kg) beras, 700 kg gula, dan 1.400 liter minyak goreng disalurkan untuk masyarakat terdampak di wilayah tersebut.

    (anl/ega)

  • TNI ikut dalami kasus perusakan hutan yang sebabkan banjir di Sumatera

    TNI ikut dalami kasus perusakan hutan yang sebabkan banjir di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan pihaknya akan ikut terlibat mendalami kasus kerusakan hutan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor di Sumatera karena TNI merupakan salah satu instansi yang berada di dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    “Sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 itu memang di Satgas PKH ini kita melakukan upaya-upaya penertiban,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Menurut Freddy, TNI dalam satgas ini hanya bersifat membantu proses penegakan hukum akan berjalan dengan aman. Untuk proses penegakan hukum, kata dia, ada di ranah Kejaksaan Agung dan Polri yang menjadi ujung tombak Satgas PKH.

    Namun demikian, Freddy memastikan TNI akan selalu siap dilibatkan di lini apapun demi mendukung proses hukum yang sedang dijalankan Satgas PKH.

    “Ada Kejaksaan Agung (Kejagung), ada rekan-rekan Polri juga di situ. Kita terus berkomunikasi dan melakukan upaya-upaya bersama,” jelas Freddy.

    Satgas PKH kini mulai mendalami soal kerusakan hutan yang diduga menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

    “Di samping memberikan bantuan, tim Satgas PKH juga sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

    Anang mengatakan bahwa satgas akan menyelidiki penyebab kerusakan hutan pada tiga provinsi tersebut, termasuk kemungkinan adanya proyek tambang pada hutan.

    “Apakah ini nantinya akibat dari apa, apakah dari rusaknya kawasan hutan atau kayu-kayu tambang, nanti didalami. Yang jelas, tim PKH sudah bergerak,” ucapnya.

    Apabila nantinya ditemukan unsur pidana, ia memastikan bahwa Satgas PKH akan menindak pihak yang bertanggung jawab.

    Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Polri membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait gelondongan kayu yang terbawa banjir saat banjir di sejumlah lokasi di wilayah Sumatera.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut sebagai tindak lanjut dari MoU (memorandum of understanding) antara Kemenhut dan Polri dalam ruang lingkup sinergi tugas dan fungsi dalam pembangunan kehutanan maka dibentuk tim kerja sama untuk melakukan investigasi asal usul kayu-kayu yang terseret banjir tersebut.

    “Kemarin Pak Menko (PMK) Pratikno berserta Pak Mensesneg dan Seskab juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH bergerak. Jadi nanti MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut,” kata Menhut.

    “Bila ditemukan ada unsur pidana maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya,” tambahnya.

    Dia menyebut jajaran Kemenhut sudah melakukan penyusuran sungai dengan bantuan drone untuk memantau jalur daerah aliran sungai (DAS) terdampak yang dilewati material kayu tersebut.

    Pihaknya juga sudah menggunakan aplikasi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk melakukan analisis kayu terbawa banjir. Mulai dari jenis kayu, penampakan fisik kayu dan penampakan tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.