Produk: vaksin

  • Pakar Duga 1,3 Miliar Data SIM Bocor Ulah Kecurangan Operator Seluler

    Pakar Duga 1,3 Miliar Data SIM Bocor Ulah Kecurangan Operator Seluler

    Jakarta, CNN Indonesia

    Peneliti keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, mengungkapkan dugaan muasal 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang dijual hacker di internet.

    Menurut Alfons, penyedia operator seluler (Opsel) diam-diam melanggar aturan dengan mendaftarkan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk lebih dari tiga, bahkan ribuan SIM.

    “Ternyata diam-diam satu nomor NIK bisa digunakan untuk mendaftarkan lebih dari 1 kartu SIM,” ujar Alfons lewat keterangan tertulis, Selasa (6/9).

    Menurut aturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lewat Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 01/2018 dan Surat Ketetapan BRTI No. 3/2008, pengguna hanya bisa melakukan registrasi NIK untuk tiga nomor kartu SIM pada satu operator.

    Tangkapan layar data sim card kominfo dijual di forum gelap. (Arsip Istimewa)

    Namun, kata Alfons yang sudah meneliti 1 juta sampel database yang dibagikan hacker, dapat diketahui registrasi lebih dari tiga nomor itu dilakukan oleh operator swasta maupun pelat merah.

    “Baik operator yang dimiliki oleh swasta maupun operator plat merah semuanya melanggar ketentuan ini,” ujarnya.

    “Operator lain juga mendaftarkan 1.287 kartu SIM untuk satu NIK dengan nomor 73160547****,” sambungnya.

    Kemudian kata dia, operator terakhir yang di cek tercatat mendaftarkan NIK dengan nomor 3215236*** untuk registrasi pada 1.368 kartu SIM.

    Alfons mengatakan usai mengecek acak NIK yang terdapat pada sampel data hacker, hampir 100 persen merupakan NIK otentik. Nomor telepon yang terkait NIK tersebut aktif dan digunakan oleh pemilik NIK yang bersangkutan.

    Lebih lanjut dia juga menjelaskan apakah klaim 1,3 miliar data yang diunggah akun Bjorka itu valid.

    Ia membedah dengan asumsi pengukuran data dari 87 GB (87.000 MB) file dalam format CSV (Comma Separated Value) mengandung 1,3 milyar database.

    Merujuk kepada data sampel yang diberikan peretas, ada file berukuran 143,2MB, yang isinya dua juta pendaftar kartu SIM.

    Dengan asumsi ukuran data adalah text, maka berdasarkan ukuran sampel data bisa diperkirakan data sebesar 87 GB akan memuat data sebanyak 1.215.083.799, menurut laporan Vaksin.com.

    “Dapat disimpulkan angka 1,3 milyar data registrasi SIM yang di klaim cukup masuk akal dengan toleransi perbedaan data kurang lebih 10 persen,” tutur Alfons.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Google Search dan Maps Bakal Tandai Faskes yang Layani Aborsi

    Google Search dan Maps Bakal Tandai Faskes yang Layani Aborsi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Raksasa teknologi Google akan memberikan tanda untuk fasilitas kesehatan (faskes) yang menyediakan layanan aborsi AS pada platform Penelusuran (Search) dan (Maps).

    Pemberian label tersebut dilakukan Google untuk membantu para wanita yang kebingungan ketika mencari layanan tersebut. Langkah ini dilakukan Google setelah adanya tekanan dari anggota parlemen Amerika Serikat (AS) yang juga meminta informasi tersebut tersedia di Google.

    Menurut parlemen AS, tanda ini diperlukan agar orang tidak keliru saat mendatangi fasilitas kesehatan yang menyediakan aborsi.

    Pada pertengahan Juni, lebih dari 20 anggota kongres dari Partai Demokrat menulis surat kepada CEO Google, Sundar Pichai. Isinya, mereka meminta Google menyediakan informasi yang lebih tepat soal klinik yang menyediakan aborsi.

    Menurut para anggota kongres itu, hasil pencarian yang salah bisa membahayakan keselamatan para wanita. “Mengarahkan para wanita ke klinik palsu yang termasuk misinformasi dan tidak menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif adalah berbahaya bagi kesehatan wanita dan merendahkan integritas pencarian Google,” demikian pernyataan dalam surat tersebut.

    Dalam pembaruan nanti, Google akan menggunakan label seperti “menyediakan aborsi” dan “mungkin tidak menyediakan aborsi” untuk membedakan hasil pencarian klinik aborsi dan pusat krisis kehamilan.

    Klinik aborsi disebut menyediakan perawatan medis, sementara pusat krisis kehamilan tidak menyediakan layanan aborsi, tetapi malah membujuk orang untuk membatalkan aborsi.

    Dilansir dari CNN, untuk mendapatkan konfirmasi suatu lokasi memang menawarkan aborsi, Google mengatakan akan menghubungi bisnis secara langsung atau menggunakan sumber data yang dapat dipercaya.

    Google tidak merinci sumber data mana yang akan digunakan, tetapi mereka mengatakan sudah melakukan ini ketika pengguna mencari stasiun pengisian EV atau merek vaksin Covid-19 tertentu.

    Lebih lanjut, Google mengatakan peluncuran tanda baru ini sebagai bagian dari serangkaian peningkatan pada cara Google menampilkan dan memberi tanda hasil pencarian untuk tempat-tempat tertentu di Penelusuran dan Maps.

    Dilansir dari TechCrunch, seorang juru bicara Google mengatakan akan memberi pengguna konteks tambahan tentang hasil pencarian yang mereka lihat.

    “Ketika orang menuju ke Google untuk menemukan informasi lokal, kami bertujuan untuk membantu mereka dengan mudah menjelajahi berbagai tempat yang tersedia sehingga mereka dapat menentukan mana yang paling membantu mereka,” kata juru bicara Google dalam sebuah pernyataan.

    “Kami sekarang meluncurkan pembaruan yang memudahkan orang menemukan tempat yang menawarkan layanan yang mereka telusuri, atau memperluas hasil mereka untuk melihat lebih banyak opsi. Kami mengikuti proses pengujian dan evaluasi standar kami untuk mengonfirmasi bahwa pembaruan ini lebih bermanfaat bagi orang-orang,” tambahnya.

    Selain fasilitas aborsi, pembaruan tanda ini kini memungkinkan pengguna untuk mencari stasiun pengisian mobil listrik terdekat, sejumlah tempat yang menawarkan jasa tertentu, hingga rumah sakit untuk veteran.

    Sebelumnya, Mahkamah Agung AS, yang didominasi hakim dari kalangan Republik, membatalkan hak aborsi atau yang dikenal sebagai kasus Roe v Wade, Jumat (24/6).

    Hak aborsi sebelumnya menjadi hak federal alias seluruh negara bagian AS sejak 1970-an. Dengan putusan MA AS itu, wewenang aborsi tersebut diserahkan ke pemerintah negara bagian masing-masing.

    Kasus itu kemudian mmeicu demo besar di sejumlah wilayah di AS atas nama hak privasi hingga menyeret raksasa teknologi Google dan lainnya.

    (lom/lth)

    [Gambas:Video CNN]