provinsi: Aceh

  • 3
                    
                        Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai
                        Nasional

    3 Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai Nasional

    Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banyak pihak menyayangkan langkah Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang berangkat umrah ke Tanah Suci di tengah bencana banjir yang melanda warga Aceh.
    Sorotan semakin santer lantaran Bupati Aceh Selatan juga mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya. Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
    Merespons ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengungkapkan bahwa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, tidak memiliki izin untuk pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada
    Kompas.com
    , Jumat (5/12/2025).
    Bima menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus.
    Bima meminta kepala daerah fokus pada penanganan bencana.
    “Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucap Bima.
    Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai tindakan Bupati Aceh Selatan itu tidak pantas dilakukan secara etika kemanusiaan.
    Di tengah bencana dan penderitaan yang dialami masyarakat Aceh Selatan, pemimpinnya justru meninggalkan wilayahnya.
    “Secara etika dan kemanusiaan, yang bersangkutan tidak pantas untuk meninggalkan daerahnya di tengah derita warga dan daerahnya yang sedang terkena musibah,” kata Rifqinizamy kepada
    Kompas.com
    .
    Pria yang akrab dipanggil Rifqi ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) memberikan sanksi kepada Mirwan.
    Terlebih, kata Rifqi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menerbitkan surat edaran larangan kepada semua kepala daerah dan anggota DPRD provinsi kabupaten kota untuk bepergian ke luar negeri.
    Edaran ini dibuat terkait situasi bencana Tanah Air dan berlaku sampai dengan Januari 2026.
    “Dan jika memang tidak ada izin, harus segera memberikan sanksi sebagaimana yang pernah dilakukan kepada Saudara Lucky Hakim, Bupati Indramayu, yang beberapa waktu lalu juga bepergian ke Jepang, tetapi kemudian tidak meminta izin kepada Kemendagri,” ujar Rifqinizamy.
    Bupati Mirwan adalah kader Partai
    Gerindra
    . Partai Gerindra menyayangkan langkah kadernya itu karena malah pergi ke Arab Saudi di saat wilayahnya dilanda banjir.
    “Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono kepada wartawan.
    Partai Gerindra pun memberikan sanksi tegas untuk Mirwan dengan mencopotnya dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    “DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
    Kompas.com
    juga sudah mencoba menghubungi Mirwan soal ini, tetapi tak kunjung direspons.
    Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menjelaskan, keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny saat dikonfirmasi awak media.
    Denny membantah bahwa tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
    Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya.
    Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PLN Dirikan 4 Tower ERS di Bireuen, Listrik Aceh Ditargetkan Pulih Minggu Ini
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    PLN Dirikan 4 Tower ERS di Bireuen, Listrik Aceh Ditargetkan Pulih Minggu Ini Regional 6 Desember 2025

    PLN Dirikan 4 Tower ERS di Bireuen, Listrik Aceh Ditargetkan Pulih Minggu Ini
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – PT PLN (Persero) mendirikan empat tower Emergency Restoration System (ERS) di Pantai Baru, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
    Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan pascabencana banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut.
    PLN
    menargetkan pengaliran listrik dari Arun menuju Banda Aceh dapat dilakukan pada Minggu (7/12/2025), setelah proses penarikan dan pengikatan konduktor rampung.
    “Alhamdulillah hari ini kami sudah bisa menyelesaikan empat
    tower ERS
    . Kami juga mulai mengikat dan menarik konduktor. Estimasi besok selesai, dan mohon doanya hari Minggu nanti kami akan mencoba melakukan energize,” kata General Manager PLN UID Aceh, Eddi Saputra dalam konferensi pers di Media Center Posko Tanggap Darurat, Jumat (5/12/2025).
    Eddi berharap, suplai listrik dari Arun dapat segera mengaliri Banda Aceh yang hingga kini masih mengalami pemadaman.
    “Mudah-mudahan dengan berhasilnya
    energize
    hari Minggu, pasokan dari Arun ini bisa memasok ke Banda Aceh, sehingga wilayah yang belum bisa nyala dapat pulih maksimal,” ujarnya.
    Dia menambahkan, seluruh perbaikan tiang dan aset jaringan di Banda Aceh telah rampung 100 persen.
    Namun, pasokan listrik belum dapat dinormalkan karena masih menunggu suplai dari Arun.
    “Begitu aliran dari Arun masuk, insyaallah Banda Aceh, Sigli,
    Bireuen
    hingga Tapaktuan bisa normal kembali kelistrikannya,” tuturnya.
    Eddi juga memaparkan perkembangan signifikan terkait pemulihan kelistrikan di sejumlah wilayah terdampak bencana.
    Di Aceh Tamiang, PLN berhasil menyalakan satu penyulang menuju kawasan yang sebelumnya terisolir.
    Dengan penyalaan tersebut, listrik di Tamiang Sports Center, yang berfungsi sebagai posko pengungsian utama, serta sebagian wilayah Kuala Simpang telah kembali menyala.
    Selain itu, PLN turut memasang sejumlah genset darurat, termasuk untuk RSUD Aceh Tamiang dan instalasi PDAM berkapasitas 33 ribu watt, guna memastikan suplai air bersih di posko-posko pengungsian tidak mengalami kendala.
    Untuk mempercepat pemulihan, PLN mengerahkan sebanyak 1.347 personel yang tergabung dalam 118 tim dari berbagai wilayah Indonesia.
    Fokus utama penanganan saat ini berada di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara, menyusul kerusakan berat yang mengakibatkan 2.147 batang tiang dan 100 gardu tumbang akibat bencana.
    Perbaikan serupa juga telah dituntaskan di Subulussalam, dengan 13 titik gangguan berhasil dipulihkan.
    Wilayah terdampak paling parah berada di UP3 Langsa dan UP3 Lhokseumawe, yang masing-masing mencatat 91 titik kerusakan.
    “Kami mengerahkan seluruh tim,
    all out
    , untuk mempercepat perbaikan jaringan, baik tiang maupun gardu yang rusak,” ungkap Eddi.
    Namun, Eddi mengakui bahwa akses jalan menjadi tantangan dalam penanganan.
    Beberapa wilayah terisolir masih sulit dijangkau, termasuk Pulau Tiga di Aceh Tamiang dan Peunaron, Aceh Timur.
    Kondisi medan yang berat membuat tim belum dapat melakukan survei penuh terhadap aset jaringan di beberapa titik.
    Sementara itu, akses menuju Kabupaten Aceh Tengah masih terputus total.
    Untuk mendukung layanan darurat, PLN mengirimkan sepuluh genset portable berkapasitas 7 ribu watt dengan dukungan BNPB.
    Peralatan tersebut telah diterbangkan ke Aceh Tengah untuk menerangi posko-posko pengungsi yang masih gelap.
    Di wilayah tersebut, PLN masih memiliki PLTD Ayangan yang mampu memasok listrik sebesar 800 ribu watt, sehingga RSUD Aceh Tengah dapat tetap beroperasi tanpa kendala kelistrikan.
    PLN juga berencana mengirimkan satu unit genset berkapasitas 250 ribu watt pada Sabtu besok untuk kebutuhan RSUD Bener Meriah.
    Di sisi lain, layanan kelistrikan di RSUD Langsa telah kembali normal.
    PLN menargetkan penyalaan satu penyulang tambahan di Aceh Tamiang pada malam ini, yang diharapkan dapat mengaliri listrik hingga kawasan Kedai Besi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fasilitas Kesehatan di Aceh-Sumatera Terendam Banjir, Layanan Sempat Kolaps

    Fasilitas Kesehatan di Aceh-Sumatera Terendam Banjir, Layanan Sempat Kolaps

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan RI melaporkan bahwa beberapa rumah sakit terdampak akibat banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera. Beberapa rumah sakit bahkan belum bisa beroperasi maksimal karena masih terendam.

    “Total faskes (fasilitas kesehatan) yang terdampak itu 31 rumah sakit, 156 puskesmas,” tutur Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus dalam konferensi pers, Jumat (5/12/2025).

    Adapun faskes yang terdampak yakni di provinsi Aceh dengan 13 rumah sakit dan 122 puskesmas, Sumatera Utara dengan 18 rumah sakit dan 22 puskesmas, dan Sumatera Barat dengan 9 puskesmas.

    “Tugas kami adalah melihat agar segera faskes itu mana yang bisa beroperasi, mana yang sama sekali tidak bisa, dan mana yang segera ditolong, termasuk SDM-nya,” tambah dr Benny.

    Rumah Sakit di Langkat Terendam 9 Hari

    Dalam kunjungannya ke lapangan, dr Benny menyoroti kondisi di Langkat, Sumatera Utara, sebagai contoh krisis terparah. Banjir di Langkat memiliki karakteristik air yang sulit surut.

    “Di Langkat lain lagi, itu terendam dan air nggak turun. Bayangkan itu sudah hari ke-9, rumah sakit terendam sembilan hari,” ungkap dr Benny.

    Kondisi ini membuat pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut sempat berhenti. Pasien yang seharusnya dirawat di RS yang terdampak terpaksa dievakuasi.

    “Bersyukur ada RS swasta yang posisinya tidak terkena bencana. Jadi saling bantu,” kata dr Benny, merujuk pada pemindahan pasien dari RS Tanjungpura ke RS Putri Bidadari.

    Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Sumarjaya merinci beberapa fasilitas yang hingga kini masih belum beroperasi dengan normal, ada enam di provinsi Aceh dan tiga di provinsi Sumatera Utara dengan rincian:

    Aceh Tamiang: RS Muda Sedia, RS Pertamina RantauAceh Utara: RS Prima Inti MedikaAceh Timur: RS Mulia Raya, RS Graha Bunda, RSUD Sultan Abdul AzisSumatera Utara (Langkat): RS Tanjung Pura, RS Pertamina Pangkalan BrandanSumatera Utara (Medan): RS Sundari

    “Di Sumatera Barat semuanya sudah beroperasi,” beber Sumarjaya.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • Bantuan Dilempar dari Helikopter, Pakar Soroti Prosedur Pengemasan

    Bantuan Dilempar dari Helikopter, Pakar Soroti Prosedur Pengemasan

    Yogyakarta, Beritasatu.com — Beredarnya video bantuan untuk korban bencana di Sumatera yang dilempar dari helikopter hingga membuat sebagian logistik, terutama beras rusak memunculkan pertanyaan publik mengenai prosedur penyaluran bantuan udara. 

    Dalam video yang beredar, warga terlihat mengeluh karena bantuan yang jatuh dari udara berantakan dan sebagian tidak lagi layak digunakan.

    Direktur Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta Eko Teguh Paripurno menegaskan persoalan utama bukan pada metode pengiriman udara, melainkan pada standar teknis yang tidak dipenuhi.

    Eko menjelaskan pengiriman bantuan menggunakan helikopter merupakan metode standar dalam kondisi darurat, terutama untuk wilayah yang terisolasi.

    “Pengiriman bantuan lewat udara itu menjadi salah satu pilihan moda pengiriman logistik, ini biasa dilakukan ketika mengirimkan ke tempat-tempat yang remote area, berbahaya, dan tidak mudah dijangkau,” jelas Eko kepada Berisatu Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, kondisi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat saat ini memang masih menyisakan banyak wilayah yang terputus aksesnya, sehingga distribusi udara menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Namun, ia menegaskan setiap pengiriman udara memiliki prasyarat teknis yang harus dipenuhi agar aman dan efektif.

    “Yang jadi masalah sebenarnya bukan mengirim lewat udaranya, tetapi prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi ketika packing. Apakah mau dilempar langsung, apakah dengan parasut, itu yang prasyaratnya tidak dipenuhi sehingga yang terjadi berantakan,” tegas Eko.

    Ia menambahkan standar pengemasan (packing) sangat menentukan keberhasilan distribusi logistik dari udara. Jika barang diputuskan untuk dijatuhkan tanpa parasut, maka kemasan harus dirancang tahan benturan dan tidak mudah pecah.

    “Jadi dikemasnya yang enggak benar dan tentu barangnya apa, harus tahan dilempar kira-kira seperti itu,” pungkasnya.

  • Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi Nasional 6 Desember 2025

    Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Saat banjir di tiga provinsi Sumatera ditangani, angka masyarakat yang menjadi korban masih terus bertambah.
    Jumlah korban meninggal terus bertambah dan masih banyak masyarakat yang harus mengungsi.
    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
    BNPB
    ) per 5 Desember 2025 sore, jumlah korban tewas akibat
    banjir Sumatera
    naik menjadi 867 orang.
    “Total rekapitulasi dari tiga provinsi, total meninggal dunia 867 orang,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (5/12/2025).
    Abdul mengatakan pada hari Jumat kemarin, tim evakuasi di lapangan menemukan 31 jenazah korban banjir di beberapa daerah.
    “Rinciannya, ditemukan 1 jenazah di Tapanuli Tengah, hasil pencarian dari Tim Gabungan di Provinsi Aceh menemukan 20 jenazah, dan di Sumatera Barat ditemukan 10 jenazah,” tuturnya.
    Sementara itu, masih ada 521 orang yang dinyatakan hilang.
    BNPB masih terus melakukan pencarian terhadap para korban.
    Ratusan ribu warga masih harus tinggal di pengungsian karena tidak dapat pulang ke rumahnya yang terkena banjir.
    Berdasarkan data Pusdalops di setiap provinsi, pengungsi paling banyak terdapat di Aceh.
    “Sumatera Utara 51.433 jiwa, Aceh 775.346, dan Sumatera Barat 22.354, sehingga total pengungsi di tiga provinsi ada 849.133 jiwa,” jelasnya.
    Banjir di Sumatera juga menyebabkan kerusakan pada ratusan fasilitas kesehatan.
    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengungkap, setidaknya ada 31 rumah sakit (RS) dan 156 puskesmas yang terdampak.
    “Total faskes yang terdampak itu 31 rumah sakit, 156 puskesmas,” kata pria yang akrab disapa Benny dalam konferensi pers dilihat dari Kompas TV, Jumat (5/12/2025).
    Benny turut merinci berdasarkan daerahnya. Di Aceh ada 13 rumah sakit dan 122 puskesmas terdampak.
    “Lalu Sumatera Utara 18 rumah sakit dan 22 puskesmas, dan Sumatera Barat 9 puskesmas,” lanjutnya.
    Hingga saat ini, ada beberapa rumah sakit dan puskesmas yang belum bisa beroperasi.
    Enam RS di Aceh dan tiga RS di Sumatera Utara yang belum beroperasi.
    Hanya Sumatera Barat yang semua RS-nya sudah beroperasi.
    “Kalau di Sumatera Barat semuanya sudah beroperasi,” kata Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Kompas TV, Jumat (5/12/2025).
    Sumarjaya mengungkap, dua RS di Langkat Sumut masih terendam banjir sehingga harus menunggu surut dan dibersihkan terlebih dahulu.
    Dua RS ini adalah RS Tanjung Pura dan RS Pertamina Pangkalan Brandan.
    RS Sundari di Medan juga belum bisa beroperasi karena masih tergenang banjir.
    Saat ini, Kemenkes masih melakukan pemetaan terhadap kerusakan yang terjadi di rumah sakit di Aceh.
    Enam RS yang tidak beroperasi di Aceh tersebar ke tiga kabupaten.
    Di Aceh Tamiang ada dua RS yang belum beroperasi, yakni Rumah Sakit Muda Sedia dan Rumah Sakit Pertamina Rantau.
    Di Aceh Utara ada Rumah Sakit Prima Inti Medika yang belum bisa beroperasi akibat bencana.
    Di Aceh Timur terdapat tiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mulia Raya, Rumah Sakit RSUD Graha Bunda, dan RSUD Sultan Abdul Azizsyah.
    “Yang (RS) Abdul Aziz, Sultan Abdul Aziz inilah yang saat ini kita sedang melakukan pembersihan, mengidentifikasi alat kesehatan yang rusak, dan mungkin mobilisasi logistik kesehatan,” kata Sumarjaya.
    Kendati masih ada beberapa rumah sakit yang terkena dampak banjir dan tidak bisa beroperasi, Kemenkes memastikan bahwa semua daerah sudah mendapatkan pelayanan kesehatan.
    “Memang saat ini semua yang ada di tiga provinsi, alhamdulillah, sudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” imbuh Sumarjaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Ungkap Wilayah yang Dilanda Hujan Lebat Akhir Pekan Ini

    BMKG Ungkap Wilayah yang Dilanda Hujan Lebat Akhir Pekan Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat pada akhir pekan ini di sejumlah wilayah Indonesia. Beberapa daerah di Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku diperkirakan mengalami cuaca ekstrem.

    Prakirawan BMKG Yuyun Wulandari menyampaikan dalam prakiraan cuaca daring pada Sabtu (6/12/2025). Ia mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Banda Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bandar Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara hingga Maluku,” ujarnya.

    Untuk kota-kota besar di Sumatera, BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Palembang. Bengkulu diprakirakan mengalami hujan sedang, sedangkan Tanjung Pinang, Pangkalpinang, dan Bandarlampung berpotensi hujan disertai petir.

    Di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan mengguyur Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Bandung, dan Yogyakarta berpotensi mengalami hujan intensitas sedang. 

    Di wilayah Kalimantan, Pontianak diperkirakan berawan tebal. Hujan ringan dapat terjadi di Palangka Raya, Samarinda, dan Banjarmasin, sedangkan Tanjung Selor diprediksi mengalami hujan disertai petir.

    Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram diprakirakan mengalami hujan ringan, sementara Kupang berpotensi hujan sedang. Peringatan juga diberikan untuk wilayah Sulawesi, dengan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, dan Kendari, serta hujan sedang di Mamuju dan Makassar. 

    Sementara itu, beberapa wilayah di Indonesia timur, seperti Ternate, Ambon, dan Merauke berpotensi mengalami hujan sedang. Hujan ringan juga diprakirakan turun di Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

  • Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak  
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak Regional 6 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak
    Editor
    ACEH SELATAN, KOMPAS.com
    – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
    Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.
    Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.
    Mirwan juga menanggapi surat
    Gubernur Aceh
    , Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di
    Aceh Selatan
    sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.
    Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.
    “Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insya Allah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.
    Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.
    “Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).
    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, tetapi ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.
    “Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.
    Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.
    “Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.
    Dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menegaskan bahwa keberangkatan Bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai membaik.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga,” kata Denny.
    Ia membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warga ketika banjir melanda.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
    Denny mengatakan, Bupati telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, meninjau Trumon Raya, Bakongan Raya, serta mengantarkan logistik bagi masyarakat.
    “Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” tuturnya.
    Menurut Denny, sebagian besar warga di titik-titik pengungsian juga telah kembali ke rumah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak  
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak Regional 6 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak
    Editor
    ACEH SELATAN, KOMPAS.com
    – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
    Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.
    Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.
    Mirwan juga menanggapi surat
    Gubernur Aceh
    , Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di
    Aceh Selatan
    sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.
    Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.
    “Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insya Allah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.
    Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.
    “Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).
    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, tetapi ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.
    “Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.
    Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.
    “Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.
    Dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menegaskan bahwa keberangkatan Bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai membaik.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga,” kata Denny.
    Ia membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warga ketika banjir melanda.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
    Denny mengatakan, Bupati telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, meninjau Trumon Raya, Bakongan Raya, serta mengantarkan logistik bagi masyarakat.
    “Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” tuturnya.
    Menurut Denny, sebagian besar warga di titik-titik pengungsian juga telah kembali ke rumah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT ke-61 Golkar: Ali Mufthi Tegaskan Suara Rakyat Adalah Suara Golkar

    HUT ke-61 Golkar: Ali Mufthi Tegaskan Suara Rakyat Adalah Suara Golkar

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menegaskan kembali komitmen partainya untuk menjadi representasi aspirasi masyarakat.

    Penegasan ini disampaikan pada acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Jatim, Surabaya, Jumat (5/12/2025) malam.

    ​”Suara rakyat adalah suara Golkar. Itu bukan hanya slogan, tetapi prinsip perjuangan kami,” ujar Ali Mufthi dalam sambutannya.

    Ia menekankan bahwa Golkar hadir untuk menyerap, memperjuangkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.

    ​Menurut Ali, Golkar sebagai partai besar harus selalu berpihak pada kebutuhan rakyat. “Kita ingin memastikan Golkar menjadi rumah perjuangan rakyat. Apa yang diinginkan masyarakat, itulah yang kita bawa menjadi agenda politik partai,” tegasnya.

    ​Dalam rangkaian tasyakuran tersebut, Golkar Jatim menggelar doa bersama sebagai ikhtiar menguatkan komitmen kebangsaan dan memohon agar Indonesia selalu aman, tertib, kondusif, dan sejahtera.

    ​Acara diawali dengan pembacaan doa Rabbij’al haadzal balada aamina yang dipimpin oleh tokoh agama, sekaligus mendoakan masyarakat yang sedang tertimpa bencana di sejumlah daerah, seperti Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh.

    ​Ali menyebut usia ke-61 menunjukkan kedewasaan dan kematangan Golkar dalam berpolitik. Momen ini digunakan untuk mempertegas peran partai dalam perjalanan bangsa.

    ​”Usia 61 ini adalah usia puncak semangat. Golkar tidak muda, tidak pula tua. Ini usia matang. Semangat kuning harus terus mengalir untuk menyejahterakan rakyat,” pungkasnya, sembari menegaskan orientasi Golkar yang berpihak pada rakyat sebagai kunci keberlangsungan partai. (tok/ted)

  • Tiket Pesawat ke Aceh Tembus Rp8 Juta, Menhub: Itu Charter Bukan Reguler

    Tiket Pesawat ke Aceh Tembus Rp8 Juta, Menhub: Itu Charter Bukan Reguler

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi buka suara soal tarif pesawat yang meningkat tajam ke Aceh, usai bencana banjir yang menghadang wilayah tersebut pada pekan lalu. 

    Dudy memastikan bahwa peningkatan tarif tersebut terjadi untuk pesawat charter, bukan penerbangan reguler atau terjadwal.

    Dirinya menjelaskan, tarif pesawat charter memang berbeda dengan pesawat reguler yang telah diatur oleh pemerintah. Sementara untuk charter, menghitung biaya pulang dan pergi pesawat yang tarifnya dibebankan kepada penyewa. 

    “Karena kalau dari Jakarta misalnya kosong kemudian dia kembali, itu yang dia hitung. Jadi memang kalau charter relatif menjadi lebih mahal dari reguler,” jelasnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025). 

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa pun menjelaskan, pihaknya memang tidak mengatur tarif pesawat charter, sebagaimana tiket pesawat perintis maupun reguler. 

    Untuk pesawat perintis, tarifnya telah Kementerian Perhubungan tetapkan. Sementara reguler tarifnya telah dibatasi menggunakan Tarif Batas Atas (TBA). 

    “Jadi pada saat tertentu memang ada yang menggunakan charter dan tiket ini yang tidak bisa kita awasi karena memang tidak ada aturannya, kan langsung di-charter satu pesawat dengan sekali perjalanan berapa [harganya] gitu,” jelasnya. 

    Sebelumnya, tarif tiket pesawat menjadi perbincangan di media sosial X, bahwa harga tiket pesawat Wings Air dari Bandara Rembele (TXE) di Bener Meriah menuju Kualanamu mencapai Rp3,5 juta hingga Rp5 juta per orang.

    Harga tersebut melonjak drastis dibandingkan pesawat reguler, yang hanya dibanderol sekitar Rp500.000 per penumpang.

    Bahkan tiket dari Rembele ke Banda Aceh pun dipatok mencapai Rp8 juta per orang, karena menggunakan pesawat charter dari Susi Air. 

    Meski demikian, Susi Pudjiastuti, selaku pemilik maskapai tersebut menegaskan bahwa Susi Air tidak menjual tiket di wilayah Provinsi Aceh, Sumbar, dan Sumut selain untuk Penerbangan Perintis. 

    “Selain perintis tidak ada penerbangan lainnya, kecuali charter,” tulisnya.

    Menurut data yang Susi bagikan, harga penerbangan perintis paling murah yakni Sabang—Banda Aceh senilai Rp164.860 per orang, dan termahal untuk penerbangan Medan—Mandailing Natal yang dibanderol dengan harga Rp702.080.

    Sementara rute Medan—Takengon dibanderol dengan harga Rp554.450 per orang, dan Banda Aceh—Gayo Lues seharga Rp566.750.