Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • PDIP Dukung Banjir di Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

    PDIP Dukung Banjir di Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

    Jakarta –

    PDIP mendukung banjir yang melanda kawasan bagian utara Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ditetapkan menjadi bencana nasional. PDIP mendukung penetapan status bencana nasional karena melihat dampak dari banjir ini.

    Dilansir Antara, Minggu (7/12/2025) Sekretaris Jenderal PDIP mengatakan dukungan itu didasarkan atas aspirasi masyarakat yang diterima PDIP melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna). PDIP melihat dampak banjir ini.

    “Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” katanya Hasto di Bandung, Jawa Barat.

    Menurut dia, dengan ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, akan terbangun kesadaran bersama bahwa bencana tersebut harus dicegah dan dimitigasi. Ia juga menyatakan PDIP siap mendukung kerja-kerja mitigasi dari pemerintah sebagai gerak cepat mengatasi dampak bencana dimaksud.

    Bersamaan dengan itu, Hasto mengutarakan pentingnya melakukan langkah-langkah perbaikan.

    Ia mengatakan banjir di wilayah utara Sumatera ini menunjukkan bahwa bencana ekologis terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya dalam hal alih fungsi lahan.

    “Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” katanya menambahkan.

    (rdp/imk)

  • Prabowo akan hapus utang KUR petani Aceh terdampak bencana

    Prabowo akan hapus utang KUR petani Aceh terdampak bencana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor.

    “Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” kata Prabowo memberikan keterangan pers disela-sela meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu.

    Prabowo menyebut penghapusan utang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeur, sehingga petani tidak perlu khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman.

    “Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur,” ucap Presiden.

    Prabowo menjelaskan bahwa seluruh upaya percepatan pemulihan di lokasi bencana banjir dan longsor terus dilakukan, termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan dapat kembali dibuka dalam satu hingga dua minggu.

    Presiden juga menerima laporan mengenai sejumlah bendungan yang mengalami kerusakan serta sawah-sawah warga yang terdampak.

    Kepala Negara menegaskan Pemerintah berkomitmen untuk merehabilitasi lahan pertanian tersebut dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirim suplai dari wilayah lain selama produksi lokal belum pulih.

    “Petani-petani tidak usah khawatir kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki, itu prioritas kami, juga, sementara belum sepenuhnya (produksi), pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan masih cukup banyak,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam rangkaian kunjungannya meninjau lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh, Kepala Negara meninjau pembangunan jembatan bailey Teupin Mane sebagai ruas vital yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah.

    Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.

    Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau titik konstruksi yang berada tepat di tepi aliran sungai.

    Presiden menyaksikan dari dekat operasi alat berat, mulai dari ekskavator hingga loader yang bekerja tanpa henti memperkuat pondasi dan timbunan batu gajah sebagai oprit jembatan.

    “Ini kita lihat salah satu jembatan bailey yang dikerjakan. Mereka kerja terus, diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon,” kata Presiden.

    Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Bandang Aceh Timur: 47 Meninggal, 1.200 Luka-luka

    Banjir Bandang Aceh Timur: 47 Meninggal, 1.200 Luka-luka

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur melaporkan sebanyak 10.715 rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan setelah banjir bandang menerjang 24 kecamatan pada pekan lalu. Laporan resmi yang dirilis pada Minggu (7/12/2025) itu juga menyebut sedikitnya 47 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.200 warga luka-luka akibat bencana tersebut.

    Lebih dari 204.000 penduduk terpaksa mengungsi, dengan proses evakuasi dan penyaluran bantuan terhambat pemadaman listrik, pasokan bahan bakar yang minim, serta jembatan yang runtuh sehingga banyak wilayah masih terisolasi.

    Kepala BPBD Aceh Timur, Afifullah mengatakan, data yang disampaikan bersifat sementara karena pendataan lapangan masih berjalan.

    “Angka tersebut dapat berubah seiring membaiknya akses ke daerah terdampak,” ujarnya.

    Menurut BPBD, korban luka terdiri dari 894 orang luka ringan dan 306 orang luka berat. Para korban dirawat di fasilitas kesehatan yang masih beroperasi, sementara lainnya mendapatkan penanganan medis di posko-posko sementara di lokasi evakuasi.

    Dari bangunan yang rusak, 3.823 kategori rusak berat, 3.316 rusak sedang, dan 3.576 rusak ringan. Kerusakan mencakup rumah, jembatan yang runtuh, jalan yang terkena longsor, sekolah, tempat ibadah, meunasah, dermaga, serta fasilitas publik lainnya.

    “Kerusakan infrastruktur telah mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik penting di beberapa wilayah terdampak,” kata Afifullah.

    Secara keseluruhan, banjir telah berdampak pada 235.127 jiwa dari 55.483 keluarga. Dari jumlah tersebut, 204.867 jiwa (47.094 keluarga) mengungsi di pusat evakuasi, sementara 33.752 jiwa (8.543 keluarga) masih bertahan di rumah masing-masing.

    Pemerintah daerah telah mengidentifikasi 820 lokasi pengungsian, mulai dari sekolah, balai warga, gedung pemerintahan, hingga rumah-rumah penduduk yang dinilai cukup aman.

    Ketinggian banjir bervariasi dari 10 sentimeter hingga 3 meter, merendam 413 desa di Aceh Timur. Beberapa daerah masih terputus aksesnya akibat jembatan yang rusak, tanah longsor, dan jalan yang tidak dapat dilalui.

    Upaya penanganan darurat juga terhambat oleh pemadaman listrik, keterbatasan bahan bakar, gangguan jaringan komunikasi, serta ketersediaan perahu karet yang belum mencukupi. Kondisi ini memperlambat pendistribusian bantuan dan layanan medis, terutama ke wilayah yang masih terisolasi.

    “Tim tanggap bencana bekerja dengan kapasitas penuh. Prioritas utama kami adalah memastikan keselamatan warga, mengevakuasi korban, dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang mengungsi,” ujar Afifullah.

    Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga menyebabkan kerusakan besar di tingkat regional. BNPB melaporkan sedikitnya 914 korban meninggal dunia, sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang.

    Lebih dari 105.900 bangunan, termasuk rumah, pusat layanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan, serta lebih dari 400 jembatan rusak atau hancur di 52 kabupaten dan kota. Akses ke sejumlah wilayah terputus total, mempersulit operasi penyelamatan dan memperlambat penyaluran bantuan.

  • Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir Aceh-Sumatera

    Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir Aceh-Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani yang sawahnya rusak akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh-Sumatera.

    Kepastian itu disampaikan Prabowo saat meninjau perbaikan jembatan bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Prabowo menegaskan, kerusakan yang dialami petani merupakan kondisi terpaksa, sehingga pemerintah akan menanggung dampaknya.

    “Kemudian utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tetapi keadaan terpaksa, force majeure,” ujarnya.

    Selain penghapusan utang, Prabowo juga memastikan pemerintah akan membantu pemulihan lahan pertanian yang terdampak.

    “Tadi dilaporkan bendungan-bendungan banyak yang jebol. Nanti Kementerian Pekerjaan Umum akan segera memperbaiki. Sawah-sawah yang rusak juga akan kami rehabilitasi. Petani tidak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kita akan bantu memperbaiki,” tambahnya.

    Prabowo juga menegaskan, kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana tetap akan tercukupi. Selama produksi lokal belum pulih, pasokan pangan akan dikirim dari daerah lain.

  • Prabowo Langsung Gelar Rapat Terbatas Seusai Tinjau Lokasi Banjir Aceh

    Prabowo Langsung Gelar Rapat Terbatas Seusai Tinjau Lokasi Banjir Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat daerah seusai meninjau lokasi banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Minggu (7/12/2025). Rapat tersebut akan digelar hari ini di Aceh.

    Rapat terbatas itu rencananya diikuti oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, serta kepala Bulog.

    Melalui ratas ini, Presiden Prabowo direncanakan memberikan arahan terkait percepatan penanganan darurat, mulai dari evakuasi korban, pembukaan akses wilayah terisolasi, hingga pemenuhan kebutuhan logistik bagi ratusan ribu pengungsi. 

    Pemerintah pusat juga disebut akan mematangkan langkah pemulihan awal infrastruktur vital yang rusak.

    Diketahui, Prabowo hari ini berkunjung ke Aceh untuk kedua kalinya sejak banjir besar akhir November 2025. Setelah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Prabowo dan rombongan bertotak ke Kabupaten Bireun, salah satu daerah paling parah terdampak bencana banjir.

    Prabowo melihat langsung pemasangan jembatan bailey untuk menggantikan sementara Jembatan Teupin Mane di Bireuen yang putus dihantam banjir bandang. Dia juga meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Juli.

  • Virdian Aurellio: Presiden Punya Lahan Seluas 7 Kali Singapura, tapi Tidak Pernah Minta Maaf Soal Sawit

    Virdian Aurellio: Presiden Punya Lahan Seluas 7 Kali Singapura, tapi Tidak Pernah Minta Maaf Soal Sawit

    Lanjut dia, negara seharusnya memulihkan kerugian akibat korupsi di sektor lingkungan daripada menggalang donasi terbuka.

    “Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak, ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu,” Virdian menuturkan.

    “Berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal,” tambahnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menyinggung minimnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang terdampak deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam.

    “Saya enggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden (Prabowo) nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon,” terangnya.

    Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) ini menyebut, tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.

    “Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi. Kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius,” tegasnya.

    “Kenapa? Ya karena presiden punya lahan tujuh kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, ya kami fokus kepada pemulihan hutan,” sambung dia.

    Kata Virdian, di DPR saat rapat dengar pendapat yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Menteri Raja Juli Antoni menyebut akan mengembangkan bisnis karbon.

    “Ya kredit karbon, orang nanam bukan jual. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan, Aziz Welang, gimana saya mau percaya?,” sesalnya.

  • Hasto Soroti Bantuan Bencana Dijadikan Komoditas Elektoral Nasional 7 Desember 2025

    Hasto Soroti Bantuan Bencana Dijadikan Komoditas Elektoral Nasional 7 Desember 2025

    Hasto Soroti Bantuan Bencana Dijadikan Komoditas Elektoral
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyoroti praktik politisasi bantuan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera yang dianggap hanya untuk kepentingan elektoral.
    Menurut Hasto, pemberian bantuan seharusnya dijalankan atas dasar kemanusiaan, bukan dijadikan komoditas elektoral.
    “Kita melakukan koreksi terhadap watak
    political industrial complex,
    di mana sekarang bencana saja dijadikan elektoral, saudara-saudara sekalian. Ngasih bantuan saja, dicoba dibawa untuk dikonversikan secara elektoral. Padahal namanya kemanusiaan,” kata Hasto saat pidato dalam acara Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang
    PDIP
    di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).
    Hasto mengatakan, dalam kondisi bencana, rasa kemanusiaan biasanya muncul tanpa pamrih.
    Dia mencontohkan, ketika melihat anak kecil berdiri di peron rel kereta, seseorang secara naluriah akan menolong tanpa bertanya latar belakang apa pun.
    “Kalau kita membantu dia, apakah harus dipotret wartawan? Apakah harus masuk media sosial? Apa suku dan agamanya? This is the meaning of humanity,” ujarnya.
    Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengapresiasi gotong royong dari kader PDIP yang menggalang dana sebesar Rp 1 miliar untuk bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera.
    “Kami mengucapkan terima kasih atas gotong royong Rp 1 miliar dari seluruh kader di Jawa Barat. Ini akan kita pakai untuk operasi Laksamana Malahayati,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo sebut bencana Aceh-Sumatera tantangan satu tahun kepemimpinan

    Prabowo sebut bencana Aceh-Sumatera tantangan satu tahun kepemimpinan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tantangan yang dihadapi saat satu tahun kepemimpinannya.

    Di sela meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu, Prabowo mengatakan di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, untuk menguatkan wilayah mereka yang terdampak bencana.

    “Ya ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” kata Presiden Prabowo saat memberikan keterangan di lokasi.

    Dalam rangkaian kunjungannya meninjau lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh, Kepala Negara meninjau pembangunan jembatan bailey Teupin Mane sebagai ruas vital yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah.

    Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.

    Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau titik konstruksi yang berada tepat di tepi aliran sungai.

    Presiden menyaksikan dari dekat operasi alat berat, mulai dari ekskavator hingga loader yang bekerja tanpa henti memperkuat pondasi dan timbunan batu gajah sebagai oprit jembatan.

    “Ini kita lihat salah satu jembatan bailey yang dikerjakan. Mereka kerja terus, diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon,” kata Presiden.

    Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih.

    Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga menerima laporan rinci mengenai kerusakan infrastruktur lain, termasuk kerusakan bendungan dan area persawahan warga.

    “Jadi, tadi dilaporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya. Petani-petani tidak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Minta Status Banjir-Longsor Sumatera Dijadikan Bencana Nasional

    PDIP Minta Status Banjir-Longsor Sumatera Dijadikan Bencana Nasional

    Bandung, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meningkatkan status banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bencana nasional.

    Hasto mengatakan hal itu berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima PDIP melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang dikirimkan ke berbagai daerah terdampak di Sumatera.

    “Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

    Menurut dia, dengan ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, akan terbangun kesadaran bersama bencana tersebut harus dicegah dan dimitigasi secara bersama-sama serta dirancang sebaik-baiknya dengan mengedepankan semangat gotong royong.

    Ia juga menyatakan PDIP siap mendukung kerja-kerja mitigasi dari pemerintah sebagai gerak cepat mengatasi dampak bencana dimaksud.

    “Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif,” katanya dikutip dari Antara.

    Bersamaan dengan itu, Hasto mengutarakan pentingnya melakukan langkah-langkah perbaikan.

    Ia mengatakan banjir di wilayah utara Sumatera ini menunjukkan bahwa bencana ekologis terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya dalam hal alih fungsi lahan.

    “Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama,” kata Hasto.

    “Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” katanya.

  • Penyaluran KUR Akan Dipercepat bagi UMKM Aceh-Sumatera

    Penyaluran KUR Akan Dipercepat bagi UMKM Aceh-Sumatera

    Kabupaten Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan segera membahas langkah pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu agenda utama adalah percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) guna mendorong kembali aktivitas usaha yang sempat terhenti.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya akan mulai menggelar pertemuan maraton dengan sejumlah bank penyalur KUR untuk mempercepat pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.

    Untuk tahap awal, pemerintah akan melakukan pemetaan kondisi UMKM di wilayah yang terdampak bencana. Pemetaan ini diperlukan untuk menentukan jumlah pelaku usaha yang terdampak, tingkat kerusakan, serta kebutuhan bantuan yang paling mendesak.

    “Fokus kami Kementerian UMKM, nanti kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah pertama kita petakan terlebih dahulu mana daerah yang terdampak secara permanen atau UMKM-UMKM yang memang dia terdampak secara permanen,” kata Maman, di Kabupaten Tangerang, Minggu (7/12/2025).

    Ia menekankan pentingnya data yang akurat agar langkah penanganan bisa diberikan secara tepat dan cepat. Tingkat keparahan dampak di setiap wilayah akan menjadi dasar dalam menentukan zonasi dan kategori kelumpuhan usaha.

    Setelah pemetaan selesai, pemerintah akan merumuskan langkah lanjutan untuk memulihkan ekonomi daerah.

    Namun, Maman mengingatkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascabencana memerlukan waktu, karena pemerintah saat ini masih fokus menangani kondisi kedaruratan di daerah terdampak.

    “Ini akan kita bahas secara komprehensif. Saya tidak mau, atau berani-berani ngomong dahulu di awal. Karena ini kan kita mau fokus dahulu kepada penanganan bencana,” jelasnya.