Xcloud.id

Produk: won

  • Sinopsis Film ‘2nd Miracle in Cell No 7’, Sekuel yang Ceritakan Hidup Kartika

    Sinopsis Film ‘2nd Miracle in Cell No 7’, Sekuel yang Ceritakan Hidup Kartika

    Berikut ini fakta-fakta menarik dari film 2nd Miracle in Cell No.7 melansir dari beberapa sumber:

    1. Sekuel dan Prekuel

    Film ini disebut sekuel sekaligus prekuel karena menunjukan kisah dari pandangan baru ketika Kartika tidak mengetahui bahwa bapaknya masih hidup atau sudah mati karena dakwaan hukuman mati.

    Selain itu, dalam versi Korea Selatan tidak ada cerita yang menampilkan detail kisah tersebut sehingga memiliki pandangan baru yang tidak kalah menarik. Terutama tentang kehidupan Kartika setelah berpisah dari ayahnya.

    2. Dipantau penulis asli

    Cerita sekuel film ini turut dipantau oleh sang penulis asli dari Korea Selatan yaitu Lee Hwan Kyung. Kemudian dua aktor dari film versi koreanya juga sempat hadir yaitu Ryu Seung Ryong dan Kal So Won.

    “Saya sudah lama dikabari Ryu Seung Ryong dan Kal So Won akan datang. Sutradara dan produser pun datang. Pendek kata ini sekuel buatan sineas Indonesia dengan quality control langsung dari kreator aslinya. Sudah di approve,” kata Vino G. Bastian.

    3. Rilis ketika Libur Nataru

    Film 2nd Miracle in Cell No 7 rilis perdana di akhir tahun 2024, tepatnya pada momen Natal 2024. Film in mengisi slot film untuk libur Nataru dan menjadi pilihan yang menarik untuk disaksikan penonton.

    Vino G. Bastian sendiri sempat berpikir bahwa film sekuel tersebut tidak akan tayang tahun 2024 melainkan di tahun depan. Sehingga film ini jadi penutup akhir tahun di dunia perfilman Indonesia.

    “Yang bikin saya kaget bukan tanggal 25 Desember-nya. Saya pikir, film ini tayang tahun depan, ternyata jadi penutup 2024,” ujarnya.

  • Fakta-fakta Pemakzulan Plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Fakta-fakta Pemakzulan Plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Nasional Korea Selatan resmi memakzulkan plt Presiden Han Duck Soo pada Jumat (27/12) di tengah gonjang-ganjing politik usai deklarasi darurat militer.

    Pemakzulan ini berlangsung melalui pemungutan suara menggunakan aturan pemakzulan terhadap kabinet. Artinya, mosi bisa lolos jika mengantongi 151 dari anggota parlemen.

    Hasil voting pemakzulan Han menunjukkan 191 anggota parlemen sepakat.

    Han menjadi plt presiden usai parlemen berhasil meloloskan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang mengumumkan darurat militer.

    Berikut fakta-fakta terkait pemakzulan plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Dimakzulkan gegara ogah tunjuk hakim MK

    Oposisi yang menguasai parlemen, Partai Demokratik Korea mengajukan mosi pemakzulan terhadap Han karena dia enggan menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi baru.

    Han menegaskan tak akan menunjuk hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga partai yang bersaing mencapai kompromi politik.

    MK saat ini sedang menangani proses persidangan pemakzulan Yoon. Di lembaga ini, hanya ada enam hakim yang seharusnya berjumlah Sembilan.

    Jika salah satu hakim menolak pemakzulan itu, maka pemakzulan dianggap gagal dan Yoon bisa kembali berkuasa.

    Sejarah bagi Korsel

    Pemakzulan Han menjadi sejarah bagi ketatanegaraan Korsel karena untuk pertama kalinya parlemen memakzulkan plt presiden.

    Beda pola sistem pemakzulan

    DPK memandang pemakzulan presiden sementara dilakukan seperti mosi terhadap anggota kabinet lain, yakni mengantongi 151 suara parlemen.

    Namun, Partai berkuasa People Power Party (PPP) punya argumen berbeda. Mereka menilai pemakzulan presiden sementara harus dilakukan seperti pemakzulan presiden.

    Ketua Majelis Nasional akhirnya memilih opsi pertama.

    Wakil PM jadi plt presiden

    Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Choi Sang Mok kemungkinan akan menjadi presiden sementara Han dimakzulkan.

    “Jika pemakzulan Han di parlemen tetap berlaku, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil peran sebagai penjabat presiden,” demikian laporan media Korsel, Korea Herald.

    Pemakzulan Plt Presiden pukulan telak bagi Korsel

    Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang Mok mengatakan pemakzulan parlemen terhadap Han merupakan pukulan telak bagi negara.

    Choi mengatakan upaya Majelis Nasional yang dikuasai oposisi sebagai usaha “memakzulkan seluruh kabinet.”

    “Jika usulan pemakzulan (Han) lolos di parlemen, pemerintahan saat ini akan mengalami efek yang mengerikan dalam menghadapi ancaman pemakzulan, dan akhirnya, anggota Kabinet tidak akan punya alasan untuk tetap eksis,” kata Choi usai memimpin rapat anggota kabinet pada Jumat, demikian dikutip Korea Herald.

    Lebih lanjut, Choi mengatakan kekosongan kekuasaan di tengah perang dagang internasional membahayakan Korea Selatan.

    Dia juga menyinggung won melemah di hadapan dolar sekarang. Pada hari ini, dolar menguat dengan nilai 1 dolar setara 1.480 won.

    “Bisa memberi pukulan telak bagi Korea Selatan hingga melemahkan kelayakan kredit, keamanan nasional, ekonomi dalam negeri, dan keberlanjutan urusan negara, seperti yang terlihat dari melemahnya nilai tukar won Korea Selatan terhadap dolar,” ujar dia.

    Oposisi klaim pemakzulan upaya jaga demokrasi

    Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae Myung, mengatakan pemakzulan Han demi menguatkan kembali demokrasi di Korea Selatan.

    Lee menyebut langkah tersebut untuk memperbaiki citra Korsel alih-alih mengacaukan politik dalam negeri.

    “Dengan menghilangkan khayalan jahat dari mereka yang mencoba melakukan pemberontakan, kami akan muncul sebagai negara demokrasi yang lebih kuat dan patut dicontoh,” kata Lee dalam pidato publik yang disiarkan televisi, Jumat (27/12) pagi.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Drama Korsel Tak Berkesudahan, Giliran Presiden Sementara Dimakzulkan

    Drama Korsel Tak Berkesudahan, Giliran Presiden Sementara Dimakzulkan

    Seoul –

    Drama politik di Korea Selatan (Korsel) seolah tak berkesudahan. Setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan, kini giliran Presiden sementara, Han Duck-soo yang dicopot dari jabatannya.

    Politik Korsel berada dalam kondisi tak menentu usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Darurat militer itu kemudian dicabut setelah Parlemen Korsel menggelar rapat darurat dan pemungutan suara yang meminta Presiden mencabut darurat militer.

    Setelah itu, situasi langsung berbeda. Demonstrasi menuntut agar Yoon dilengserkan dan diadili atas penerapan darurat militer terjadi. Majelis Nasional Korea Selatan akhirnya memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024.

    Kini, Mahkamah Konstitusi Korsel menggelar sidang terkait pemakzulan Yoon. Sidang itu akan menjadi penentu keabsahan pemakzulan Yoon dari kursi kepresidenan.

    Belum tuntas urusan pemakzulan Yoon, Parlemen Korsel kembali mengambil langkah mengejutkan. Pihak oposisi yang mendominasi Parlemen menggulirkan proses pemakzulan terhadap Han.

    Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama telah menetapkan Malam Natal sebagai batas waktu bagi Han mengumumkan dua undang-undang khusus untuk menyelidiki pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Demokrat juga mendesak UU untuk mengusut tuduhan korupsi yang melibatkan istri Yoon, Kim Keon Hee.

    Han telah menolak tuntutan oposisi dan bersikeras pada perjanjian bipartisan untuk kedua undang-undang tersebut. Pemimpin oposisi, Park Chan-dae, menyebut sikap Han ‘tidak memberi kita pilihan lain selain menafsirkannya sebagai niatnya untuk melanjutkan pemberontakan dengan menunda proses hukum’.

    “Kami akan segera memulai proses pemakzulan terhadap Han,” ujarnya dilansir AFP Selasa (24/12/2024).

    Oposisi saat ini berupaya membuat dua badan investigasi independen khusus untuk menyelidiki deklarasi darurat militer Yoon dan urusan kontroversial ibu negara Kim, termasuk dugaan penyuapan. Yoon saat ini juga sedang diselidiki oleh tim gabungan yang terdiri dari polisi, kementerian pertahanan, dan penyidik antikorupsi.

    Oposisi mengatakan hanya perlu mayoritas sederhana di parlemen yang beranggotakan 300 orang untuk memakzulkan Han, karena ini adalah ambang batas untuk menjadi anggota kabinet. Namun, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa berpendapat bahwa mayoritas dua pertiga diperlukan karena Han saat ini menjabat sebagai penjabat presiden.

    Presiden Sementara Dimakzulkan

    Foto: Han Duck-soo (REUTERS/YONHAP NEWS AGENCY)

    Pada Jumat (27/12/2024), Parlemen Korsel memakzulkan Han Duck-soo. Pemakzulan dilakukan setelah pemungutan suara.

    Dilansir AFP dan Reuters, Majelis Nasional Korsel menggelar rapat untuk mencopot Han dari jabatannya. Peristiwa ini menjadi drama baru dalam krisis politik yang dipicu oleh deklarasi darurat militer oleh Yoon yang mengejutkan dunia.

    Anggota parlemen oposisi ingin Han, yang juga Perdana Menteri, dicopot dari jabatannya dengan alasan dia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan membawanya ke pengadilan.

    “Hari ini Partai Demokrat kami memakzulkan Perdana Menteri Han Duck-soo sesuai dengan perintah rakyat,” kata pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung.

    Dalam dokumen mosi pemakzulan yang diajukan ke parlemen, oposisi mengatakan Han ‘sengaja menghindari penyelidikan khusus untuk menyelidiki mereka yang terlibat dalam pemberontakan dan telah dengan jelas menyatakan niatnya untuk menolak pengangkatan tiga hakim Mahkamah Konstitusi’.

    Tindakan tersebut, menurut pihak oposisi telah ‘melanggar tugas pejabat publik untuk menegakkan hukum dan melayani publik’.

    Anggota parlemen dari partai berkuasa Korsel pun memprotes dengan lantang dalam rapat pemungutan suara pemakzulan. Para anggota parlemen mulai berteriak-teriak dengan marah dan mengacungkan tangan mereka dan beberapa di antara mereka berlari ke arah ketua Majelis Nasional setelah dia mengatakan bahwa hanya mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk melanjutkan pemakzulan.

    Ketua Majelis Nasional Korsel, Woo Won-shik, mengatakan hanya mayoritas sederhana, yakni 151 suara, yang diperlukan untuk memakzulkan Han. Hal itu disampaikan setelah ada kebingungan mengenai jumlah suara yang dibutuhkan, karena 200 suara diperlukan untuk memakzulkan seorang presiden.

    “Saya umumkan bahwa usulan pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disetujui. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan,” kata Woo Won-shik.

    Oposisi utama Partai Demokrat mengungkap langkah untuk memakzulkan Han setelah dia menolak untuk segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan hal itu akan melampaui perannya. Dengan Han yang ditangguhkan, Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil alih jabatan presiden sementara berdasarkan hukum.

    Korea Selatan menyaksikan pemakzulan dua kepala negara dalam waktu kurang dari 2 minggu, yang akan semakin mengguncang situasi politiknya yang dinamis. Ini juga menandai pertama kalinya Korea Selatan memakzulkan seorang presiden sementara.

    Usai dimakzulkan, Han mengatakan dia sedih dengan apa yang terjadi di Korsel. Namun, dia tetap menerima hasilnya.

    “Saya menghormati keputusan parlemen dan untuk menghindari kekacauan dan ketidakpastian lebih lanjut, saya akan menangguhkan tugas saya sesuai dengan hukum yang relevan,” katanya.

    Dia mengatakan dirinya akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi untuk meninjau mosi pemakzulan. Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, yang telah menolak pemakzulan Han yang dipimpin oposisi, mengatakan telah mengajukan petisi konstitusional.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/lir)

  • Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan, Diduga Jadi Loyalis Yoon Suk-yeol – Halaman all

    Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan, Diduga Jadi Loyalis Yoon Suk-yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Parlemen Korea Selatan (Korsel) memakzulkan penjabat Presiden Korsel Han Duck-soo pada hari ini, Jumat (27/12/2024).

    Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengatakan pemakzulan tersebut didukung oleh 192 delegasi dengan sedikitnya 151 suara yang dibutuhkan.

    Anggota parlemen dari partai yang berkuasa memboikot pemungutan suara pada hari ini.

    Menyusul hasil pemungutan suara hari ini, Han Duck-soo yang sebelumnya menjadi Perdana Menteri mengumumkan dia menghormati keputusan parlemen untuk memakzulkannya.

    Ia berjanji akan mengundurkan diri sesuai dengan hukum, agar tidak menambah kekacauan dalam politik negara, menurut laporan Yonhap.

    Sekarang kasusnya akan ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi yang mungkin memakan waktu hingga 180 hari.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Choi Sang-mok ditetapkan untuk menggantikan Han sebagai penjabat presiden.

    Pemakzulan Han Duck-soo disebabkan oleh beberapa alasan utama di antaranya penolakan Han untuk melantik tiga Hakim Konstitusi yang telah disetujui oleh Majelis Nasional.

    Ia juga diduga terlibat dalam keputusan mantan Presiden Yoon Suk-yeol untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Han Duck-soo juga menolak untuk mengumumkan dua rancangan undang-undangan untuk menyelidiki mantan Presiden Yoon dan Ibu Negara Kim Keon-hee.

    “Dengan memakzulkan Perdana Menteri Han Deok-soo, mari kita memulihkan politik akal sehat dan mengambil alih kendali negara melalui jalur akal sehat,” kata Park Seong-joon, anggota Partai Demokrat Korea, Jumat (27/12/2024), dikutip dari YNA Korea.

    Yoon Suk-Yeol Ditangguhkan dari Wewenang sebagai Presiden

    Sebelumnya, wewenang Presiden Yoon Suk Yeol ditangguhkan pada tanggal 14 Desember 2024.

    Pemakzulan ini dipicu oleh keputusan Presiden Yoon Suk Yeol yang kontroversial untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024. 

    Keputusan tersebut diambil di tengah konflik mengenai anggaran negara, namun kebijakan itu hanya berlangsung selama enam jam sebelum akhirnya dicabut.  

    Tindakan Yoon Suk Yeol memicu protes luas dan kritik tajam, termasuk dari partainya sendiri, karena dianggap melanggar Konstitusi dan hukum negara, seperti diberitakan TASS.

    Majelis Nasional, yang mayoritas anggotanya berasal dari partai oposisi, menyetujui mosi pemakzulan dengan dukungan sebanyak 204 suara.

    Yoon Suk Yeol ditangguhkan dari tugas kepresidenannya dan Mahkamah Konstitusi kini memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mengukuhkan atau membatalkan pemakzulan tersebut.

    Selain itu, ia penyelidikan atas tuduhan pemberontakan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengkhianatan.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Mata Uang Won Anjlok Jadi Terendah dalam 16 Tahun Terakhir Imbas Krisis Politik – Halaman all

    Mata Uang Won Anjlok Jadi Terendah dalam 16 Tahun Terakhir Imbas Krisis Politik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Mata uang Korea Selatan Won anjlok ke level terendah selama 16 tahun terakhir, buntut krisis politik yang semakin memanas pasca pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, Jumat (27/12/2024).

    Mengutip dari The Korea Times, Won Korea pada perdagangan intraday di tutup di level 1.467,5 per dolar, atau turun sekitar 2,7 won dari sesi sebelumnya. 

    Nilai ini merupakan yang terendah sejak 13 Maret 2009, dimana saat itu mata uang anjlok 1.483,5 won efek krisis keuangan global.

    Tak hanya mata uang won saja yang mengalami penurunan, sejumlah saham unggulan di bursa Korsel turut anjlok karena aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan institusional. Membuat Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 1,02 persen dan ditutup pada level 2.404,77.

    Kemerosotan ini terjadi setelah krisis politik meningkat di Korea Selatan saat Majelis Nasional akan memberikan suara atas usulan pemakzulan pada penjabat Presiden Han Duck-soo.

    “Volatilitas meningkat di tengah sepinya perdagangan akhir tahun. Dalam situasi seperti itu, upaya otoritas untuk menenangkan pasar tidak akan berdampak besar pada pasar,” kata Kwon Ah-min, analis dari NH Investment & Securities.

    Adapun pemakzulan dilakukan kurang dari dua pekan setelah Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya karena deklarasi darurat militer.

    Han Duck-soo yang sebelumnya merupakan Perdana Menteri (PM) Korea Selatan, ditunjuk untuk mengambil alih peranan Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan, karena upaya Darurat Militer pada 3 Desember.

    Han seharusnya memimpin negara di tengah kekacauan politik. Namun, anggota parlemen oposisi berargumen, ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

    Anggota parlemen dari partai Yoon dan Han, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memprotes pengumuman Pemimpin Majelis Nasional Woo Won-shik yang mengumumkan hanya 151 suara yang diperlukan untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemakzulan.

    Dalam mosi pemakzulan yang diajukan ke parlemen, oposisi menyebut Han sengaja menghindari penyelidikan khusus untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan.

    Dia juga disebut menolak pengangkatan tiga hakim Mahkamah Konstitusi, tindakan Han lantas membuat oposisi berspekulasi bahwa Han Duck Soo berupaya memperlambat proses hukum terhadap Yoon.

    Partai Demokrat menyebut penolakan Han menyetujui calon hakim sebagai indikasi niat buruk untuk melanjutkan pemberontakan. Imbas masalah ini pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disetujui parlemen Korsel. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan.

    Pemerintah Korsel Siap Suntik Likuiditas

    Meski saat ini Won tengah tersungkur, namun sejumlah analis memproyeksi bahwa nilai tukar won-dolar akan kembali normal bulan depan, kendati ada juga kemungkinan won melemah lebih lanjut hingga menembus level 1.500 won atau lebih rendah jika risiko politik berlanjut, pakar tersebut menambahkan.

    Untuk mengantisipasi dampak dari amblasnya won dan volatilitas pasar saham Korsel, Bank Sentral Korea Selatan mulai memobilisasi dana darurat sebesar 10 triliun won atau sekitar 7 miliar dollar AS.

    “Kami siap untuk mengerahkan dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won kapan saja dan langkah-langkah stabilisasi pasar lainnya,” kata Kepala Komisi Layanan Keuangan atau Financial Services Commission (FSC) Kim Byoung-hwan.

    Tak hanya itu otoritas juga akan memantau secara ketat mata uang asing dari perusahaan keuangan lokal dan mengambil langkah-langkah untuk menyuntikkan likuiditas yang cukup ke pasar mata uang jika diperlukan.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok turut turun tangan meyakinkan para investor, berjanji bahwa pemerintah akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menstabilkan pasar keuangan dan valuta asing, termasuk menyediakan likuiditas tanpa batas jika diperlukan.

     

  • Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan Mayoritas Parlemen – Halaman all

    Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan Mayoritas Parlemen – Halaman all

    Penjabat Presiden Korea Selatan menghadapi pemakzulan pada Jumat (27/12), mengintensifkan krisis politik saat Mahkamah Konstitusi bertemu untuk sidang pertamanya tentang penangguhan darurat militer.

    192 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Han dari jabatannya di parlemen yang beranggotakan 300 orang. Anggota parlemen dari partai pemerintah People Power Party memboikot pemungutan suara itu.

    Dorongan untuk memakzulkan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang telah menjadi pelaksana tugas presiden sejakYoon dimakzulkan pada 14 Desember, telah melemparkan kisah sukses demokrasi Korea Selatan ke dalam krisis baru.

    Pemimpin oposisi Lee Jae-myung mennuduh Han “bertindak untuk melakukan pemberontakan”.

    Rencana pemakzulan Han diumumkan pada Kamis (26/12) oleh oposisi utama Partai Demokrat setelah dia menolak untuk segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa hal itu akan melampaui peran penjabatnya.

    Masih ada perdebatan tentang mayoritas bagaimana yang dibutuhkan untuk memakzulkan penjabat presiden. Sedangkan ambang batas untuk seorang perdana menteri adalah mayoritas sederhana, sementara mayoritas dua pertiga diperlukan untuk pemakzulan presiden. Jika Han dimakzulkan, Menteri Keuangan Choi Sang-mok menurut hukum akan mengambil alih jabatan presiden.

    Siapa Han Duck-soo?

    Perdana Menteri Han Duck-soo, yang kini menjabat sebagai penjabat presiden Korea Selatan setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, dikenal sebagai teknokrat berpengalaman. Namun, kapasitasnya untuk menghadapi krisis politik yang semakin dalam diragukan.

    Di tengah lanskap politik yang terpecah belah oleh retorika partisan, Han adalah sosok langka. Sebagai pejabat senior, ia dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah krisis politik terburuk dalam empat dekade terakhir. Selain itu, ia harus menghadapi ancaman eksternal dari Korea Utara yang bersenjata nuklir dan tantangan internal berupa perlambatan ekonomi domestik.

    Namun, masa jabatannya sebagai penjabat presiden terancam berakhir lebih cepat. Partai Demokrat, yang menguasai parlemen, bermaksud mengadakan pemungutan suara pada hari Jumat untuk memakzulkan Han. Pemicu utama langkah tersebut adalah perselisihan terkait penunjukan hakim baru di Mahkamah Konstitusi.

    Han Duck-soo memiliki gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Harvard dan dikenal ahli dalam bidang ekonomi, perdagangan, serta diplomasi. Reputasinya sebagai individu yang rasional, moderat, dan pekerja keras telah menjadikannya tokoh penting dalam politik Korea Selatan.

    Han telah menjabat sebagai perdana menteri sejak dimulainya pemerintahan Yoon pada 2022. Ini adalah kedua kalinya ia menduduki posisi tersebut, setelah sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri di bawah Presiden Roh Moo-hyun pada 2007-2008.

    Namun, rekam jejak dan pengalaman panjang Han tampaknya tidak cukup untuk meredakan ketegangan politik yang terus meningkat. Keputusannya untuk tidak segera menunjuk hakim baru Mahkamah Konstitusi telah memicu kemarahan oposisi, yang menuduhnya melampaui wewenangnya sebagai penjabat presiden.

    Pada Jumat (27/12), mata uang won Korea Selatan melemah ke level terendah sejak Maret 2009. Para analis mengatakan hanya ada sedikit peluang membalikkan sentimen negatif yang berasal dari situasi ketidakpastian politik.

    Pemungutan suara untuk menentukan nasib Han dilakukan pada saat Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat mengadakan sidang pertama untuk meninjau apakah pemakzulan Yoon berkekuatan hukum. Setelah pemakzulan oleh parlemen, Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk mengambil keputusan.

    Komposisi Mahkamah Konsitusi bisa jadi penentu

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang seharusnya beranggotakan sembilan hakim saat ini hanya terdiri dari enam hakim, karena posisi tiga hakim konstitusi masih kosong.

    Pihak oposisi menginginkan Han untuk menyetujui tiga calon hakim untuk mengisi posisi yang kosong, namun Han sejauh ini menolaknya.

    Penolakan Han untuk secara resmi menunjuk ketiga hakim tersebut “menunjukkan sifat aslinya”, kata anggota parlemen dari Partai Demokrat, Jo Seoung-lae.

    Penolakan itu “merupakan tantangan langsung terhadap Konstitusi dan hukum”, kata Jo, dan menambahkan bahwa partainya akan berusaha memakzulkan Han untuk “memulihkan ketertiban konstitusional dan menstabilkan keadaan negara”.

    Han mengatakan bahwa ia akan mengesahkan penunjukan hakim hanya jika Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan pihak oposisi mencapai kompromi mengenai calon hakim.

    “Sebuah konsensus antara partai-partai yang berkuasa dan partai-partai oposisi di Majelis Nasional, yang mewakili rakyat, harus terlebih dahulu dicapai,” katanya.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok, jadi kandidat selanjutnya

    Setelah pemakzulan Han, Menteri Keuangan Choi Sang-mok adalah orang berikutnya yang akan menjabat sebagai penjabat presiden, menurut hukum Korea Selatan.

    Sekitar 192 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Han dari 300 anggota parlemen.

    Oposisi utama Partai Demokrat (DP), yang menguasai parlemen, memutuskan untuk memakzulkan Han setelah ia tidak segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi.

    Parlemen yang dikuasai DP mendukung tiga calon pada hari Kamis, namun Han mengatakan dia tidak akan secara resmi menunjuk mereka kecuali ada kesepakatan bipartisan mengenai penunjukan tersebut.

    Terdapat perbedaan pendapat antara partai yang berkuasa dan partai oposisi serta beberapa pakar konstitusi mengenai apakah diperlukan mayoritas sederhana atau dua pertiga suara untuk memakzulkan penjabat presiden.

    Krisis politik terburuk dalam beberapa dekade

    Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah deklarasi darurat militer pada 3 Desember telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk sejak 1987, ketika protes yang meluas memaksa partai yang dipimpin oleh mantan jenderal militer yang berkuasa untuk menerima amandemen konstitusi dan memungkinkan pemilihan presiden secara langsung.

    Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan negara dan dunia dengan pengumuman pada tengah malam pada 3 Desember bahwa ia memberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi “kekuatan anti-negara”.

    Militer mengerahkan pasukan khusus ke kantor nasional dan komisi pemilihan umum. Mereka juga mengeluarkan perintah yang melarang aktivitas parlemen dan partai politik, serta menyerukan kontrol pemerintah terhadap media.

    Namun, dalam beberapa jam, 190 anggota parlemen menentang penjagaan tentara dan polisi dan memberikan suara menentang deklarasi darurat militer. Sekitar enam jam setelah keputusan awalnya, Yoon membatalkan perintah tersebut.

    Yoon dan anggota senior pemerintahannya juga menghadapi investigasi kriminal atas pemberontakan.

    fr/hp (Reuters, AFP)

  • Mata Uang Won Anjlok Jadi Terendah dalam 16 Tahun Terakhir Imbas Krisis Politik – Halaman all

    Mata Uang Won Anjlok, Jadi yang Terendah Dalam 16 Tahun Efek Krisis Politik Korsel  yang Memanas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com  Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Mata uang Korea Selatan Won anjlok ke level terendah selama 16 tahun terakhir, buntut  krisis politik yang semakin memanas pasca pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, Jumat (27/12/2024).

    Mengutip dari The Korea Times, Won Korea pada perdagangan intraday \di tutup di level 1.467,5 per dolar, atau turun sekitar 2,7 won dari sesi sebelumnya. Nilai ini merupakan yang terendah sejak 13 Maret 2009, dimana saat itu mata uang anjlok 1.483,5 won efek krisis keuangan global.

    Tak hanya mata uang won saja yang mengalami penurunan, sejumlah saham unggulan di bursa Korsel turut anjlok karena aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan institusional. Membuat Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 1,02 persen dan ditutup pada level 2.404,77.

    Kemerosotan ini terjadi setelah krisis politik meningkat di Korea Selatan saat Majelis Nasional akan memberikan suara atas usulan pemakzulan pada penjabat Presiden Han Duck-soo.

    “Volatilitas meningkat di tengah sepinya perdagangan akhir tahun. Dalam situasi seperti itu, upaya otoritas untuk menenangkan pasar tidak akan berdampak besar pada pasar,” kata Kwon Ah-min, analis dari NH Investment & Securities.

    Adapun pemakzulan dilakukan kurang dari dua pekan setelah Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya karena deklarasi darurat militer.

    Han Duck-soo yang sebelumnya merupakan Perdana Menteri (PM) Korea Selatan, ditunjuk untuk mengambil alih peranan Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan, karena upaya Darurat Militer pada 3 Desember.

    Han seharusnya memimpin negara di tengah kekacauan politik. Namun, anggota parlemen oposisi berargumen, ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

    Anggota parlemen dari partai Yoon dan Han, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memprotes pengumuman Pemimpin Majelis Nasional Woo Won-shik yang mengumumkan hanya 151 suara yang diperlukan untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemakzulan.

    Dalam mosi pemakzulan yang diajukan ke parlemen, oposisi menyebut Han sengaja menghindari penyelidikan khusus untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan.

    Dia juga disebut menolak pengangkatan tiga hakim Mahkamah Konstitusi, tindakan Han lantas membuat oposisi berspekulasi bahwa Han Duck Soo berupaya memperlambat proses hukum terhadap Yoon.

    Partai Demokrat menyebut penolakan Han menyetujui calon hakim sebagai indikasi niat buruk untuk melanjutkan pemberontakan. Imbas masalah ini pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disetujui parlemen Korsel. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan.

    Pemerintah Korsel Siap Suntik Likuiditas

    Meski saat ini Won tengah tersungkur, namun sejumlah analis memproyeksi bahwa nilai tukar won-dolar akan kembali normal bulan depan, kendati ada juga kemungkinan won melemah lebih lanjut hingga menembus level 1.500 won atau lebih rendah jika risiko politik berlanjut, pakar tersebut menambahkan.

    Untuk mengantisipasi dampak dari amblasnya won dan volatilitas pasar saham Korsel, Bank Sentral Korea Selatan mulai memobilisasi dana darurat sebesar 10 triliun won atau sekitar 7 miliar dollar AS.

    “Kami siap untuk mengerahkan dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won kapan saja dan langkah-langkah stabilisasi pasar lainnya,” kata Kepala Komisi Layanan Keuangan atau Financial Services Commission (FSC) Kim Byoung-hwan.

    Tak hanya itu otoritas juga akan memantau secara ketat mata uang asing dari perusahaan keuangan lokal dan mengambil langkah-langkah untuk menyuntikkan likuiditas yang cukup ke pasar mata uang jika diperlukan.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok turut turun tangan meyakinkan para investor, berjanji bahwa pemerintah akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menstabilkan pasar keuangan dan valuta asing, termasuk menyediakan likuiditas tanpa batas jika diperlukan.

     

  • Game Ikonik Squid Game Kini Bisa Dimainkan di Google Chrome, Begini Caranya! – Page 3

    Game Ikonik Squid Game Kini Bisa Dimainkan di Google Chrome, Begini Caranya! – Page 3

    Squid Game 2 kembali menghadirkan beberapa wajah yang sudah dikenal, termasuk Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, dan Gong Yoo.

    Para pemeran yang kembali adalah Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri, dan Won Ji-an.

    Musim pertama Squid Game meraih enam Primetime Emmy Awards, termasuk kemenangan bersejarah bagi sutradara Hwang Dong-hyuk, yang menjadi orang Asia pertama menerima Outstanding Directing for a Drama Series. Aktor Lee Jung-jae dan Lee You-mi juga membawa pulang penghargaan atas penampilan mereka.

    Dengan 456 pemain yang terlibat dalam kompetisi mematikan dalam “Squid Game,” penonton pasti akan kesulitan membedakan setiap karakter saat mereka mulai menonton Season 2 secara maraton saat peluncuran pada 26 Desember. Kabar baiknya, tidak semua pemain tersebut penting dalam kisah kembalinya Gi-hun (Lee Jung-jae) ke dalam permainan.

  • Rupiah dan Mayoritas Mata Uang Asia Hari Ini Tertekan Dolar AS

    Rupiah dan Mayoritas Mata Uang Asia Hari Ini Tertekan Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (27/12/2024) pagi melemah atau terdepresiasi dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Pergerakan negatif rupiah mengikuti mata uang Benua Asia yang mayoritas berada di zona merah.

    Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 09.33 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 16.273 per dolar AS atau turun 47 poin atau 0,29% dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Mengikuti rupiah hari ini yang melemah, dolar Singapura catat penurunan 0,13% menjadi 1,36 dolar Singapura per dolar AS, won Korea juga melemah 1,27% menjadi 1,48 won per dolar AS, rupe India melemah 0,08% menjadi 85,2 rupe per dolar AS, yuan China turun tipis 0,02% menjadi 7,29 yuan per dolar AS, ringgit Malaysia anjlok 0,21% menjadi 4,478 ringgit per dolar AS, dan baht Thailand melemah 0,12% menjadi 34,1 baht per dolar AS.

    Sementara, saat rupiah hari ini turun, yen Jepang naik 0,23% menjadi 157,6 yen per dolar AS, dolar Hong Kong naik tipis 0,02% menjadi 7,76 dolar Hong Kong per dolar AS, dan peso Filipina bertambah 0,18% menjadi 57,8 peso per dolar AS.

  • Rupiah Lunglai ke Rp16.237 per Dolar AS Pagi Ini

    Rupiah Lunglai ke Rp16.237 per Dolar AS Pagi Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Nilai tukar rupiah bertengger di Rp16.237 per dolar AS pada Jumat (27/12) pagi. Mata uang Garuda melemah 47 poin atau minus 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.

    Mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,98 persen, baht Thailand melemah 0,12 persen, ringgit Malaysia minus 0,13 persen, dolar Singapura 0,04 persen, dan yuan China 0,02 persen.

    Di sisi lain, peso Filipina menguat 0,19 persen, yen Jepang plus 0,18 persen, dan dolar Hong Kong menguat 0,02 persen.

    Sedangkan mata uang di negara maju kompak melemah. Poundsterling Inggris melemah 0,01 persen, dolar Australia minus 0,06 persen dan euro Eropa 0,09 persen.

    Kemudian dolar Kanada minus 0,03 persen dan franc Swiss melemah 0,03 persen.

    Pengamat pasar keuangan Ariston Tjendra melihat indeks dolar AS pagi ini masih di level tinggi sepanjang 2024.

    Menurutnya, pasar masih mempertimbangkan potensi market mover tahun depan yang bisa mendorong penguatan dolar AS seperti kebijakan Presiden Terpilih AS Donald Trump hingga perang dagang yang melambatkan perekonomian global.

    “Sementara dari internal, pasar mungkin masih pesimis dengan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kondisi eksternal tersebut dan kebijakan internal seperti PPN 12 persen, penurunan daya beli kelas menengah,” ujar dia kepada CNNIndonesia.com.

    Berdasarkan sentimen di atas, ia pun memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp16.150 sampai Rp16.200 per dolar AS pada hari ini.

    (del/agt)