TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dimulai besok, Senin (6/1).
Ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang siap beroperasi.
Tentang hal ini, pengamat kesehatan dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, melihat ada potensi masalah yang harus dimitigasi.
“Ada potensi masalah yang harus di mitigasi betul. Diperhatikan, dimonitor dan terus dievaluasi,” ungkapnya kepada Tribunnnews, Minggu (5/1/2025).
Potensi masalah pertama adalah logistik dan distribusi.
Program ini memiliki tantangan pada pengiriman makanan bergizi ke daerah terpencil, terutama pada daerah yang memiliki infrastruktur transportasi terbatas.
Kedua, menurut Dicky perlu ada pengawasan dan transparansi.
“Ini kaitan dengan ya adanya risiko penyalahgunaan dana dan korupsi dalam pelaksanaan (program) ini. Selalu ada celah untuk itu. Artinya, harus betul-betul ada pengawasan yang sangat kuat,” imbuhnya.
Ketiga, Dicky mengingatkan adanya potensi penurunan kualitas gizi karena ketidaksesuaian standar.
Karena itu, Dicky mengusulkan beberapa langkah mitigasi. Di antaranya membentuk penguatan pengawasan dan pelibatan komunitas masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong masyarakat setempat untuk melaporkan jika ada pelanggaran dan memberi masukan atas pelaksanaan program tersebut.
Jalannya program ini, kata Dicky, juga perlu dijaga secara berkala oleh pihak independen.
“Sangat penting juga melibatkan posyandu untuk literasi. Termasuk edukasi pada publik dengan kader-kader kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM),” imbuhnya.
Di sisi lain, menurutnya pemerintah juga harus mengoptimalkan teknologi untuk memonitor distribusi makanan dari dapur hingga penerima manfaat sehingga dapat memastikan dengan mudah kolaborasi antarlembaga.
Ia juga menyarankan adanya diversifikasi pangan untuk melahirkan menu variatif agar dapat mencegah kebosanan sekaligus meningkatkan cakupan gizi .
Dicky menekankan jika program ini terlaksana dengan baik, program ini akan menjadi satu potensi besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Keberadaan makan bergizi gratis ini juga sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
“Namun sekali lagi, keberhasilan dari program makan bergizi ini bergantung pada komitmen semua pihak. Dari mulai pusat pemerintah hingga masyarakat. Dan sebaiknya setelah seminggu atau beberapa hari, pemerintah bersama-sama melakukan evaluasi,” katanya.