Xcloud.id

Produk: vaksin

  • Perekrutan Orang Arab di Milter Israel Diduga Jadi Taktik Pecah Belah

    Perekrutan Orang Arab di Milter Israel Diduga Jadi Taktik Pecah Belah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Manuver perekrutan di tubuh militer Israel menjadi sorotan. Politikus Arab di Israel menilai pendaftaran warga Arab sebagai pasukan Israel bermotif politik.

    Adapun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diduga bermaksud untuk memecah belah warga Arab di Israel.

    Anggota Knesset Arab-Israel, Hanin Zoabie, menggambarkan Israel berusaha mengincar orang-orang yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan untuk menjadi tentara.

    “Sembilan puluh persen orang Arab yang bertugas di tentara Israel tidak memiliki kesetaraan dengan orang Israel. Israel tidak membutuhkan mereka untuk melindungi keamanannya, ini adalah masalah politik, yang pertama adalah perpecahan dan pemerintahan.” ujar Zoabie.

    Zoabie menyebut selama ini masyarakat dunia mungkin sebenarnya salah paham terkait tentara Israel. Mayoritas orang percaya bahwa pasukan pertahanan ini didominasi oleh warga Yahudi.

    Organisasi Haganah, Palmach, Lehi dan Irgun adalah kelompok bersenjata yang awalnya ada saat kemerdekaan Israel.

    Berdasarkan laporan Al Majalla, Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memutuskan untuk menyatukan angkatan tunggal dengan pembentukan IDF pada 26 Mei 1948.

    Kendati demikian, IDF berkembang tidak hanya mewakili warga Yahudi saja.

    IDF kini mewakili seluruh bangsa, yaitu Yahudi Israel, Druze, Muslim, Arab, Badui, dan Kristen semuanya bersaudara.

    Suku Druze yang termasuk kelompok minoritas berbahasa Arab merupakan pendaftar tertinggi IDF di Israel karena “Perjanjian Darah” pada 1956. Lebih dari 80 persen pria Druze mendaftarkan diri sebagai tentara IDF.

    Pemerintah menetapkan Suku Druze seagai komunitas etnis yang terpisah dari Muslim Palestina dan Kristen yang ada di Israel.

    Sementara itu, warga negara Arab yang ada di Israel disebut orang Arab Israel. Mereka adalah keturunan 160.000 warga Palestina yang tetap tinggal saat dideklarasikan kemerdekaan Israel 1948.

    Adapun orang Arab memenuhi seperlima populasi non-Yahudi di Israel.

    Hukum Israel tidak memaksa orang Arab Muslim, Kristen, atau Badui untuk mendaftarkan diri sebagai pasukan IDF.

    Namun, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah pria dan wanita Arab Israel yang mendaftar ke IDF meningkat drastis.

    “Merupakan suatu kehormatan, memegang senapan serbu di satu tangan dan Alquran di tangan lainnya, untuk membela tanah air saya, Israel” kata Sersan Emad, pemuda Arab Israel.

    Seorang Arab Israel bernama Ashraf Ashkar (35), mengaku teman-temannya bertugas dalam IDF di wilayah yang mendapat serangan Hamas 7 Oktober silam.

    “Saya berbicara dengan mereka sepanjang waktu, saya punya teman, seorang Arab, yang bergabung dengan cadangan minggu lalu,” ungkap Ashkar, dilansir dari CNN.

    Presiden Israel Izaac Herzog menyampaikan kebanggaan dan rasa salut bagi mereka yang mendaftar sebagai pasukan IDF.

    Sebagian dari orang Arab Israel merasa memiliki dan setia terhadap Israel yang menjadi pendorong mereka bergabung dengan IDF.

    “Karena ini adalah tanah air saya, saya adalah bagian dari negara ini dan saya ingin berkontribusi,” terang Sersan Sami Heib.

    “Fakta bahwa saya berasal dari kelompok minoritas mungkin menjadi alasan mengapa IDF memperlakukan saya lebih istimewa, karena mereka ingin saya merasa diterima di sini,” tambah dia.

    Tak hanya itu, sejumlah perwira Arab Israel juga menerima penghargaan ‘Pujian Pelayanan Terbaik’ pada Upacara Hari Kemerdekaan’ tahun lalu.

    “Saya dibesarkan dengan nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai itu mengajarkan saya bahwa kesetiaan terhadap tanah air adalah sesuatu yang sakral dan merupakan suatu kewajiban. Inilah sebabnya saya membawa senjata saya untuk membela Israel.” kata Perwira Anas Safedi.

    IDF disebut sangat ahli untuk menjalankan strategi perekrutan anggotanya. Salah satu misi IDF, yakni merekrut sebanyak mungkin warga Arab Israel. Pandemi Covid-19 berperan penting bagi IDF menarik hati masyarakat Arab di Israel.

    “Selama pandemi, tentara IDF dikerahkan untuk mengantarkan makanan dan obat-obatan kepada orang lanjut usia dan orang sakit. Mereka mengambil bagian dalam kampanye kesadaran akan virus corona dan kemudian membantu mendirikan pusat vaksin dan sebagainya. Upaya IDF sangat dihargai oleh warga Muslim yang tinggal di desa dan kota tersebut. Bisa dibilang faktor ketakutan telah hilang, karena masyarakat dapat melihat dengan mata kepala sendiri betapa tanpa lelahnya IDF bekerja untuk menjaga seluruh penduduk Israel.” ungkap pejabat senior IDF.

    “Zaman telah berubah, generasi muda Arab Israel lebih sadar akan apa itu IDF dan apa yang dapat ditawarkan kepada mereka dalam hal peluang karir di angkatan bersenjata atau pendidikan lebih lanjut pasca-tentara. kehidupan. Masyarakat ingin bergabung dengan tentara untuk memperbaiki keadaan mereka dan pada saat yang sama mereka ingin berkontribusi dan memperkuat keamanan negara mereka, Israel.” kata pejabat senior IDF dari Direktorat Ketenagakerjaan.

    Lebih lanjut, IDF terus berupaya menjaring pasukan besar-besaran dengan cara menyebarkan undangan ke para pemuda Muslim di Israel melalui berbagai sarana media sosial.

    (pop/pua)

    [Gambas:Video CNN]

  • Orang Arab Mulai Gabung Pasukan Israel, Diduga Taktik Pecah Belah

    Orang Arab Mulai Gabung Pasukan Israel, Diduga Taktik Pecah Belah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Fakta orang-orang Arab kini mulai banyak gabung jadi tentara di pasukan militer Israel diduga sebagai taktik pecah belah.

    Politikus Arab di Israel menduga pendaftaran warga Arab sebagai pasukan Israel bermotif politik. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diduga bermaksud untuk memecah belah warga Arab di Israel.

    Anggota Knesset Arab-Israel, Hanin Zoabie, mengklaim bahwa Israel berusaha mengincar orang-orang yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan untuk menjadi tentara.

    “Sembilan puluh persen orang Arab yang bertugas di tentara Israel tidak memiliki kesetaraan dengan orang Israel. Israel tidak membutuhkan mereka untuk melindungi keamanannya, ini adalah masalah politik, yang pertama adalah perpecahan dan pemerintahan.” ungkap Zoabie.

    Ia mengatakan selama ini masyarakat dunia mungkin salah paham terkait tentara Israel sebenarnya. Kebanyakan orang percaya bahwa pasukan pertahanan ini didominasi oleh warga Yahudi.

    Organisasi Haganah, Palmach, Lehi dan Irgun memang menjadi kelompok bersenjata yang awalnya ada saat kemerdekaan Israel. Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion memutuskan untuk menyatukan angkatan tunggal dengan pembentukan IDF pada 26 Mei 1948, dilansir dari Al Majalla.

    Namun, IDF berkembang tidak hanya mewakili warga Yahudi saja. Saat ini, IDF mewakili seluruh bangsa, yaitu Yahudi Israel, Druze, Muslim, Arab, Badui dan Kristen semuanya bersaudara.

    Suku Druze, kelompok minoritas berbahasa Arab, menjadi pendaftar tertinggi IDF di Israel karena “Perjanjian Darah” pada 1956. Lebih dari 80 persen pria Druze mendaftarkan diri sebagai tentara IDF.

    Suku Druze banyak gabung IDF

    Suku Druze ditetapkan oleh pemerintah Israel sebagai komunitas etnis yang terpisah dari Muslim Palestina dan Kristen yang ada di Israel. Sedangkan, warga negara Arab yang ada di Israel disebut orang Arab Israel.

    Mereka adalah keturunan 160.000 warga Palestina yang tetap tinggal saat dideklarasikan kemerdekaan Israel 1948.

    Orang Arab memenuhi seperlima populasi non-Yahudi di Israel. Hukum Israel tidak memaksa orang Arab Muslim, Kristen, atau Badui untuk mendaftarkan diri sebagai pasukan IDF.

    Namun, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah pria dan wanita Arab Israel yang mendaftar ke IDF meningkat drastis.

    “Merupakan suatu kehormatan, memegang senapan serbu di satu tangan dan Alquran di tangan lainnya, untuk membela tanah air saya, Israel” kata Sersan Emad, pemuda Arab Israel.

    Ashraf Ashkar, seorang Arab Israel 35 tahun, juga mengatakan bahwa teman-temannya bertugas dalam IDF di wilayah yang mendapat serangan Hamas 7 Oktober lalu.

    “Saya berbicara dengan mereka sepanjang waktu, saya punya teman, seorang Arab, yang bergabung dengan cadangan minggu lalu,” ungkap Ashkar, dikutip dari CNN.

    Presiden Israel soal orang Arab gabung IDF, bersambung ke halaman berikutnya…

    Presiden Israel Izaac Herzog mengungkapkan kebanggaan dan rasa salut bagi mereka yang mau mendaftar sebagai pasukan IDF.

    Sebagian dari orang Arab Israel merasa memiliki dan setia terhadap Israel yang menjadi pendorong mereka bergabung dengan IDF.

    “Karena ini adalah tanah air saya, saya adalah bagian dari negara ini dan saya ingin berkontribusi.” ungkap Sersan Sami Heib, pria 20 tahun.

    “Fakta bahwa saya berasal dari kelompok minoritas mungkin menjadi alasan mengapa IDF memperlakukan saya lebih istimewa, karena mereka ingin saya merasa diterima di sini,” imbuhnya.

    Sejumlah perwira Arab Israel juga menerima penghargaan ‘Pujian Pelayanan Terbaik’ pada Upacara Hari Kemerdekaan’ tahun lalu.

    “Saya dibesarkan dengan nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai itu mengajarkan saya bahwa kesetiaan terhadap tanah air adalah sesuatu yang sakral dan merupakan suatu kewajiban. Inilah sebabnya saya membawa senjata saya untuk membela Israel.” kata Perwira Anas Safedi.

    Persuasi IDF rekrut orang-orang Arab

    IDF disebut sangat ahli untuk menjalankan strategi perekrutan anggotanya. Salah satu misi IDF adalah merekrut sebanyak mungkin warga Arab Israel.

    Pamdemi Covid-19 memainkan peran penting untuk IDF menarik hati masyarakat Arab di Israel.

    “Selama pandemi, tentara IDF dikerahkan untuk mengantarkan makanan dan obat-obatan kepada orang lanjut usia dan orang sakit. Mereka mengambil bagian dalam kampanye kesadaran akan virus corona dan kemudian membantu mendirikan pusat vaksin dan sebagainya. Upaya IDF sangat dihargai oleh warga Muslim yang tinggal di desa dan kota tersebut. Bisa dibilang faktor ketakutan telah hilang, karena masyarakat dapat melihat dengan mata kepala sendiri betapa tanpa lelahnya IDF bekerja untuk menjaga seluruh penduduk Israel.” ungkap pejabat senior IDF.

    “Zaman telah berubah, generasi muda Arab Israel lebih sadar akan apa itu IDF dan apa yang dapat ditawarkan kepada mereka dalam hal peluang karir di angkatan bersenjata atau pendidikan lebih lanjut pasca-tentara. kehidupan. Masyarakat ingin bergabung dengan tentara untuk memperbaiki keadaan mereka dan pada saat yang sama mereka ingin berkontribusi dan memperkuat keamanan negara mereka, Israel.” kata pejabat senior IDF dari Direktorat Ketenagakerjaan.

    IDF terus melakukan upaya penjaringan pasukan besar-besaran dengan menyebarkan undangan ke para pemuda Muslim di Israel melalui berbagai sarana media sosial.

  • Puskesmas Dinoyo Malang: Tidak Ada Program Hadiah TV

    Puskesmas Dinoyo Malang: Tidak Ada Program Hadiah TV

    Malang(beritajatim.com) – Puskesmas Dinoyo dicatut dalam upaya penipuan yang dilakukan oleh 2 pelaku. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Korban sendiri adalah seorang lansia berusia 83 tahun bernama Jais warga Jalan Kertorejo, Dinoyo, Kota Malang.

    Kepala Puskesmas Dinoyo, dr Ida Megawati menegaskan bahwa di instansi yang dia gawangi tidak ada program hadiah TV karena sudah disuntik vaksin Covid-19. Dia jufa memastikan bahwa Puskesmas hanya dicatut namanya oleh kedua pelaku itu.

    “Kami di Puskesmas Dinoyo sama sekali tidak ada program penyaluran hadiah TV. Jadi itu (pelaku penipuan) yang jelas bukan dari Puskesmas Dinoyo. Saya bisa yakinkan 100 persen bahwa tidak ada petugas kami di sini yang melakukan hal seperti itu,” kata Ida.

    Ida pun menyikapi temuan ini dengan meminta petugas Puskesmas langsung memberikan sosialisasi pencegahan bagi masyarakat yang menemui hal serupa. Tujuannya agar aksi yang merugikan warga ini tidak kembali terjadi.

    “Saya akan informasikan juga ke teman teman supaya kalau ada yang tanya soal ini bisa menjawab bahwa itu bukan dari Puskesmas Dinoyo,” imbuh Ida.

    Sebelumnya, Ketua RW 3 Kelurahan Ketawanggede, Medi Harsono menuturkan bahwa modus yang dilakukan adalah menyamar sebagai petugas Puskesmas dengan iming-iming menebus hadiah vaksinasi Covid-19 berupa TV seharga Rp800 ribu.

    “Sebelumnya sudah dilakukan kepada Bu Marsinah. Tapi saat itu bu Marsinah bilang mau tanya ke pak RT dulu apa benar ada hadiah dari Puskesmas. Tapi tiba tiba pelaku pamitan dan aksinya gagal,” ujar Medi, Senin, (30/10/2023).

    Aksi penipuan itu kemudian menyasar Jais. Aksi ini bermula saat Jais membeli bakso. Jais kemudian dibuntuti hingga rumah. Sesampainya di rumah Jais, pelaku memperkenalkan dirinya sebagai petugas Puskesmas.

    “Modusnya tanya pernah vaksin (Covid-19) atau tidak. Pernah dapat hadiah tidak. Dijawab pernah vaksin tapi tidak dapat hadiah. Kemudian pelaku menyampaikan bahwa sekarang hadiahnya bukan berupa uang, tapi berupa TV,” imbuh Medi.

    Pelaku meminta Jais menebus TV dengan harga Rp800 ribu jika ingin mendapat hadiah. Tetapi korban menolak karena hanya punya uang Rp500 ribu. Hal ini disetujui oleh korban akhirnya uang Rp500 ribu itu dibawa pelaku.

    “Setelah itu satu pelaku kabur dengan alasan mengambil TV. Korban diminta ganti baju untuk ambil uang. Saat korban masuk ke kamar dompet korban berisi uang Rp100 ribu juga diambil lalu kabur. Jadi setelah dikasih Rp 500 ribu, dompet korban berisi Rp 100 ribu juga dibawa kabur,” ujar Medi. (luc/ted)

  • Puskesmas Dinoyo Malang: Tidak Ada Program Hadiah TV

    Lansia di Malang Jadi Korban Penipuan Berkedok Hadiah dari Puskesmas

    Malang(beritajatim.com) – Jais seorang lansia berusia 87 tahun warga Jalan Kertorejo, Dinoyo, Kota Malang menjadi korban penipuan dengan modus pemberian hadiah mengatasnamakan Puskesmas Dinoyo. Penipuan ini dilakukan oleh 2 orang terdiri dari seorang perempuan dan laki-laki.

    Ketua RW 3 Kelurahan Ketawanggede, Medi Harsono menuturkan bahwa modus yang dilakukan adalah menyamar sebagai petugas Puskesmas dengan iming-iming menebus hadiah vaksinasi Covid-19 berupa TV seharga Rp800 ribu.

    “Sebelumnya sudah dilakukan kepada Bu Marsinah. Tapi saat itu bu Marsinah bilang mau tanya ke pak RT dulu apa benar ada hadiah dari Puskesmas. Tapi tiba tiba pelaku pamitan dan aksinya gagal,” ujar Medi, Senin, (30/10/2023).

    Aksi penipuan itu kemudian menyasar Jais. Aksi ini bermula saat Jais membeli bakso. Jais kemudian dibuntuti hingga rumah. Sesampainya di rumah Jais, pelaku memperkenalkan dirinya sebagai petugas Puskesmas.

    “Modusnya tanya pernah vaksin (Covid-19) atau tidak. Pernah dapat hadiah tidak. Dijawab pernah vaksin tapi tidak dapat hadiah. Kemudian pelaku menyampaikan bahwa sekarang hadiahnya bukan berupa uang, tapi berupa TV,” imbuh Medi.

    Pelaku meminta Jais menebus TV dengan harga Rp800 ribu jika ingin mendapat hadiah. Tetapi korban menolak karena hanya punya uang Rp500 ribu. Hal ini disetujui oleh korban akhirnya uang Rp500 ribu itu dibawa pelaku.

    “Setelah itu satu pelaku kabur dengan alasan mengambil TV. Korban diminta ganti baju untuk ambil uang. Saat korban masuk ke kamar dompet korban berisi uang Rp100 ribu juga diambil lalu kabur. Jadi setelah dikasih Rp 500 ribu, dompet korban berisi Rp 100 ribu juga dibawa kabur,” ujar Medi. (luc/ted)

  • Polres Malang Segera Punya Satpas Prototipe Standar Nasional

    Polres Malang Segera Punya Satpas Prototipe Standar Nasional

    Malang (beritajatim.com) – Dalam waktu dekat, proyek Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) (Satpas) di Kepolisian Resor Malang bakal rampung. Saat ini, proses pengerjaan sudah memasuki tahap akhir pembangunan.

    Progres pembangunan kantor yang akan memberikan pelayanan administrasi SIM dengan standar nasional ini telah mencapai 99 persen penyelesaian.

    Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, mengungkapkan, perkembangan terbaru ini ketika ia melakukan peninjauan langsung di lokasi pembangunan Satpas, yang terletak di Dusun Tegaron, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (26/10/2023).

    BACA JUGA:
    Polres Malang Periksa 4 Orang Terkait Dugaan Korupsi Vaksin PMK

    Menurut Kholis, proyek Satpas Prototype ini adalah bagian dari upaya Polres Malang untuk menghadirkan layanan administrasi SIM yang lebih efisien dan terstandarisasi. Dengan hampir mencapai tahap penyelesaian, masyarakat Kabupaten Malang dapat segera merasakan manfaat dari pembangunan kantor Satpas ini.

    Kantor Satpas di Dusun Tegaron dirancang dengan fasilitas yang modern dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengurus SIM. Fasilitas tersebut mencakup ruang pelayanan, loket administrasi, ruang tunggu yang nyaman, serta teknologi terkini untuk mempercepat proses administrasi SIM.

    Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, meninjau langsung pembangunan Kantor Satpas Prototype di Desa Tegaron, Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (26/10/2023).

    Selain itu, Putu juga memastikan bahwa tenaga administrasi di Satpas Prototype ini telah menerima pelatihan khusus untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

    “Pembangunan kantor Satpas di Tegaron, Kepanjen, sudah mendekati tahap penyelesaian. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Malang,” ujar AKBP Putu Kholis Aryana, Kamis (26/10/2023).

    BACA JUGA:
    Kapolres Malang Tekankan Netralitas Polri di Pemilu 2024

    Sementara itu, Fahri, kontraktor pelaksana pembangunan gedung Satpas Polres Malang, menjelaskan bahwa progres proyek saat ini sudah mencapai 99 persen. Fokus utama pengerjaan saat ini adalah penyelesaian pengecatan seluruh dinding bangunan dan pemasangan batu andesit di bagian eksterior gedung.

    “Progres sekarang ini sudah mencapai 99 persen. Pekerjaan kita sekarang tinggal pada tahap pengecatan dan pemasangan batu andesit di area luar gedung utama,” ungkap Fahri.

    Dengan mendekati penyelesaian proyek ini, Satpas Polres Malang diharapkan segera dapat melayani masyarakat Kabupaten Malang dengan fasilitas dan layanan terbaik dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Proyek Satpas ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi SIM, sejalan dengan standar nasional yang ditetapkan. [yog/beq]

  • Polres Malang Periksa 4 Orang Terkait Dugaan Korupsi Vaksin PMK

    Polres Malang Periksa 4 Orang Terkait Dugaan Korupsi Vaksin PMK

    Malang (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal Polres Malang bakal menambah dua orang terperiksa yang diduga, mengetahui alur dugaan korupsi vaksinasi wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    “Saat ini kami sudah memeriksa 2 orang yang sudah kami sampaikan waktu itu. Yakni Kepala Dinas Peternakan dan Bendahara, rencana kami akan memeriksa dua orang lagi. Tapi ini masih akan berproses, jadi mohon waktunya,” ungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Wahyu Riski Saputro, Jumat (20/10/2023) siang.

    Selain Kadis Peternakan Kabupaten Malang dan Bendaharanya, sambung Riski, pihaknya juga sudah mengagendakan memanggil untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang. “Dua orang ini yang jelas yang mengetahui kegiatan tersebut,” tegasnya.

    Apakah dua orang tersebut dari Dinas Peternakan Kabupaten Malang? “Kami belum bisa jelaskan, pastinya nanti setelah pemeriksaan selesai akan kami sampaikan,” tuturnya.

    Menurut Riski, pihaknya sejauh ini masih belum mengetahui apakah ada kerugian negara dalam perkara tersebut. “Audit kerugian belum ya, belum karena kan ini nanti perlu adanya audit segala macam,” ujarnya.

    Riski menambahkan, pihaknya juga bakal melibatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam kasus vaksin PMK.

    “Ya nanti kita libatkan Inspektorat kalau memang hasil pemeriksaan mengarah ke tindak pidana korupsi. Jadi apakah nanti arahnya ke korupsi, ataukan terbukti atau tidak menunggu hasil pemeriksaan. Apakah itu suap, pungli nah ini nanti akan lihat dari hasil pemeriksaan jadi masih penyelidikan,” Riski mengakhiri. (yog/kun)

    BACA JUGA: Kapolres Malang Tekankan Netralitas Polri di Pemilu 2024

  • Dugaan Korupsi Vaksin PMK di Malang Wujud Pengawasan Lemah

    Dugaan Korupsi Vaksin PMK di Malang Wujud Pengawasan Lemah

    Malang (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyoroti adanya dugaan korupsi pengadaan vaksin PMK di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dia menilai dugaan tersebut merupakan wujud pengawasan yang lemah.

    Zia Ulhaq menegaskan, alokasi anggaran untuk PMK merupakan amanat dari pemerintah pusat. Mengingat wabah PMK menjadi problem nasional.

    “Kami hanya mengalokasikan anggaran, karena itu amanat pusat untuk mengatasi wabah PMK melalui surat edaran, karena problem nasional pada waktu itu banyak sapi yang mati, akhirnya melalui pembahasan anggaran kami alokasikan, kita diperintahkan untuk mengalokasikan, teknis pengadaan sampai ke peternak tidak sampai melakukan pengawasan sampai sana,” tegas Zia, Kamis (12/10/2023).

    Politis Partai Gerindra itu menerangkan, sama seperti dulu waktu Covid-19, sama, pemerintah pusat mandatori penyediaan alokasi keuangan sesuai kemampuan daerah.

    “Waktu itu dari banggar untuk vaksin PMK, kalau sekarang ada potensi penyalahgunaan, tinggal nanti aparat penegak hukum memanggil Dinas terkait, apakah ada dalam proses pengadaan ada yang salah atau mark up atau apapun,” ujarnya.

    Zia yang juga mantan koordinator lembaga anti korupsi, Malang Coruption Watch itu membeberkan, DPRD bakal melakukan evaluasi agar pengawasan menjadi lebih maksimal.

    BACA JUGA:
    Diperiksa Polisi, Kadis Peternakan Malang Ungkap Program Vaksin PMK

    “Jelas jadi evaluasi bagi kami di DPRD untuk selalu pengawasan. Sebab masalah tersebut sebenarnya bisa dilakukan pencegahan dari awal, inspektorat itu menemukan duluan, meskipun semua OPD sama inspektorat didatangi dievaluasi, biasanya kepolisian memanggil inspektorat. Contohnya masalah dana desa dan ADD, sebelum memanggil desa yang bersangkutan memanggil inspektorat, misal ada temuan nggak, lalu ditindaklanjuti, kalau tidak ditindak lanjuti nah ini ranahnya baru pidana aparat penegak hukum,” paparnya.

    Menurut Zia, pihaknya mendesak agar inspektorat melakukan pengawasan secara ketat perihal penggunaan anggaran. “Pengawasan karena inspektorat bisa memanggil, bisa minta data ke seluruh OPD di Kabupaten Malang, dia punya kewenangan itu,” bebernya.

    Zia bilang, kasus dugaan korupsi vaksin PMK yang diperiksa Kepolisian, akan sangat minim manakapa pengawasan dilakukan inspektorat dilakukan dengan baik.

    Apakah inspektorat lengah? “Bisa saja dampling dilakukan inspektorat tidak masuk itu, harusnya seperti vaksin PMK dan sebagainya masuk, tapi saya kok meyakini inspektorat juga sudah melakukan evaluasi.

    BACA JUGA:
    Bupati Malang Tak Tahu Ada Dugaan Korupsi Vaksin PMK

    Zia menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan kasus tersebut yang kini jadi penyelidikan Kepolisian. “Ketika ada OPD ataupun desa yang berkali kali dipanggil aparat penegak hukum, itu bukti pengawasan internal tidak jalan. Harus dievaluasi apakah inspektorat tidak melakukan pengawasan, karena penggunaan dananya cukup besar. Saya meyakini sudah dilakukan pengawasan, tapi kok APH masih bertindak, apakah tidak ditindaklanjuti dinas terkait, kami pun di samping ada temuan pasti langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.

    Masih kata Zia, sejauh ini tim Banggar DPRD hanya mengalokasikan anggaran. Persoalan pengawasan diserahkan komisi yang membidangi, misal PMK di peternakan ada Komisi IV. Komisi IV bisa mendatangi, bisa cek lapangan alokasi sudah dialokasikan tidak sesuai atau tidak.

    “PMK ini sudah dialokasikan didalam teknis pengawasan juga, dan itu ranahnya komisi membidangi, ada pengadaan atau tidak standar atau tidak, melalui e-catalog atau lelang. Kalau dewan pengawasan harus dilakukan di perencanaan dengan fisik sesuai atau tidak,” pungkas Zia. [yog/beq]

  • Diperiksa Polisi, Kadis Peternakan Malang Ungkap Program Vaksin PMK

    Diperiksa Polisi, Kadis Peternakan Malang Ungkap Program Vaksin PMK

    Malang (beritajatim.com) – Terdapat ratusan ribu vaksin penyakit kuku dan mulut (PMK) yang sudah disuntikkan pada sapi perah maupun jenis pedaging di Kabupaten Malang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kabupaten Malang, Eko Wahyu Widodo, Rabu (11/10/2023) siang.

    Eko juga mengakui sudah diperiksa Unit IV Tipikor Satreskrim Polres Malang atas dugaan korupsi vaksin PMK pada hari Sabtu, dua pekan yang lalu.

    “Sudah diperiksa dua pekan lalu. Kami ditanya identitas, kita juga serahkan dokumen seperti juklak dan juknis pelaksanaan vaksin PMK,” kata Eko, Rabu (11/10/2023) sebelum mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Kabupaten Malang.

    Eko mengaku lupa ada beberapa pertanyaan dari Penyidik Polres Malang terkait perkara vaksin PMK. “Nggak ngitung berapa pertanyaan, pokoknya sudah diperiksa. Surat surat administrasi juga sudah dilihat penyidik, juklak juknis, semua ada disitu, termasuk jumlah petugas vaksinator ada disitu semua,” tegas Eko.

    Menurut Eko, waktu pemeriksaan berkisar lebih dari dua jam. “Yang diperiksa masih saya, belum ada lagi. Kalau katanya bendahara juga diperiksa kami nggak ngerti ya, karena itu kewenangan penyidik,” tuturnya.

    Masih kata Eko yang pernah menjabat Camat Singosari itu, dirinya juga tidak tahu menahu inti masalah terkait vaksin PMK.

    “Saya nggak tahu masalahnya dimana, karena ini kan masih klarifikasi, baru nanti,” tuturnya.

    BACA JUGA:

    Bupati Malang Tak Tahu Ada Dugaan Korupsi Vaksin PMK

    Eko menambahkan, sampai hari ini, pelaksanaan vaksin PMK masih tetap berjalan. Khususnya vaksin boster kedua.

    “Kalau total jumlah vaksin PMK sampai sekarang belum bisa menghitung ya, tapi perkiraan ya sudah ratusan ribu vaksin, sesuai jumlah ternak yang ada. Kalau sapi perah bahkan sudah selesai, bahkan sudah boster juga, sekarang vaksin PMK boster kedua,” pungkas Eko. [yog/but]

  • DPRD Kabupaten Malang Telusuri Dugaan Korupsi Vaksinasi PMK

    DPRD Kabupaten Malang Telusuri Dugaan Korupsi Vaksinasi PMK

    Malang (beritajatim.com) –Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin berjanji akan menelusuri dugaan korupi vaksinasi penyakit kuku dan mulut (PMK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan, Kabupaten Malang.

    Menurut Sodikul, pihaknya tidak mengetahui berapa besaran anggaran program vaksinasi PMK. “Kalau besaran anggaran program vaksinasi PMK itu kami tidak tahu. Apabila memang ada dugaan korupsi honor petugas vaksinasi PMK, mungkin nanti bisa kita tanyakan langsung pada petugas vaksin dilapangan. Kita akan telusuri dari sini,” tegas Sodikul, Selasa (10/10/2023) sore melalui sambungan telepon.

    Politisi Parta NasDem itu menjelaskan, sepengetahuan dirinya, program vaksinasi PMK sudah dilakukan sebanyak dua kali pada bulan Juni dan Juli tahun 2022 lalu. Sodikul yang juga seorang peternak sapi itu membeberkan, ada ribuan ekor sapi yang mati ketika wabah PMK melanda Kabupaten Malang tahun 2022 lalu.

    “Sewaktu wabah PMK sapi yang mati kurang lebih 10.000 ekor sapi. Itu tersebar di 3 Kecamatan. Mulai kecamatan Kasembon, Ngantang dan Pujon. Sapi yang mati mulai usia muda sampai dewasa,” ujarnya.

    Dengan banyaknya sapi yang mati ketika itu, Sodikul berupaya mencegah wabah merebak dengan meminta bantuan ke Dirjen agar dilakukan vaksinasi PMK. Tujuannya, untuk menghambat dan mencegah wabah PMK.

    Namun setelah pelaksanaan vaksinasi PMK, pendataan bagi peternak sapi tidak berjalan linier. “Ketika itu pendataan vaksin PMK tidak linier, tidak sesuai fakta. Saat itu saya bahkan turun langsung bersama PLT Dinas Peternakan Pak Nurcahyo, dokter hewannya pak Aris. Turun sama saya, soalnya waktu itu di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, sehari sapi mati bisa mencapai 300 ekor. Kita lakukan update terus, ada satgas juga di desa, mereka melaporkan dan memantau seluruh peternak sapi waktu itu,” tutur Sodikul.

    Dengan fakta itu, Sodikul bilang tidak mengetahui apabila ada anggaran khusus menangani vaksin PMK. “Kalau soal honor bagi petugas vaksin PMK kami tidak memonitor, kalau memang ada anggaran untuk per tindakan penanganannya, coba nanti kita telusuri. Kita panggil beberapa orang petugas vaksin PMK, akan kita tanyakan,” tegas Sodikul.

    Sodikul menambahkan, pelaksanaan vaksinasi PMK melibatkan koperasi koperasi yang memiliki peternakan sapi. Termasuk koperasi sapi perah SAE Pujon dan koperasi sumber makmur Ngantang. “Intinya program vaksin PMK ini dari Pusat. Turun ke Propinsi, kalau besaran anggaran kami tidak tahu. Hanya bentuk ribuan vaksin saja,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kawasan Kecamatan Pujon dengan 10 Desa, Kecamatan Kasembon dengan 6 Desa dan Kecamatan Ngantang dengan 13 Desa, adalah daerah dengan kematian jumlah hewan ternak sapi tertinggi saat wabah PMK melanda. Selebihnya, ada di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir. Dimana sapi jenis pedaging, banyak yang mati.

    Atas perkara ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Malang kemudian memeriksa Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kabupaten Malang perihal dugaan korupsi vaksinasi PMK. (yog/ted)

  • Polres Malang Periksa Kadisnak Soal Dugaan Korupsi Vaksin PMK

    Polres Malang Periksa Kadisnak Soal Dugaan Korupsi Vaksin PMK

    Malang (beritajatim.com) – Polres Malang memeriksa Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) terkait dugaan korupsi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahun anggaran 2022-2023. Polisi mencium adanya aroma korupsi dalam proses pengadaan vaksin tersebut.

    Kasatreskrim Polres Malang AKP Wahyu Riski Saputro mengungkapkan, terkait dugaan korupsi anggaran vaksin hewan hingga pemotongan honor petugas vaksin hewan, sejauh ini baru ada satu orang yang diperiksa.

    “Yang sudah dimintai keterangan baru satu orang, Kadis Peternakan,” tegas Riski pada beritajatim.com, Sabtu (7/10/2023) sore.

    Riski menyebut, tahapan penanganan kasus tersebut saat ini masih pemeriksaan. Ini terkait dari mana anggaran vaksin dan seperti apa pelaksanaan kegiatannya di lapangan.

    “Pemeriksaan kami lakukan satu pekan yang lalu, masih kita dalami lagi,” ujar Riski.

    Ditanya berapa nilai kerugian akibat perkara itu, Riski belum bisa memastikan. “Untuk kerugian belum bisa diketahui,” tegas Riski.

    BACA JUGA:
    J99 Corp. Salurkan Donasi Rp100 Juta untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Malang

    Sebagai informasi, Vaksinasi PMK merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang spesifik terhadap penyakit PMK. Diharapkan sapi-sapi yang sudah divaksin akan membentuk kekebalan, mencegah hewan ternak tersebut sakit, dan mencegah penularan antar hewan ternak.

    Adapun program nasional Vaksinasi PMK untuk pertama kalinya dimulai pada 14 Juni 2022 lalu. Selanjutnya akan didorong vaksinasi dasar sebanyak dua kali dengan interval satu bulan serta vaksinasi penguat (booster) setiap enam bulan setelahnya.

    Riski melanjutkan, rencana tindak lanjut berikutnya adalah, bakal melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap pelaksana vaksin pada Dinas Peternakan Kabupaten Malang. “Kita juga akan kumpulkan data dan dokumen dokumen. Pemeriksaan kemarin sehubungan dengan tahun pelaksanaan vaksin PMK,” bebernya.

    BACA JUGA:
    Perkara Kecelakaan Kerja PG Kebonagung Malang Mulai Masuk Persidangan

    Masih kata Riski, pihaknya juga memeriksa dan melakukan klarifikasi terkait legalitas pelaksanaan kegiatan vaksin PMK, jumlah TIM pelaksana, dan jumlah hewan penerima vaksin. Termasuk sumber anggaran dan besar anggaran vaksin PMK di Kabupaten Malang dan juga laporan pertanggung jawaban.

    “Pemeriksaan kita lanjutkan Minggu depan mas,” pungkas Riski.

    Sementara itu, dihubungi beritajatim.com.melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Malang Eko Wahyu Widodo tidak terjawab. Ditanya terkait pemeriksaan di Kepolisian, Kepala Dinas Peternakan itu belum memberikan respon. [yog/beq]