Xcloud.id

Produk: won

  • Badan Intelijen Sebut Donald Trump dan Kim Jong-un Mungkin Dapat Mencapai Kesepakatan

    Badan Intelijen Sebut Donald Trump dan Kim Jong-un Mungkin Dapat Mencapai Kesepakatan

    JAKARTA – Badan intelijen Korea Selatan pada Hari Senin mengatakan, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dapat melakukan pembicaraan langsung, menambahkan, kemungkinan adanya ‘kesepakatan kecil’ mengenai program nuklir Pyongyang.

    Jika AS menyadari bahwa tujuan denuklirisasi penuh Korea Utara tidak dapat dicapai dalam jangka pendek, AS dapat melanjutkan dengan kesepakatan yang lebih kecil, seperti kesepakatan pengendalian senjata atau perjanjian pelucutan senjata dengan Pyongyang, kata Badan Intelijen Nasional (NIS), melansir The Korea Times 13 Januari.

    Trump yang memenangi Pemilu November lalu, mengungguli petahana Wakil Presiden Kamala Harris, akan mengambil sumpah sebagai presiden pada 20 Januari mendatang.

    NIS membagikan informasi tersebut kepada anggota parlemen selama rapat subkomite parlemen tertutup, menurut anggota parlemen Lee Seong-kweun dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, serta Park Sun-won dari oposisi utama Partai Demokrat Korea, keduanya adalah pemimpin Komite Intelijen Majelis Nasional.

    “Trump telah menggembar-gemborkan pembicaraannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai salah satu pencapaian utamanya dari masa jabatan pertamanya, jadi ada kemungkinan untuk melanjutkan dialog dengan Kim,” kata NIS seperti dikutip oleh para anggota parlemen.

    Lebih lanjut badan mata-mata itu mengatakan, beberapa penunjukan Trump baru-baru ini menunjukkan kemungkinan dialog.

    Diketahui, Trump menunjuk mantan Duta Besar untuk Jerman Richard Grenell, yang dikenal karena sikapnya yang pro-dialog tentang isu-isu Korea Utara, sebagai utusan presidennya untuk misi-misi khusus.

    Berikutnya, ada Alex Wong, yang terlibat dalam pembicaraan nuklir tingkat kerja dengan Korea Utara selama masa jabatan pertama Trump, ditunjuk sebagai wakil penasihat keamanan nasional utama Trump.

    NIS mengatakan, Korea Utara diperkirakan akan fokus pada pengamanan manfaat militer dan ekonomi dengan mengirimkan lebih banyak pasukan dan senjata untuk mendukung perang Rusia di Ukraina.

    Badan itu juga mengatakan, mereka memantau dengan saksama tanda-tanda kemungkinan kunjungan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke Rusia.

    “Kim mungkin akan mengunjungi Rusia pada paruh pertama tahun ini,” kata Park.

    Sejumlah analis meyakini kunjungan tersebut bertepatan dengan Hari Pembela Tanah Air Rusia, yang jatuh pada tanggal 23 Februari. Hari libur tahunan tersebut menghormati pasukan militer negara tersebut.

  • Korsel Akhirnya Catat Kenaikan Angka Kelahiran setelah 9 Tahun ‘Ngedrop’

    Korsel Akhirnya Catat Kenaikan Angka Kelahiran setelah 9 Tahun ‘Ngedrop’

    Jakarta –

    Korea Selatan pada tahun 2024 mencatat 242.334 bayi lahir, menandai peningkatan pertama dalam angka tahunan sejak 2015. Kenaikan ini menjadi kabar baik karena Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunua.

    Diberitakan Korea Herald, angka resmi kelahiran pada tahun 2024 naik 7.295 dari 235.039 pada tahun 2023, meningkat 3,1 persen, menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan. Negara tersebut juga mencatat 360.757 kematian pada tahun tersebut, yang mengakibatkan populasi keseluruhan menyusut selama lima tahun berturut-turut sejak 2020.

    Meskipun populasi terus menurun, peningkatan kelahiran tahunan memicu harapan akan perubahan dalam angka fertilitas total negara tersebut. Tingkat kesuburan total di Korea telah mengalami tren penurunan sejak mencapai 1,48 pada tahun 2000, turun di bawah angka 1 untuk pertama kalinya pada tahun 2018 dan mencapai rekor terendah 0,72 pada tahun 2023.

    Pemerintah telah meluncurkan serangkaian langkah dalam upaya untuk memerangi tingkat kelahiran yang lambat, mulai dari perluasan insentif keuangan untuk persalinan dan layanan penitipan anak yang dikelola negara hingga lebih banyak manfaat bagi orang tua dengan banyak anak.

    Salah satu kebijakan baru yang diterapkan tahun ini adalah peningkatan batas atas pembayaran cuti orang tua menjadi 2,5 juta won per bulan, naik dari sebelumnya 1,5 juta.

    Meskipun peningkatan angka kelahiran memberikan secercah harapan dalam hal penurunan populasi, Korea Selatan terus menua. Usia rata-rata orang Korea pada tahun 2024 adalah 45,3 tahun, naik dari usia rata-rata 44,8 tahun sebelumnya.

    Sekitar 17 persen warga Korea berusia 50-an, diikuti oleh 15,37 persen berusia 60-an, 15,08 persen berusia 40-an, 12,94 persen berusia 70-an, 12,93 persen berusia 30-an, 11,63 persen berusia 20-an, 9,02 persen berusia 10-19, dan 6,13 persen berusia di bawah 10 tahun.

    Rata-rata usia warga Korea telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, melampaui usia 40 tahun pada tahun 2014. Menurut laporan Statistik Korea pada bulan Oktober, rata-rata usia warga Korea diperkirakan akan melewati usia 50 pada tahun 2035 dan 55 pada tahun 2049.

    (kna/kna)

  • Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Menguat atas Dolar AS

    Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Menguat atas Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah pada awal perdagangan hari ini, Selasa (14/1/2025), menguat atas dolar AS.

    Berdasarkan data Bloomberg Asian Pacific Currencies, rupiah hingga pukul 09.30 WIB di pasar spot exchange menguat 17 poin atau 0,11% hingga mencapai level Rp 16.265.

    Sementara, mengikuti nilai tukar rupiah hari ini yang menguat, mata uang Asia di pasar spot exchange mayoritas menguat. Dolar Hong Kong catat kenaikan 0,03% menjadi 7,78 dolar Hong Kong per dolar AS, dolar Taiwan menguat 0,11% menjadi 33 dolar Taiwan per dolar AS, won Korea naik 0,30% menjadi 1,46 won per dolar AS, dan peso Filipina naik 0,25% menjadi 58 peso per dolar AS.

    Kemudian, yuan China naik tipis 0,03% menjadi 7,3 yuan per dolar AS, ringgit Malaysia menguat 0,18% menjadi 4,5 ringgit per dolar AS, dan baht Thailand naik 0,06% menjadi 34,6 baht per dolar AS.

    Saat nilai tukar rupiah hari ini naik, yen Jepang melemah atas dolar AS karena turun 0,06% menjadi 157 yen per dolar AS, dolar Singapura turun 0,04% menjadi 1,37 dolar Singapura per dolar AS, dan rupe India terkoreksi 0,71% menjadi 86,5 rupee per dolar AS.

  • Drama Presiden Korsel Berlanjut, Yoon Masih Terima Gaji Meski Dimakzulkan, Jumlahnya Rp2,9 Miliar – Halaman all

    Drama Presiden Korsel Berlanjut, Yoon Masih Terima Gaji Meski Dimakzulkan, Jumlahnya Rp2,9 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Meski sudah dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol kabarnya masih akan menerima kenaikan gaji tahunan sebesar 3 persen.

    Dikutip dari Korean Times, kenaikan gaji yang akan diterima Yoon di tahun 2025 ditetapkan sebanyak 262,6 juta Won atau sekitar Rp2,9 miliar.

    Jumlah tersebut meningkat sekitar 3 persen dibandingkan dengan tahun 2024, di mana ia hanya menerima gaji 254,9 juta Won atau sekitar Rp2,8 miliar.

    Menurut Kementerian Manajemen Personalia, Yoon akan tetap menerima kenaikan gaji meski ia diskors dari tugasnya.

    Ini lantaran semua pejabat publik Korea diwajibkan mendapat kenaikan gaji sebesar 3 persen di tahun ini sesuai undang-undang yang berlaku.

    Oleh karenanya, Yoon masih tetap mendapat gaji sebesar Rp2,9 miliar meski ia ditangguhkan dari tugasnya sebagai presiden.

    Berita tentang kenaikan gaji Yoon sontak menuai kritik di kalangan warga Korea Selatan.

    Beberapa di antaranya mengatakan mereka tidak percaya Yoon masih mendapat kenaikan gaji sementara ia diskors.

    Beberapa orang menuangkan kekecewaannya di media sosial.

    Mereka menyebut kenaikan gaji Yoon sebesar 3 persen hampir dua kali lipat dari kenaikan upah minimum negara tersebut.

    “Upah minimum meningkat sebesar 1,7 persen sementara [Yoon mendapat] 3 persen untuk apa?” demikian bunyi sebuah posting di X, dilansir BBC.

    Sidang Pemakzulan Yoon Digelar Hari Ini

    Setelah Yoon gagal di ringkus Badan Antikorupsi Korea Selatan atau The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) untuk menjalani penyelidikan.

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menetapkan tanggal sidang perdana Presiden pemakzulan parlemen Yoon Suk Yeol pada Selasa (14/1/2025).

    Sidang itu digelar untuk meninjau pemakzulan Yoon dan menentukan nasib status presiden dia.

    Dalam sidang itu, perwakilan Majelis Nasional dan tim hukum Yoon akan berdebat mengenai keabsahan pemakzulan menyusul deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Nantinya Perwakilan Majelis Nasional harus bisa membuktikan Yoon melakukan pelanggaran signifikan terhadap Konstitusi dan hukum, sesuai tuduhan mereka.

    Sementara itu, Pengacara Yoon Suk Yeol memastikan kliennya tidak akan menghadiri sidang pemakzulan.

    Pengacara Yoon berdalih, alasan kliennya tak menghadiri sidang tersebut dengan alasan menghindari masalah keamanan.

    Sejak diskors dan dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea bulan lalu, Yoon Suk Yeol juga bersembunyi di kediaman presiden dan dilindungi oleh pasukan pengawal elit.

    Bahkan, pekan lalu, CIO gagal menjemput paksa Yoon yang dimakzulkan usai dihalangi masuk oleh ribuan warga Korea Selatan berkumpul di dekat kediamannya.

    Di bawah guyuran hujan salju, ribuan demonstran membentangkan plakat bertuliskan “Kami akan berjuang untuk Presiden Yoon Suk Yeol”. 

    Tak hanya itu, pendukung Yoon juga turut melontarkan kalimat “Hentikan Pencurian”, sebuah ungkapan yang dipopulerkan oleh para pendukung Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump setelah ia kalah dalam pemilihan presiden 2016.

    “Salju tidak ada apa-apanya bagi saya. Mereka bisa membawa semua salju dan kami akan tetap di sini,” kata pengunjuk rasa anti-Yoon Lee Jin-ah (28), dikutip dari Channel News Asia.

    “Saya berhenti dari pekerjaan saya untuk melindungi negara dan demokrasi kita,” katanya, seraya menambahkan dia berkemah di luar kediaman Yoon semalaman.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Kim Jong Un Perintahkan Tentara Korut Akhiri Hidup Ketimbang Ditangkap Pasukan Ukraina – Halaman all

    Kim Jong Un Perintahkan Tentara Korut Akhiri Hidup Ketimbang Ditangkap Pasukan Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mendesak para tentaranya yang  yang membantu Rusia untuk akhiri hidup demi menghindari penangkapan oleh pasukan Ukraina di medan perang.

    Hal itu diungkap Anggota Parlemen Korea Selatan Lee Seong-kweun mengutip laporan Badan Intelijen Nasional (NIS).

    Dalam keterangan tertulisnya Lee Seong-kweun, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan sebuah memo dari tentara Korea Utara yang tewas di medan pertempuran Kursk saat melawan Ukraina.

    Adapun dalam isi memo tersebut memerintahkan para tentara Korea Utara untuk segera mengakhiri hidup mereka sebelum ditangkap.

    “Ditemukan sebuah memo yang dibawa oleh mereka (tentara Korea Utara) yang terbunuh bahwa otoritas Korea Utara memerintahkan penghancuran dan mengakhiri hidup menggunakan granat sebelum ditangkap,” ujar Lee Seong-kweun dikutip dari Euro News.

    Laporan itu muncul bertepatan dengan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang mengklaim telah menahan dua tentara Korea Utara yang terluka.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun merilis video yang menunjukkan kedua tentara itu terlihat terluka dan menjalani interogasi.

    “Ukraina siap menyerahkan tentara Kim Jong-un kepadanya jika ia dapat mengatur pertukaran mereka dengan para prajurit kami yang ditawan di Rusia,” ujar Zelensky melalui unggahan di media sosial X.

    300 Pasukan Elite Korut Tewas saat Bantu Rusia

    Sejauh ini jumlah tentara Korut yang tewas saat membantu Rusia di medan perang telah mencapai 300 orang, sementara 2.700 lainnya terluka imbas berperang di Ukraina.

    “Penempatan pasukan Korea Utara ke Rusia dilaporkan telah meluas hingga mencakup wilayah Kursk, dengan perkiraan yang menunjukkan bahwa korban di antara pasukan Korea Utara telah melampaui 3.000,” ujar Lee dalam konferensi pers, seperti diberitakan AFP.

    Jumlah korban tersebut meningkat lantaran pasukan Korea Utara sering terbunuh oleh drone atau pesawat tak berawak yang tampaknya tidak mereka anggap berbahaya atau mematikan.

    Laporan tersebut, menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan mengenai pasukan yang dikirim oleh Kim Jong Un untuk mendukung invasi Rusia.

    Bahkan salah satu tentara Korut yang ditangkap Ukraina, mengklaim bahwa dia tidak tahu akan berperang,.

    Ia menambahkan bahwa komandannya telah mengatakan kepadanya bahwa itu “hanya pelatihan”.

    Tentara Korut di Iming-Imingi Gaji Fantastis

    Rusia diketahui menjanjikan bayaran sebesar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 31 Juta per bulan bagi tentara Korea Utara (Korut) yang bersedia untuk ditugaskan ke Kursk garda depan konflik Rusia dan Ukraina.

    Jumlah gaji yang dibayarkan oleh Moskow menunjukkan peningkatan fantastis hingga 10 kali lipat jika dibandingkan dengan gaji sebelumnya.

    Dimana pada bulan lalu, Radio Free Asia melaporkan bahwa gaji rata-rata untuk personel militer Korut hanya berkisar antara 100 dan 300 won.

    Namun demi memikat prajurit Korut agar mau bergabung ke garda depan konflik Rusia, Presiden Vladimir Putin mulai menaikkan gaji para tentara bayaran asal Korut.

    Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, atau NIS, mencatat sejauh ini lebih dari 3.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia.

    Jumlah tersebut diperkirakan bertambah, mencapai 10.000 prajurit pada bulan Desember 2024.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Dimakzulkan, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Malah Naik Gaji

    Dimakzulkan, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Malah Naik Gaji

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif usai dimakzulkan parlemen, akan menerima kenaikan gaji yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Meski sedang diselidiki atas penetapan darurat militer dan akan menghadapi sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi, Yoon tetap akan naik gaji.

    Langkah Yoon menetapkan darurat militer singkat pada 3 Desember lalu yang menangguhkan pemerintahan sipil dan mengirimkan tentara ke parlemen, telah menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Yoon telah dimakzulkan parlemen pada pertengahan Desember lalu dan kini sedang menunggu keputusan akhir Mahkamah Konstitusi, yang dapat memperkuat pemakzulannya atau mengembalikannya ke kekuasaan.

    Secara terpisah, Yoon menghadapi penyelidikan atas tuduhan pemberontakan dengan para penyelidik berupaya menangkapnya untuk diinterogasi.

    Namun di tengah situasi tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (13/1/2025), Yoon akan diberi kenaikan gaji meskipun dia masih “bersembunyi” di kediaman kepresidenan dan menggunakan pengawal kepresidenan untuk menolak penangkapan beberapa waktu lalu.

    Kenaikan gaji untuk Yoon itu tertuang dalam tabel gaji pegawai negeri sipil Korsel untuk tahun 2025 dalam dokumen dari Kementerian Manajemen Personalia, yang dilihat oleh AFP pada Senin (13/1) waktu setempat.

    Dokumen itu menunjukkan gaji Yoon akan naik menjadi 262,6 juta Won (setara Rp 2,9 miliar) — naik sebesar tiga persen dibandingkan tahun lalu.

  • Jo Yu-ri Klarifikasi Isu Bayaran Rp 48 Miliar untuk Perannya dalam Squid Game 2

    Jo Yu-ri Klarifikasi Isu Bayaran Rp 48 Miliar untuk Perannya dalam Squid Game 2

    Jakarta, Beritasatu.com – Beredar kabar dugaan mengenai bayaran Jo Yu-ri untuk perannya dalam drama Squid Game 2 . Usut punya usut, mantan personel grup idola K-Pop IZ*ONE itu menerima 4,2 miliar won atau sekitar Rp 48 miliar untuk tampil dalam drama fenomenal tersebut.

    Namun, kabar yang cukup menghebohkan terkait honor fantastis tersebut membuat Jo Yu-ri harus memberikan klarifikasi. Ia membantah dengan tegas dalam sebuah penampilan di depan publik.

    Jo Yu-ri sebagai Jun Hee dalam serial Squid Game 2. – (Instagram @squidgamenetflix/Istimewa)

    Jo Yu-ri mengungkapkan bahwa dirinya merasa terkejut dan tertawa saat pertama kali mendengar rumor tentang bayaran sebesar itu.

    “Ketika saya pertama kali melihat klaim yang menyebutkan saya menerima 4,2 miliar won atau sekitar US$ 3,15 juta, saya tidak bisa menahan tawa. Itu adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan, dan saya terkejut karena ada orang yang benar-benar mempercayainya,” ujarnya seperti dilansir Allkpop dikutip pada Senin (13/1/2025).

    Walaupun tidak mengungkapkan besaran gaji pastinya, Jo Yu-ri menegaskan tidak menerima jumlah honor sebesar itu.

    “Saya tidak bisa menyebutkan gaji saya yang sebenarnya, tetapi saya bisa pastikan 4,2 miliar won (sekitar Rp48 miliar) itu tidak benar. Saya bahkan tidak pernah melihat atau memikirkan jumlah uang sebesar itu,” tambahnya.

    Dalam Squid Game 2, Jo Yu-ri memerankan perempuan bernama Kim Jun-hee, pemain nomor 222. Dalam perannya tersebut ia memaksakan diri untuk bermain permainan mematikan tersebut, meskipun sedang hamil.

    Jo Yu-ri juga mengungkapkan, dia mengikuti audisi serial ini hingga empat untuk bisa bergabung dalam drama yang menjadi hit besar di Netflix tersebut.

    “Prosesnya memakan waktu lebih dari tiga bulan, dengan putaran kedua saja berlangsung sekitar dua bulan karena banyaknya pendaftar,” tutup Jo Yu-ri.

    Jo Yu-ri menegaskan, ia membantah rumor yang menyebut mendapatkan gaji besar dalam serial Squid Game 2. Namun, Yu-ri bersyukur bisa bermain karena bisa bermain dalam drama thriller tersebut dan mendapatkan banyak sambutan hangat dari para penggemarnya.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Pesan Prabowo ke Pemenang Pilkada hingga Hasto Asyik Joget Jelang Diperiksa KPK

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Pesan Prabowo ke Pemenang Pilkada hingga Hasto Asyik Joget Jelang Diperiksa KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu (12/1/2025) hingga pagi ini. Pesan Presiden Prabowo Subianto kepada kader Gerindra pemenang Pilkada 2024 agar tidak korupsi masih menarik perhatian pembaca. 

    Isu politik dan hukum terkini lain yang masih menjadi sorotan publik adalah terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ikut joget bersama saat perayaan HUT PDIP di GBK, Jakarta, menjelang diperiksa KPK sebagai tersangka Senin (13/1/2025).

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Pesan Prabowo kepada Kader Gerindra Pemenang Pilkada: Jangan Korupsi!
    Presiden Prabowo Subianto yang juga ketua umum Partai Gerindra memberikan pesan kepada kader Gerindra pemenang Pilkada 2024 agar tidak korupsi. 

    Pesan Prabowo itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam silaturahmi dengan paslon gubernur, wali kota, dan bupati terpilih dari Gerindra di Lampung, Minggu (12/1/2025).

    “Saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya dan jangan korupsi. Menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Muzani dalam sambutannya.

    Kader PDIP Cap Jempol Darah Dukung Megawati Jadi Ketum Lagi
    Kader dan simpatisan PDIP Kota Tangerang Selatan melakukan aksi cap jempol darah untuk menyatakan kesetiaan sekaligus dukungan kepada Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum PDIP periode 2025-2030. 

    Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan kader PDIP Tangsel mulai dari jajaran pengurus DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting dan simpatisan PDIP di depan kantor DPC PDI Perjuangan Tangsel, BSD.

    “Kami banteng-banteng Tangsel juga menyatakan kesetiaan serta satu komando terhadap Megawati Soekarnoputri untuk terus menjadi ketua umum,” ujar Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

    KPK Sita Uang Rp 300 Juta hingga Tas Mewah Terkait Kasus Taspen
    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih menarik perhatian publik adalah soal KPK menyita uang pecahan asing hingga deretan tas mewah terkait kasus investasi di PT Taspen (Persero). Barang bukti tersebut disita saat menggeledah dua unit apartemen di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada 8 dan 9 Januari 2025.

    “KPK telah melakukan penyitaan berupa uang tunai dalam mata uang asing (dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, pound sterling, won, dan bath) yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 300 juta, termasuk juga penyitaan terhadap tas-tas mewah,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Minggu (12/1/2025).

    Raffi Ahmad Lega Serahkan LHKPN ke KPK: Harta 25 Tahun Kerja di Dunia Entertainment
    Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengaku lega setelah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Hal ini menjadi bagian dari kewajibannya sebagai pejabat publik.

    “Alhamdulillah aku kemarin telah menyerahkan laporan hartaku ke KPK sebagai syarat dan kewajiban sebagai pejabat negara,” ujar Raffi.

  • KPK Sita Uang Senilai Rp 300 Juta hingga Tas Mewah Terkait Kasus Taspen

    KPK Sita Uang Senilai Rp 300 Juta hingga Tas Mewah Terkait Kasus Taspen

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang pecahan asing hingga deretan tas mewah terkait kasus investasi di PT Taspen (Persero). Barang bukti tersebut disita saat menggeledah dua unit apartemen di Rasuna Said, Jakarta Selatan pada 8 dan 9 Januari 2025.

    “KPK telah melakukan penyitaan berupa uang tunai dalam mata uang asing (dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, pound sterling, won, dan bath) yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 300 juta, termasuk juga penyitaan terhadap tas-tas mewah,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dikutip Minggu (12/1/2025).

    Selain itu, KPK juga menyita sejumlah dokumen atau surat kepemilikan aset serta barang bukti elektronik (BBE). Barang-barang bukti itu diduga memiliki keterkaitan dengan perkara kegiatan investasi di PT Taspen.

    “KPK menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang memiliki iktikad baik dan memilih untuk bekerja sama dalam mengungkap dengan sebenar-benarnya perkara ini dan tentu saja ini akan dipertimbangkan secara seksama oleh KPK,” ungkap Tessa tentang kasus Taspen tersebut.

    Dalam kasus ini, KPK telah menahan tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan investasi PT Taspen (Persero). Lembaga antikorupsi itu telah memperoleh bukti yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dalam kasus ini.

    Total ada dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius N S Kosasih (ANSK) serta Direktur Utama PT Insight Investments Management pada 2016 sampai Maret 2024 Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Kali ini, KPK baru menahan Kosasih.

    KPK menduga Kosasih dalam kapasitas sebagai direktur investasi Taspen serta Heri melakukan korupsi terkait penempatan dana investasi Taspen senilai Rp 1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2. Reksa dana itu dikelola oleh Insight Investment Management. Korupsi ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 200 miliar.

    Dari kasus Taspen ini, KPK mengendus sejumlah pihak yang diduga diuntungkan. Mereka antara lain PT Insight Investment Management sekitar Rp 78 miliar, PT VSI sekitar Rp 2,2 miliar, PT PS sekitar Rp 102 juta, dan PT SM sekitar Rp 44 juta. Kemudian, ada juga sejumlah pihak terafiliasi kedua tersangka yang diduga turut diuntungkan.

  • Deretan Barang dan Uang Sitaan KPK di Kasus Korupsi Investasi Taspen

    Deretan Barang dan Uang Sitaan KPK di Kasus Korupsi Investasi Taspen

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai setara Rp300 juta dan sejumlah tas mewah saat melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi pada PT Taspen (Persero). 

    Penggeledahan dilakukan selama dua hari pada 8-9 Januari 2025 di dua unit apartemen di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

    Pada upaya paksa tersebut, KPK menemukan dan menyita uang tunai setara Rp300 juta dalam bentuk lima mata uang asing yakni dolar USD, SGD, Poundsterling, Won dan Bath. 

    Kemudian, penyidik turut menemukan sejumlah tas mewah dan dokumen-dokumen maupun surat kepemilikan aset. 

    “Serta barang bukti elektronik (BBE) yang diduga punya keterkaitan dengan perkara tersebut di atas,” jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, dikutip Minggu (12/1/2025). 

    Kerugian Rp200 Miliar

    Untuk diketahui, KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp200 miliar pada kasus dugaan korupsi terkait dengan kegiatan investasi Taspen 2019 lalu. 

    Lembaga antirasuah menduga penempatan dana investasi Taspen senilai Rp1 triliun pada Reksadana I-NextG2 yang dikelola PT Insight Investments Management (PT IIM) melawan hukum. 

    Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan Direktur Investasi dan Direktur Utama Taspen Antonius N.S Kosasih (ANSK) serta mantan Direktur Utama PT IIM Ekiawan Heri Primantyo (EHP). 

    “Diduga telah merugikaan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada Reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp200 miliar,” jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (8/1/2025). 

    Adapun penempatan dana Taspen pada reksadana kelolaan PT IIM juga ditransaksikan ke sejumlah manajer investasi atau sekuritas lain. Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah pihak swasta diduga menerima keuntungan dari perbuatan melawan hukum Antonius dan Ekiawan. Mereka adalah:

    a. PT IIM sekurang-kurangnya sebesar Rp78 miliar 

    b. PT VSI sekurang-kurangnya sebesar Rp2,2 miliar; 

    c. PT PS sekurang-kurangnya sebesar Rp102 juta;

    d. PT SM sekurang-kurangnya sebesar Rp44 juta; dan

    e. pihak-pihak lain terafiliasi dengan tersangka Antonius dan Ekiawan.