Jakarta, Beritasatu.com – Profil Ricky Perdana Gozali menjadi pembicaraan publik Tanah Air, setelah dirinya ditetapkan sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2025–2030. Berikut profil lengkap Ricky Perdana Gozali.
Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna DPR, seusai Komisi XI menyetujui pencalonannya secara musyawarah mufakat.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, Ricky Perdana Gozali dipilih karena rekam jejaknya yang kuat dan penguasaan bidang moneter serta kepemimpinan yang solid.
“Sebagai seorang pejabat BI yang berkarier puluhan tahun, kami melihat dia sangat cakap, profesional, dan punya keahlian serta kapasitas kepemimpinan,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).
Ricky Gozali mengungguli pesaingnya, Dicky Kartikoyono dalam fit and proper test yang digelar pada 1 Juli 2025.
Karier Ricky Perdana Gozali
Karier Ricky di Bank Indonesia dimulai sejak 1995 sebagai staf di Kantor Perwakilan BI Semarang. Sejak itu, ia mendalami berbagai bidang strategis, mulai dari pengelolaan devisa hingga kebijakan moneter internasional.
Beberapa posisi penting yang pernah dijabat, diantaranya chief dealer di Kantor Perwakilan BI New York (4 tahun), kepala divisi manajemen valuta asing, kepala divisi analisis pasar internasional.
Kepala Perwakilan BI
1. Sumatera Selatan.
2. Kalimantan Timur.
3. Gorontalo.
4. DKI Jakarta (sejak 2022).
Pendidikan Ricky Perdana Gozali
Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, Ricky merupakan lulusan sarjana Ekonomi Universitas Pancasila, dan Magister Manajemen Universitas Indonesia.
Kombinasi antara pengalaman lapangan dan teori ekonomi modern membuatnya dipercaya memegang tanggung jawab strategis di bank sentral.
Ricky Perdana Gozali menggantikan Doni Primanto Joewono, Deputi Gubernur sebelumnya, yang masa jabatannya berakhir pada 11 Agustus 2025.
Penunjukan ini dianggap krusial dalam menjaga stabilitas kebijakan moneter dan kesinambungan kebijakan Bank Indonesia ke depan.
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi XI, Ricky menekankan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, mendorong digitalisasi sistem pembayaran nasional, memperkuat koordinasi BI dengan otoritas fiskal dan sektor keuangan.
“Sinergi dan komunikasi yang kuat dengan stakeholders sangat penting agar arah kebijakan BI tetap efektif,” ujar Ricky Perdana Gozali.