TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Program Mobilitas Bersih untuk Metropolitan Jakarta telah resmi berakhir. Program untuk mendorong percepatan elektrifikasi bus TransJakarta pada 2030 ini didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan.
Program ini juga untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum melalui integrasi infrastruktur fisik, serta menyediakan sistem informasi inklusif di seluruh jaringan transportasi Jakarta.
Program Mobilitas Bersih dijalankan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia dan didanai UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT).
Program ini turut berkontribusi pada perumusan kebijakan dan pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan Jabodetabek.
Bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), program ini melahirkan berbagai studi strategis terkait integrasi transportasi, elektrifikasi kendaraan umum, akses yang adil, serta pengelolaan transportasi berkelanjutan.
Temuan-temuan ini menjadi dasar perencanaan nasional dan peraturan daerah, dengan dampak jangka panjang pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan kelayakan hidup kota.
“Transformasi dari BPTJ ke DITM mencerminkan komitmen kami terhadap perencanaan mobilitas jangka panjang yang terintegrasi,” kata Suharto, Plt. Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda di Jakarta akhir pekan lalu.
Mengacu pada hasil studi ITDP dan UK PACT, pihaknya biss merancang sistem transportasi yang inklusif dan tangguh di seluruh Indonesia dan salah satu pencapaian penting adalah pengembangan kerangka evaluasi untuk elektrifikasi TransJakarta.
Rencana penggunaan armada listrik di 2030 disahkan melalui Keputusan Gubernur No. 1053/2022 dan akan menurunkan emisi karbon tahunan sebesar 204.340 ton CO₂, 58 ton PM2.5, dan 2.893 ton NOx.
“Program ini menyusun strategi konkret untuk menciptakan kota-kota yang lebih ramah dan inklusif,” ujar Gonggomtua Sitanggang, Direktur ITDP Asia Tenggara.
Program ini juga berkontribusi dalam pembenahan infrastruktur yang inklusif.
Di kawasan Dukuh Atas, integrasi fisik yang disarankan oleh ITDP seperti reaktivasi Halte BRT Galunggung dan peningkatan akses ke LRT berhasil meningkatkan arus pejalan kaki di Terowongan Kendal hingga 30 persen.
Upaya ini juga memperbaiki Tingkat Layanan Jalan (LOS) dari kategori C ke B.
Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) kini melayani 100.000 pengguna setiap bulan sebagai penghubung utama antara LRT dan KRL.
Di Halte TransJakarta Lebak Bulus, ITDP memfasilitasi uji coba halte inklusif bersama organisasi disabilitas (PERTUNI, GAUN), peneliti Universitas Indonesia, dan Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ).
Di halte ini dipasang peta braille di 55 halte BRT, serta pemasangan peta braille di 144 halte lainnya. Standar inklusi ini kini diformalkan dalam Peraturan Gubernur No. 2/2024 yang memperbarui Standar Pelayanan Minimal (SPM) TransJakarta.
“Transportasi umum yang inklusif adalah fondasi kota yang berkeadilan,” tutur Amanda McLoughlin, Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia.
Dirinya merasa bangga UK PACT dapat membantu Jakarta mempercepat transisi menuju mobilitas bersih yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
Langkah selanjutnya adalah pengembangan Kawasan Emisi Kendaraan Rendah (Low Emission Zone) di Jakarta Pusat, yang diperkirakan mengurangi 37,6 ton PM2.5 dan 1.716 ton NOx per tahun, dengan dampak ekonomi senilai Rp37,9 miliar.
Reformasi pengelolaan parkir berpotensi mengalihkan fungsi lahan menjadi 56.000 unit rumah baru serta menurunkan emisi 18 ton PM2.5 dan 150 ton NOx.
Sementara itu, skema Electronic Road Pricing (ERP) diproyeksikan menghasilkan Rp250 miliar per tahun, mengurangi waktu tempuh hingga 30 persen, dan meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum sebesar 20 persen.