Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Pemulihan Aceh: Kementerian PKP Siapkan Hunian dan Fasilitas Publik

    Pemulihan Aceh: Kementerian PKP Siapkan Hunian dan Fasilitas Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai perencanaan rekonstruksi fasilitas publik, agar pemulihan Aceh berjalan cepat. Yang menjadi fokus pemulihan antara lain masjid, jalan lingkungan, dan ruang bermain anak.

    Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menjelaskan, strategi kementerian dalam menangani dampak banjir besar yang melanda Aceh. “Percepatan ini bukan untuk mendahului proses tanggap darurat, tetapi sebagai upaya paralel agar tidak terjadi kekosongan waktu ketika fase rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai,” ujar Imran di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

    Sejak Selasa (2/12/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) telah berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menteri Ara menekankan, rehabilitasi dan rekonstruksi harus dimulai sejak masa tanggap darurat guna mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

    Sebagai langkah awal, Menteri Ara membentuk satuan tugas (satgas) percepatan pascabencana yang dibagi menjadi tiga tim untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah lebih dahulu bergerak melakukan peninjauan lapangan, sementara tim Aceh menyusul kemudian karena kendala penerbangan.

    Setibanya di Aceh, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran didampingi Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Hari Rubiyanto dan Staf Khusus Menteri Salamuddin Daeng, segera menggelar pertemuan strategis dengan Pemerintah Aceh. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, T Aznal Zahri.

    Dalam pertemuan itu, perwakilan Kementerian PKP menyampaikan permintaan maaf atas kedatangan yang mendadak, sekaligus menjelaskan urgensi instruksi Menteri Ara. “Kami mohon maaf jika kedatangan mendadak, sekaligus menjelaskan instruksi khusus Menteri Ara yang meminta percepatan penanganan dilakukan secara terukur dan cepat,” kata Imran.

  • Isu Penjarahan, Zaskia Mecca Ajak Tetap Fokus Salurkan Bantuan ke Aceh

    Isu Penjarahan, Zaskia Mecca Ajak Tetap Fokus Salurkan Bantuan ke Aceh

    Aceh, Beritasatu.com – Zaskia Adya Mecca menyatakan kesedihannya terkait isu penjarahan yang muncul di sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh. Sebagai relawan, Zaskia terus berupaya menjangkau lokasi-lokasi yang masih terisolir untuk menyalurkan bantuan logistik bagi korban banjir dan longsor, salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang. 

    Dalam unggahannya di akun Instagram, istri sutradara Hanung Bramantyo ini menegaskan meski terdapat isu penjarahan, hal tersebut tidak boleh menyurutkan semangat relawan untuk membantu masyarakat terdampak.

    Zaskia menekankan, isu-isu yang beredar seharusnya tidak menghalangi penyaluran bantuan agar seluruh warga yang terdampak banjir dan longsor ini bisa menerima bantuan secara merata.

    Ia berharap penyaluran bantuan yang ia lakukan dan dibagikan ke publik melalui media sosial dapat mendorong percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat.

    “Gerak! Jalan! Gapai sebanyak-banyaknya lokasi.  Lebih cepat menggapai mereka dari instansi, lebih baik. Karena pergerakan mandiri yang tanpa repot birokrasi akan lebih efisien di saat bencana seperti ini,” seru Zaskia.

    Selain itu, Zaskia juga mengimbau para relawan untuk tetap fokus menyalurkan bantuan tanpa takut adanya fitnah atau tuduhan pencitraan semata. 

    “Saat ini, marilah kita fokus pada saudara kita di Sumatera tanpa memecah belah, tanpa pencitraan berlebihan di media sosial, tanpa niatan mengacaukan suasana keluarga bernama Indonesia yang rapuh ini. Jangan sibuk membalas, tetapi sibuklah bergerak. Jangan sibuk klarifikasi, tetapi sibuklah membuat apa saja. Sekecil apa pun yang terarah, tidak impulsif, tetapi terencana,” tutupnya.

  • Mendagri Telepon Langsung Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana Nasional 6 Desember 2025

    Mendagri Telepon Langsung Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana Nasional 6 Desember 2025

    Mendagri Telepon Langsung Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menghubungi Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi beribadah umrah ke Tanah Suci saat wilayahnya tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor.
    Mendagri menghubungi langsung Bupati Mirwan untuk meminta klarifikasi.
    “Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Dalam keterangan Mirwan kepada Mendagri, kata Benni, diketahui bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk ke luar negeri.
    “Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk
    umrah
    dan akan pulang besok,” lanjut dia.
    Benni juga menyampaikan keprihatinannya atas informasi perginya Mirwan ke luar negeri sementara warga Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
    “Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam
    banjir
    dan tanah longsor,” ujar Benni.
    Dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
    “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegas Benni.
    Oleh karenanya, Kementerian Dalam Negeri mengerahkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk menuju Aceh dan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
    Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri akan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.
    Diketahui, keberangkatan Mirwan umrah di tengah banjir yang melanda Aceh Selatan menjadi sorotan dan viral di media sosial.
    Sorotan semakin santer lantaran
    Bupati Aceh Selatan
    pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya.
    Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
    Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra menuturkan, keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny, saat dikonfirmasi awak media.
    Denny membantah, tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
    Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya.
    Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Habiburokhman soal Bencana Sumatera Dikaitkan dengan Zulhas: Agak Lucu

    Habiburokhman soal Bencana Sumatera Dikaitkan dengan Zulhas: Agak Lucu

    Jakarta –

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman angkat bicara soal bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang dikaitkan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Habiburokhman menilai lucu jika bencana bencana tersebut dikaitkan dengan sosok Zulhas.

    Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam acara diskusi Total Politik bertema ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di ASA Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025). Mulanya, Habiburokhman mengatakan pengusutan tindak pidana ekologi bisa membutuhkan waktu belasan tahun.

    “Tindak pidana ekologi itu pengusutannya bisa belasan tahun, dampaknya juga sangat luas terjadi. Jadi nggak mungkin ini sekadar karena perbedaan politik menjadikan alat untuk men-judgment pihak tertentu. Ndak mungkin,” ujar Habiburokhman dalam diskusi.

    Habiburokhman mengatakan Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hanya lima tahun. Menurutnya, kerusakan kawasan alam sudah rusak jauh sebelum Zulhas menjabat.

    “Paling gampang misalkan sekarang, orang dikait-kaitkan dengan Pak Zulhas. Saya agak lucu melihatnya, Pak Zulhas itu cuman lima tahun jadi Menteri Kehutanan ya di jamannya Pak SBY, padahal kerusakannya jauh terjadi sebelum itu. Sudah rusak juga gitu,” ujarnya.

    “Lalu di mana dalam konteks hukum ya, pertanggungjawaban hukumnya Pak Zulhas di mana? Sangat susah kalau sekadar setiap dinamika, setiap peristiwa itu sekadar dijadikan alat untuk mencari siapa yang salah berdasarkan asumsi kelompok masing-masing. Nggak akan selesai. Nah, orang-orang yang seperti itu menurut saya orientasinya juga bukan kemanusiaan, kalau itu sekadar dijadikan alat politik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan penyelesaian masalah dengan orientasi kemanusiaan tidak hanya mencari siapa yang salah tapi mencari apa yang salah.

    Sebagai informasi, isu pelepasan 1,6 juta hektare (ha) kawasan hutan era Menteri Kehutanan Zulhas kembali mencuat. Penelusuran dokumen hukum negara menunjukkan kebijakan ini murni langkah administratif tata ruang, bukan pemberian izin konsesi sawit.
    Dasar Hukum

    Pelepasan 1,6 juta ha kawasan hutan ini mempunyai dasar hukum SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014. Kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut adalah keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

    Kebijakan ini merupakan legitimasi hukum atas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau yang lama tertunda.

    Fakta Hukum

    Dalam SK Menhut tersebut, tidak ada klausul pemberian izin baru bagi perusahaan untuk membuka hutan lindung. Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan kondisi de facto di lapangan.

    Banyak lahan yang tercatat masih “hutan” di peta lama, namun sudah menjadi permukiman dan pusat aktivitas masyarakat selama bertahun-tahun.

    Pemerintah pusat merespons surat usulan resmi dari: gubernur, bupati, wali kota, dan aspirasi masyarakat se-Riau. Penyerapan usulan atau aspirasi ini bertujuan memberikan kepastian ruang pembangunan daerah.

    (mib/aud)

  • Banjir Sumatera, Rieke Pitaloka Ingatkan Dana Siap Pakai Rp 4 Triliun

    Banjir Sumatera, Rieke Pitaloka Ingatkan Dana Siap Pakai Rp 4 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Rieke Diah Pitaloka meminta publik berhenti berkutat pada polemik status bencana lokal atau nasional. Menurutnya, penanganan bencana di tiga wilayah Sumatera harus melibatkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah secara terpadu.

    “Stop polemik status bencana nasional atau tidak, tapi berikan dukungan kepada pemerintah. Penanganan pascabencana harus dilakukan secara nasional. Koordinasi antara pusat dan daerah melibatkan seluruh kementerian dan lembaga dalam satu gerak langkah di bawah kontrol presiden,” kata Rieke Diah Pitaloka dikutip dari Instagram miliknya, Sabtu (6/12/2025).

    Rieke Dia Pitaloka menegaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana di seluruh Indonesia.

    “Berdasarkan info dari Badan Anggaran DPR RI, ada dana siap pakai on call 2025 senilai Rp 4 triliun. Kita harus mengawasi agar anggaran sampai dan tepat sasaran, tanpa penyalahgunaan oleh pejabat maupun aparat penegak hukum,” tegasnya.

    Ia menekankan, perlunya evaluasi izin pengelolaan tambang dan perkebunan agar bencana serupa tidak terulang di daerah lain.

    “Kita mendorong proses relokasi, penyaluran dan distribusi bagi korban bencana, serta dukung pemulihan fasilitas publik yang hancur agar bisa kembali digunakan masyarakat,” tambahnya.

    Berdasarkan data BNPB per 4 Desember 2025, bencana banjir dan tanah longsor akhir November lalu telah berdampak di 50 kota/kabupaten di Sumbar, Sumut, dan Aceh.

    Adapun jumlah korban, yaitu di Sumatera Utara sebanyak 299 korban meninggal, Aceh 277 korban meninggal, Sumatera Barat 200 orang meninggal.

    Selain itu, masih terdapat 564 orang hilang, 2.600 orang terluka, dan 3,3 juta jiwa terdampak. Kerusakan meliputi pemukiman, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, kantor, sekolah, dan rumah ibadah.

  • Luhut Buka Suara soal Bencana Banjir Sumatera, Singgung Kampung Halaman

    Luhut Buka Suara soal Bencana Banjir Sumatera, Singgung Kampung Halaman

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara merespons bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera.

    Sejak bencana terjadi, Luhut mengaku rutin berkomunikasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

    Meski bukan menjadi bagian tugasnya di DEN, katanya, Luhut menyebut perlu tetap ikut memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat di sana. Apalagi salah satu wilayah yang terdampak adalah kampung halamannya sendiri.

    “Meskipun hal ini bukan lagi menjadi bagian dari tugas pokok saya sebagai Ketua @dewanekonomi.id , saya merasa tetap perlu ikut memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat di sana. Apalagi salah satu wilayah terdampak adalah kampung halaman sendiri, ada tanggung jawab moral yang tetap harus dipenuhi,” ujarnya lewat unggahan Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Luhut menyebut ingin memastikan berapa banyak keluarga yang terdampak, apa saja kebutuhan mendesak, dan bagaimana bantuan bisa tiba tepat waktu, mengingat banyak daerah yang akses jalannya terputus sehingga menjadi terisolir.

    “Sejak 30 November, @yayasandel mulai menyalurkan bantuan darurat ke titik-titik terdampak; dari desa yang masih dapat dijangkau kendaraan hingga lokasi yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Semua jalur diupayakan agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tuturnya.

    Luhut menambahkan, pihaknya juga berencana melakukan survei lapangan untuk melihat kemungkinan membangun kembali desa yang paling membutuhkan. Hal ini agar setelah situasi kondusif kita bisa membantu pemulihan kebutuhan dasar seperti air bersih, WC umum, fasilitas sekolah, dan sarana penting lainnya.

    “Saya ingin memastikan bahwa setelah fase darurat lewat, ada langkah pemulihan yang nyata dan berkelanjutan,” imbuh Luhut.

    Ia menilai upaya ini memang kecil dan belum sebanding dengan duka mereka yang kehilangan keluarga, rumah, dan penghidupan. Namun, Luhut berharap sedikit uluran tangan ini dapat membesarkan hati para korban, agar mereka tahu bahwa mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

    “Pepatah Batak berkata, ‘Sai hian ma taringot tu dongan na marsahit, asa tumpak ma holong tu rohana’ Biarlah kita selalu teringat pada saudara yang sedang mengalami kesusahan, agar kasih kembali tumbuh di hati mereka,” sebut dia.

    Luhut meminta semua pihak tetap kompak dan saling membantu, bukan semata karena kewajiban, tetapi karena pemahaman bahwa tak seorang pun mampu melewati masa seperti ini tanpa dukungan sesamanya.

    “Semoga dari tanah yang basah oleh duka, harapan kembali tumbuh, dan masyarakat Sumatera Utara, Aceh, serta Sumatera Barat mampu bangkit kembali dengan kekuatan dari kebersamaan,” tutur Luhut.

    (ily/hns)

  • BPH Migas Terus Lakukan Pemulihan Proses Distribusi BBM di Daerah Terdampak Bencana Sumatera

    BPH Migas Terus Lakukan Pemulihan Proses Distribusi BBM di Daerah Terdampak Bencana Sumatera

    JAKARTA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan pemerintah terus melakukan pemulihan proses distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 6 Desember, ketersediaan dan distribusi BBM di daerah terdampak bencana menjadi perhatian utama.

    Ia mengatakan pemerintah juga telah memberi keringanan untuk pembelian jenis BBM tertentu (JBT) minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite di daerah terdampak bencana.

    Wahyudi mengatakan keringanan tersebut diperlukan untuk mempercepat proses penanganan bencana, mulai dari pembukaan akses jalan, evakuasi, hingga distribusi logistik.

    “Prioritas penanganan di wilayah bencana salah satunya adalah pemulihan ketersediaan energi seperti BBM. Hingga Kamis 4 Desember, stok BBM di wilayah Marketing Operation Region (MOR I) yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau dalam keadaan cukup,” ujar dia, dikutip Antara.

    Wahyudi juga mengatakan berdasarkan data per 5 Desember 2025, dari 75 SPBU terdampak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, saat ini 48 SPBU berangsur mulai beroperasi dan 27 SPBU belum beroperasi.

    Upaya yang dilakukan untuk mendorong kelancaran distribusi BBM di wilayah Aceh, antara lain dengan skema alternative and emergency (AE) supply.

    Wilayah Pidie Jaya, Pidie dan Bireun yang sebelumnya disuplai dari Fuel Terminal (FT) Lhokseumawe dipindahkan ke FT Krueng Raya karena jalur terputus akibat banjir.

    Selain itu, BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga juga memetakan SPBU prioritas, memastikan SPBU tidak mengalami kehabisan stok BBM secara bersamaan di wilayah yang berdekatan, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk pengamanan antrean di SPBU.

    “Dilakukan penyiapan modular di wilayah yang masih terisolir, juga menyiapkan mobil tangki yang siaga di SPBU terdekat yang tidak terdampak untuk terus melayani kebutuhan BBM di lokasi,” kata Wahyudi.

    Sementara itu, ia mengatakan di Provinsi Sumatera Utara, mitigasi dan tindak lanjut yang dilakukan adalah AE supply FT Medan dari FT Lhokseumawe, Integrated Terminal (IT) Dumai, FT Siantar, dan FT Kisaran.

    Dilakukan juga penambahan mobil tangki dari Dumai ke bagian selatan dan utara Sibolga, yaitu Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Utara.

    “Untuk Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolir, mitigasinya adalah emergency supply ke Sitoli dari Teluk Kabung dengan menggunakan kapal, memberikan BBM ke pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk kendaraan alat berat dan transportasi penanggulangan bencana, serta penambahan mobil tangki dan awak mobil tangki,” katanya, menambahkan.

    Sedangkan, untuk Provinsi Sumatera Barat, tidak terdapat SPBU yang terdampak. Langkah untuk mendukung distribusi BBM yang dilakukan adalah dengan skema regular, alternative, and emergency (RAE) supply dari FT Siak ke 5 SPBU di wilayah Lima Puluh Kota dari IT Teluk Kabung.

    “Juga dilakukan pemetaan SPBU prioritas, meningkatkan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga serta dengan aparat penegak hukum untuk pengamanan di SPBU,” ujar dia.

    Selain itu, lanjut Wahyudi, mereka juga melakukan penambahan mobil tangki dan awak mobil tangki sebanyak 17 unit yang masing-masing berkapasitas 16 kl, serta optimalisasi mobil tangki 8 kl pada wilayah Kabupaten Pasaman.

  • Kok Bisa Isuzu Panther di Aceh Masih Nyala usai Kebanjiran 10 Jam?

    Kok Bisa Isuzu Panther di Aceh Masih Nyala usai Kebanjiran 10 Jam?

    Jakarta –

    Media sosial dihebohkan video Isuzu Panther di Aceh yang masih bisa menyala meski terendam banjir 10 jam. Lantas, bagaimana penjelasan teknis di balik fenomena unik tersebut?

    Pemilik bengkel MStar yang biasa mengerjakan perbaikan Panther, Mustar menjelaskan, kemungkinan besar ada faktor keberuntungan di balik fenomena tersebut. Meski demikian, menurutnya, Panther memang dikenal punya teknologi ‘majapahit’ yang minim kelistrikan.

    “Itu kan kalau alam memang faktor (eksternal) ya. Pasti lah. Tapi memang ada faktor keberuntungan juga. Karena Panther teknologinya bukan common rail, tidak ada kelistrikan,” ujar Mustar kepada detikOto, Sabtu (6/12).

    “Kan tidak ada kelistrikan, asal selang dan pipanya rapet semua, terus lubang udara rapet, otomatis kan air nggak bisa masuk ke mesin. Nah itu bisa dipastikan tetap hidup,” tambahnya.

    Isuzu Panther terendam banjir. Foto: Dok. tangkapan layar

    Mustar menduga, ketika terendam banjir, Panther di Aceh itu tak sepenuhnya berada di daratan, melainkan mengapung di air. Sehingga, ada komponen vital yang selamat dari genangan air.

    “Dia kalau kerendam setinggi kap mesin, itu masuk air pasti. Mungkin itu terendam kemudian agak mengapung. Jadi ruang intake manifold yang buat filter udara penyedot angin itu nggak kerendam karena mengapung tadi,” ungkapnya.

    Di tempat berbeda, pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu kurang lebih memiliki analisis yang sama seperti Mustar. Namun, dia juga menyoroti tangki bahan bakar Panther yang kemungkinan terisi penuh.

    “Bisa jadi stok solar cukup penuh di tangki yang berfungsi sebagai buffer hidrofobik, karena BJ solar (0,83 kg/L) lebih rendah dari BJ air (1 kg/L), hal ini secara teknis memungkinkan gravity separation di mana air mengendap di dasar tangki sementara lift pump mekanis menghisap dari pickup tube atas,” ujar Yannes kepada detikOto melalui pesan singkat, Sabtu (6/12).

    “Kelistrikannya juga sederhana ya, hanya alternator 14V/70A, starter solenoid, dan wiring seal karet tebal… Ini berpotensi kuat mengurangi titik kegagalan dibanding diesel modern dengan ECU dan sensor,” kata dia menambahkan.

    Diberitakan sebelumnya, Panther yang masih tetap hidup meski terendam banjir 10 jam itu viral setelah video-nya diunggah akun TikTok Rifqi Fauzi Akbar. Rekaman mula-mula menunjukkan bagian kabin mobil yang sudah tertutup lumpur, mulai dari dasbor, jok, hingga karpet kendaraan.

    Di bagian luar, air lumpur juga menutup sekujur tubuh hingga ke area kaca dan atap mobil. Kondisinya seperti menunjukkan, Isuzu Panther tersebut mustahil bisa dihidupkan.

    Namun, secara mengejutkan, mesin kendaraan tersebut masih menyala. Bahkan, saking mengherankannya, warga setempat sampai menjadikannya obyek tontonan!

    “Panther Sabil Aceh yang terendam banjir 10 jam, alhamdulillah masih bisa nyala atau hidup. Memang Isuzu ini bandel nggak mati,” demikian tulis akun tersebut.

    (sfn/dry)

  • 7 Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga Regional

    7 Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga Regional

    Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Darussalam (29), warga Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, menceritakan detik‐detik penyelamatannya dari banjir dahsyat yang menerjang pada 26 November 2025 sekitar pukul 02.00 WIB.
    Bersama istrinya, Mahyuni, dan empat anak mereka, Darussalam memutuskan meninggalkan rumah.
    Meski berada di atas bukit, rumah itu tetap tenggelam karena banjir yang begitu besar.
    “Tetangga yang di bawah naik ke halaman rumah kami. Itu pun tenggelam juga, kami lihat air begitu deras. Jam 02.00 WIB, kami putuskan pergi meninggalkan rumah ke lebih belakang, ke atas bukit,” ujar Mahyuni kepada Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
    Air diperkirakan mencapai enam meter dari badan jalan. Gelap, Hujan, dan Menyebrang via Pohon Pinang
    Pada pukul 03.00 WIB, air terus meninggi. Listrik padam, hujan deras, dan angin kencang.
    Warga nekat menyeberangi anak sungai menggunakan batang pinang sebagai jembatan darurat.
    “Anak sungai itu hanya pohon pinang jadi jembatannya. Itulah yang kami lewati, ada yang bawa bayi dan lain sebagainya,” ceritanya.
    Mereka berjalan menelusuri bukit, menghindari air bah yang mulai mencapai kaki bukit. Hujan deras dan jalan licin dilalui hingga menemukan sebuah rumah yang lebih tinggi, tempat mereka bertahan selama delapan hari.
    “Kami bertahan di situ hingga hari kedelapan. Warga bantu warga. Tidak bicara lagi bantuan pemerintah, tidak ada sama sekali,” katanya.
    Bahan makanan diperoleh dari pedagang yang menjualnya lewat perahu, tetapi dengan harga sangat tinggi.
    Gas 3 kilogram yang normalnya Rp 20.000 dijual Rp 150.000. Beras lima kilogram dijual Rp 120.000, dan mi instan Rp 200.000 per kardus.
    “Kami tidak punya pilihan, anak‐anak harus makan. Seberapa mahal pun kami beli. Padahal beras itu sudah terendam banjir, kami beli juga,” ujarnya.
    Pada 2 Desember 2025, mereka akhirnya bisa keluar dari desa.
    “Desa kami sekitar 600 jiwa, 90 persen rumah hancur,” katanya.
    Kini Mahyuni dan anak‐anak tinggal sementara di rumah saudara di Lhokseumawe, sementara Darussalam kembali ke
    Aceh Tamiang
    untuk membersihkan rumah dan membantu warga lain.
    “Anak dan istri di Lhokseumawe itu. Biar aman,” pungkasnya.
    Banjir di kawasan tersebut menghancurkan ratusan rumah, memutus listrik, dan menghambat evakuasi korban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Bandang, Warga Aceh Utara Mengaku Trauma

    Banjir Bandang, Warga Aceh Utara Mengaku Trauma

    Lhoksukon, Beritasatu.com – Banjir dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Utara, Aceh, menyebabkan 12 kecamatan tergenang. Bencana ini memaksa ribuan warga mengungsi lantaran rumah mereka hancur diterjang arus deras.

    Di Desa Kuala Cangkui, Kecamatan Lapang, warga hanya bisa meratapi rumah mereka yang rata dengan tanah. Kondisi ini membangkitkan trauma lama akan bencana Tsunami.

    Seorang warga, Dahlia, menceritakan saat banjir melanda Desa Kuala Cangkui. Ia mengenang kedatangan air yang tiba-tiba. Ia juga mengaku trauma dengan bencana tersebut. “Jam tiga malam tiba-tiba air datang dengan begitu deras. Kami semua langsung lari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman,” ujarnya saat ditemui Beritasatu.com, Sabtu (6/11/2025).

    Kepala Desa Kuala Cangkui Anwar mencatat kerusakan signifikan di wilayahnya. 108 unit rumah mengalami rusak berat, dan 46 unit rusak ringan. Ratusan rumah warga terendam, memaksa mereka tinggal di tenda pengungsian. Anwar juga menyebutkan kebutuhan mendesak para pengungsi.

    “Warga sangat membutuhkan obat-obatan, air bersih yang masih minim, peralatan bayi, dan sejumlah kebutuhan lainnya,” katanya.

    Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Aceh Utara, Sabtu (6/12/2025) siang mencatat, 532 unit rumah hilang akibat diterjang banjir bandang. Sementara itu, 34.526 unit rumah terendam di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kini terus melakukan pendataan rumah rusak di 27 kecamatan.

    Namun, upaya pendataan dan distribusi bantuan menghadapi kendala serius. Putusnya jaringan internet dan rusaknya akses jalan menjadi tantangan utama yang dihadapi otoritas setempat. Kondisi ini memperburuk situasi para pengungsi yang kini tinggal di tenda, yang sangat bergantung pada pasokan logistik darurat seperti obat-obatan dan air bersih.